Sebulan sudah Wina–bukan nama sebenarnya–tak bersekolah. Anak perempuan 9 tahun dari Desa Samurukie, Distrik Senggo Passue Bawah,  Mappi di Papua Selatan ini harus meninggalkan bangku sekolah tetapi adik kembar laki-lakinya selalu datang tepat waktu.

Andi Rosita Dewi, guru relawan di kelas itu di SD itu, lalu bertanya ke saudara kembarnya, tetapi dia respon dengan menangis.  Wina meminta Ita, sapaan akrab Rosita langsung tanya ke sang ibu.

Bergegas Ita mendatangi kediaman kedua orang tua anak itu. Mendengar penjelasan sang ibu, emosi Ita bukannya mereda, malah tambah marah. Keluarga prasejahtera itu mengaku hanya memiliki satu pasang sepatu. Terpaksalah hanya diberikan kepada anak laki-lakinya.

“Saya juga tidak ingin jika anak tidak berangkat ke sekolah. Tetapi ibu saya dulu juga melakukan hal yang sama ke saya,” kata Ita menirukan pesan ibu Wina. Dia mengenang kisah beberapa tahun lalu.

Ita nyaris menangis saat menceritakan kisah itu. Tambah lagi, Wina, salah satu siswi cerdas di kelas tiga sekolah dasar itu kini sudah tiada.

Dia meninggal dunia sekitar empat tahun lalu terlibat kecelakaan air saat menaiki ketinting bersama sang ayah, menyusuri rimba di aliran sungai yang dijuluki seribu rawa itu.

“Dia lahir dari kemiskinan struktural yang membentuk cara pandang keluarga sehingga mempengaruhi keputusan gender.”

Kalau ingin melihat konteks lebih luas, ada beberapa hal yang membuat Wina tidak bersekolah, seperti ketidakberdayaan perempuan atas lahan dan pangan, minim pengolahan sagu, harga bahan bakar minyak (BBM) yang mahal dan kebijakan negara yang mungkin masih belum berpihak.

Terlebih, Papua merupakan pulau dengan kekayaan alam berlimpah, seperti hutan sagu begitu luas. Bahkan, Indonesia merupakan negara dengan potensi sagu terbesar di dunia.

Berangkat dari  melihat kondisi lapangan seperti itu, hati Ita terketuk. Pada 2021,  Ita dan kawan-kawan mulai membangun komunitas yang kemudian mereka namai Girls and Women in Renewable Energy Academy (GAWIREA).

Organisasi ini dipimpin anak muda Indonesia, memberdayakan perempuan dan anak perempuan di pedesaan, melalui pendidikan energi terbarukan dan kewirausahaan.

Dengan menyediakan pelatihan non-formal dan pembelajaran praktis, mereka membantu perempuan memanfaatkan energi bersih seperti listrik energi matahari dan biomassa untuk meningkatkan pendapatan, pengembangan komunitas,serta ketahanan iklim.

Salah satu inisiatif yang dilakukan komunitas adalah membangun proyek rumah sagu untuk orang-orang di Papua yang kemudian dinamai Wani Yinio.

“Kata Wani Yinio diambil dari bahasa Suku Awyu, Papua Selatan. Wani berarti perempuan atau mama-mama, sedangkan Yinio berarti bara api,” katanya, saat Mongabay,  temui di Pulau Bali.

Kegiatan yang dilakukan melalui proyek yaitu,  pengolahan sagu melalui teknologi bermesin berbasis energi terbarukan mulai dari proses pengolahan, penggilingan hingga bahan jadi.

Setelah melakukan riset dan tinggal bersama Suku Awyu selama empat tahun. Dengan skema ini, dia yakin hasil sagu benar-benar zero emisi dan selaras dengan budaya lokal masyarakat.

Pengembangan teknologi juga menyesuaikan kebiasaan pengolahan sagu Masyarakat Awyu yang turun-temurun sudah menerapkan praktik berkelanjutan.

Satu contoh, sejak penebangan pohon, seluruh bagian sagu mulai dari daun dan pucuk bisa konsumsi, hingga serat jadi alat penyaring untuk memperoleh pati.

“Jadi,  bukan teknologi yang dipaksakan masuk ke masyarakat, melainkan teknologi yang dirancang agar selaras dengan kebiasaan dan budaya lokal,” kata pendiri dan CEO WAGIREA ini.

Karena itu, sistem ini tidak menghasilkan limbah, bahan sisa pohon sagu pun bisa jadi sumber energi. Jadi, tidak ada bagian terbuang.

Komunitas ini beranggotakan lebih dari 28 perempuan dalam bentuk koperasi. Sejak 2021, mama-mama yang sebelumnya tidak berpenghasilan kini mulai memperoleh pendapatan bulanan dari hasil olahan sagu.

