- Bencana Sumatera begitu parah. Hingga Sabtu (6/12/25), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 883 orang meninggal dunia, 520 hilang, dan 4.200 orang mengalami luka-luka. Kejadian itu merusak 121.500 ribu rumah di 51 kabupaten.
- Kejadian bencana di Sumatera bukan sekadar karena faktor cuaca atau curah hujan ekstrem, seperti klaim pemerintah sebelumnya. Data masyarakat sipil tunjukkan, ekosistem hutan di 3 provinsi terdampak bencana telah mengalami kerusakan akibat berbagai perizinan.
- Uli Arta Siagian, Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Walhi, mengatakan, berdasarkan data tumpang-susun peta konsesi dengan lanskap di 3 provinsi terdampak bencana, terdapat angka deforestasi seluas 1,4 juta hektar sepanjang 2016-2025.
- Arie Rompas, Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, bilang, pemerintah harus mengakui telah salah dalam tata kelola hutan dan lahan. Hal itu mengakibatkan hampir habisnya hutan sumatera, degradasi lingkungan yang parah, dan kini masyarakat harus menanggung harga yang mahal dari bencana ekologis.
Banjir dan longsor parah yang menyebabkan lebih 800 orang lebih meninggal dunia di Sumatera membuktikan ekosistem alam, termasuk hutan di pulau itu kritis dan rusak. Berbagai kalangan organisasi masyarakat sipil menyerukan pemulihan Sumatera.
Hingga Sabtu (6/12/25), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 883 orang meninggal dunia, 520 hilang, dan 4.200 orang mengalami luka-luka. Kejadian itu merusak 121.500 rumah di 51 kabupaten.
Rianda Purba, Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Utara (Sumut), mengatakan, 13 kabupaten/ kota di Sumut terdampak banjir dan longsor. Daerah-daerah itu kehilangan lebih 2.000 hektar tutupan hutan selama 10 tahun terakhir.
Akses komunikasi dan transportasi ke wilayah masyarakat pun putus. Membuat distribusi bantuan hanya bisa lewat laut atau udara. Kelangkaan bahan bakar membuat situasi makin parah, akibatnya, beberapa daerah belum mendapat bantuan makanan beberapa hari pasca bencana.
“Seperti salah satu desa di Kabupaten Langkat, yakni Kwala Serapuh, mereka sudah lima hari tanpa ada pasokan makanan. Ini desa pesisir yang juga tenggelam,” katanya pada Mongabay, Senin (1/12/25).
Di beberapa tempat, warga menyikapi kondisi dengan berbagi makanan. Lokasi lain, mereka harus mengambil kebutuhan hidup dari toko atau pusat-pusat perbelanjaan lokal.
“Mereka tidak punya pilihan. Perut harus dicukupi kebutuhannya.”
Yuk, segera follow WhatsApp Channel Mongabay Indonesia dan dapatkan berita terbaru setiap harinya.
Kejadian serupa di Kabupaten Aceh Tamiang. Yoyon dari Yayasan Rumpun Bambu Indonesia (YRBI) bilang, 3 desa di kabupaten itu terdampak parah, yakni Desa Sulum dan Desa Juar di Kecamatan Sekerak, serta Desa Suka Makmur di Kecamatan Tenggulun.
Sampai saat ini, katanya, akses menuju desa-desa itu belum terbuka karena longsor memutus akses jalan. Bahkan, warga dari desa tetangga, masih sulit menjangkau ketiga lokasi terdampak bencana.
“Jangankan pemerintah, tetangga rumah saja belum bisa ke sana. Kami update dari BPBD, kalau dari warga tidak tercover. Tidak ada yang berani masuk ke dalam. Kalau pakai alat berat mungkin bisa lewat,” ujarnya, Rabu (3/12/25).
Di pengungsian, warga kelaparan dan beberapa terserang penyakit. Saat ini, mereka coba hidup dengan andalkan bahan pangan dari umbut sawit, pisang, dan tanaman yang tersisa.
“Tapi logistik, selimut dan lain-lain, itu belum masuk. Mereka ini belum mendapat apapun.”
Dwijo Warsito, Ketua Serikat Tani Aceh Utara (Setia), menceritakan, bencana merusak ribuan rumah warga di Aceh Utara. Banyak di antara mereka harus tinggal di barak-barak pengungsian yang tersebar di kabupaten itu.
Bahkan, di Kecamatan Langkahan dan Paya Bakong, kondisinya sangat memprihatinkan karena bantuan logistik yang minim. Mirisnya lagi, di lokasi pengungsian, jumlah korban meninggal bertambah.
“(Bantuan) logistik dan obat-obatan sangat dibutuhkan. Bahkan beberapa hari ini (warga) meninggal dunia di titik-titik yang tidak bisa diakses.”
