- Masyarakat pesisir di Kecamatan Weda Tengah, Halmahera Tengah, Maluku Utara, dulu hidup bergantung laut. Kini berubah setelah hilirisasi nikel datang, Pesisir Teluk Weda sudah jadi pabrik-pabrik pengolahan nikel dan belasan PLTU batubara serta berbagai fasilitas industri ini. Tempat nelayan mencari penghidupan pun tak semudah dulu. Kini, yang jadi nelayan tinggal hitungan jari, sebagian jadi pekerja tambang dan lain-lain.
- Nelayan menceritakan, bukan hanya ruang tangkap menyempit, ikan-ikan dan biota laut pun sudah sulit di tepian. Mereka harus melaut jauh kalau mau dapat ikan. Biaya operasional tinggi, hasilpun tangkap belum tentu memadai.
- Julfikar Sangaji, Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Maluku Utara mengatakan, aktivitas kapal tongkang membuat wilayah tangkap nelayan terganggu. Ikan-ikan akan menjauh ketika kapal tongkang berlalu-lalang.
- Susan Herawati Romica, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengatakan, pemerintah salah kaprah menganggap tambang sebagai solusi mensejahterakan masyarakat. Sebaliknya, masyarakat kian menderita dan dalam ancaman kemiskinan.
Wite Takuling dan Fretz Takuling, asik bermain ludo di gawai saat kami berkunjung ke rumahnya di Desa Lelilef Woebulen, Kecamatan Weda Tengah, Halmahera Tengah, Maluku Utara, awal Juli lalu.
Bermain ludo untuk menghibur diri dan mengisi kekosongan waktu ketika tak sedang melaut. Belakangan, aktivitas ini sering mereka lakukan seiring makin sulit hasil tangkapan di Teluk Weda. Teluk Weda tak seperti dulu setelah ada kawasan industri nikel di dekatnya.
Wite dan Fretz, nelayan Suku Sawai yang masih bertahan meski keduanya sudah jarang turun ke laut.
“Kalau tidak ke laut, main ludo-lah. Hilangkan stres,” kata Wite.
Sebelum ada kawasan industri nikel, PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Agustus 2018, hasil tangkap nelayan masih banyak. Setelah ada industri yang antara lain, jadi pabrik bahan baku baterai untuk kendaraan listrik ini, kondisi berubah.
Ruang hidup mereka terbatas, tak lagi bisa mengambil ikan di sepanjang pinggir laut. Biota laut pun sulit mereka dapatkan di perairan tepian itu.
Mau tak mau, para nelayan harus pergi melaut ke laut lepas dengan jarak hingga 30 kilometer dari bibir pantai.
Belum lagi, ekosistem mangrove sampai terumbu karang yang jadi tempat berkembang biak biota laut terdampak karena reklamasi dan aktivitas kapal tongkang. Limbah dari proses pengolahan pabrik maupun PLTU batubara pun buang ke laut.
“Kejayaan nelayan kan sebelum ini…Seperti ikan kerapu, dulu kita dapat besar-besar badannya, sekarang tipis,” kata Fretz.
Nelayan 53 tahun ini memamerkan tangkapannya saat melaut. Fretz hanya mendapat tiga kilogram ikan berbagai jenis.
“Ini saya mancing enam mil (18 kilometer),” ucap kakek tiga cucu ini.
Dengan jarak itu, dia harus mengeluarkan biaya untuk logistik Rp300.000 untuk 20 liter bahan bakar minyak ( BBM).
Sedangkan, ikan yang dia dapat hanya jual Rp150.000 tak bisa menutupi besaran biaya.
Wite mengatakan, kondisi seperti ini yang para nelayan Teluk Weda alami. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, mereka terpaksa gali lubang tutup lubang alias berutang sana sini.
“Kalau dapat ikan tiga kilo[gram] saja tidak cukup. Jadi kalau mau hasil banyak harus tambah lagi (logistik),” kata nelayan 69 tahun ini.
Dia bilang, perhatian pemerintah terhadap nelayan pun minim. Sekelas pemerintah desa, misal terkesan acuh dengan kondisi para nelayan.
“Mereka (pemerintah) diam saja,” kata bapak tiga anak ini.
