- Indonesia mulai memasuki musim kemarau. Berdasarkan monitoring dinamika atmosfer dan laut terkini oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), kemarau tahun ini bakal jauh lebih kering, datang lebih awal, dan berlangsung dengan durasi lebih panjang dari kondisi normal.
- Ardhasena Sopaheluwakan, Deputi Bidang Klimatologi BMKG mengatakan, informasi pemutakhiran iklim ini harus segera mendapat respon kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. Ia sebagai instrumen peringatan dini untuk memfasilitasi aksi nyata di lapangan.
- Patria Rizky Ananda, Pengkampanye Iklim dan Isu Global Walhi Nasional mengatakan, fenomena ini tidak bisa terpisahkan dari krisis iklim global akibat model pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam yang rakus. Seharusnya, fenomena godzilla atau super El-Niño menjadi alarm serius bagi Pemerintah Indonesia untuk segera memperkuat langkah mitigasi dan adaptasi krisis iklim.
- Putra Saptian, Juru Kampanye Pantau Gambut, menekankan, pemerintah harus berhenti melakukan ritual tahunan dalam penanganan karhutla. Selama perlindungan ekosistem gambut belum diperkuat melalui RUU Perlindungan Ekosistem Gambut berbasis KHG, tumpang tindih kebijakan akan terus membuat kebakaran berulang di kawasan yang sama.
Indonesia mulai memasuki musim kemarau. Berdasarkan monitoring dinamika atmosfer dan laut terkini oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), kemarau tahun ini bakal jauh lebih kering, datang lebih awal, dan berlangsung dengan durasi lebih panjang dari kondisi normal.
“Terdapat peluang 50% hingga 60% El Nino dengan maksimal kategori moderat mulai pertengahan tahun, dan musim kemarau 2026 diprediksi lebih kering dari kondisi biasanya,” kata Ardhasena Sopaheluwakan, Deputi Bidang Klimatologi BMKG, dalam konferensi pers, Rabu, (10/6/26).
Kondisi ini terpicu fenomena ganda, yaitu, menguatnya El-Nino di Samudra Pasifik yang berpeluang mencapai kategori moderat hingga kuat, serta potensi aktifnya Indian Ocean Dipole (IOD) positif di Samudra Hindia. Kombinasi kedua fenomena global ini secara signifikan akan menekan pertumbuhan awan dan memangkas curah hujan di sebagian besar wilayah nusantara.
Berdasarkan analisis zona musim (ZOM), satuan wilayah berdasarkan karakteristik curah hujan homogen dengan referensi periode normal klimatologi (1991–2020), awal musim kemarau tahun ini datang lebih cepat.
Tercatat, 308 zona musim atau setara 39,77% luas daratan Indonesia mengalami awal kemarau maju dari jadwal semestinya.
Hingga akhir Mei, sebanyak 200 ZOM (11,83% daratan) sudah memasuki musim kemarau, meliputi sebagian Sumatera sampai Papua. Disusul 198 ZOM pada Juni dan 66 ZOM pada Juli.
Secara umum, watak kemarau 2026 berada di bawah normal atau jauh lebih kering, mencakup 482 zona musim (56,18% daratan).
Wilayah-wilayah terdampak sangat kering ini meliputi seluruh Pulau Jawa, sebagian besar Sumatera, Kalimantan, Bali, NTB, sebagian NTT, Sulawesi, Maluku, hingga Pulau Papua.
Ardhasena katakan, masa-masa paling kritis dari siklus kering ini akan terjadi pada pertengahan hingga akhir kuartal ketiga tahun ini. Awal puncak musim kemarau dan kekeringan terjadi pada Juli meliputi 83 ZOM (12,26 % daratan), lalu 369 ZOM (48,84% daratan) di Agustus dan 169 ZOM (25,41% daratan) pada September.
Selain lebih kering, durasi kemarau juga akan membentang lebih panjang dari durasi normal, yakni, di 437 zona musim (48,77% daratan).
“Puncak musim kemarau diprediksi sebagian besar terjadi pada Agustus, periode krisisnya adalah Agustus dan September.”
Patria Rizky Ananda, Pengkampanye Iklim dan Isu Global Walhi Nasional mengatakan, fenomena ini tidak bisa terpisahkan dari krisis iklim global akibat model pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam yang rakus.
