Sembilan jam Siprianus Antonius mengambang dan bertahan di sebuah sekoci. Dia merupakan satu dari 243 penumpang KMP Virgo Transport 8 yang kandas di Laut Jawa saat dalam perjalanan dari Surabaya menuju Banjarmasin, Minggu (13/9/26) dini hari.

Dalam penjelasannya, Siprianus, saat peristiwa itu terjadi, banyak penumpang masih tidur di kamar. Bahkan, hingga kapal itu miring, tak ada alarm pemberitahuan dan tak ada pelampung. Dia dan tiga orang lain, beruntung melihat dan melompat ke satu  sekoci.

“Kalau saja awak kapal tekan alarm kami bisa tahu. Ini tidak ada informasi sama sekali. (Diduga) banyak orang yang meninggal dalam (kamar). Banyak yang masih tidur di kamar. Ada yang minta tolong, tapi kami juga sedang menyelamatkan diri. Ombak besar di tengah laut lepas,” kata Siprianus dalam video yang  BBC Indonesia rilis. 

“Kami tidak ada pelampung. Kami tiga orang. Tapi di belakang ada sekoci. Kami lompat ke sekoci, jadi aman.”

Rinto Arahab bertahan di atas lambung kapal yang  terbalik bersama 11 orang lain. Di jam-jam mencekam itu, dia hanya bisa berharap hingga ada kapal tongkang batubara menyelamatkan mereka, empat jam kemudian.

Rinto mengisahkan tatkala kejadian itu sedang tidur. Teriakan penumpang lain membangunkannya.

“Oleng-oleng. Kapal oleng,” kata Rinto mengulang teriakan, seperti dilansir Banjarmasinpost

“Cuaca buruk. Ombak sekitar dua meter lebih. Semua panik. Kapal miring. Pintu evakuasi sudah kemasukan air.”

Kuat dugaan, kapal menghadapi cuaca buruk. Bahkan sejak awal pelayaran telah melaporkan kepada perusahaan bahwa cuaca yang dihadapi tidak baik. Beberapa jam kemudian, kapal melaporkan mengalami perubahan center of gravity atau kemiringan yang mengindikasikan kondisi darurat dan membutuhkan bantuan.

Tak lama kemudian, kapal berukuran 8.540 GT hilang kontak dan mengalami kecelakaan sekitar 80 mil laut dari Dermaga SAR Basirih, Banjarmasin.

“Disampaikan oleh nahkoda Kapal Virgo kemiringan kapal akibat hantaman ombak dari lambung kanan,” ujar Edy Prakoso, Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas.

Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan mengatakan untuk penyebab kecelakaan masih dalam investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

Dia meminta seluruh pihak bersabar.

“Kami tidak ingin mendahului investigasi KNKT. Yang terpenting, semoga penyebab kecelakaan ini dapat diketahui secara jelas dan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan keselamatan pelayaran di kemudian hari,” kata Menhub saat konferensi pers.

Kapal karam

Sehari sebelumnya, satu perahu nelayan juga karam setelah gelombang tinggi menghantamnya di Perairan Bomo, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur (Jatim), Sabtu (12/9/26) sore. Kala itu, perahu berisikan enam nelayan yang hendak memancing.

I Made Oka Astawa, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Banyuwangi, mengatakan insiden itu terjadi sekitar pukul 15.30. “Perahu nelayan yang membawa enam orang tersebut dihantam ombak saat dalam perjalanan dari Pantai Bomo menuju bagan laut,” katanya, melansir  Antara.

Made bilang, saat proses evakuasi gelombang di perairan tersebut sekitar 1,25 hingga 2,5 meter, sedangkan angin sekitar 10 knot dari arah tenggara. Namun, kondisi itu tidak menjadi masalah. Oka menuturkan operasi penyelamatan melibatkan 10 personel SAR Banyuwangi dan perwakilan TNI-Polri serta nelayan sekitar.

“Tim langsung melakukan evakuasi terhadap seluruh korban dalam kondisi selamat,” ujarnya.

Sementara itu, insiden serupa juga menimpa dua nelayan Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Sabtu (12/09) malam. Perahu jukung KM Surya A dihantam ombak setinggi 2,5 meter lalu pecah setelah membentur tumpukan batu besar di kawasan muara.

