- Ketika masih berjibaku menangani korban, muncul pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto mengenai ekspansi sawit di Papua yang sontak menuai kritikan. Berbagai kalangan menilai, sikap ini seakan menutup mata bahwa penyebab banjir bandang dan longsor Sumatera antara lain akibat ekspansi kebun sawit.
- Hendrikus ‘Franky’ Woro, pimpinan Suku Awyu menegaskan, Suku Awyu menolak industri sawit dan berbagai proyek pemerintah yang merusak hutan alam. Seharusnya, pemerintah belajar dari bencana Sumatera. Kerusakan hutan, berisiko muncul bencana besar. Tak mau Tanah Papua bernasib serupa dengan Sumatera.
- Yayasan Pusaka Bentala Rakyat mengidentifikasi ada 94 perusahaan perkebunan sawit di Papua dengan luas 1.332.032 hektar. Ironisnya, perkebunan sawit itu hanya dikuasai segelintir korporasi.Sepanjang 2025, angka deforestasi di tiga distrik itu mencapai 6.056 hektar.
- Achmad Surambo, Direktur Eksekutif Sawit Watch menilai, pemerintah salah mengambil kalkulasi ekonomi dengan memilih ekspansi. Ekspansi sawit di Papua berisiko memicu gelombang konflik agraria baru. Dia mencatat, setidaknya ada 1.126 konflik di perkebunan sawit di Indonesia, melibatkan 385 perusahaan dan 131 grup.
Bencana banjir dan tanah longsor parah di Sumatera, dengan kayu-kayu gelondongan besar dan lumpur meluncur bersama air meluluhlantakkan segala. Lebih dari 1.000 orang meninggal dunia. Pencarian yang hilang pun belum selesai, yang selamat pun belum pulih. Kini, rakyat masih berjuang. Ketika masih berjibaku menangani korban banjir dan longsor, muncul pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto mengenai ekspansi sawit di Papua yang sontak menuai kritikan.
Berbagai kalangan menilai, sikap ini seakan menutup mata bahwa penyebab banjir bandang dan longsor Sumatera antara lain akibat ekspansi kebun sawit.
“Kita berharap di daerah Papua harus ditanam sawit supaya bisa menghasilkan BBM dari sawit. Juga, tebu menghasilkan etanol. Singkong juga menghasilkan etanol,” kata Prabowo saat memberi pengarahan kepada kepala daerah se-Papua, Selasa (16/12/25).
Dia berharap, dalam lima tahun semua daerah di Papua bisa swasembada pangan dan energi. Dengan demikian, negara menghemat ratusan triliun untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Sejak awal, masyarakat adat di Papua, antara lain, Suku Awyu di Boven Digoel, Papua Selatan, menolak tegas rencana ekspansi industri sawit, tebu, dan singkong di wilayah mereka.
Hendrikus ‘Franky’ Woro, pimpinan Suku Awyu bilang, saat ini masyarakat Papua sudah dalam ancaman ekspansi proyek swasembada pangan dan energi sejak era Presiden Joko Widodo.
Dia trauma melihat hutan alam Papua habis terbabat untuk proyek pemerintah pusat. “Kami merasakan ancaman dan sekarang ini trauma melihat negara membuka hutan alam secara besar-besaran,” ujar Franky saat dihubungi Mongabay, Kamis (18/12/25).
Masyarakat Papua, katanya, tidak memerlukan proyek-proyek besar yang pemerintah canangkan tetapi mereka perlu alam sebagai sumber pangan dan kehidupan.
Bagi Masyarakat Adat Papua, alam tidak bisa terpisahkan dari kehidupan. “Kami hidup itu bergantung pada alam. Jika negara membuka hutan, sama dengan membunuh kami.”
Franky menegaskan, Suku Awyu menolak industri sawit dan berbagai proyek pemerintah yang merusak hutan alam.
