- Polusi udara terus terjadi di Jakarta tanpa ada penyelesaian serius. Padahal, ada perintah pengadilan pada pemerintah.
- Laman pemantauan kualitas udara IQAir 16 Agustus pukul 06.01 WIB, pun mencatat Ibu Kota Indonesia itu menempati peringkat kedua kota dengan udara terburuk di dunia. Indeks Kualitas Udara (AQI) mencapai 167 dan konsentrasi PM2.5 sebesar 79 mikrogram per meter kubik. Angka itu jauh di atas ambang batas rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai buruknya kualitas udara di Jakarta dan kota-kota besar lainnya bukan sekadar fenomena musiman. Wahyu Eka Styawan, Pengkampanye Urban Berkeadilan dan Kebijakan Tata Ruang Walhi Eksekutif Nasional, mengatakan, kondisi ini akibat dari kegagalan struktural dalam pengelolaan lingkungan hidup—konsekuensi dari model pembangunan yang masih bergantung pada energi fosil dan minim pengendalian terhadap sumber pencemar.
- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat 15,6 juta kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) secara nasional sepanjang Januari–Agustus 2026, naik dari 15,4 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya. Kemenkes belum mengaitkan lonjakan ini secara langsung dengan musim kemarau maupun polusi udara semata, namun mengakui perubahan musim dan kualitas udara menjadi faktor yang berpengaruh.
Ananda Randy, warga Jakarta Selatan, memilih tidak memperbanyak aktivitasnya di luar ruangan. Sebab, sesak napas selalu datang saat dia berada di luar ruangan. Membawa motor pun membuat matanya terasa perih.
“Dada saya terasa sesak, dan sering bersin. Kalau berkendara pasti mata saya terasa perih,” ujar pria 30 tahun itu.
Darlita, warga Jakarta Timur, pun merasa hal yang sama. Perempuan 52 tahun harus mengeluarkan uang lebih untuk berobat. Sebab, dia alami batuk dan dehidrasi.
”Itu (beli obat) sangat mahal dibanding pendapatan,” kata pekerja rumah tangga itu.
Mongabay memantau langit Jakarta Sepanjang Agustus. Kabut tipis membuat penampakan gedung-gedung pencakar langit samar, 13-20 Agustus. Beberapa kali napas terasa sesak dan mata perih.
Laman pemantauan kualitas udara IQAir 16 Agustus pukul 06.01 WIB, pun mencatat Ibu Kota Indonesia itu menempati peringkat kedua kota dengan udara terburuk di dunia. Indeks Kualitas Udara (AQI) mencapai 167 dan konsentrasi PM2.5 sebesar 79 mikrogram per meter kubik. Begitu juga pada 22 Agustus 2026, AQI 158 dengan 68 PM2,5. Angka itu jauh di atas ambang batas rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Sepanjang bulan kemerdekaan tahun ini, Jakarta bahkan nyaris tak pernah absen dari daftar 10 kota paling berpolusi di dunia. Pada 1 Agustus, misal, berada di peringkat ketiga dengan AQI 163. Konsentrasi PM2.5 melonjak ke 83 mikrogram per meter kubik—level tertinggi dalam sebulan terakhir, lima hari kemudian.
Kegagalan pengelolaan lingkungan
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai buruknya kualitas udara di Jakarta dan kota-kota besar lainnya bukan sekadar fenomena musiman. Wahyu Eka Styawan, Pengkampanye Urban Berkeadilan dan Kebijakan Tata Ruang Walhi Eksekutif Nasional, mengatakan, kondisi ini karena kegagalan struktural dalam pengelolaan lingkungan hidup. Ia konsekuensi dari model pembangunan yang masih bergantung pada energi fosil dan minim pengendalian terhadap sumber pencemar.
Data Walhi Mei 2026 mendapati kualitas udara Jakarta berkisar AQI 134-189, dengan puncaknya 9 Mei mencapai 189, kategori tidak sehat bagi seluruh populasi.
Kondisi di wilayah penyangga seperti Serpong dan Tangerang Selatan mencatatkan indeks hingga 178. Bandung justru mencatat tren yang kerap lebih buruk dari Jakarta, dengan AQI berkisar 137-171.
