Rosi tengah sibuk mencuci pakaian di Batang (Sungai) Kuranji. Satu baskom penuh pakaian kotor dia angkut dengan sepeda motor dari rumahnya di Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, Padang, Sumatera Barat (Sumbar) sejauh sekitar satu kilometer.

Sejak sumur di rumahnya mengering, sungai itu menjadi tempat mencuci sekaligus mandi keluarganya. Setiap pagi, sebelum matahari terlalu terik, perempuan 45 tahun itu membawa pakaian ke tepi sungai, sementara air bersih yang dahulu mengalir dari keran rumah kini tinggal kenangan.

Kekeringan mulai mereka rasakan setelah banjir bandang menerjang kawasan itu, akhir November 2025. Meski sudah delapan bulan berlalu, tetapi sumur mereka belum juga pulih.

“Sumur kering sejak banjir akhir tahun lalu itu. Kami sudah coba gali lebih dalam, tetap tidak keluar air,” kata Rosi, Sabtu (25/7/26).

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, suaminya harus mencari air ke sumber mata air di perbukitan dan membawa pulang menggunakan jeriken. Air itu untuk memasak, mandi, dan kebutuhan anak-anak mereka sebelum berangkat sekolah.

“Kalau anak sekolah, kami usahakan tetap ada air bersih. Jangan sampai gara-gara air, sekolahnya terganggu,” katanya.

Krisis air bersih, bergantung bantuan pemerintah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Padang memang mendistribusikan air kepada warga. Namun mobil tangki tidak datang setiap harihingga tak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Evi, warga lainnya ceritakan hal serupa. Sebelum banjir bandang,  tak pernah membayangkan harus mengatur penggunaan air sedemikian ketat karena air bersih selalu tersedia di rumahnya. Kini, dia harus menghemat untuk setiap tetesnya.

Untuk mencuci, dia kerap pergi ke sungai di dekat Universitas Andalas atau menumpang di rumah kerabat. Air dari mobil tangki dia prioritaskan untuk memasak, mandi, dan kebutuhan paling mendesak.

“Kalau dipakai mencuci juga, nanti cepat habis,” katanya.

Zamriadi, Ketua RT01 Kelurahan Lambung Bukit, mengatakan,  krisis air bersih ini berpengaruh ke kehidupan warganya. Mereka harus mencuci dan mandi ke sungai atau menumpang ke rumah saudara lantaran air dari BPBD tak cukup.

“Kalau mobil tangki datang, semua wadah penampungan langsung kami isi. Makanya tedmon dan ember sekarang selalu diletakkan di depan rumah supaya mudah dijangkau,” ujarnya.

Dia bilang, sebanyak 82 keluarga di wilayahnya bergantung pada distribusi air bersih dari pemerintah karena sumur yang ada belum kembali normal. Layanan air milik Perumda Air Minum juga belum sepenuhnya pulih.

Sejak penanganan darurat hingga memasuki tahap pemulihan pasca bencana, BPBD Padang terus menyalurkan air bersih ke wilayah terdampak. Hingga Juni 2026, total air bersih yang telah terdistribusikan mencapai sekitar 20 juta liter.

Hendri Zulviton, Kepala Pelaksana BPBD Padang, katakan, distribusi air bersih masih mereka lakukan karena terdapat beberapa lokasi karena layanan air belum normal.

“Meskipun banjir bandang terjadi beberapa bulan lalu, masih ada masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih,” katanya.

Fungsi hidrologi turun

Dian Fiantis, Guru Besar Ilmu Tanah Universitas Andalas memandang, kekeringan dan krisis air yang menyertai banjir di Sumbar menjadi tanda bahwa fungsi hidrologi daerah aliran sungai (DAS) tidak lagi bekerja secara optimal. Kondisi itu  menunjukkan kemampuan kawasan hulu dalam menyerap dan menyimpan air terus menurun.

“Akibatnya, siklus alami penyimpanan dan pelepasan air yang seharusnya menjaga keseimbangan debit sungai mengalami gangguan,” katanya.

Menurut dia, kawasan hulu pada kondisi alami berfungsi layaknya spons raksasa. Tutupan hutan, lapisan serasah, dan tanah yang masih sehat mampu menyerap air hujan dalam jumlah besar, kemudian menyimpannya sebagai cadangan air tanah.

Selanjutnya, air lepas  secara perlahan ke sungai, mata air, maupun sumur warga. “Mekanisme inilah yang menjaga aliran sungai tetap stabil, bahkan ketika hujan telah lama berhenti,” katanya.

Sebaliknya, ketika tutupan hutan berkurang karena alih fungsi lahan, kemampuan tanah menyerap air ikut menurun. Air hujan tidak lagi banyak meresap ke dalam tanah, melainkan langsung mengalir di permukaan sebagai limpasan (surface runoff).

Kondisi itu membuat volume air yang masuk ke sungai meningkat dalam waktu singkat sehingga memicu banjir, sementara cadangan air tanah yang seharusnya terbentuk justru makin sedikit.

