- Kabut asap kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di beberapa daerah seperti Kalimantan dan Sumatera. Kualitas udara pun buruk, sampai berbahaya. Sekolah-sekolah pun sempat libur, bahkan sebagian masih proses belajar mengajar daring hingga kini.
- Heng Kiah Chun, Manajer Kampanye Greenpeace Malaysia, mengatakan, kabut asap saat ini berdampak serius pada kesehatan masyarakat dan kehidupan sehari-hari di Malaysia, terutama di Sarawak. Kementerian Kesehatan Malaysia mencatat, peningkatan yang signifikan pada kasus asma dan infeksi saluran pernapasan atas akibat kabut asap, dengan asma meningkat 25% dan ISPA 124%.
- Katherine Hasan, analis CREA mengatakan, karhutla yang menyebkan kabut asap ini menunjukkan, kebijakan atau perencanaan di sektor energi, tata guna lahan, dan ekonomi masih sering dibuat tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap kualitas udara dan batas aman bagi kesehatan masyarakat.
- Saurlin P Siagian, Komisioner Komnas HAM mengatakan, karhutla tak lepas dari fenomena El-Nino. Terlepas dari itu, ada kelalaian negara yang gagal melakukan mitigasi peristiwa yang berulang ini, ibarat tak belajar dari kesalahan.
Tursih menyudahi kelas di depan layar komputer jinjingnya, 17 September lalu. “Sekian dulu untuk hari ini..,” katanya, menutup kelas daring.
Sudah sekitar satu bulan ini, guru SMP di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat ini tak mengajar tatap muka.
Kepungan kabut asap pekat karena kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kian mengkhawatirkan di Kalimantan Barat. Kualitas udara makin buruk bahkan berbahaya. Siswa pun pun tak masuk sekolah alias pembelajaran jarak jauh sejak 24 Agustus 2026 di Kota Pontianak, serta wilayah terdampak lain di Kalimantan Barat.
“Parah sekali (asap) yang sekarang (tahun ini). Mangkannya sampai sekarang masih online sekolahnya,” kata perempuan 47 tahun ini kepada Mongabay, Kamis, (17/9/26).
Pontianak, menjadi daerah dengan tingkat kualitas udara paling buruk karena asap karhutla. Dalam pemantauan indeks kualitas udara, Pontianak selalu berstatus berbahaya dengan tingkat polutan utama, PM 2.5 yang tinggi.
Berdasarkan data SiPongi, luas karhutla di Indonesia hingga Juli 2026 mencapai lebih 202.000 hektar, terjadi di 240 kabupaten/kota, 36 provinsi.
Karhutla tahun ini lebih mengkhawatirkan bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Kementerian Kehutanan mencatat, dalam periode sama (Januari-Juli), luas karhutla tahun ini meningkat 47% (64.996,88 hektar) dari tahun 2019 dan 80% (109.080,25 hektar) pada 2023. Kalau membandingkan dengan 2025, luas karhutla 2026 naik 69% (82.791,04 hektar).
Karhutla terluas di Kalimantan Barat sekitar 38.310,86 hektar, lalu Papua Selatan (25.838,53), Nusa Tenggara Timur (19.565,16) Nusa Tenggara Barat (17.406,46), Riau (15.738,92), Maluku (14.677) dan Jawa Timur (10.310,86 hektar).
Tursih bilang, suasana mencekam ketika kabut asap menyelimuti kota. Hal ini membawa dampak multidimensi. Tak hanya melumpuhkan aktivitas sosial-ekonomi dan transportasi, juga memicu penyakit, seperti serangan infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) bagi masyarakat.
“Iya, batuk-batuk semua, tiga anak saya juga batuk, sesak napas. Bahkan, di dalam rumah tetap pakai masker, karena asapnya sampai masuk ke dalam rumah. Mengerikan sekali. Semuanya kena.”
Kasus ISPA naik
Kepungan kabut asap karhutla yang memperburuk kualitas udara menyebabkan lonjakan kasus ISPA). Di Kalimantan Barat, warga terkena ISPA mencapai 62.278 orang selama periode minggu ke-26 hingga minggu ke-35 tahun 2026, atau sejak 28 Juni-8 September 2026.