Sejumlah kajian menunjukkan, bencana dan cuaca ekstrem yang dulu dianggap langka kini makin sering dari sebelumnya berulang dalam rentang 100-200 tahun.
“Kini dapat muncul hanya dalam siklus 20-50 tahunan. Situasi ini menegaskan, krisis yang dihadapi bukan lagi sekadar anomali alam, melainkan konsekuensi sistemik dari krisis ekologis yang terus diproduksi dan dibiarkan berlangsung.”
Seharusnya, fenomena godzilla atau super El-Niño menjadi alarm serius bagi Pemerintah Indonesia untuk segera memperkuat langkah mitigasi dan adaptasi krisis iklim.
Terutama, melalui perlindungan ekosistem-ekosistem penting seperti hutan, gambut, karst, dan mangrove sebagai upaya pencegahan dampak El-Nino di hulu.
Kemarau hingga 2027?
Ardhasena mengatakan, memasuki pertengahan tahun, data monitoring menunjukkan eskalasi indikator jauh lebih kuat.
Berdasarkan pemantauan hingga akhir Mei 2026, suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur melewati batasan netral selama lima dasarian berturut-turut, dengan nilai anomali mencapai positif 1,0.
Di Samudra Hindia, pemantauan suhu laut menunjukkan indeks minus 0,56 yang mengindikasikan peluang IOD Positif. Melihat dinamika agresif ini, kata Ardhasena, peluang intensitas El-Nino untuk mencapai tingkat ekstrem kini jauh lebih tinggi dibandingkan prediksi sebelumnya.
“BMKG memprediksi fenomena El-Nino segera aktif dan terus bertahan hingga awal 2027 dengan peluang intensitas El-Nino mencapai kategori moderat 98%, dan mencapai kategori kuat 62% peluangnya saat ini.”
Ardhasena katakan, kondisi kekeringan ekstrem ini mulai mereda pada Oktober 2026. Hal ini berdasarkan pemodelan iklim bulanan, tanda-tanda masuknya musim hujan akan mulai dari wilayah Indonesia bagian barat, tepatnya dari sisi barat Sumatera, Jambi, hingga Sumatera Selatan pada Oktober. Kemudian, bergerak meluas ke wilayah lain pada November.
Meskipun secara akumulatif dampak El-Nino biasa membuat volume curah hujan sedikit menurun, katanya, khusus sektor pertanian, agar tidak panik menghadapi musim.
Penurunan itu terjadi pada basis volume hujan Indonesia yang secara natural memang tinggi.
“Karakteristik dampak El-Nino pada musim hujan itu biasanya secara total akumulatif itu cenderung sedikit menurun, tetapi cenderung menurunnya itu terhadap jumlah yang masih cukup banyak. Jadi tidak begitu mengganggu biasanya terhadap aktivitas-aktivitas yang membutuhkan curah hujan yang banyak seperti pertanian.”
BMKG pun memberikan rekomendasi untuk pemerintah segera melakukan langkah konkret menghadapi kondisi ini.
Ardhasena mengatakan, informasi pemutakhiran iklim ini harus segera mendapat respon kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. Ia sebagai instrumen peringatan dini untuk memfasilitasi aksi nyata di lapangan.
Dia sampaikan beberapa rekomendasi. Untuk sektor pangan, katanya, imbau petani menyesuaikan jadwal tanam dan beralih ke varietas tanaman yang membutuhkan lebih sedikit air, tahan kekeringan, serta memiliki siklus tanam yang pendek.
Sektor sumber daya air dan energi, katanya, melakukan revitalisasi waduk, memperbaiki kebocoran jaringan distribusi air, dan memastikan ketersediaan volume air bendungan demi menjaga kebutuhan harian masyarakat sekaligus menjamin operasional PLTA.
Pada sektor kebencanaan dan kehutanan, seperti meningkatkan patroli dan kesiapsiagaan penuh terhadap potensi bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama pada periode krisis Agustus dan September.
Kemudian, sektor lingkungan dan kesehatan, pemerintah daerah perlu menyiapkan mekanisme respons cepat medis untuk mengantisipasi memburuknya kualitas udara akibat polusi dan debu yang berpotensi memicu lonjakan penyakit ISPA.