Insiden itu mengakibatkan satu nelayan, Muhayat, meninggal dunia, sedangkan rekannya, Budi Riyanto, mengalami luka-luka dan mendapatkan perawatan di RS Budi Rahayu Pekalongan.

Sodik Haryanto, nelayan yang berada di belakang kapal korban menceritakan dia bersama lima kapal berangkat sekitar pukul 17.00. Mulanya, cuaca relatif normal. Beberapa jam kemudian, angin mulai kencang dan ombak mulai tinggi. Mereka pun memutuskan untuk pulang.

“Jadi jaring ditarik semua. Perubahan cuaca cukup mendadak,” kata Sodik seperti dilansir kanalplus.id.

Tren kecelakaan meningkat

Basarnas mencatat adanya tren kejadian kecelakaan laut dalam beberapa tahun terakhir. Dalam kurun 2021-2025 total kecelakaan laut tercatat 4.275 kejadian. Rinciannya, 2025: 926 kejadian; 2024: 869 kejadian; 2023: 846 kejadian; 2022: 823 kejadian dan 2021: 811 kejadian. Sementara tahun ini, data Januari-Agustus tercatat 601 kejadian.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah mewanti-wanti terkait peringatan dini gelombang tinggi sejak 11-14 September 2026. BMKG menyebut, fenomena itu terpicu pergerakan angin dari arah tenggara hingga barat daya di utara ekuator dan dari timur hingga tenggara di selatan ekuator. Perkiraan kecepatan angin mencapai 6-25 knot di sejumlah titik perairan Indonesia.

Gelombang dengan ketinggian 2,5-4 meter berpotensi menerjang wilayah Samudra Hindia. Mulai dari perairan barat Aceh hingga Lampung serta pesisir selatan Pulau Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara. Sedangkan, gelombang sedang setinggi 1,25-2,5 meter juga berpeluang terjadi di berbagai kawasan perairan lain seperti Laut Jawa, Selat Makassar, hingga Laut Banda.

Dalam keterangannya, BMKG menghimbau masyarakat dan pelaku pelayaran meningkatkan kewaspadaan demi keselamatan. Pasalnya, gelombang tinggi dapat meningkatkan risiko keselamatan pelayaran terutama bagi kapal dan perahu berukuran kecil. Itu sebabnya, BMKG meminta seluruh pihak yang berencana melakukan aktivitas laut untuk meningkatkan kewaspadaan.

Himbauan BMKG itu sejalan dengan kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Peningkatan frekuensi gelombang tinggi, meliputi gelombang lebih dari 2 meter di perairan lepas serta gelombang tinggi lebih dari 1,5 meter dekat pesisir, turut mengancam keamanan pelayaran dan keselamatan kapal nelayan <10 GT.

Proyeksi tinggi gelombang, menurut temuan riset tersebut, menegaskan hingga tahun 20245 total luas wilayah perairan yang berbahaya bagi kapal berkapasitas <10 GT adalah sekitar 5,8 juta km2 atau sekitar 90 persen luas wilayah perairan Indonesia.

“Wilayah perairan terpapar gelombang tinggi tersebut diproyeksikan terus meluas hingga tahun 2045 apabila dibandingkan dengan kondisi historis yang berpotensi meningkatkan risiko terhadap berbagai aktivitas sektor kelautan,” tulis Bappenas.

Kerugian capai ribuan triliun

Rahmat Maulianda, Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas, menyebutkan, kelautan dan pesisir merupakan salah satu sektor paling terdampak perubahan iklim. Temuan Bappenas 202-2024, sebanyak 199 kabupaten,kota di pesisir terancam perubahan iklim. Bahkan, tercatat ada 40 kabupaten/kota dengan indeks kerentanan pesisir sangat tinggi.

Secara total, potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim mencapai Rp544 triliun. Dari angka itu, sektor kelautan dan pesisir menyumbang paling besar masing-masing Rp400,8 triliun dan Rp6,7 triliun.

Pada 2029, potensi kerugian akan meningkat hingga Rp2.005 triliun jika tidak ada intervensi serius untuk mengatasi situasi ini.

“Nelayan-nelayan kita yang saat ini dominasi adalah nelayan kecil di bawah 10 GT tidak bisa melaut lagi karena gelombang tinggi dampak perubahan iklim. Selain itu, rute tol laut juga berisiko makin rentan, dan akan terdampak adanya gelombang tinggi apabila kita tidak mampu membuat kapal-kapal yang siap dengan resiko perubahan iklim” katanya di  webinar bertajuk Ancaman dari Tepi Pantai gelaran BNPB.