Fermensia Magdalena Aga,  warga Desa Samurukie sekaligus Ketua Koperasi Wani Yinio bilang, keterlibatan perempuan lebih dominan dalam pengolahan sagu hingga siap konsumsi.

Artinya, di balik papeda yang setiap orang makan tersimpan kerja keras dan panjang dari para perempuan yang sering luput dari perhatian publik.

Misal, mulai dari proses mencari bahan baku hingga mengolahnya, perempuan seringkali menjadi aktor yang jarang terekspos dan ketahui banyak orang.

Apalagi dalam tradisi Suku Awyu, perempuan dituntut mampu mengolah sagu sebagai bagian dari peran yang melekat pada dirinya.

“Sagu bukan sekadar makanan pokok, tetapi juga simbol identitas budaya yang dihadirkan dalam keluarga.”

Perempuan harus menempuh perjalanan pulang-pergi hingga berjam-jam dengan menaiki ketinting.

Setibanya di lokasi, mereka harus menebang dahan berduri dan pohon sagu hingga mengolah batangnya. Tidak jarang kaki tertusuk, lalu bengkak.

“Mama-mama disini berangkat pukul 6.00 pagi dan kembali pukul 6.00 sore ke hutan sagu menaiki ketinting di Sungai Bassi,” katanya.

Sebelum ada program Wani Yinio proses juga seringkali tidak selesai dalam satu hari, hingga harus lanjut keesokan harinya.

Untuk menghasilkan satu karung satu berisi 15 kilogram saja,  misal, mereka perlu waktu kerja bisa sampai 30 jam.

Setelah itu, sekembalinya ke rumah mereka harus kembali menyalakan tungku, memasak ikan, menggendong anak, serta mengurus pekerjaan domestik lain.

“Kami perempuan di sini memiliki beban kerja berlapis kan jadinya.”

Risiko menjadi makin tinggi ketika perempuan berada dalam kondisi hamil, pramenstruasi, atau sakit.

Meski demikian, tuntutan sosial tetap memaksa mereka menjalankan kewajiban. Hingga tidak jarang membahayakan keselamatan dan nyawa mereka.

Saat ini, dia cukup beruntung sudah ada lima mesin pengolahan sagu dengan fungsinya masing-masing, mulai dari penggilingan hingga pengeringan.

Mesin bertenaga surya sudah memungkinkan proses pengolahan dilakukan lebih cepat, higienis, dan ramah lingkungan.

Dengan fasilitas ini, katanya, para perempuan di Papua dapat menghemat waktu, meningkatkan produktivitas, dan menghasilkan produk turunan sagu bernilai jual tinggi.

Cara ini, tidak hanya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, juga memperkuat ketahanan pangan lokal. Perempuan sebagai aktor utama memperoleh keterampilan baru dan akses ekonomi yang lebih baik.

“Tidak ada masalah sama sekali, walaupun masuk musim hujan, mesin tetap berproduksi,” katanya, saat ditanya apakah ada kelemahan dalam sistem solar panel.

Dalam waktu dekat, mereka juga tengah mempersiapkan pengembangan model Wani Yinio agar semakin kuat dalam mendukung transisi energi bersih.

Saat ini, karena jaringan listrik negara belum menjangkau desa itu, sedang mempersiapkan pembangunan PLTS berkapasitas 33-58 kWp.

Harapannya, dengan PLTS mampu menyediakan penerangan selama 24 jam bagi satu kampung di wilayah itu.

“Ada sekitar 149 KK (kepala keluarga), dengan 66 rumah di antaranya akan mendapatkan elektrifikasi dari PLTS yang nantinya disalurkan melalui koperasi.”

Seiring waktu berjalan, project Wani Yinio terus berkembang.

Selain berhasil menekan emisi, teknologi olahan sagu yang Ita maksud juga berhasil menghemat sekitar 300 liter BBM yang harganya terlampau mahal.

“Kami berharap dengan project ini dapat mengembalikan Wina-Wina lain ke sekolah,” kata Ita.

Febda Risha,  peneliti Asosiasi LBH APIK Indonesia, mengatakan, energi sebenarnya bagian dari hak asasi manusia (HAM).

Hak atas energi, katanya,  melekat pada setiap orang, termasuk perempuan dan kelompok rentan. Baik, untuk menentukan, mengakses, dan memanfaatkan sumber energi demi kehidupan yang layak.

Dalam kehidupan sehari-hari, katanya, perempuan memiliki kedekatan langsung dengan energi karena peran domestik pada mereka. Terutama dalam pemenuhan kebutuhan keluarga.

Karena itu, ketika membicarakan energi tak bisa lepas dari pemenuhan hak asasi perempuan sebagaimana diatur dalam berbagai instrumen HAM.