Seharusnya, pemerintah belajar dari bencana Sumatera. Kerusakan hutan, berisiko muncul bencana besar.
Dia tak mau Tanah Papua bernasib serupa dengan Sumatera. Dia tegas akan menjaga hutan dan lingkungan Papua agar tidak tergerus ekspansi industri ekstraktif.
“Sumatera baru tenggelam, tapi kok pemerintah tidak tobat-tobat! Ketika lingkungan rusak, maka manusia ikut rusak.”
Dia menilai, pemerintah hanya memikirkan pertumbuhan ekonomi, tidak mementingkan kelestarian alam. Seharusnya, Prabowo mempertimbangkan dampak lingkungan dari ekspansi sawit dan komoditas monokultur lain.
Kritik senada Maikel Peuki, Direktur Eksekutif Walhi Papua, sampaikan. Dia menilai, kebijakan swasembada pangan dan energi cenderung menguatkan dominasi korporasi atas penguasaan lahan, bukan berbasis pada kebutuhan serta kearifan lokal masyarakat adat.
Maikel bilang, komoditas monokultur seperti sawit dan tebu justru mengancam keanekaragaman hayati, ekosistem hutan, dan kedaulatan pangan tradisional Masyarakat Adat Papua.
“Membuka tanah adat dan hutan Papua untuk proyek pertanian besar mengancam hak adat masyarakat Papua, kelestarian hutan adat, kedaulatan pangan lokal, dan keberlanjutan lingkungan,” katanya dalam keterangan tertulis kepada Mongabay.
Pernyataan Prabowo soal ekspansi sawit mengabaikan otonomi khusus Papua yang memiliki kewenangan untuk menentukan pengelolaan sumber daya alamnya.
Apalagi, dalam pelaksanaan, pemerintah pusat dan daerah belum melibatkan masyarakat adat secara bebas dan informatif (free, prior, and informed consent) sebelum mengambil keputusan.
“Kebijakan ekspansi memicu konflik agraria, mempercepat kerusakan hutan, dan menghancurkan sistem pangan lokal yang selama ini bertumpu pada sagu dan hasil hutan lainnya,” ujar Maikel.
Miris hutan Papua
Kekhawatiran Franky Woro bukan tanpa alasan. Saat ini, wilayah Papua Selatan telah ditetapkan sebagai lokasi proyek strategis nasional (PSN) food estate dan energi dengan luasan sekitar 2 juta hektar.
Temuan Nusantara Atlas mencatat sepanjang Januari 2024 hingga Juni 2025, PSN Merauke telah membuka lahan seluas 22.272 hektar di hutan, rawa, hingga savana. Juga menyebabkan deforestasi 9.835 hektar untuk pembangunan infrastruktur jalan.
Hutan adat Suku Awyu di Boven Digoel seluas 36.094 hektar, lebih dari setengah luas Jakarta, juga terancam hilang menjadi perkebunan sawit. Suku Awyu sempat jalani serangkaian proses hukum untuk menghalau perampasan hutan adat, namun gagal.
Franky Samperante, Direktur Eksekutif Yayasan Pusaka Bentala Rakyat menyebut, ekspansi kebun sawit juga terjadi di Distrik Moi Sigin, Seget, dan Klamono, Kabupaten Sorong.
Sepanjang 2025, angka deforestasi di tiga distrik itu mencapai 6.056 hektar. Dia bilang, penghancuran hutan terluas terjadi pada Juli lalu, mencapai 1.335 hektar, dan akan terus bertambah hingga akhir tahun ini.
“Pulau ini sedang terancam dan kehilangan hutan yang terjadi setiap tahun oleh proyek ekstraktif, perkebunan, industri kayu dan pembangunan infrastruktur, juga pertambangan, untuk kepentingan akumulasi kapital segelintir pemodal dan penguasa,” ujar Angky, sapaan akrabnya, dalam keterangan tertulis kepada Mongabay.