Wahyu bilang, persoalan polusi udara ini bersifat kronis, terjadi bertahun-tahun tanpa penyelesaian yang tuntas. Menurut dia, putusan citizen lawsuit nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst, yang 32 warga menangkan pada 2021 sebenarnya sudah memerintahkan Kementerian Lingkungan Hidup hingga Gubernur Jakarta mengambil langkah konkret. Mulai dari memperketat baku mutu udara, memperbanyak alat pemantau, hingga mengintegrasikan data kesehatan masyarakat.
“Saya melihat belum ada upaya signifikan pemerintah,” katanya.
Meski telah ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 5/2026, sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah 22/2021 yang mengatur inventarisasi emisi udara dan sistem zonasi kawasan, namun menurut Wahyu, ambang batasnya masih jauh dari standar WHO.
“Standar WHO untuk konsentrasi PM2,5 harian adalah 15 mikrogram per meter kubik. Sebagai perbandingan, Thailand menetapkan 37,5 mikrogram per meter kubik dan Malaysia 35 mikrogram per meter kubik. Indonesia, katanya, masih berada di kisaran 37,5 hingga 55 mikrogram per meter kubik. “Lebih longgar dibanding kedua negara tetangga tersebut.”
Selama ini, pendekatan pemerintah masih parsial dan berorientasi jangka pendek, termasuk rencana modifikasi cuaca untuk memancing hujan buatan. Langkah semacam itu, katanya, adalah solusi teknis yang hanya relevan untuk situasi krisis, mirip memadamkan kebakaran, namun tidak menyentuh persoalan di hulu.
Secara keseluruhan, Wahyu belum lihat ada cetak biru pengurangan polusi udara yang benar-benar komprehensif dan terukur. Jakarta, menurutnya, memang sudah jadi pionir transportasi urban lewat Transjakarta dan MRT. Namun, sistem transportasi publik itu belum terintegrasi secara memadai ke kawasan-kawasan yang menjadi basis pekerja dan pengguna kendaraan pribadi terbanyak.
El Nino memperparah?
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat 15,6 juta kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) secara nasional sepanjang Januari–Agustus 2026, naik dari 15,4 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya. Kemenkes belum mengaitkan lonjakan ini secara langsung dengan musim kemarau maupun polusi udara semata, namun mengakui perubahan musim dan kualitas udara menjadi faktor yang berpengaruh.
Sebelumnya, Penelitian yang menganalisis kualitas udara di 7 Ibu Kota Asia Tenggara selama El Niño 2023–2024 menemukan perubahan sirkulasi atmosfer, berkurangnya curah hujan dan konveksi, serta melemahnya pencampuran udara dapat mengurangi kemampuan atmosfer mendispersikan dan menghilangkan partikulat seperti PM2.5. Peneliti menyebut, kondisi yang lebih kering juga mengambat proses pengendapan basah. Sehingga polutan lebih mudah bertahan di atmosfer.
Dalam penelitian tersebut, Jakarta dan Hanoi mencatat median harian PM2.5 tertinggi, masing-masing lebih dari 100 mikrogram per meter kubik. Konsentrasi PM2.5 di tujuh kota yang diamati juga kerap melampaui pedoman kualitas udara harian WHO selama periode El Niño 2023–2024.
Budi Haryanto, Guru Besar Departemen Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, kepada Mongabay Indonesia, menyampaikan penjelasan senada, Minggu (16/8/26).
Menurut dia, cuaca yang panas menyebabkan meningkatnya konsentrasi pencemar udara. El-Nino membawa massa angin dan udara panas yang melintasi wilayah Indonesia, sehingga turut meningkatkan suhu di daerah-daerah yang ia lewati.
Di Jakarta, katanya, sumber polusi sudah tinggi. Dari Emisi kendaraan bermotor yang jumlahnya masif, aktivitas industri, kegiatan rumah tangga, hingga pembakaran terbuka.
“Ketika beban pencemar yang sudah besar itu bertemu dengan kondisi atmosfer khas musim El Nino, jumlah polutan di udara pun ikut melonjak,”katanya.
Dampak dari peningkatan pencemar udara ini tidak berhenti pada angka AQI semata, melainkan berimbas langsung pada kesehatan warga. Mulai dari meningkatnya jumlah penyakit saluran pernapasan hingga risiko heat stress akibat suhu udara yang lebih tinggi dari biasanya.
