- Kapan terakhir kamu melihat langit Jakarta berwarna biru? Lalu hitung, berapa kali keberuntungan itu datang. Mobilitas masyarakat dan masifnya pembangunan serta industri membuat kualitas udara kian memburuk.
- Data BMKG 2023 mencatat PM2.5 hampir delapan kali di atas ambang WHO, sejalan lonjakan ISPA yang tembus lebih dari satu juta kasus pada 2025. Sayangnya, dampak dari polusi udara seringkali tak dipertimbangkan oleh pemerintah dalam pengambilan keputusan.
- Polusi udara memukul kelompok rentan paling keras, mulai dari anak-anak, lansia, pekerja luar ruang, hingga warga berpenghasilan rendah. Beban biaya kesehatan membengkak, tercermin dari klaim BPJS akibat penyakit terkait polusi yang mencapai sekitar Rp13 triliun.
- Kendaraan listrik kerap dipromosikan sebagai jalan keluar, padahal produksi baterai berbasis nikel serta limbahnya memindahkan krisis ke wilayah lain. Pentingnya kebijakan kota yang inklusif, perencanaan ruang hijau, hingga peningkatan mutu BBM. CISDI turut melakukan kampanye publik seperti instalasi “Langit (Seharusnya) Biru” agar kesadaran berubah menjadi aksi.
Yuk, segera follow WhatsApp Channel Mongabay Indonesia dan dapatkan berita terbaru setiap harinya.
Pembangunan kota dan aktivitas manusia membuat kualitas udara Jakarta dan sekitarnya memburuk. Hanya hitungan hari saja dalam setahun warga bisa menikmati warna langit Jakarta yang biru dan bersih. Sayangnya, tak pernah ada perhitungan kerugian dampak akibat polusi udara terhadap masalah kesehatan, ekonomi dan sosial.
Hasil penelitian Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) tahun 2023 menunjukkan partikel polusi udara, terutama PM2.5, di wilayah Jakarta hampir delapan kali lipat di atas ambang batas aman Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Ukuran PM 2.5 sangatlah halus tak bisa terlihat oleh mata.
Hernani Yulinawati, akademisi Teknik Lingkungan dari Universitas Trisakti mengibaratkan diameter rambut kita adalah 70 mikrometer, jika dibagi 7 maka ukurannya PM10, lalu masing-masing dibagi 4 untuk menjadi PM 2.5.
“Jadi sangat halus, tidak bisa terlihat oleh mata,” ujar Nani dalam diskusi publik Membangun Kota, Menyelamatkan Paru-paru, Jakarta (6/12).
Selama ini, dia bilang penanganan polusi udara hanya berfokus pada indikator lingkungan, tanpa diiringi dengan penilaian menyeluruh terhadap dampaknya bagi kesehatan masyarakat.
Fachrial Kautsar, Manajer Kebijakan dan Advokasi CISDI menilai sektor kesehatan kerap diposisikan di bagian hilir ketika membahas polusi udara.
“Kesehatan baru dianggap penting ketika masyarakat sudah jatuh sakit, sementara faktor-faktor penyebabnya, yang justru berada di luar sektor kesehatan, sering diabaikan,” ujar Fachrial
Data Dinas Kesehatan DKI Jakarta tahun 2025 menunjukkan hingga bulan Oktober, infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di Jakarta mencapai lebih dari satu juta kasus. “Tak hanya berdampak pada kesehatan, tapi juga menyebabkan penyakit kardiovaskuler dan penurunan fungsi kognitif,” ujarnya.
Center for Indonesia’s Strategic Development Initiative (CISDI) menggelar rangkaian kampanye udara bersih di Jakarta pada 6-7 Desember lalu. Ini menjadi upaya meningkatkan kesadaran publik mengenai dampak polusi udara terhadap masyarakat.
1. Kelompok rentan paling terdampak
Riset Greenpeace Asia Tenggara dan Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) pada 2020 menyebutkan dampak polusi udara dari pembakaran bahan bakar fosil seperti batubara, minyak dan gas menyebabkan kematian dini hingga 4,5 juta orang per tahun. Bahkan kerugian ekonomi mencapai USD 8 Miliar per hari atau 3,3% dari produk domestik bruto (PDB).