Yayasan Pusaka Bentala Rakyat mengidentifikasi ada 94 perusahaan perkebunan sawit di Papua dengan luas 1.332.032 hektar. Ironisnya, perkebunan sawit itu hanya dikuasai segelintir korporasi.
Riezcy Cecilia Dewi, Juru Kampanye Satya Bumi mengatakan, perluasan kebun sawit di Papua makin mempercepat kerusakan hutan yang selama ini menjadi ruang hidup dan sumber pangan masyarakat adat.
Pola pembangunan ekstraktif menunjukkan pengabaian terhadap daya dukung ekologis dan keberlanjutan sosial.
Bahkan, lebih 75.000 hektar kebun sawit yang sudah beroperasi berada di kawasan hutan primer dan konservasi, wilayah keanekaragaman hayati penting dan juga habitat burung cendrawasih.
Achmad Surambo, Direktur Eksekutif Sawit Watch mengatakan, ekspansi sawit di Papua berisiko memicu gelombang konflik agraria baru. Dia mencatat, setidaknya ada 1.126 konflik di perkebunan sawit di Indonesia, melibatkan 385 perusahaan dan 131 grup.
“Masyarakat Adat Papua, dengan hak ulayatnya, akan menjadi korban utama kriminalisasi dan kekerasan dalam skema ‘jalan pintas’ ekstensifikasi ini,” katanya dalam keterangan kepada media.
Dia menilai, pemerintah salah mengambil kalkulasi ekonomi dengan memilih ekspansi. Riset Sawit Watch menunjukkan, skenario ekspansi sawit tanpa moratorium bakal menghasilkan output PDB negatif hingga minus Rp30,4 triliun pada 2045. Hal ini karena biaya sosial, penanganan bencana membengkak sampai hilangnya jasa lingkungan.
Sebaliknya, skema penghentian izin permanen disertai peremajaan sawit rakyat (replanting) akan memberikan output ekonomi jauh lebih tinggi, dengan proyeksi output PDB positif hingga Rp30,5 triliun dan mampu menyerap 827.000 orang tenaga kerja hingga 2045.
Tak belajar dari bencana Sumatera
Dorongan ekspansi kebun sawit di Papua dinilai tidak belajar dari bencana Sumatera yang luluh lantak karena industri ekstraktif termasuk ekspansi sawit.
Uli Arta Siagian, Kepala Divisi Kampanye Eksekutif Nasional Walhi menyebut, Prabowo tidak berempati atas penderitaan rakyat Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
Di saat masyarakat Sumatera masih berjuang bertahan hidup pasca banjir, presiden justru menyampaikan keinginan ekspansi sawit di Tanah Papua. Alih-alih memimpin proses evaluasi izin dan penegakan hukum pasca banjir Sumatera, presiden justru melontarkan pernyataan yang makin menegaskan bahwa pemerintah tidak memperbaiki tata kelola hutan dan sumber daya alam.
“Tiap tahun banjir selalu terjadi di Merauke, bisa bayangkan ke depan banjir akan makin sering terjadi dan meluas. Pembukaan hutan untuk sawit dalam skala besar di Sumatera diulang kembali di Papua,” katanya dalam keterangan persnya.
Kalau rencana ekspansi sawit dan tebu atas nama swasembada pangan dan energi tetap dijalankan, itu artinya pemerintah akan mengulang bencana ekologis Sumatera di Tanah Papua.
Asep Komarudin, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia mengatakan, pernyataan Prabowo “Papua harus ditanami” mencerminkan pendekatan top-down dalam kebijakan, yang menafikan hak menentukan nasib sendiri orang asli Papua.
Kondisi ini memperlihatkan Papua kembali sebagai objek kebijakan nasional dan mengabaikan hak masyarakat adat.
Hanya demi ambisi swasembada pangan dan energi, katanya, sekan menyiapkan bencana ekologis bagi Papua.
*****
Kredit