Di Sumatera Barat (Sumbar), bencana menerpa 13 kabupaten/ kota. Sago Indra, Koordinator Sarekat Pengorganisasian Rakyat wilayah Sumatera Barat mengatakan, provinsi itu juga mengalami kerusakan serupa.
Bahkan, banjir dan lumpur setebal 1-2 meter mengendap di lahan-lahan pertanian warga, tidak saja sebabkan gagal panen, tapi juga melambungkan harga bahan pokok. Sementara, masyarakat sudah tidak memiliki uang dan persediaan makanan.
“Dan, di lapangan keadaan darurat sekarang ini, harga sembako sudah tidak masuk akal. Cabai bisa Rp200 ribu per kilogram. Sayuran-sayuran langkah. Beras tidak ada pasokannya, karena beras terendam di rumah-rumah,” ungkapnya.
Kerusakan ekosistem
Kejadian bencana di Sumatera bukan sekadar karena faktor cuaca atau curah hujan ekstrem, seperti klaim pemerintah sebelumnya. Data masyarakat sipil tunjukkan, ekosistem hutan di tiga provinsi terdampak bencana telah mengalami kerusakan akibat berbagai perizinan.
Analisis Greenpeace Indonesia mendapati, mayoritas DAS di pulau itu telah kritis, dengan tutupan hutan alami kurang dari 25%. Salah satu DAS yang rusak parah ialah Batang Toru yang meliputi Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah.
Selama 1990-2022, mereka menyebut, terjadi deforestasi seluas 70.000 hektar atau 21% dari luas DAS ini. Menyisakan 167.000 hektar atau 49% dari luas DAS.
Sementara, areal perizinan berbasis lahan dan ekstraktif secara keseluruhan seluas 94.000 hektar atau 28%. Sebagian besar berupa perizinan berusaha PBPH, wilayah izin usaha pertambangan dan perkebunan sawit.
Andre Bustamar, staf divisi perlindungan dan pengembangan wilayah kelola rakyat Walhi Sumbar, mengatakan, selama 1980-2024, provinsi ini kehilangan 1.153.993 hektar hutan, dan mengubah wilayah resapan air jadi konsesi perkebunan dan pertambangan.
Saat ini, katanya, terdapat 25.832 hektar konsesi pertambangan, 183.438 hektar HGU dan 268.177 hektar izin eksploitasi hutan di Sumbar. Pemerintah masih akan letakkan izin HPH sebesar 20.000 hektar di provinsi itu.
Catatan mereka, setidaknya terjadi 24 bencana dalam 15 tahun terakhir. Berdampak pada 723 orang dan 91.000 orang jadi pengungsi.
Untuk mencegah kejadian berulang, dia mendesak pemerintah bertanggungjawab dan mengevaluasi tata kelola sumber daya alam.
“Harusnya (izin di kawasan hutan) dihentikan dan izin yang sudah ada dievaluasi. Dan pulihkan (ekosistem) yang sudah rusak. Sumbar harus mendahulukan keselamatan masyarakat dibanding keuntungan ekonomi semata.”
Sanusi Syarif, Pendiri Yayasan Rumpun Bambu Indonesia Aceh Timur, mengatakan, bencana banjir berdampak kuat di pantai timur Aceh, mulai dari Kabupaten Bireuen, Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, Aceh Timur, Kota Langsa dan Aceh Tamiang.
Kejadian itu, katanya, berulang dalam 10 tahun belakangan. Tahun 2014, misal, banjir berdampak pada 23 kecamatan, 277 desa, merusak lebih dari 25.000 rumah dengan total 59.000 jiwa terdampak.
“Kalau kita lihat siklus banjir tersebut, daerah yang terdampak tidak berubah, tetap di lokasi yang sama. Tapi hingga banjir tahun ini belum ada langkah strategis untuk mitigasi banjir dalam jangka panjang.”
Menurut dia, kejadian itu karena kampung-kampung berada di kawasan lembah yang terapit jalur sempit. Juga, kawasan hulu yang rusak karena pembukaan hutan untuk perkebunan sawit.
Tanpa ada perbaikan ekosistem, katanya, banjir akan berulang dengan dampak yang lebih besar. Karena, perluasan kebun sawit berbanding terbalik dengan kemampuan tanah dalam menyerap air.
“Pada saat ini kita jarang temukan beberapa jenis pohon yang simpan air dalam skala cukup besar.”
Evaluasi kebijakan
Uli Arta Siagian, Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Walhi Nasional, mengatakan, berdasarkan data tumpang-susun peta konsesi dengan lanskap di tiga provinsi terdampak bencana, terdapat angka deforestasi seluas 1,4 juta hektar sepanjang 2016-2025.
Di Bukit Barisan yang melintasi tiga provinsi itu, terdapat 631 perusahaan ekstraktif, mulai dari sawit, pertambangan hingga proyek-proyek energi seperti panas bumi, PLTA dan PLTM. Aktivitas itu disebut berkontribusi melemahkan daya dukung lingkungan.