Dulu nelayan berjaya, kini…
Dia mengenang masa kejayaan para nelayan Teluk Weda. Kala itu, nelayan bisa menangkap puluhan hingga ratusan kilogram ikan sekali melaut. Tentu, uang dari menjual ikan cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.
Mereka pun tak perlu menempuh jarak berpuluh-puluh kilometer untuk mendapat ikan. Di pinggir laut saja ikan sudah melimpah. Keadaan itu pun berbanding terbalik dengan sekarang.
Kini, para nelayan harus menempuh jarak hingga 30 kilometer dan menghabiskan biaya besar untuk logistik seperti bahan bakar dan konsumsi dengan hasil tidak menentu.
“Jadi sekarang kita mau kemana lagi ? Mau ke hutan sudah ada tambang, mencari rezeki apa lagi? Kebun tidak ada, mencari kehidupan susah. Berburu (di hutan) juga tidak bisa.”
Fretz dan Wite merupakan masyarakat pesisir Weda yang melaut sedari kecil, seperti orang tuanya.
Kini, mereka tak sesering dahulu melaut. Jarak tempuh jauh, tak hanya soal logistik juga memperhitungkan ombak besar. Perahu apal mereka berjenis fiber, tidak mendukung perjalanan jauh. Terlebih, sudah tidak ada tempat bersandar bagi para nelayan kalau ada ombak besar.
“Kalau dulu itu ada Tanjung Uli, tempat nelayan bersandar kalau ada ombak. Sekarang sudah tidak bisa. Sudah dikuasai IWIP,” katanya.
Saat ini, sebagian besar orang muda pesisir Weda memilih bekerja di perusahaan tambang atau sektor lain.
IWIP, perusahaan patungan dari tiga investor asal Tiongkok, yakni Tsingshan, Huayou, dan Zhenshi ini menyerap banyak tenaga kerja. Berdasarkan situsnya, IWIP menyerap 82.000 lebih tenaga kerja.
Meski begitu, ada juga yang tetap bertahan jadi nelayan, seperti Luki. Pemuda 25 tahun ini sempat jadi buruh di IWIP sekitar tiga bulan, tetapi berhenti, kembali melaut.
“Dari kecil sudah di laut. Kalau di laut saya bebas,” katanya.
Bermodalkan perahu fiber bermesin dua dan alat pancing, setiap hari Luki menerjang ombak Teluk Weda hingga puluhan kilometer.
“Sekarang sudah jauh, 10 sampai 30 mil. Dulu, mancingnya dekat-dekat sini (pinggir laut), Rp100.000 sudah cukup uang minyak, sekarang sekali melaut Rp500.000-Rp700.000,” katanya.
Rata-rata, nelayan Teluk Weda pakai alat pancing sederhana untuk mencari ikan. Dulu, Luki bisa mendapat 40 kilogram sehari.
“Sekarang, dapat lima kilogram, 10 kilogram (ikan) kalau jauh. Itu pun dari pagi sampai sore, kadang juga tidak dapat,” katanya.
Kalau hasil tangkapan lebih rendah dari pengeluaran logistik, atau tak dapat sama sekali, berarti dia harus berutang untuk membeli kebutuhan rumah tangga dan logistik melaut untuk keesokan harinya.
“Ini saja masih ada utang minyak Rp2 juta lebih,” katanya.
Sebelum IWIP datang, nelayan di Desa Lelilef Sawai dan Lelilef Waibulan, sangat banyak, rata-rata bergantung dengan laut.
Kini, tersisa 10 nelayan. Itu pun hanya dua nelayan yang masih aktif, termasuk dirinya. Delapan yang lain masih melaut, namun tidak setiap hari, tergantung keinginan.
“Yang masih punya kapal dipakai untuk antar jemput karyawan. Kapalnya suka disewa karyawan. Sisanya, pengangguran,” katanya.
Ada pula nelayan yang membiarkan kapal terbengkalai hingga rusak di tepi pantai.
Pasokan ikan di Weda pun menyusut. Ikan di Pasar Lelilef Sawai misal, rata-rata dari luar pulau sekitar, seperti Gebe, Tidore, Ternate dan perairan lain.