Nizhar Marizi, Direktur Lingkungan Hidup Bappenas, mengatakan, dampak perubahan iklim sudah makin terasa. Misal, cuaca yang semakin tidak menentu, bencana banjir, kekeringan, hingga naiknya permukaan air laut. Dia menegaskan, kondisi tersebut membutuhkan intervensi yang tepat.

“Akibat perubahan iklim, kerugian ekonomi diproyeksikan meningkat empat kali lipat. Dari Rp 468 triliun di tahun 2025, menjadi Rp 2.005 triliun pada tahun 2029, jika tidak melakukan apa-apa atau business as usual,” katanya, mengutip laman Bappenas.

Risiko makin tinggi

Dani Setiawan, Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), akui krisis iklim yang terjadi berdampak serius terhadap nelayan kecil. Survei yang KNTI lakukan pada Januari 2026 menemukan, 95% nelayan di 350 desa pesisir mengaku terdampak cuaca ekstrem.

Sekitar, 65% diantaranya bahkan berhenti melaut sementara akibat angin kencang dan gelombang tinggi rata-rata dua minggu hingga dua bulan. Sedangkan 37% terpaksa melaut untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Temuan itu merupakan hasil pengumpulan data dampak cuaca ekstrim terhadap nelayan kecil di 41 kabupaten, kota di 14 provinsi pada 23-24 Januari 2026.

Dani mengatakan, cuaca ekstrem tidak hanya membahayakan nelayan, tetapi juga berdampak pada kerusakan infrastruktur pesisir serta menurunnya produksi perikanan tangkap.

“Kondisi itu makin memperberat beban nelayan kecil yang selama ini bergantung pada hasil laut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Imbas cuaca ekstrem, penghasilan nelayan turun hingga 50%, dari Rp400.000-Rp650.000 menjadi Rp200.000–Rp400.000 per hari, terutama di Jawa Barat, Maluku, dan Sulawesi,” katanya.

Dani menilai,  nelayan kecil di  pesisir tidak cukup hanya berbekal  informasi prakiraan cuaca. Mereka membutuhkan skema perlindungan sosial dan ekonomi yang lebih kuat dan konkret. Itu sebabnya, Dani menegaskan, butuh kehadiran negara dalam memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi nelayan kecil.

Di tengah cuaca ekstrim, risiko melaut semakin tinggi, dan tidak bisa ditanggung nelayan sendiri. Menurut dia, nelayan kecil tidak seharusnya dipaksa memilih antara mempertaruhkan keselamatan jiwa atau memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

“Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada nelayan. Nelayan memerlukan perlindungan sosial dan ekonomi, sehingga mereka tidak lagi memaksakan diri melaut saat cuaca ekstrem.”

Fikerman Saragih, Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menegaskan krisis iklim berdampak pada ruang tangkap, ketersediaan pangan masyarakat pesisir, keamanan dan keselamatan nelayan kecil, hingga berubahnya budaya kebaharian dan profesi nelayan.

“Saat ini mayoritas nelayan hanya dapat melaut selama 6 bulan bahkan kurang dari 6 bulan, karena gelombang yang semakin hari semakin besar dan tidak dapat mereka prediksi, serta cuaca ekstrim di laut. Hal ini menyebabkan ketidakpastian dan kerentanan atas keamanan dan keselamatan mereka jika melaut.”

Patria Rizki Ananda, Pengkampanye Iklim dan Isu Global Walhi Nasional, mengatakan kondisi hari ini bukan hanya perubahan iklim, tetapi sudah memasuki fase krisis iklim. Sebab, dia menilai fenomena cuaca ekstrem makin sering terjadi dengan intensitas yang mengkhawatirkan.

Meningkatnya frekuensi panas yang intens dengan durasi lama, hingga hujan dengan intensitas yang ekstrem adalah salah satu penanda dari krisis iklim. Lebih-lebih, dia menyebutkan, munculnya fenomena siklon tropis di Indonesia menjadi peristiwa yang seharusnya tidak terjadi di nusantara.