Lalu, sektor perikanan dan tambak garam, cuaca kering dan terik ini masa optimal para petambak garam untuk meningkatkan produktivitas.
Nelayan, katanya, juga dapat memanfaatkan fenomena naiknya massa air laut kaya nutrisi akibat dinamika angin kemarau meningkatkan hasil tangkapan ikan.
Darurat karhutla
Musim kemarau ini berdampak langsung pada bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Melansir Sipongi, hingga Mei 2026, lebih dari 81.000 hektar lahan dan hutan terbakar di 35 provinsi.
Tiga provinsi dengan luas kebakaran tertinggi, yakni Kalimantan Barat (28.200 hektar), Riau (15.300 hektar) dan Kepulauan Riau 5.690,77 hektar.
Angka ini meningkat signifikan bila dibandingkan periode Januari–Maret 2026 seluas 55.324,2 hektar.
Dari puluhan ribu titik panas, 26.484 terdeteksi di dalam kesatuan hidrologis gambut (KHG) sepanjang Januari–April 2026. Ironisnya, mayoritas titik panas secara nasional terkonsentrasi di kawasan fungsi lindung ekosistem gambut (FLEG), sebanyak 17.299 titik.
Wahyu Perdana, Manajer Advokasi, Kampanye, dan Komunikasi Pantau Gambut mengatakan, karhutla secara sengaja oleh aktivitas pembukaan lahan oleh korporasi.
Begitu pula terjadi pada kawasan gambut yang sejatinya memiliki sifat basah untuk mencegah karhutla.
Di Kalimantan, misal, konsesi menjadi episentrum titik panas mencapai 91% atau 8.983 titik. Jumlah itu tersebar di wilayah hak guna usaha (HGU) sebanyak 6.571 titik dan perizinan berusaha pemanfaatan hutan 2.412 titik.
Dia bilang, mengubah fungsi gambut menjadi lahan monokultur skala luas, baik untuk sawit, padi, maupun tebu, memerlukan pengeringan lahan melalui pembuatan kanal-kanal air.
Padahal, regulasi di Indonesia membatasi bahwa gambut yang boleh dibudidayakan maksimal memiliki ketebalan tiga meter.
“Itu (tiga meter) kita berdiri saja bisa tenggelam. Bayangkan kalau tiba-tiba itu dikeringkan melalui kanal-kanal, kemudian diubah fungsinya jadi monokultur skala luas. Mau dirusak untuk padi atau tebu, kerusakannya sama saja.”
Ketika gambut mengering, ia berubah menjadi bom waktu. Berbeda dengan kebakaran hutan biasa, kebakaran gambut terjadi di bawah permukaan tanah. Hal inilah yang membuat pemadaman menggunakan bom air lewat helikopter sering kali tidak efektif karena air tidak menyentuh titik api di kedalaman tanah.
Wahyu mengingatkan, ancaman gambut tidak perlu menunggu hingga terjadi kebakaran. Ketika lahan gambut dibuka atau dikeringkan akan memicu keluarnya racun. Hal ini karena fenomena sains, dimana zat pirit atau besi sulfida yang terkandung dalam gambut teroksidasi dan bertemu dengan oksigen.
“Jadi, kalau sampai terbakar, double itu. Gambutnya rusak melepas zat racun, asap pembakarannya menyebabkan ISPA. Itu membuat ancaman kita dua kali lipat.”
Putra Saptian, Juru Kampanye Pantau Gambut, menekankan, pemerintah harus berhenti melakukan ritual tahunan dalam penanganan karhutla.
Selama perlindungan ekosistem gambut belum diperkuat melalui RUU Perlindungan Ekosistem Gambut berbasis KHG, tumpang tindih kebijakan akan terus membuat kebakaran berulang di kawasan yang sama.
“Selama kebijakan perlindungan gambut tetap berjalan terfragmentasi, upaya mitigasi karhutla akan terus berjalan saling bertabrakan. Satu sisi pemadaman api terus dilakukan, sisi lain pengeringan gambut masih dilegalkan.”
