- Indonesia harus bersiap menghadapi ancaman serius kemarau panjang yang disertai fenomena El Nino tahun ini. Fenomena iklim terpicu menghangatnya suhu permukaan laut di Samudra Pasifik ini akan memperparah intensitas musim kemarau. Kondisi ini bisa meningkatkan risiko bencana seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga kekeringan.
- Data satelit menunjukkan lonjakan angka kebakaran awal 2026. Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mencatat, luas karhutla periode Januari–Maret 2026 seluas 55.324,2 hektar. Tiga provinsi dengan luas kejadian kebakaran tertinggi berturut-turut Kalimantan Barat (25.420,73 hektar), Riau (8.555,37 hektar), dan Kep. Riau (4.167,78 hektar). Angka ini naik drastis puluhan kali lipat dibandingkan periode sama pada 2025 yang hanya mencatatkan angka sekitar 1.000 hektar.
- Data menunjukkan lonjakan drastis jumlah titik panas dari hanya 141 titik pada Desember 2025 menjadi 12.942 titik pada Maret 2026. Kondisi ini dia perkirakan membawa dampak signifikan bagi Indonesia karena berpotensi memicu karhutla lebih masif sekaligus mengganggu aktivitas ekonomi nasional. Berdasarkan klasifikasi Fungsi Ekosistem Gambut (FEG), titik panas lebih banyak teridentifikasi pada FEG Lindung 15.424 titik. Sedangkan pada FEG budidaya tercatat sebanyak 8.122 titik.
- Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Lingkungan Hidup mengatakan, kondisi tahun ini jauh lebih berat akibat ancaman fenomena "Godzilla El Nino." Kondisi ini membuat, pemerintah mengambil langkah mitigasi ekstrem untuk menghindari bencana ekologis lebih besar.
Indonesia harus bersiap menghadapi ancaman serius kemarau panjang yang disertai fenomena El Nino tahun ini. Fenomena iklim terpicu menghangatnya suhu permukaan laut di Samudra Pasifik ini akan memperparah intensitas musim kemarau. Kondisi ini bisa meningkatkan risiko bencana seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga kekeringan.
Data satelit menunjukkan lonjakan angka kebakaran awal 2026. Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mencatat, luas karhutla periode Januari–Maret 2026 seluas 55.324,2 hektar. Tiga provinsi dengan luas kejadian kebakaran tertinggi berturut-turut Kalimantan Barat (25.420,73 hektar), Riau (8.555,37 hektar), dan Kep. Riau (4.167,78 hektar).
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mencatat, angka ini naik drastis puluhan kali lipat dibandingkan periode sama pada 2025 yang hanya mencatatkan angka sekitar 1.000 hektar.
Berdasarkan satelit Terra Aqua Peningkatan titik panas (hotspot) juga terpantau meningkat hampir tiga kali lipat, mencapai 700 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi.
Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Lingkungan Hidup mengatakan, kondisi tahun ini jauh lebih berat akibat ancaman fenomena “Godzilla El Nino.” Kondisi ini membuat, pemerintah mengambil langkah mitigasi ekstrem untuk menghindari bencana ekologis lebih besar.
“Tahun ini kita benar-benar masuk posisi El Nino yang mengharuskan kita melakukan langkah-langkah siaga. Bapak Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan untuk melakukan langkah-langkah antisipasi,” katanya dalam Rakornas Pengendalian Karhutla, awal April lalu.
Dia bilang, kesiapsiagaan tahun ini tidak bisa disamakan dengan tahun lalu yang masih terbantu fenomena La Nina. Tahun lalu, areal karhutla mencapai 359.619 hektar.
“Kalau kesiapsiagaan 2025 ini satu kali, tahun 2026 mestinya ditingkatkan 20 kali lipat jika melihat intensitas yang akan kita hadapi bersama.”
Dia pun mengimbau seluruh kepala daerah segera menetapkan status siaga darurat untuk memudahkan mitigasi. Langkah ini krusial untuk mempermudah mobilisasi dukungan anggaran dan personel dari pusat ke daerah.
“Keberhasilan penanggulangan karhutla 2026 ini sangatlah penting. Kita ingin menghadirkan kualitas lingkungan terbaik bagi masyarakat dan memastikan target net-zero emission tetap dalam jalurnya,” kata Hanif.
Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan, juga mengimbau masyarakat peduli tentang meningkatnya potensi karhutla dengan lebih bertanggung jawab dalam penggunaan api yang bisa menyebabkan lahan dan hutan terbakar. Khusus, pembukaan lahan (land clearing) dengan membakar.
