Sebulan lebih setelah gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur, ancaman terhadap keselamatan warga belum berakhir.
Data BNPB per 28 September mencatat 156 korban meninggal, terdiri dari 48 orang yang meninggal ketika gempa terjadi dan 108 orang setelah bencana. Kematian pascabencana berlangsung di rumah, fasilitas kesehatan, maupun pengungsian. Sementara itu, sekitar 24.027 orang masih mengungsi dalam kondisi keterbatasan air bersih, pangan, sanitasi, dan layanan kesehatan. Situasi tersebut memperberat kehidupan penyintas, terutama lansia, anak-anak, dan warga yang memiliki penyakit penyerta.
BNPB mengkategorikan kematian pascabencana sebagai kematian tidak langsung, yang berkaitan dengan usia, penyakit kronis, serta penurunan kesehatan. “Data dari tim medis menunjukkan sebagian besar warga tersebut adalah kelompok lansia yang meninggal dunia karena komplikasi penyakit kronis,” kata Berton SP. Panjaitan, Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Namun, korban juga mencakup warga usia produktif, anak, dan bayi. Gangguan kesehatan, kelelahan ekstrem, tekanan mental, serta memburuknya kondisi setelah gempa susulan turut disebut sebagai faktor yang berkaitan dengan kematian tersebut.
Kondisi pengungsian menjadi perhatian karena dapat memperbesar risiko kesehatan kelompok rentan. Fransiskus Sales Solo, Sekretaris Daerah NTT, menyebut pneumonia dan diare sebagai sejumlah persoalan yang dialami penyintas. “Mereka terserang berbagai penyakit saluran pernapasan seperti pneumonia hingga diare akibat cuaca ekstrem serta lingkungan pengungsian yang berdebu dan bersanitasi kurang memadai,” ujarnya. Di tengah kemarau, menurunnya debit dan kualitas air sungai turut memperburuk kesulitan mendapatkan air bersih. BNPB juga mencatat 1.620 korban luka atau sakit, sementara ribuan rumah dan berbagai fasilitas publik mengalami kerusakan.
Walhi menilai tingginya kematian pascabencana harus mendorong evaluasi terhadap sistem perlindungan warga. Usia lanjut maupun penyakit bawaan tidak semestinya digunakan untuk menormalisasi kematian penyintas. “Ketika mereka meninggal di pengungsian, maka yang harus dievaluasi adalah sistem perlindungan negara, bukan kondisi para korban,” kata Umbu Wulang Tanaamah Paranggi dari Walhi Nasional. Walhi NTT menekankan perlunya mitigasi yang sesuai dengan karakter Flores sebagai wilayah rawan gempa, tsunami, dan bencana vulkanik. Organisasi tersebut berencana menyampaikan keberatan administratif kepada pemerintah pusat dan daerah untuk menuntut akuntabilitas penanganan bencana.
Kebutuhan perlindungan masih terlihat di pengungsian mandiri, termasuk pada keluarga Maria Aleksia yang tinggal dalam tenda terpal dengan anyaman daun kelapa sebagai alas tidur. Norman Riwu Kaho, Ketua FPRB NTT, menyebut sekitar sembilan dari sepuluh pengungsi berada di luar lokasi evakuasi terpusat, sehingga pendataan dan pemenuhan kebutuhan dasar masih mendesak.
“Fase transisi darurat menuju pemulihan harus mulai disiapkan secara paralel, bukan menunggu masa darurat berakhir,” katanya. Norman mendesak pemerintah menyiapkan hunian sementara sebelum musim hujan tiba, sekaligus memastikan layanan kesehatan dan perlindungan kelompok rentan tetap berjalan.
Kredit