Dalam keterangan pers, Dinas Kesehatan Kalbar melaporkan lonjakan serangan ISPA mencapai 62.278 kasus selama 28 Juni-8 September 2026.
Berdasarkan wilayah, Kota Pontianak, mencatat kasus ISPA tertinggi selama periode minggu ke-26 hingga minggu ke-35, yakni 13.842 kasus. Selanjutnya, Kubu Raya mencatat 8.065 kasus, Kabupaten Ketapang 6.291 kasus.
Dinas Kesehatan juga mencatat peningkatan kasus pada empat kabupaten dan kota. Wilayah yang menunjukkan perkembangan itu antara lain Kapuas Hulu, Sambas, dan Kubu Raya. Peningkatan signifikan tercatat pada Sambas dan Kubu Raya.
Dalam skala lebih luas, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga mencatat lonjakan masyarakat yang terserang ISPA mencapai 113.336 kasus per 9 September di tujuh provinsi terdampak karhutla, yakni, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Jambi, Riau, dan Sumatera Selatan. Papua belum terpantau.
Berdasarkan kelompok usia, balita dan lansia menjadi kelompok rentan terhadap kasus ISPA selama periode karhutla. Total balita yang terserang ISPA sebanyak 26.545 kasus dan 86.791 kasus lain terjadi pada kelompok usia di atas lima tahun.
Walhi mencatat, angka Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) tertinggi mencapai 2.000 dengan kategori berbahaya di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
Berdasarkan perhitungan rata-rata dari total kasus dan periode pencatatan yang tersedia, Sumatera Selatan mencatat rata-rata sekitar 10.020 kasus ISPA per minggu. Kalimantan Barat sekitar 4.958–5.298 kasus, Riau 2.561 kasus, Kota Jambi sekitar 2.053 kasus, dan Kalimantan Selatan sekitar 1.083 kasus per minggu.
Kabut asap layaknya tamu yang rutin datang tanpa diundang, tak pernah absen setiap tahun. Bahkan, Tursih sudah lupa kapan terakhir kali Kalimantan terbebas dari kabut asap.
“Selalu ada, (kabut asap dan karhutla) karena ada pembukaan lahan setiap tahun. Meskipun tingkat keparahannya berbeda-beda.”
Sebagai orang awam, Tursih merasa, suatu ketidakmungkinan bila karhutla dan kabut asap bisa lenyap. Namun, dia berharap pemerintah bisa mengantisipasi dengan maksimal.
“Harapannya, gimana lagi caranya untuk mengantisipasi ini biar bisa berjalan normal setiap hari tanpa asap gitu. Pengennya nggak ada lagi (kabut asap dan karhutla). Tapi kayaknya gak mungkin karena kan setiap tahun kayaknya orang bakar lahan. Diusahakanlah jangan sampai yang kayak gini, parah sekali.”
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan, fenomena El-Nino akan bertahan hingga akhir Oktober.
Sebagai langkah penanganan kkarhutla di tengah kemarau panjang ini, pemerintah mengandalkan operasi modifikasi cuaca (OMC) dengan menyemai berton-ton garam ke awan untuk memicu hujan.
Sempat beberapa hari hujan turun, kata Tursih, namun belum merata.
“Beberapa tempat sudah ada yang hujan, di kawasan kami pun hujan kemarin. Walaupun hanya sekitar setengah jam, lumayan. Cuma asapnya masih ada, karena gak merata hujannya.”
Buruknya kualitas udara karena kabut asap karhutla juga menimpa Malaysia. Greenpeace Malaysia, mencatat, berdasarkan tingkat Indeks Pencemaran Udara (API), 32 wilayah di negeri Jiran masih berstatus tidak sehat pada 18 September.
Heng Kiah Chun, Manajer Kampanye Greenpeace Malaysia, mengatakan, kabut asap saat ini berdampak serius pada kesehatan masyarakat dan kehidupan sehari-hari di Malaysia, terutama di Sarawak.
“Di sana deklarasikan darurat kabut asap setelah Serian (daerah di Sarawak) mencapai tingkat berbahaya yaitu 500 API pada 4 September,” katanya, kepada Mongabay.