Patria mengingatkan, tragedi karhutla besar tahun 1997 dan 2015 yang menyebabkan kerugian ekologis, sosial, kesehatan publik dan ekonomi dalam skala luas.
Dia bilang, dampak El-Nino ini akan jauh lebih buruk, bila pemerintah membiarkan deforestasi, perusakan gambut, ekspansi tambang, dan perkebunan monokultur berlangsung.
“Karena kerusakan kawasan hulu membuat alam kehilangan kemampuan menyimpan air dan memperbesar risiko kekeringan, gagal panen, krisis air bersih, serta karhutla.”
Patria juga menilai pemerintah masih terjebak pada penanganan darurat tanpa menyentuh akar persoalan berupa model pembangunan ekstraktif. Termasuk, melalui kebijakan seperti operasi modifikasi cuaca (OMC) yang dapat berisiko mengganggu siklus hidrologi dan menciptakan rasa aman semu dalam menghadapi krisis iklim.
Alih-alih berfokus pada respons darurat, Walhi mendesak pemerintah segera menghentikan izin-izin yang merusak kawasan hutan dan gambut. Lalu, memperkuat perlindungan wilayah kelola rakyat, memastikan pemulihan ekosistem di daerah tangkapan air, serta membangun sistem mitigasi krisis iklim yang berpihak pada keselamatan warga.
“Tanpa perubahan arah kebijakan lingkungan dan pembangunan, Indonesia akan terus berada dalam kondisi rentan menghadapi bencana iklim yang semakin ekstrem akibat krisis iklim global.”
Teuku Faisal Fathani, Kepala BMKG mengatakan, sudah rapat koordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat enam provinsi yakni, Riau, Jambi Sumatera Selatan, Kalimantan Barat Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
Sejak 2015, pemerintah sudah mengubah paradigma penangan karhutla. Bila dulu, pemerintah bergerak setelah atau saat terjadi karhutla, kini, lebih ke preventif.
“Jadi, sebelum kebakaran itu terjadi kita coba untuk menjenuhkan tanah-tanah gambut yang mudah terbakar itu dengan memantau fluktuasi muka air tanah di daerah gambut. Apabila diperlukan penambahan air untuk meningkatkan kejenuhannya maka dilakukan juga modifikasi cuaca.”
Bagaimana pasokan pangan?
Dampak musim kemarau disertai El-Nino Godzilla ini akan meluas hingga krisis air bersih, gagal panen dan mengalami krisis pangan.
Kekeringan dan fenomena El-Nino memberikan dampak serius terhadap produksi pangan di Indonesia, terutama melalui penurunan curah hujan dan peningkatan risiko kekeringan.
Musdalifah, Pengkampanye Pangan dan Ekosistem Esensial Eksekutif Nasional Walhi Nasional mengatakan, secara historis, El-Nino pada 1997/1998 menyebabkan penurunan produksi padi 3,6% dibandingkan 1997 dan 6% dibandingkan 1996.
Krisis saat itu tidak hanya menekan produksi, juga memicu harga pangan yang menyebabkan krisis ekonomi nasional.
“El Nino 2024 penurunan menyebabkan produksi beras 2,28 juta ton pada periode Januari hingga April, atau turun 17,52% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.”
Dia bilang, dalam konteks memuat hak atas pangan yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan, tak hanya bicara soal ketersediaan. Juga perlu memastikan sejauh mana masyarakat, terutama kelas ekonomi ke bawah dapat menjangkaunya, serta memastikan kelayakan pangan.
Sisi lain, Badan Pangan Nasional menyampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama komisi IV DPR, bahwa, Indonesia dalam menghadapi fenomena El-Nino telah menyediakan cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 4,6 juta ton perhari.
Musdalifah bilang, sistem pangan di Indonesia masih sangat bergantung pada impor pangan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) periode Januari-Maret 2025 menyebutkan, Indonesia mengimpor hingga 13.629 ton komoditas pangan.
“Paradigma pembangunan hari ini yang ekstraktif dan eksploitatif telah menyebabkan alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi perkebunan monokultur, pembangunan infrastruktur dan mega proyek investasi lainnya, termasuk di sekitar wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia.”
*****
Waswas El Nino Godzilla, Waspada Karhutla dan Kekeringan Ekstrem
Kredit