Tak hanya itu, banyak riset yang juga menunjukkan dampak polusi udara pada awal kehidupan berkontribusi pada penyakit asma pada anak-anak dan remaja, menyebabkan kesehatan janin dan kelahiran bayi baru lahir di bawah normal, hingga penuaan dini pada kulit.
“Dampaknya (polusi udara) tentu berbeda bagi sebagian orang. Kalau misalnya kita mau coba kupas panggung lensa ketidakadilan. Kita bisa melihat (dampak polusi udara) misalnya pertama dari segi socio-economic inequity,… kedua dari health inequity, dan ketiga spatial inequity,” jelasnya.
Pada aspek health inequity, masyarakat yang sudah memiliki hambatan kesehatan sejak awal atau akses terhadap layanan medis menjadi jauh lebih rentan. biaya kesehatan yang ditanggung negara pun membengkak.
Fachrial menyebutkan beban biaya penyakit yang ditanggung BPJS akibat polusi udara mencapai Rp13 triliun. Namun, angka itu belum mencakup beban waktu yang dikeluarkan oleh caregiver untuk merawat pasien.
Kelompok seperti pekerja informal di luar ruangan, anak-anak, lansia, dan masyarakat berpenghasilan rendah, kata Fachrial menjadi kelompok rentan yang paling berdampak dari polusi udara. Seperti pengendara ojek atau pedagang kaki lima, mereka tentu rentan terkena penyakit pernapasan akibat terpapar polusi udara. Apalagi, mereka memiliki akses yang terbatas terhadap upaya mitigasi dan layanan kesehatan.
Baca juga: Jabodetabek Darurat Udara Bersih
2. Akses terbatas bagi kelompok rentan
Selain dari segi kesehatan, ada segi socio-economic inequity berhubungan dengan terbatasnya akses bagi masyarakat kelas menengah dan menengah ke bawah untuk memiliki hunian yang layak. Mereka terpaksa tinggal di daerah pinggiran atau dekat sumber polusi, seperti tempat pembuangan akhir (TPA), pinggir jalan tol, dan pusat energi.
“Jika dilihat dari lensa ketidakadilan spasial atau geografis, polusi udara tidak bisa dibayangkan seperti selimut yang menyelimuti wilayah Jabodetabek secara merata,” ujar Fachrial.
Sedangkan dari perspektif spatial inequity menyebutkan tingkat paparan dapat berbeda antar lokasi, bahkan di area yang berdekatan, bergantung pada sumber pencemar dan kerentanan masyarakat setempat. Faktor hunian, kualitas ventilasi, serta akses terhadap informasi dan perlindungan jadi penentu seberapa besar dampak polusi udara dirasakan.
3. Sudahkan transportasi umum menyelesaikan masalah polusi udara?
Berdasarkan hasil riset kolaborasi SystemiQ dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) bertajuk Better Air, Better Indonesia, dalang utama tingginya konsentrasi PM 2.5 di Jakarta dan sekitarnya adalah sektor transportasi yang mencakup 61%. Sektor industri dan sektor tenaga listrik berkontribusi hingga 8%. Adapun sumbernya berasal dari PLTU Muara Karang dan Tanjung Priok serta sektor konstruksi.
Fachrial menilai, meski Jakarta memiliki kapasitas fiskal besar dan telah melakukan pembenahan transportasi, persoalan kenyamanan, dan kepadatan membuat masyarakat belum sepenuhnya beralih ke transportasi umum. Meski aksesibilitas transportasi umum di Jakarta lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.
“Sejumlah perbaikan transportasi dalam lima hingga sepuluh tahun terakhir terasa signifikan, mulai dari integrasi antarmoda hingga penambahan koridor. Namun, transportasi publik tidak bisa menjadi solusi tunggal,” ujar Fachrial.
Menurutnya, persoalan polusi udara tidak semata berkaitan dengan kebijakan transportasi, tapi juga menyangkut tata kelola hunian. Jarak tempat tinggal pekerja yang relatif jauh dari pusat aktivitas mendorong mobilitas yang tinggi dan emisi yang besar.