Kementerian Kesehatan Malaysia mencatat, peningkatan yang signifikan pada kasus asma dan infeksi saluran pernapasan atas akibat kabut asap, dengan asma meningkat 25% dan ISPA 124%.
Kabut asap, kata Heng, menjadi masalah kesehatan masyarakat dan hak asasi manusia. Sekolah tutup sementara, orang-orang terpaksa membatasi aktivitas di luar ruangan, atau khawatir apakah udara aman atau tidak.
“Ini terutama berlaku bagi ibu hamil, anak-anak, dan lansia. Warga Malaysia seharusnya tidak harus menerima hal ini sebagai kenyataan yang hampir terjadi setiap tahun.”
Seiring dengan itu, data SiPongi yang dihimpun dari satelit NASA- Terra/Aqua dengan tingkat kepercayaan tinggi juga menunjukkan, peningkatan titik api signifikan sejak Januari hanya 110 melonjak hingga 11.228 per 20 September 2026.
Sedangkan, Atlas Nusantara, sistem pemantau independen, menunjukkan hasil yang jauh lebih signifikan. Sejak 31 Januari, titik api kumulatif 3936 dan naik jadi 691.723 per 20 September dengan luas area terbakar kumulatif mencapai 885.678 hektar hingga Agustus.
Kematian dan kerugian triliunan
Karhutla menjadi pendorong utama ribuan kematian orang karena polusi udara kronis. Analisis Center for Research on Energy and Clean Air (CREA), total kematian hanya pada Agustus 2026 sekitar 3.700 jiwa di 15 provinsi terdampak, 1.700 terpicu karhutla.
Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan menghadapi risiko kematian tiga hingga empat kali lebih tinggi. Kualitas udara di Kalimantan makin memburuk dengan kadar PM2,5 yang naik enam kali lipat pada Agustus dari 20 mikrogram per kubik menjadi 120 mikrogram per kubik.
Di Sumatera, kontribusi kebakaran terhadap kadar PM2.5 secara signifikan di bawah 40 mikrogram per meter kubik hingga pertengahan Agustus.
Kemudian, kadar mulai meningkat selama minggu terakhir Agustus, hampir menyamai kontribusi non-kebakaran dan mendorong kadar hingga hampir mikrogram per meter kubik sebelum mereda menjelang akhir bulan.
Di Jawa, hampir semua kontribusi PM2.5 berasal dari sumber non-kebakaran, dengan hanya 4% dari kebakaran pada Agustus. Kadar tetap konsisten sekitar 20-30 mikrogram per meter kubik.
Di tingkat nasional, rata-rata harian PM2.5 tertimbang populasi Indonesia mencapai 29 mikrogram per meter kubik dengan kontribusi kebakaran 27% sedikit meningkat sepanjang paruh kedua Agustus.
Lonjakan ini telah jauh melampaui Pedoman Kualitas Udara Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 2021 , yang menetapkan batas PM2.5 24 jam sebesar 15 mikrogram per meter kubik dan memperingatkan bahwa tidak ada tingkat polusi yang aman.
Kalimantan memiliki proporsi tertinggi penduduk yang terdampak kualitas udara ‘tidak sehat’ atau lebih buruk, mencapai puncaknya pada 69% dari populasi pulau itu, diikuti Sumatera (40%) dan Jawa (16%).
Secara absolut, Sumatra dan Jawa masing-masing mencatat sekitar 25 juta orang menghirup udara dengan kualitas tidak sehat atau lebih buruk pada hari-hari terburuk di bulan Agustus (24,6 dan 24,7 juta), dan Kalimantan 12,3 juta.
Katherine Hasan, analis CREA mengatakan, karhutla yang menyebkan kabut asap ini menunjukkan, kebijakan atau perencanaan di sektor energi, tata guna lahan, dan ekonomi masih sering dibuat tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap kualitas udara dan batas aman bagi kesehatan masyarakat.
“Momen ini membuka peluang krusial untuk mendorong reformasi udara bersih. Pemerintah tak lagi bisa mengabaikan seruan ini, terlebih di tengah situasi saat ini,” katanya dalam siaran pers.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per 28 Agustus, kasus infeksi pernafasan akut (ISPA) mengalami lonjakan yang signifikan, mencapai 10,6 juta penduduk terpapar di tujuh provinsi terdampak karhutla.