Febda menjelaskan, hak atas energi juga berkaitan dengan hak sipil dan politik, khususnya hak hidup, yang telah diatur dalam konvensi HAM internasional.

Untuk itu, perempuan tak boleh mengalami diskriminasi dalam memperoleh manfaat energi.

“Energi itu juga merupakan bagian dari hak asasi perempuan, atau hak asasi manusia secara umum,” katanya.

Dalam praktiknya, isu transisi energi yang berkeadilan bagi perempuan dan kelompok rentan masih kerap diabaikan, baik dalam perumusan kebijakan maupun pelaksanaan program pemerintah di sektor energi.

Padahal, data Perserikatan Bangsa-Bangsa menunjukkan perempuan memiliki risiko 14 kali lebih besar menjadi korban bencana dibandingkan laki-laki.

Program Pembangunan PBB (UNDP) juga mencatat sekitar 80% pengungsi akibat bencana terkait krisis iklim adalah perempuan.

Fakta ini,  menunjukkan perempuan merupakan kelompok yang paling terdampak oleh krisis iklim.

“Ketika sumber energi hilang akibat krisis iklim, seperti air yang sulit diakses atau hutan yang rusak, dampaknya sangat besar bagi perempuan,” kata Febda.

Febda mengapresiasi munculnya kelompok-kelompok perempuan di berbagai daerah yang mulai berperan sebagai pionir dalam proyek energi terbarukan.

Inisiatif ini penting, katanya, terutama di tengah pembangunan nasional yang kerap tidak melibatkan atau mempertimbangkan pengalaman komunitas perempuan.

Dia menyarankan, pemerintah perlu memberikan dukungan nyata dan mengakui inisiatif komunitas perempuan sebagai bagian dari agenda nasional transisi energi.

Pengalaman perempuan, katanya,  berdampak langsung pada aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

“Pemerintah seharusnya memberi dukungan dan mengakui pengalaman perempuan sebagai bagian dari agenda nasional,” katanya.

Perempuan komunitas memiliki peran strategis dalam mendorong transisi energi yang berkeadilan, mulai dari meningkatkan pengetahuan tentang kebijakan energi hingga advokasi kepada pemerintah. Jugadan pemangku kepentingan lain, termasuk,  alokasi pendanaan.

Selain itu, perempuan juga dapat menyebarluaskan pengalaman mereka kepada masyarakat serta memantau proyek-proyek transisi energi yang pemerintah maupun sektor swasta jalankan.

“Perempuan sering tidak diberi ruang dalam pengambilan keputusan, seperti musyawarah perencanaan pembangunan, padahal mereka memiliki pengalaman dan kerentanan yang berbeda dalam pemanfaatan energi. Ini yang harus diakui negara.”

Dia berharap makin banyak perempuan di daerah dapat mengakses, mengampanyekan, dan mengadvokasi isu transisi energi. Menurut dia, perempuan kerap memiliki inisiatif yang berkontribusi langsung pada penguatan kedaulatan energi.

Tinggalkan fosil

Saat ini, Indonesia masih mengandalkan energi fosil sebagai sumber utama. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) menunjukkan, hingga 2024 bauran energi primer di Indonesia masih dominan batubara,  40,37%. Menyusul minyak bumi 28,82% dan gas bumi 16,17%. sedangkan energi  terbarukan baru 14,65%.

Leonard Simanjuntak, Country Director Greenpeace Indonesia menilai, pemakaian energi gas bumi dan dominasi batubara di Indonesia 10 tahun ke depan adalah bentuk pengingkaran terhadap semangat COP.

Padahal, katanya, sejak COP 2015 di Paris, Prancis, sepakat tak memberi ruang bagi ekspansi energi fosil.

Kebijakan transisi energi Indonesia,  sejatinya tak dibangun atas kesadaran bahwa krisis dan bencana-bencana iklim sudah mengancam kemanusiaan.

“Tetapi lebih didasarkan pada politik transaksional yang lebih mengakomodasi kepentingan-kepentingan oligarki energi fosil.”

*Tulisan ini di dukungan program fellowship KINETIK NEX dalam rangkaian kegiatan Clean Energy & Climate, yang memberi kesempatan bagi jurnalis untuk memperdalam peliputan tentang startup energi bersih, isu iklim, dan berbagai inovasi wirausaha berkelanjutan.

Catatan: Nama Wina (8) bukan sebenarnya untuk menghindari pengungkapan identitas, guna menghormati pengalaman traumatis keluarga.

*****

Setengah Hati Beralih ke Energi Terbarukan

Kredit

Sapariah Saturi Editor

Topik

pencemarantransisi energibali

Lihat Topik