- Banjir bandang akhir 2025 di Batu Busuak, Padang, tidak hanya merusak permukiman warga, tetapi juga menghilangkan sumber penghidupan petani. Balinar dan Ibrahim, dua warga lanjut usia, kehilangan sawah yang selama puluhan tahun menjadi penopang ekonomi keluarga setelah tertimbun material galodo dan hanyut terbawa arus sungai.
- Dinas Pertanian Kota Padang mencatat ratusan hektar sawah terdampak banjir bandang, dengan puluhan hektar di Kecamatan Pauh hilang permanen dan tak lagi bisa dimanfaatkan. Pemerintah mengakui belum memiliki skema khusus untuk mengganti lahan pertanian yang hilang akibat keterbatasan ruang di Kota Padang.
- Bantuan yang disiapkan pemerintah berupa dukungan ekonomi Rp1 juta per kepala keluarga dinilai belum cukup untuk memulihkan kehidupan warga terdampak. Banyak petani mengaku belum menerima bantuan ataupun solusi nyata, sementara kehilangan sawah berarti hilangnya sumber pangan, pendapatan, dan jaminan hidup di masa tua.
- Syafrudin Karimi, Pakar Ekonomi Univeritas Andalas menilai bencana ekologis ini berpotensi berkembang menjadi krisis sosial berkepanjangan jika negara tidak segera menyediakan jalur penghidupan baru bagi warga. Selain bantuan konsumsi jangka pendek, pemerintah dinilai perlu menyiapkan strategi pemulihan ekonomi produktif seperti modal usaha, pelatihan kerja, penguatan UMKM, hingga akses pekerjaan alternatif bagi petani yang kehilangan lahan secara permanen.
Balinar tengah sibuk merapikan kayu di dapurnya yang dalam perbaikan usai terdampak banjir bandang akhir 2025 di Batu Busuak, Kelurahan Lambuang Bukik, Kota Padang, Selasa (5/5/26). Satu rumah yang ada di belakang tempat tinggalnya hilang tersapu banjir.
Memang, galado yang terjadi jelang tutup tahun itu tak sampai menghancurkan rumah Balinar. Namun, gara-gara peristiwa itu, kini dia tak punya penghasilan setelah sawahnya yang berada tak jauh dari sungai porak-poranda. Praktis, perempuan 73 tahun itu bertahan hidup dengan mengandalkan bantuan.
Sebelum peristiwa itu terjadi, Balinar hidup dari tujuh petak sawah, delapan pohon kelapa dan puluhan tanaman kakao miliknya. Setahun, dia bisa dua kali panen dari sawah dengan rata-rata hasil panen 10 karung.
Dengan harga Rp400.000 untuk satu karung gabah, Balinar merasa cukup. Apalagi, dia masih bisa mendapat tambahan dari kelapa yang biasa dia panen setiap dua bulan sekali.
“Tapi sekarang sudah tidak ada yang bisa saya panen, satu petak pun tidak ada sisanya,” kata Balinar, Selasa (5/5/26).
Ironisnya, saat kondisi ekonominya berantakan, nyaris tak ada bantuan dari pemerintah yang dia terima.
Balinar berulang kali mengadukan kondisi sawahnya itu ke kantor kelurahan tetapi tak ada hasil. “Belum ada (respons) sampai sekarang, memang mati mata pencaharian kami,” ujarnya.
Saat pembahasan lahan pertanian di kantor kelurahan, suaminya sempat mendapat bantuan bibit kelapa. Namun, dia tak ambil karena tak ada lahan untuk menanamnya. Meski begitu, dia tetap berharap pemerintah dapat mencarikan solusi atas lahan sawah yang hilang itu.
Baginya, sawah itu bukan sekadar tempat untuk beraktivitas menghabiskan masa tua juga satu-satunya cara bertahan hidup. “Kalau itu nggak ada, mau kami tanam dimana?”
Nasib serupa juga Ibrahim, alami. Di usia senjanya, warga Batu Busuak ini kehilangan sawah yang menjadi satu-satunya penopang hidup. Sebelum galodo menghantam, dia bisa panen hingga 27 karung padi setiap musim. Hasilnya tak hanya untuk penuhi kebutuhan dia dan sang istri, juga kedua cucu yang mereka rawat sejak ayahnya meninggal dunia.
Kini, sawah itu tak lagi bisa mereka gunakan. Batu, pasir, dan tanah menutup seluruh permukaan lahan tani itu. “Sekarang semua tertimbun,” katanya.
Menjelang Idul Fitri lalu, pemerintah meminta nomor rekening warga dengan rencana penyaluran bantuan sektor pertanian. Sayangnya, hingga saat ini, belum ada kejelasan terkait realisasi bantuan itu. “Kami berharap ada penggantian lahan. Tapi kalau hanya berharap ke pemerintah, rasanya sulit,” ujarnya.
Belum ada skema khusus, tak ada solusi
Dinas Pertanian (Dispertan) Kota Padang mencatat, ratusan hektar sawah terdampak banjir bandang yang terjadi pada akhir November 2025 itu. Dari total itu, sebagian besar mengalami kerusakan hingga gagal panen. Puluhan hektar lain lenyap.