“Karena krisis iklim itu intensitasnya meningkat menjadi lebih sering dan lebih ekstrim, tentu itu semakin memperburuk sektor kelautan dan pesisir di Indonesia. Apalagi kalau di lautan itu kan terbuka, nggak ada tempat berlindung,” ujar Patria.

Data Walhi menunjukkan, ancaman serius krisis iklim berpotensi menenggelamkan 2000 pulau kecil pada 2050, mengancam kehidupan sekitar 42 juta penduduk di wilayah pesisir rendah.

Dampaknya,  pun meluas ke mata pencaharian, pemenuhan pangan, mobilitas warga pesisir dan nelayan menghadapi ketidakpastian musim serta resiko melaut yang lebih tinggi.

Menurut Patria, beberapa insiden kecelakaan laut seharusnya dapat dicegah melalui protokol yang lebih ketat. Persiapan yang komprehensif sangat penting, seperti infrastruktur di pelabuhan dan perlengkapan di kapal guna meminimalkan risiko kecelakaan.

Mitigasi sejak awal juga Patria nilai sangat penting. Apalagi, krisis iklim membuat cuaca semakin sulit diprediksi. Bahkan, pengetahuan lokal nelayan akan ‘tanda alam’ pun acapkali meleset.

“Apakah sebelum peristiwa kandasnya kapal di Laut Jawa itu sudah ada peringatan sebelum kapal berangkat? Dan apakah kondisi kapal itu sudah dicek terlebih dahulu? Ketika kapal itu sudah berlayar dan menemukan dan terkena cuaca ekstrem, harus seperti apa? Itu yang kemudian perlu dipastikan juga.”

Dorong integrasi teknologi

Daryono, Anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia, menyebutkan cuaca ekstrem akibat krisis iklim memang menjadi pemicu utama. Namun, kecelakaan laut hampir selalu karena kombinasi beberapa faktor (chain of events) non cuaca. Seperti, human error dan kelalaian operator; over kapasitas; dan kondisi teknis dan perawatan armada.

“Jadi, cuaca buruk biasanya hanyalah pemicu akhir (trigger). Sementara kondisi kapal yang tidak siap dan pengawasan yang longgar adalah penyebab mendasar (root cause) yang membuat dampak cuaca menjadi fatal,” katanya.

Daryono menerangkan, perubahan iklim global secara langsung memicu peningkatan suhu permukaan laut yang mengganggu pola sirkulasi atmosfer. Kondisi tersebut memicu cuaca ekstrem seperti angin kencang mendadak, badai tropis, dan gelombang tinggi yang sulit diprediksi di wilayah perairan Indonesia.

Di titik itu, kombinasi antara kenaikan tinggi muka air laut dan anomali iklim tidak hanya memperluas area risiko pelayaran, tetapi juga membuat perairan dangkal maupun jalur pelayaran utama menjadi jauh lebih ganas dan berbahaya.

“Yang penting dipahami adalah keselamatan di laut tidak boleh diserahkan pada keberuntungan semata, melainkan harus dilandasi dengan pemahaman sains oseanografi, meteorologi, serta regulasi baku keselamatan pelayaran.”

Sayangnya, Daryono melihat respons pemerintah terkait penanganan kecelakaan laut masih cenderung reaktif pada tahap search and rescue (SAR). Sedangkan, implementasi mitigasi dan adaptasi krisis iklim belum optimal. Pengawasan standar keselamatan pelayaran masih lemah. Apalagi, data anomali cuaca ekstrem juga belum terintegrasi dengan baik.

Dia bilang, pemerintah perlu memperkuat sistem peringatan dini berbasis teknologi yang terintegrasi langsung dengan pengawasan syahbandar, memperketat penegakan aturan muatan, serta kelayakan berlayar, sekaligus memasang sarana navigasi adaptif.  Hal ini sangat penting untuk memitigasi kecelakaan laut dan dampak krisis iklim,

“Yang tak kalah penting adalah memberikan edukasi dan perlindungan asuransi bagi nelayan tradisional agar mereka mampu beradaptasi dengan dinamika cuaca ekstrem yang makin dinamis.”

*****

Nasib Nelayan Kabaena di Tengah Sengkarut Tata Ruang Laut

Kredit

M. Asad Asnawi Editor

Topik

bencanaKelautan perikanankomunitas lokalpolitik dan hukumjawa

Lihat Topik