“Kami sangat percaya aktivitas ekstraksi ini menambah kerentanan ekologis kita, menurunkan kemampuan infrasturktur ekologis dan ketika risiko itu datang daya rusaknya besar seperti saat ini.”
Karena itu, Walhi mendesak pemerintah mengevaluasi seluruh perizinan, khususnya di ekosistem penting dan genting. Serta, penegakan hukum dan moratorium permanen izin-izin di kawasan hutan.
Serta, merevisi sejumlah kebijakan di sektor kehutanan, seperti UU Pertambangan, dan UU Cipta Kerja yang melegitimasi proyek-proyek strategis nasional.
Sisi lain, Walhi mendorong pembentukan UU Keadilan Iklim dan UU Masyarakat Adat. Kebijakan-kebijakan itu untuk mengoreksi setiap peraturan yang bermasalah, serta hadirkan partisipasi rakyat yang bermakna.
“Koreksi kebijakan adalah kosakata yang harus terus-menurus diperbincangkan pada publik. Evaluasi adalah kamus bersama yang harus terus-menerus disampaikan. Tetapi, itu akan berarti kalau diikuti juga dengan penegakan hukum dan moratorium permanen.”
Situasi tidak akan membaik kalau pemerintah terus-menerus keluarkan izin yang lemahkan daya dukung lingkungan. Pemerintah, katanya, harus bisa maknai izin sebagai pembatasan aktivitas yang terlarang atau berbahaya.
“Itu jadi penting bagi kami. Karena tidak mungkin kita bayangkan situasi yang lebih baik dari hari ini kalau kerjaan pemerintah hanya obral izin. Dan kami bisa pastikan tidak ada ekonomi yang bermakna di atas lingkungan yang rusak.”
Arie Rompas, Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, bilang, pemerintah harus mengakui telah salah dalam tata kelola hutan dan lahan. Hal itu mengakibatkan hampir habisnya hutan sumatera, degradasi lingkungan yang parah, dan kini masyarakat harus menanggung harga yang mahal dari bencana ekologis.
Meski telah singgung deforestasi, katanya, Presiden Prabowo dan menteri-menterinya seolah mengesankan kerusakan hutan di Sumatera terjadi karena penebangan liar.
“Padahal selain penebangan liar, deforestasi masif terjadi karena dilegalkan pula oleh negara, dari satu pemerintahan ke pemerintahan lainnya.”
Rio, sapaannya, menilai, selain mengevaluasi izin-izin di Sumatera, pemerintah juga harus berhenti rusak hutan di wilayah lain, seperti Papua. Sebab, pertumbuhan ekonomi 8% yang Presiden Prabowo idamkan tidak akan tercapai jika lingkungan rusak dan bencana iklim mengintai.
“Hentikan perusakan hutan yang terjadi di Raja Ampat dan pulau-pulau kecil lainnya, yang dibebani tambang nikel. Juga deforeasti di Merauke demi ambisi swasembada energi dan pangan yang salah kaprah.”
Melihat besarnya skala dampak yang terjadi, Greenpeace mendukung desakan sejumlah pihak agar pemerintah segera tetapkan status kejadian banjir di Pulau Sumatera sebagai bencana nasional, serta kerahkan penanggulangan bencana dengan cepat dan tepat.
Benni Wijaya, Kepala Departemen Kampanye dan Manajemen Pengetahuan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), mendesak pemerintah lakukan moratorium, audit dan cabut izin konsesi bermasalah.
Selain itu, pulihkan wilayah masyarakat adat dan kawasan yang selama ini rusak akibat operasi korporasi besar.
“Kami juga dorong pemerintah serahkan sepenuhnya wilayah adat dan hutan pada masyarakat. Bukan berikan karpet merah pada perusahaan yang terbukti gagal. Kita tahu korporasi hanya kejar profit. Kita lihat masyarakat adat dan lokal yang selama ini berhasil jaga kelestarian alam.”
Menurut dia, pemulihan lingkungan tidak bisa parsial, namun harus Presiden tangani langsung dengan membentuk Badan Pelaksana Reforma Agraria (BPRA).
Dia berharap, Presiden Prabowo usut tuntas dan tindak tegas pejabat negara dan korporasi yang lakukan kongkalikong untuk rampas tanah rakyat, wilayah adat, dan kawasan hutan yang telah sebabkan krisis agraria dan ekologi.
“Pemerintah masih pilih kasih antara korporasi dan masyarakat. Kalau terjadi bencana, masyarakat yang disalahkan, tapi faktanya, yang lakukan perusakan besar-besaran adalah korporasi besar. Seharusnya itu yang jadi target penyelesaian.”
*****
Ketika Bukit Barisan Menangis: Bencana Sumatera dari Refleksi Budaya
Kredit