Di Kecamatan Pauh, sekitar 42 hektar sawah tak lagi dapat dimanfaatkan karena hilang terbawa arus. Kondisi ini berbeda dengan lahan yang hanya mengalami kerusakan, yang masih berpeluang untuk dipulihkan.
Lalu di Kecamatan Kuranji, sekitar 102 hektar sawah rusak dengan kategori berat dan sedang. Kemudian di wilayah Pauh dan Koto Tangah, sekitar 210 hektar sawah lainnya tercatat mengalami kerusakan ringan dan masih memungkinkan untuk diperbaiki.
Yoice Yuliani, Kepala Dispertan mengakui hingga kini belum ada skema khusus untuk menangani sawah yang hilang akibat banjir bandang. Di saat daerah lain dapat mengganti lahan melalui program cetak sawah baru, Kota Padang justru menghadapi keterbatasan ruang hingga opsi itu sulit dilakukan.
Akibatnya, lahan pertanian yang hanyut tidak lagi sebagai aset yang harus dipulihkan, melainkan dianggap hilang begitu saja. “Lahan yang hilang itu sudah menyatu dengan sungai.”
Untuk sementara, Pemerintah Kota Padang berencana memberikan dukungan ekonomi sebesar Rp1 juta per keluarga bagi warga dengan sawah rusak berat dan hilang. Bantuan ini masih dalam tahap verifikasi dan validasi data.
Syafrudin Karimi, Pakar Ekonomi Universitas Andalas, Padang menyebut, kebijakan pemberian bantuan untuk warga terdampak bencana hanya bersifat sementara dan tidak cukup untuk memulihkan penghidupan ekonomi mereka.
“Itu mungkin cukup untuk kebutuhan dasar dalam jangka pendek, tetapi tidak bisa menggantikan lahan pertanian yang hilang atau membangun kembali sumber pendapatan,” katanya.
Pemerintah perlu membedakan antara bantuan konsumsi dan kompensasi atas kehilangan aset produktif. Tanpa intervensi tepat, warga berisiko kembali terjebak dalam kemiskinan setelah bantuan berakhir.
Seharusnya, lanjut Karimi, prioritas utama pemerintah adalah memastikan warga kembali memiliki sumber pendapatan yang stabil dan berkelanjutan.
“Pemulihan terjadi ketika warga kembali bekerja, memperoleh penghasilan, dan memiliki masa depan ekonomi yang lebih aman.”
Ancaman kemiskinan
Karimi menilai hilangnya lahan pertanian secara permanen akibat banjir bandang tidak sekadar menghapus aset fisik warga juga memutus basis produksi rumah tangga.
Menurut dia, sawah memiliki nilai ekonomi lintas musim karena menjadi sumber pangan, pendapatan, hingga penopang identitas kerja petani. Ketika sawah hilang, warga tidak hanya kehilangan arus kas, tetapi juga cadangan pangan dan kepastian usaha.
“Pemerintah tidak boleh membaca bencana ini hanya sebagai kerusakan lahan, tetapi sebagai kehilangan modal produktif permanen,” katanya, Rabu (6/5/26).
Dia menjelaskan, dalam jangka pendek, rumah tangga terdampak akan kehilangan pendapatan harian, stok pangan, alat kerja, serta kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Kondisi ini memaksa warga menekan konsumsi, berutang, menjual aset, atau bergantung pada bantuan.
Dalam jangka panjang, kehilangan lahan berpotensi menurunkan status ekonomi keluarga secara permanen. Anak-anak terancam mengalami gangguan pendidikan, kondisi kesehatan keluarga memburuk, dan sebagian warga terpaksa masuk ke sektor informal dengan upah rendah.
“Jika negara tidak menyediakan jalur penghidupan baru, bencana ekologis ini bisa berubah menjadi bencana sosial antargenerasi,” katanya.
Karimi juga soroti tingginya risiko warga jatuh ke dalam kemiskinan akibat kehilangan sumber pendapatan utama secara mendadak. Bantuan darurat, menurutnya, hanya mampu menahan guncangan awal, tetapi tidak bisa menggantikan fungsi ekonomi dari lahan pertanian.
Pemulihan harus segera beralih dari bantuan konsumsi menuju pemulihan produktif. Pemerintah perlu menyiapkan paket pemulihan penghidupan yang komprehensif, mulai dari pendataan rumah tangga terdampak, perhitungan nilai kehilangan ekonomi, hingga pemberian modal usaha, pelatihan kerja, akses pasar, dan program padat karya.
Jika lahan tidak memungkinkan untuk diganti, dia mendorong pemerintah mengembangkan strategi ekonomi non-lahan, seperti pelatihan keterampilan, penguatan usaha mikro, koperasi produksi, hingga akses kredit lunak dan pendampingan usaha.
“Relokasi ekonomi harus berjalan seiring dengan relokasi fisik. Rumah baru tanpa sumber pendapatan hanya akan memindahkan kemiskinan ke tempat lain.”
*****
Hutan Sumbar Hilang Setara Luas 40 Lapangan Sepak Bola Tiap Hari
Kredit