Integrasi terkait kebijakan hunian dan penggunaan kendaraan pribadi menjadi penting untuk mendekatkan dengan tempat kerja. Upaya ini tentu bisa meminimalisir emisi dan dampak polusi udara.
Baca juga: Menanti Keseriusan Pemerintah Atasi Polusi Udara
4. Kendaraan listrik sebagai solusi palsu
Di tengah persoalan ini, kendaraan listrik kerap digadang-gadang sebagai solusi efektif untuk mengatasi polusi udara. Tapi, kendaraan listrik menjadi solusi palsu karena menimbulkan masalah lingkungan lainnya.
Fachrial mengingatkan ada konsekuensi penggunaan kendaraan listrik bagi lingkungan, yakni produksi masih membutuhkan nikel untuk bahan baku baterai yang merusak lingkungan. Artinya, kendaraan listrik berisiko memindahkan sumber masalah ke wilayah lain.
Harusnya, prioritas kendaraan listrik seharusnya diberikan kepada transportasi umum, bukan kendaraan pribadi. “Transportasi umum berbasis listrik bisa menjadi opsi yang paling efisien dan relatif ramah lingkungan karena mampu mengangkut banyak orang sekaligus. Ini berbeda dengan kendaraan pribadi yang justru mengulang paradigma konsumtif, di mana masyarakat terus didorong untuk membeli kendaraan baru,” tambah Fachrial.
Hernani Yulinawati, akademisi di bidang teknik lingkungan Universitas Trisakti, juga menyoroti isu limbah baterai kendaraan listrik yang memerlukan pengelolaan khusus dan tidak bisa dianggap sepele.
Selain itu, perbaikan kualitas udara seharusnya juga bisa dilakukan pada kendaraan konvensional dengan peningkatan mutu BBM. Yakni, dengan standar dari Euro 2 ke Euro 4 untuk menekan emisi gas buang.
5. Absennya kebijakan yang inklusif
Hernani menyebutkan bahwa perspektif tata kota berperan memperburuk kualitas udara. Di Jakarta, katanya masih memiliki ketergantungannya pada kendaraan bermotor. Hal ini membuat transportasi menjadi sumber utama polusi udara.
Dia mengusulkan upaya ini bisa dimulai dari pegawai pemerintah DKI Jakarta untuk penggunaan transportasi pribadi, misalnya peraturan ASN di Jakarta untuk menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu perlu dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan.
Tak hanya itu, perembetan perkotaan (urban sprawl) dan minimnya ruang terbuka hijau makin menambah kadar polusi udara. Dia pun mengusulkan perlu ada perencanaan kota yang berkelanjutan dan inklusif, khususnya menyediakan fasilitas dan moda transportasi yang aksesibel untuk semua orang, termasuk penyandang disabilitas.
6. Instalasi “Langit (Seharusnya) Biru”
Kawasan Stasiun MRT Dukuh Atas menjadi lokasi kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait isu polusi udara. CISDI menampilkan visual langit yang kontras terkait kualitas udara di Jakarta yang nyata dan ideal. Instalasi tersebut menampilkan langit kusam yang berubah menjadi langit birudengan seruan bahwa langit seharusnya berwana biru.
“Instalasi ini menjadi pintu masuk untuk memahami isu kualitas udara dan kenapa langit bisa berubah warna karena polusi,” ujar Wisya Aulia Prayudi, Project Lead for Air Pollution Campaign CISDI.
Tak hanya itu, ada pesan kampanye dalam instalasi itu untuk merepresentasikan pikiran masyarakat tentang kondisi udara yang mempengaruhi aktivitas harian. CISDI juga menilai penting adanya masih rendahnya kesadaran publik terhadap dampak jangka panjang dari polusi udara, sehingga ada kesenjangan antara kesadaran dan aksi.
(*****)
*Daffa Ulhaq merupakan mahasiswa Ilmu Sejarah di Universita Indonesia. Daffa aktif sebagai jurnalis dan aktivis muda di Generasi Setara yang memiliki minat pada isu pendidikan, gender, dan lingkungan.
Kredit