Hingga saat ini, 568 karhutla terjadi di 167 kabupaten di 31 provinsi. “Pada intinya masyarakat harus lebih mawas diri, harus lebih hati-hati dalam proses land clearing dan perusahaan terutama, land clearing yang akan berakibat langsung terhadap tingginya karhutla.”
Dia bilang, kemarau tahun akan lebih ekstrem dari tahun lalu. Fenomena Godzilla El Nino tahun ini akan memicu kekeringan lebih awal dan panjang hingga rawan memperluas karhutla.
“Tahun 2026 akan lebih mengancam kita secara bersama.”
Senada Teuku Faisal Fathani, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sampaikan. Dia bilang, kombinasi antara siklus musiman dan fenomena global El Niño akan menciptakan kondisi jauh lebih kering.
Berdasarkan analisis zona musim (ZOM), sekitar 46,5% wilayah Indonesia akan mengalami awal kemarau lebih maju tau lebih cepat dari rata-rata 30 tahun terakhir.
Selain datang lebih awal, durasi pun akan melampaui rata-rata normal. Sebagian besar wilayah (64%) akan memiliki curah hujan di bawah rata-rata normal. Puncak kemarau nasional bakal terjadi pada Juli-September 2026.
“Durasi musim kemarau di 57% wilayah Indonesia itu akan lebih panjang dari normalnya. Kita akan mengalami kemarau lebih maju, dan nanti akan lebih panjang.”
Gambut terkepung titik api
Ekosistem gambut memiliki peran sentral untuk mencegah karhutla, karena kemampuan menyerap dan menahan air hingga 13 kali lipat dari bobot keringnya. Menjaga tingkat kebasahan atau tinggi muka air gambut adalah kunci utama mencegah karhutla saat kemarau.
Namun, ekosistem gambut di Indonesia tengah berada dalam ancaman serius. Pantau Gambut mencatat, 23.546 titik panas telah mengepung Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) di berbagai wilayah sejak awal tahun.
Data menunjukkan lonjakan drastis jumlah titik panas dari hanya 141 titik pada Desember 2025 menjadi 12.942 titik pada Maret 2026.
Kondisi ini dia perkirakan membawa dampak signifikan bagi Indonesia karena berpotensi memicu karhutla lebih masif sekaligus mengganggu aktivitas ekonomi nasional.
Berdasarkan klasifikasi Fungsi Ekosistem Gambut (FEG), titik panas lebih banyak teridentifikasi pada FEG Lindung 15.424 titik. Sedangkan pada FEG budidaya tercatat sebanyak 8.122 titik.
Putra Saptian, Juru Kampanye Pantau Gambut mengatakan, FEG lindung umumnya memiliki lapisan gambut lebih dalam hingga berpotensi menghasilkan emisi karbon jauh lebih besar dibandingkan zona budidaya, yang cenderung memiliki kedalaman gambut lebih dangkal.
Berdasarkan sebaran provinsi, Riau tercatat sebagai wilayah dengan jumlah titik panas tertinggi 8.930 titik, diikuti Kalimantan Barat dengan 8.842 titik.
“Situasi ini menunjukkan sebaran titik panas pada ekosistem gambut masih terkonsentrasi di wilayah dengan luasan gambut yang signifikan, terutama di provinsi-provinsi di Sumatera dan Kalimantan.”
Dia bilang, sebaran titik panas juga banyak ditemukan pada area hak guna usaha (HGU) dan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK). Terdeteksi 6.192 titik berada di dalam wilayah konsesi berizin HGU sawit, dan 1.334 titik pada area IUPHHK.
Data ini memperlihatkan ada celah besar antara regulasi dan implementasi. Lebih 7.500 titik panas di area berizin, katanya, menunjukkan instrumen legal seperti HGU dan IUPHHK belum menjamin pengelolaan lahan yang aman dari api.
“Jika permasalahan struktural ini tidak segera dibenahi, beban pemulihan ekosistem yang rusak akibat kelalaian konsesi justru bergeser menjadi beban finansial negara melalui APBN dan APBD.”
Menurut Putra, harus memperketat pengawasan restorasi berbasis KHG untuk memastikan kewajiban pemulihan oleh pemegang izin mencakup seluruh dampak ekologis yang ditimbulkan. Baik di dalam maupun di luar batas administrasi konsesi mereka. “Ini untuk mencegah kerugian fiskal negara yang terus berulang setiap tahun.”
Ancaman El Nino Godzilla ini, katanya, harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengakhiri fragmentasi regulasi melalui penyusunan RUU Perlindungan Ekosistem Gambut berbasis KHG.
Payung hukum ini, katanya, mendesak untuk mengintegrasikan tata ruang, perizinan, dan penegakan hukum ke dalam satu kerangka nasional yang konsisten dan mengikat.