Katherine bilang, lonjakan ini tidak sebanding dengan fasilitas kesehatan yang memadai.
Bahkan, Kalimantan sebagai wilayah yang sering kebakaran hutan, saat ini tidak memiliki rumah sakit khusus paru. Dia mengisyaratkan, komitmen pemerintah terhadap anggaran rendah, baik untuk mitigasi maupun pascabencana.
Kajian Center of Economic and Law Studies (Celios), menyatakan, total biaya ekonomi dan kesehatan akibat karhutla, selama Januari-Agustus 2026 mencapai Rp39,29-Rp123,1 triliun.
Lebih rinci, biaya ekonomi karena aset fisik dan aktivitas ekonomi hilang mencapai Rp29,54 triliun. Kebakaran itu juga dapat mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan pajak daerah Rp269,86 miliar.
Total biaya perawatan kesehatan bagi orang yang terdiagnosis menderita kondisi kesehatan terkait kebakaran sekitar Rp9,75 triliun, meliputi biaya perawatan kesehatan langsung dan tak langsung yang terkait dengan karhutla.
Jika memperhitungkan orang-orang yang terdiagnosis dan mereka yang mengalami gejala terkait dampak karhutla, biaya kesehatan dapat mencapai Rp93,56 triliun.
Setara 67,6% dari total anggaran sektor kesehatan nasional Indonesia dalam anggaran negara (APBN) 2026.
“Kerugian itu juga dirasakan dalam jangka panjang, lantaran karhutla menimbulkan beban kesehatan yang menggerus daya beli masyarakat dan menurunnya produktivitas tenaga kerja,” ucap Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Celios.
Widyawati, Juru Bicara Kemenkes dalam konferensi pers di Kantor BNPB, 10 September 2026, mengatakan, korban meninggal karena karhutla ada empat orang, 324 luka berat dan 23 luka ringan yang tersebar di Kalimantan Tengah, Selatan dan Barat.
Dia bilang,≠ 1.836 tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter, perawat, bidan, tim surveilans, dan ahli gizi kemenkes kerahkan. Juga siagakan penanganan medis secara masif di seluruh wilayah terdampak, termasuk pembagian masker, alat pelindung diri, dan pemurni udara.
Kemenkes juga menyiagakan pos pelayanan kesehatan di 1.691 puskesmas, menyiapkan 360 rumah sakit rujukan, dan menyiapkan 87 laboratorium kesehatan masyarakat untuk pengujian kualitas udara.
Kerugian juga bersumber dari hancurnya ekosistem hutan yang menopang kehidupan masyarakat dan keanekaragaman hayati. Analisis Auriga Nusantara, kebakaran menghanguskan 40.016 hektar gambut, 82,662 hektar kawasan hutan, 9.135 hektar kawasan konservasi yang rata-rata terjadi di Kalimantan dan Sumatera.
Negara lalai?
Saurlin P Siagian, Komisioner Komnas HAM mengatakan, karhutla tak lepas dari fenomena El-Nino. Terlepas dari itu, ada kelalaian negara yang gagal melakukan mitigasi peristiwa yang berulang ini, ibarat tak belajar dari kesalahan.
“Tentu tidak ada, mitigasi yang baik dari negara. Jadi saya kira pantas disebut sebagai kelalaian,” katanya kepada Mongabay.
Dia bilang, kelalaian selama ini pemerintah atau aparat penegak hukum belum bisa membuktikan para pihak yang sengaja melakukan pembakaran lahan dan hutan.
Dia juga menyoroti dampak serius karhutla yang tak hanya merusak ekosistem, juga memicu krisis kemanusiaan dan ancaman terhadap pemenuhan hak-hak dasar warga negara.
Komnas HAM menilai, negara harus hadir secara aktif untuk melindungi hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, serta hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat terdampak.