Mongabay mengkonfirmasi Fauzi Momole, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku Utara. Dia sempat merespon pesan dari Mongabay, namun beralasan sedang ada kegiatan. Hingga berita ini terbit, dia belum merespon kembali.
Begitu pula dengan Muammar Fabanyo, bagian Tim Hubungan Masyarakat IWIP, Mongabay mengajukan pertanyaan.
Muammar bilang dia dan tim akan membahas terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan itu. Hingga berita ini terbit dia belum memberikan jawaban.
Dalam berita Mongabay sebelumnya, Muammar merespon soal pencemaran limbah di Teluk Weda. Pembuangan air limbahdari IWIP, katanya, telah memenuhi seluruh standar teknis dan lingkungan berlaku.
Air limbah pengolahan bijih nikel yang mereka buang ke laut, sudah melalui proses dengan fasilitas pengelolaan lewat pendekatan teknologi modern.
“Agar aman dan memenuhi standar baku mutu lingkungan, sebelum dialirkan ke laut,” kata Manajemen IWIP melalui pernyataan resmi kepada Mongabay, 8 Juli 2025.
Manajemen IWIP melalui Muammar menyatakan, pipa pembuangan terpasang sistem pemantauan kualitas air limbah yang terus menerus dan dalam jaringan (sparing).
Melalui sistem itu, katanya, air limbah dapat terpantau online dan setiap saat, langsung terhubung ke pemerintah.
Dia mengklaim, proses pengolahan air limbah industri nikel IWIP sesuai izin dan sertifikat laik operasi (SLO) yang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan–sekarang Kementerian Lingkungan Hidup–terbitkan. “IWIP senantiasa berkomitmen menjalankan kegiatan operasional yang bertanggung jawab dan berkelanjutan,” katanya.
Kerusakan ekosistem laut
Mongabay menelusuri pesisir Desa Lelilef Sawai, Lelilef Woebulen hingga Gemaf. Sebagian pesisir dalam kuasa IWIP, tak bisa terjangkau kecuali menggunakan perahu.
Pesisir sudah tak indah lagi. Air dan pasir berwarna hitam, terumbu karang tak tampak.
Ketika memantau kondisi perairan Teluk Weda, kami melihat alat berat tengah menguruk pesisir, alias sedang reklamasi untuk pelebaran Bandara Cekel. Ini bandara pribadi IWIP.
Alat berat menumpahkan material berwarna hitam pekat yang sepertinya panas dan mengeluarkan asap putih.
“Dulu tempat saya mancing di tempat ini. Sekarang sudah ditimbun,” kata nelayan Teluk Weda.
Asap putih terus keluar dari cerobong pabrik-pabrik IWIP. Kami juga melihat dua titik di tepian laut tempat pembuangan limbah IWIP.
Di laut, kapal tongkang ada yang terparkir, ada pula berlalu-lalang. Kini, Teluk Weda—yang dulu kaya keanekaragaman laut– berada pada ambang kehancuran karena industri ekstraktif.
Hasil riset kolaborasi antara Walhi Maluku Utara, Auriga Nusantara dan Universitas Khairun Ternate pada 2023, menemukan, kandungan logam berat seperti besi (Fe), nikel (Ni), dan merkuri (Hg). Hasil analisis dan pengukuran menunjukkan kandungan logam berat melebihi ambang batas baku mutu.
Pencemaran itu berdampak pada ikan. Riset Nexus3 dan Universitas Tadulako menemukan, kandungan merkuri dan arsen dalam tubuh ikan dari Teluk Weda.
Berdasarkan peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Indonesia, empat sampel ikan melebihi batas maksimum kontaminasi arsen total sebesar dua mg/kg.
Sementara tujuh sampel lain mengandung kadar arsen dalam kisaran 1–2 mg/kg. Selain itu, tidak ada sampel ikan yang melebihi batas maksimum kontaminasi merkuri, termasuk ikan barracuda yang diklasifikasikan sebagai ikan predator.
Berdasarkan laporan Species Richness and Relative Abundance of Reef-Building Corals in the Indo-West Pacific tahun 2017, Teluk Weda memiliki keanekaragaman hayati laut tinggi dan berbagai jenis habitat karang.