Dampaknya tidak hanya terjadi saat musim hujan. Setelah hujan berhenti, sungai kehilangan pasokan baseflow, yakni aliran dasar yang berasal dari cadangan air tanah. Ketika baseflow melemah, debit sungai turun lebih cepat, mata air mengecil, sumur-sumur warga mulai mengering, dan pasokan air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ikut berkurang.

“Banjir dan kekeringan bukanlah dua peristiwa yang terpisah, melainkan dua gejala dari persoalan yang sama, yakni terganggunya fungsi hidrologi DAS.”

Dia mengingatkan penyelesaian persoalan tersebut tidak cukup hanya hanya di hilir, misalnya dengan memperlebar sungai atau membangun infrastruktur pengendali banjir. Upaya pemulihan harus dimulai dari kawasan hulu melalui perlindungan hutan, rehabilitasi lahan kritis, pengendalian erosi, serta menjaga kawasan resapan dan mata air agar kembali mampu menyimpan air hujan secara alami.

Ratusan ribu hektar hutan hilang

Tomy Adam, Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumbar amini pernyataan Dian. Menurut dia, banjir dan longsor yang kerap terjadi merupakan konsekuensi dari degradasi lingkungan Sumbar yang berlangsung selama puluhan tahun.

 Curah hujan tinggi hanya pemicu sedang penyebab utama bencana adalah kualitas ekosistem yang makin turun. “Curah hujan ekstrem memang memicu bencana, tetapi kerusakan ekologis yang terakumulasi selama bertahun-tahun membuat dampaknya menjadi jauh lebih besar,” katanya.

Analisis Walhi menggunakan data Global Forest Watch, Sumbar kehilangan 320.000 hektar hutan primer lembab sepanjang 2001–2024. Pada periode sama, total kehilangan tutupan pohon di provinsi ini mencapai 740.000 hektar.  Sepanjang 2024, perkiraan tutupan hutan yang hilang capai 32.000 hektar.

Kondisi serupa juga terlihat di Padang. Sekitar 3.400 hektar tutupan hutan hilang sejak 2001-2024. Penyusutan tersebut terutama terjadi di kawasan hulu daerah aliran sungai (DAS) di kaki Pegunungan Bukit Barisan. Di dalamnya mencakup hutan suaka margasatwa (SM) dan hutan lindung.

Tommy mengingatkan, terus berkurangnya hutan lindung akibat alih fungsi lahan akan mengikis kemampuan bentang alam menyerap dan menyimpan air. Ketika itu terjadi, kota juga kehilangan perlindungan alaminya terhadap cuaca ekstrem.

“Jika kawasan lindung terus dialihfungsikan dan hutannya terus berkurang, maka fungsi penyangga ekologinya ikut hilang. Dampaknya, kota menjadi semakin rentan ketika hujan dengan intensitas tinggi terjadi,” ujarnya.

Di Batu Busuak, merupakan hulu DAS Kuranji, analisis citra satelit Walhi Sumbar, memperlihatkan,  perubahan penggunaan lahan  masif. Hasil overlay dengan Surat Keputusan Nomor 6.599 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Sumbar, Walhi menduga sejumlah bukaan lahan berada di dalam kawasan SM. Bukit Barisan.

“Artinya memang telah terjadi deforestasi atau penggundulan hutan pada kawasan yang seharusnya berfungsi menyimpan dan menampung air. Jadi wajar saja bencana pada akhir November lalu diperparah karena tata guna lahannya sudah berubah dari hutan menjadi non hutan.”

Menurut Tommy,perubahan tutupan lahan tidak hanya terjadi pada kawasan SM, tetapi juga di kawasan hutan lindung dan beberapa daerah di luar kawasan hutan. Padahal, seluruh kawasan tersebut memiliki fungsi sama sebagai daerah tangkapan air yang menjaga keseimbangan hidrologi DAS Batang Kuranji.

Dia bilang, hulu DAS Batang Kuranji merupakan penyangga ekologis Padang. Kawasan itu berfungsi menyerap air hujan, menyimpannya di dalam tanah, lalu melepaskannya secara perlahan melalui mata air dan aliran sungai. Ketika tutupan hutan berkurang, kemampuan kawasan tersebut menyerap air ikut menurun.

Air hujan lebih banyak mengalir di permukaan sehingga meningkatkan risiko banjir, sementara cadangan air tanah yang menjadi sumber air bersih terus berkurang.

Selain menyoroti perubahan tutupan lahan, Walhi juga pertanyakan efektivitas pengawasan terhadap kawasan hutan. Apalagi, katanya, aktivitas bukaan lahan sebenarnya sudah dapat teridentifikasi dari citra satelit sejak pertengahan 2025. Dengan lokasi yang relatif dekat dari pusat kota Padang, menurut Tomy, pengawasan lapangan semestinya dapat berlangsung sejak dini guna cegah kerusakan lebih luas.