Pemerintah, katanya, harus harus lebih agresif kendalikan polusi udara, sekaligus melindungi masyarakat agar tidak terus-menerus menghirup udara kotor.
Penelitiannya bersama empat kolega dari Universitas Indonesia dan University of New South Wales, Australia, menjadi penguat argumen itu. Saat itu, dia menelusuri jejak PM2,5 di 11 kota dan kabupaten se-Jabodetabek sepanjang 2020 hingga 2022.
Dalam rentang waktu yang mencakup masa pandemi COVID-19 itu, mobilitas warga naik-turun drastis namun polusi tak pernah benar-benar reda.
Riset yang dia publikasikan di jurnal Annals of Global Health awal 2025 itu menyebut, Rata-rata konsentrasi PM2,5 di kawasan ini mencapai 42,5 mikrogram per meter kubik—jauh melampaui ambang aman WHO. Namun, yang lebih mengkhawatirkan yang terjadi pada tubuh anak-anak yang menghirupnya setiap hari. Selama periode penelitian, tercatat 73.694 kasus pneumonia dan 15.825 kasus asma pada anak di seluruh Jabodetabek.
Persoalan kompleks dan usang
Riset terbaru Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) mempertegas krisis udara Jabodetabek adalah bagian dari persoalan yang lebih luas. Studi yang rilis 13 Agustus 2026 itu, mencatat emisi nitrogen oksida (NOx) di Indonesia naik lebih dari 50% sejak 2010. Gas NOx ini merupakan senyawa yang bereaksi di atmosfer dan membentuk PM2,5—polutan yang paling banyak warga hirup setiap hari.
Katherine Hasan, Analis CREA, Katherine Hasan, menjelaskan pencemaran NOx bersumber tidak hanya dari sektor transportasi, melainkan dari sumber-sumber tidak bergerak seperti PLTU batu bara dan gas, kawasan industri.
Dengan citra satelit, CREA memetakan 29 titik panas (hotspot) NOx di seluruh Indonesia. Jakarta Utara dan kawasan luar Bekasi menempati dua peringkat teratas sebagai titik panas NOx tertinggi secara nasional.
Suralaya di Banten berada di posisi ketiga, lalu Karawang Barat–Cikampek di posisi keenam. Keempat titik panas ini bersama-sama membentuk satu ruang udara (airshed) dengan tingkat polusi kronis terparah di Indonesia, yang mencakup seluruh kawasan metropolitan Jabodetabek.
Senada, Puji Lestari, Guru Besar Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung (ITB) dalam media briefing di Jakarta, Kamis (20/8/26), menyebut persoalan udara di jabodetabek bukan hanya ada di satu sektor atau wilayah. Dua kajian terbaru Kelompok Keahlian Pengelolaan Udara dan Limbah (KK PUL) ITB menunjukkan daerah sekitar Jakarta turut menyumbang masalah udara Ibu Kota.
Dia memaparkan hasil pemodelan kualitas udara yang menunjukkan wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi turut berkontribusi terhadap konsentrasi PM2.5 di Jakarta.
Bahkan, ketika emisi dari Jakarta diasumsikan nol, wilayah penyangga masih menyumbang 38,51% konsentrasi PM2.5 di Ibu Kota. Temuan tersebut menunjukkan pengendalian pencemaran tidak bisa hanya mengandalkan batas administratif masing-masing daerah.
Karena itu, dia mengingatkan pentingnya koordinasi pemerintah daerah dan sektor untuk menangani masalah polusi udara. “Jabodetabek perlu semakin dikelola sebagai satu kesatuan dengan kebijakan terintegrasi,” Ucapnya, dalam artikel RM Online.
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) belum menjawab pertanyaan konfirmasi Mongabay. Pada 19 Agustus, Nur Adi Wardoyo, Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup bidang Kelestarian Sumber Daya Keanekaragaman Hayati dan Sosial Budaya mengatakan sedang menyiapkan jawaban.
“Informasi sedang disiapkan tim di kantor,” katanya. Namun ketika kami tanyakan ulang 20 Agustus dan sampai berita ini tayang, jawaban tersebut belum Mongabay terima.
*****
Kredit