Teluk Weda berada di jantung Segitiga Terumbu Karang, sistem terumbu karang terpenting di dunia. Kawasan ini mewakili 30% terumbu karang dunia meskipun hanya mencakup 1,5% dari lautan.
Dengan menggunakan citra olahan Landsat 7ETM, Djamhur et al. menemukan 85 jenis gugusan karang dengan total luas 1.773,41 hektar di Teluk Weda.
Hasil analisis kesesuaian dari penelitian Djamhur et al. pada 2014 tentang estimasi pemanfaatan ekowisata bahari di Teluk Weda menunjukkan, potensi ekowisata selam seluas 488,8427 hektar, ekowisata snorkelling 551,737 hektar, dan ekowisata mangrove seluas 620,1251 hektar.
Julfikar Sangaji, Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Maluku Utara mengatakan, aktivitas kapal tongkang membuat wilayah tangkap nelayan terganggu. Ikan-ikan akan menjauh ketika kapal tongkang berlalu-lalang.
“Jadi, produktivitas tangkapan itu cenderung berkurang seiring intensitas tongkang masif melewati wilayah tangkap nelayan,” katanya.
Kapal-kapal tongkang yang membawa ore nikel dari area tambang ke IWIP pun tak pandang bulu. Area konservasi laut turut menjadi sasaran, misal, di kawasan Maba Selatan hingga Patani.
“Area itu kan harusnya sangat dibatasi, apalagi tindakan yang sifatnya destruktif tidak boleh dilakukan di area itu,” katanya.
Dia menilai, industri ekstraktif ini berdampak pada daratan dan lautan yang menciptakan konflik dengan masyarakat, baik petani atau nelayan.
Investasi besar, kemiskinan tinggi?
Para nelayan meminta, pemerintah bersikap adil kepada masyarakat. Pemerintah memberi tempat spesial bagi investor, sementara masyarakat lokal yang menggantungkan hidup di laut dan hutan hidup susah.
Mereka tak dapat manfaat dari kehadiran kawasan industri nikel ini. Yang ada, mereka makin menderita. Pemerintah seakan tutup mata, tak ada perhatian kepada masyarakat
Susan Herawati Romica, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengatakan, pemerintah salah kaprah menganggap tambang sebagai solusi mensejahterakan masyarakat. Sebaliknya, masyarakat kian menderita dan dalam ancaman kemiskinan.
Data Badan Pusat Statistik mencatat, hingga 2024 masyarakat miskin di Maluku Utara mencapai 83.090 orang, meningkat 3.190 dalam kurun 10 tahun. Ada sekitar 79.900 orang miskin pada 2015. Kemiskinan tertinggi berada di Kabupaten Halmahera Timur 11,91% dan Halmahera Tengah—tempat kawasan industri nikel IWIP berada– 10,71%.
Susan bilang, masyarakat Halmahera terpaksa menerima kehadiran industri ekstraktif ini yang berdampak pada hilangnya identitas mereka sebagai nelayan dan petani.
Mereka tak bisa lagi mengolah ruang hidup karena rusak kena gempuran tambang. Kondisi di desa sekitar IWIP, katanya, adalah bukti bagaimana masyarakat kehilangan identitas sebagai Nelayan.
Dia pun mengingatkan, tambang bukanlah industri berkelanjutan. Ketika sumber daya habis, perusahaan akan pergi meninggalkan kerusakan lingkungan yang sulit pulih, buruh akan putus hubungan kerja.
Dia minta pemerintah bertanggung jawab atas penderitaan para nelayan. Pemerintah, kata Susan, harus menjamin hak dan perlindungan warga, termasuk memberikan sarana dan prasarana. Hal itu, katanya, merupakan amanat UU Nomor 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.
“Kalau kemudian kondisinya seperti ini, otomatis yang dibutuhkan adalah fasilitas.”
Fasilitas yang Susan maksud, seperti perahu lebih kuat hingga bisa melaut jarak lebih jauh.
“Pemerintah harus menjamin keamanan dan memenuhi hak orang-orang pesisir. Menjamin proses penangkapan ikan pergi ke laut dengan rasa aman dan nyaman.”
*****
Hilirisasi Nikel di Malut: Ekonomi Tumbuh tetapi Kemiskinan Melonjak
Kredit