Saurlin mengatakan, persoalan utama karhutla ini berakar pada dampaknya luas terhadap keselamatan publik. Fasilitas kesehatan di kota-kota besar relatif mampu menangani pasien gangguan pernapasan akibat asap, namun situasi memprihatinkan justru terjadi di perkampungan dan pedesaan terpencil.
“Korban-korban ini kan banyak di perkampungan dan pedesaan yang mereka terkepung asap dan api, namun memang mereka tidak punya akses kepada fasilitas kesehatan.”
“Di Kalimantan Barat, saya juga mendapatkan laporan itu ya, kampung-kampung yang aksesnya jauh, tidak mendapatkan layanan kesehatan sehingga situasi mereka juga memburuk.”
Selain krisis kesehatan dan ancaman overload di fasilitas medis, karhutla juga berdampak langsung pada terhentinya hak atas pendidikan anak-anak serta rusaknya hak atas lingkungan hidup yang sehat.
“Hak kesehatan, hak atas pendidikan harus tetap bisa dipenuhi, lalu hak atas lingkungan yang baik dan sehat , dalam artian negara harus bisa memulihkan lingkungan yang sudah rusak.”
Komnas HAM juga mendorong, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan. Melainkan harus usut tuntas kepada pemilik konsesi atau korporasi besar dengan lahan ikut terbakar.
Sejauh, Polri menangani 219 perkara terkait karhutla dari 12 polda. Dari jumlah itu, 162 orang jadi tersangka. Polda Kalimantan Barat menjadi wilayah dengan penanganan perkara terbanyak, yakni, 65 kasus.
Selanjutnya, Polda Riau menangani 57 kasus, Polda Kalimantan Tengah (25), Polda Sumatera Selatan (24), Polda Kalimantan Timur 16 kasus, Jambi (14), dan Kalimantan Selatan (9). Polda Aceh dua kasus, Kalimantan Utara (2), Lampung (2), Sulawesi Selatan (1), dan Sulawesi Tengah dua kasus.
Dari keseluruhan perkara itu, 54 perkara masih tahap penyelidikan, 116 perkara masuk tahap penyidikan.
Brigjen Pol Mohammad Irhamni, Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri, mengatakan, selain penanganan terhadap individu, Polri juga proses hukum terhadap korporasi yang diduga terlibat dalam perkara karhutla. Sebanyak 95 korporasi sedang proses penyelidikan dan penyidikan.
“Begitu luas yang terbakar, tentunya kami masih sebatas 219 tadi. Tentunya kalau dilihat dari titik-titik api yang merupakan TKP juga bisa berkembang ke depan,” kata Irhami dalam konferensi pers, Jumat, (18/9/26) di Jakarta.
Sedangkan, Kementerian Kehutanan membekukan izin 26 korporasi diduga menjadi biang keladi karhutla. Kemenhut juga mewajibkan mereka untuk pemulihan lingkungan dengan paksaan hukum.
Raja Juli Antoni, Menhut mengatakan, penegakan hukum masih berlangsung. Apabila ada indikasi pidana, Kemenhut akan serahkan ke kepolisian.
“Secara singkat untuk penegakan hukum di Gakkum Kehutanan, sedang ada 46 kasus berproses, 15 korporasi dan 31 perorangan.”
Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) juga telah menyegel 25 korporasi. 21 perusahaan sudah masuk ke kepolisian. Ada tujuh perusahaan dengan luas konsesi 3.760,03 hektar di Kalbar, empat perusahaan seluas 727,77 hektar di Sumatera Selatan, empat perusahaan di Kalsel seluas 6.595,15 hektar. Kemudian, tiga perusahaan seluas 95,20 hektar di Kalteng.
Kemudian, satu perusahaan seluas 5,01 hektar di Kaltim, satu perusahaan 202,73 hektar di Lampung, dan satu perusahaan seluas 11,91 hektar di Riau.
Jumhur Hidayat, Menteri Lingkungan Hidup mengatakan, sebagian besar karhutla berkaitan dengan tekanan aktivitas manusia atau anthropogenic pressures, baik sengaja maupun akibat kelalaian.
“Ketika kebakaran berulang di wilayah yang sama, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada siapa yang membakar, tetapi harus menyeret pimpinan korporasi,” katanya 3 September lalu.
*****
Kredit