“Bukit Barisan di hulu DAS Batang Kuranji seharusnya diprioritaskan sebagai kawasan pengatur jasa ekosistem, bukan untuk kegiatan yang justru mengurangi kemampuannya menyimpan air. Ketika fungsi itu hilang, dampaknya dirasakan masyarakat di seluruh wilayah hilir.”

Apa kata pemerintah?

Dinas Kehutanan (Dishut) Sumbar menepis data kerusakan DAS Batang Kuranji, sebagaimana temuan Walhi. Kendati akui ada perubahan pemanfaatan lahan di sejumlah lokasi, tetapi menilai kondisi itu tidak dapat serta-merta disebut sebagai deforestasi.

Ferdinal Asmin, Kepala Dishut Sumbar, bilang sebagian kawasan yang kini tidak lagi tertutup hutan banyak warga manfaatkan untuk perladangan. Aktivitas itu,  berlangsung sejak lama sebagai bagian dari mata pencaharian warga di sekitar kawasan.

“Ya mau bagaimana, itu pencaharian mereka juga,” katanya di kantornya, Jumat (3/7/26).

Menurut dia, persoalan di kawasan hulu tidak sesederhana membedakan mana kawasan yang harus terlindungi dan mana yang boleh termanfaatkan. Di balik bentang hutan tersisa, terdapat masyarakat yang menggantungkan hidup dari hasil kebun dan lahan garapan. Karena itu, menurutnya, pemerintah tidak bisa hanya gunakan pendekatan hukum semata. Tetapi juga melalui pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah  Sumbar mendorong skema perhutanan sosial agar masyarakat tetap memperoleh manfaat ekonomi dari kawasan hutan tanpa harus merusak fungsi ekologinya. Melalui skema itu, masyarakat  mengelola kawasan  legal sekaligus ikut menjaga kelestariannya.

“Kami ingin masyarakat menjadi pelindung pertama hutan. Kalau masyarakat merasakan manfaatnya, mereka juga akan ikut menjaga kawasan itu.”

Ferdinal menjelaskan, kewenangan pengawasan hutan di Sumbar terbagi berdasarkan fungsi kawasannya. Untuk kawasan konservasi, termasuk SM Bukit Barisan, pengawasan berada di bawah Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Sedang  kawasan hutan lindung menjadi tanggung jawab Dishut Sumbar bersama Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

Dia klaim pengawasan berlangsung optimal sesuai kewenangan masing-masing.

Jejak kerusakan hutan di Sumbar tidak hanya terlihat dari bongkahan batu dan kayu di sepanjang Batang Kuranji. Penelitian menunjukkan, secara alami DAS Batang Kuranji  memiliki karakter yang rentan apabila tutupan lahannya terganggu.

Penelitian Annisa Fitriana Definnas dkk. dari Politeknik Negeri Padang menggunakan model Soil and Water Assessment Tool (SWAT) untuk menganalisis perubahan penggunaan lahan pada 2009, 2011, dan 2017 mengkonfirmasi hal itu. Hasilnya,  penelitian itu menunjukkan luas hutan DAS Batang Kuranji yang terus berkurang akibat alih fungsi lahan.

Berkurangnya tutupan vegetasi membuat air hujan tidak lagi banyak meresap ke dalam tanah, melainkan mengalir sebagai limpasan permukaan (surface runoff). Kondisi ini menyebabkan debit sungai meningkat saat musim hujan, tetapi menurun pada musim kemarau.

“Perubahan penggunaan lahan telah mengubah fungsi hidrologi DAS Batang Kuranji, yang menjadi daerah tangkapan air sekaligus sumber air baku Kota Padang,” tulis Annisa dalam salah satu kesimpulannya.

***

Dari lereng perbukitan terlihat dari sekitar  DAS Kuranji masih ‘centang parenang’ (berantakan) pascabanjir bandang delapan bulan lalu. Di aliran sungai yang hari itu air belum begitu jernih, batang-batang kayu yang terseret arus masih menumpuk antara bebatuan.

Alur Batang Kuranji pun tidak lagi utuh seperti beberapa tahun lalu. Air sungai kini lebih banyak mengalir melalui sisi kiri dan kanan sungai lantaran bagian tengah penuh hamparan batu dan gelondongan kayu besar.

Makin ke hulu, bebatuan dan kayu-kayu besar terlihat makin banyak menumpuk di tengah-tengah sungai.  Di beberapa lokasi, terlihat sebagian kawasan yang telah beralih fungsi menjadi lahan pertanian.

“Hutannya rusak, air di sumur pun t ak mau keluar. Kami terpaksa mandi dan nyuci di sungai“ kata Rosi.

*****

*Liputan ini didukung oleh AJI Padang.

Kajian Sebut Tekanan Zona Lindung Perparah Bencana Sumatera

Kredit

M. Asad Asnawi Editor

Topik

sumaterasumatera barat

Lihat Topik