Tanpa regulasi yang holistik, tumpang tindih kepentingan akan terus memperbesar risiko ekologis dan fiskal jangka panjang. Pada akhirnya, mempertaruhkan ketahanan iklim dan ekonomi nasional secara keseluruhan.
Hanif mengatakan, fokus utama mitigasi tahun ini pada perlindungan ekosistem gambut, terutama di provinsi rawan seperti Riau, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Karakteristik gambut yang sekali kering tidak bisa balik, menjadi kekhawatiran utama.
Berdasarkan data luas gambut pada enam provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan, Riau merupakan provinsi dengan lahan gambut 55% dari luas wilayah. Disusul Kalimantan Tengah 30%, Sumatera Selatan 24%, Kalimantan Barat 19%, Jambi 17% dan Kalimantan Selatan 6%.
“Itu perlu kewaspadaan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut.”
Hanif pun menyoroti dampak kanalisasi oleh korporasi perkebunan yang membuat gambut mengering dan kehilangan kemampuan menahan air. KLH menginstruksikan pembangunan canal blocking secara masif.
“Yang kita lakukan adalah membangun canal blocking. Jadi kanal-kanal yang ada kita tutup sehingga airnya bisa kita atur.”
Dia juga menginstruksikan para pengusaha perkebunan untuk memperketat penjagaan tinggi muka air tanah guna mencegah api menjalar ke bawah permukaan tanah gambut.
Teuku menekankan, jumlah titik api bukan satu-satunya tolok ukur bahaya. Karakteristik lahan sangat menentukan dampak yang ditimbulkan terhadap kesehatan dan lingkungan.
Dia memberikan perhatian khusus Sumatera dan Kalimantan dengan banyak lahan gambut.
Menurut dia, pembakaran tidak sempurna di area gambut menimbulkan awan pekat dan konsentrasi karbon monoksida (CO) yang tinggi.
“Di Papua Selatan atau NTT, api mungkin menyala besar di savana, tapi asapnya cepat berkurang. Berbeda dengan Riau atau Kalimantan; gas emisi di sana sangat signifikan karena faktor vegetasi gambutnya.”
Karhutla berulang di konsesi
Karhutla di area konsesi perusahaan juga menjadi perhatian. Walhi mengidentifikasi, 11.189 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi, sedang dan rendah.
Sebanyak 1.351 titik berada di dalam konsesi dan sekitar konsesi 15 perusahaan.
Dengan rincian 699 titik api di dalam dan sekitar konsesi lima perusahaan sawit. Sebanyak 285 titik api di dalam dan sekitar konsesi lima perusahaan PBPH dan 367 titik api di dalam dan sekitar konsesi lima perusahaan tambang.
Uli Arta Siagian, Koordinator Pengkampanye Eksekutif Nasional Walhi mengatakan, karhutla berulang di konsesi ini menunjukkan tidak ada kemajuan dalam perbaikan tata kelola dan penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan penjahat lingkungan.
Karhutla tahun ini bisa sangat besar karena fenomena iklim El Niño Godzilla bakal menyebabkan peningkatan suhu yang signifikan di Indonesia dan berbagai wilayah dunia dalam beberapa bulan ke depan.
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), katanya, memproyeksikan kondisi ini akan terjadi bersamaan dengan fase positif Indian Ocean Dipole (IOD), yang berpotensi memperpanjang dan memperparah musim kemarau.
“Kombinasi kedua fenomena tersebut diperkirakan memicu cuaca panas ekstrem yang berlangsung lebih lama, bahkan hingga Oktober 2026,.”
Kondisi ini, katanya, akan lebih parah jika menyandingkan dengan anggaran penanganan yang tersedia di 2026. Dana Siap Pakai (DSP) untuk penanganan bencana 2026 hanya Rp4,63 triliun dan pagu anggaran BNPB Rp491 miliar.
Sedangkan biaya penanganan karhutla, salah satunya dengan modifikasi cuaca, menghabiskan anggaran Rp3 triliun untuk 2019 dan Rp1,3 triliun 2020.
Uli bilang, kondisi ini mengkhawatirkan. Dampak karhutla tahun ini akan lebih besar bila dibandingkan 2015. Biaya penanganan karhutla pada tahun itu Rp500 miliar dengan dampak sangat buruk dan meluas.
“Artinya, dalam konteks kemanusiaan, anggaran memang mempengaruhi cukup besar dalam penanganan, tetapi tidak menjawab akar persoalannya.”
Dia bilang, pemerintah perlu menagih pertanggungjawaban korporasi. “Penegakan hukum dan perbaikan tata kelola mendesak.”
*****
Kredit
