- Sebanyak 156 orang meninggal akibat gempa NTT, tetapi 108 di antaranya meninggal setelah bencana saat berada di rumah, rumah sakit, Puskesmas, maupun pengungsian. BNPB mengategorikan kematian tersebut sebagai kematian tidak langsung, yang berkaitan dengan penyakit kronis, usia, kelelahan, gangguan kesehatan, trauma, hingga dampak gempa susulan.
- Kondisi pengungsian memperbesar risiko kesehatan kelompok rentan. Dari 24.027 pengungsi, warga menghadapi keterbatasan air bersih, pangan, sanitasi, layanan kesehatan, serta cuaca ekstrem. Pemerintah NTT menyebut pneumonia, diare, dehidrasi, dan komplikasi penyakit sebagai sejumlah persoalan yang dialami pengungsi, terutama lansia dan anak-anak.
- Walhi menilai tingginya kematian pascabencana menunjukkan persoalan dalam sistem perlindungan dan penanggulangan bencana. Kematian pengungsi tidak semestinya dinormalisasi hanya karena usia atau penyakit bawaan. Pemerintah dinilai bertanggung jawab memastikan keselamatan kelompok rentan, memenuhi kebutuhan dasar, serta memiliki sistem mitigasi yang sesuai dengan karakter Flores sebagai wilayah rawan gempa, tsunami, dan bencana vulkanik.
- Pemerintah didesak mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar dan hunian sementara sebelum musim hujan. Selain sekitar 24 ribu orang masih mengungsi, ribuan rumah dan fasilitas publik rusak, sementara sebagian besar pengungsi berada di luar lokasi evakuasi terpusat. FPRB NTT menilai transisi dari tanggap darurat ke pemulihan harus dilakukan paralel, sedangkan Walhi berencana menempuh keberatan administratif untuk menuntut akuntabilitas pemerintah.
Sebulan lebih berlalu, penanganan korban bencana gempa bumi Nusa Tenggara Timur (NTT) memprihatinkan. Menyusul ratusan warga korban gempa meninggal dunia di tempat pengungsian.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 28 September, korban jiwa akibat gempa dengan magnitudo 7,7 mencapai 156 orang. Tragisnya, dari angka itu, sebagian besar justru meninggal dunia di pengungsian, sebanyak 108 orang. Sisanya 48 orang, meninggal dunia saat gempa terjadi.
BNPB mengkategorikan ratusan korban jiwa itu sebagai kematian tidak langsung karena berkaitan dengan penyakit penyerta, usia, dan penurunan kondisi kesehatan pascabencana. Beberapa korban yang meninggal di pengungsian juga BNPB sebut memiliki penyakit kronis.
“Data dari tim medis menunjukkan sebagian besar warga tersebut adalah kelompok lansia yang meninggal dunia karena komplikasi penyakit kronis,” kata Berton SP. Panjaitan, Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, mengutip afu.id.
Menurut dia, kematian pascagempa tidak hanya terjadi pada lansia dengan penyakit bawaan. Tetapi, juga usia produktif akibat hipoglikemia, serangan jantung, memburuknya kondisi setelah gempa susulan, hingga kelelahan ekstrem.
Satu anak dan bayi juga tercatat sebagai korban meninggal dunia karena gangguan kesehatan. Dalam beberapa kasus, kematian tidak langsung juga berkaitan dengan kondisi korban yang syok, tekanan mental, trauma akibat gempa susulan, dan juga depresi.
24.027 warga masih mengungsi
Selain ratusan korban meninggal, BNPB juga mencatat 1.620 korban luka atau sakit. Sekitar 24.027 orang juga masih berada di pengungsian. Sebanyak 2.147 rumah warga dan 157 fasilitas kesehatan alami kerusakan. Selain itu, 687 kantor, 652 rumah ibadah juga rusak.
Data Pemerintah NTT menyebut, dari total 108 korban meninggal tidak langsung tersebut, sebanyak 48 orang meninggal di rumah, 25 di rumah sakit, 20 di posko pengungsian, dan 5 orang di Puskesmas.
Korban terbanyak berasal dari Kabupaten Manggarai, 44 orang; Manggarai Timur, 33; Nagekeo, 20; Ngada, 6; Sikka dan Ende masing-masing 2 orang dan Manggarai Barat 1 orang.
Fransiskus Sales Solo, Sekretaris Daerah NTT, menjelaskan bahwa sebagian besar korban merupakan kelompok masyarakat rentan, seperti lansia dan anak-anak.
“Mereka terserang berbagai penyakit saluran pernapasan seperti pneumonia hingga diare akibat cuaca ekstrem serta lingkungan pengungsian yang berdebu dan bersanitasi kurang memadai,” ucapnya.
Di Sikka, Usman meninggal dunia setelah lima hari berada di posko pengungsi mandiri. Setelah gempa terjadi, dia tinggal di tenda darurat terbuka beralaskan terpal dan kain bersama warga lainnya.
“Almarhum merupakan salah satu korban yang selamat saat gempa dan tsunami tahun 1992 yang melanda Pulau Babi, “ sebut Jumaldi, tetangga korban.
Penanganan gagal?
Umbu Wulang Tanaamah Paranggi, Kepala Divisi Penguatan Organisasi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Eksekutif Nasional mengatakan, tingginya angka kematian kian menegaskan bahwa ancaman terbesar bagi warga justru terjadi setelah bencana. Ratusan ribu warga harus menghadapi kondisi pengungsian yang tak mampu menjamin keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar mereka.
“Walhi menegaskan kematian para penyintas tidak dapat dinormalisasi sebagai konsekuensi yang wajar dari sebuah bencana,” sebutnya dalam keterangan tertulis, Jumat (25/9/26).
Umbu tegaskan, menyebut kematian para pengungsi hanya karena usia lanjut atau penyakit bawaan adalah cara pandang yang mengabaikan tanggung jawab negara. Menurutnya, dalam situasi pasca bencana seperti itu, negara seharusnya memberi prioritas dan perlindungan khusus terhadap kelompok rentan.
“Ketika mereka meninggal di pengungsian, maka yang harus dievaluasi adalah sistem perlindungan negara, bukan kondisi para korban. Itulah mengapa ada kelompok rentan.”
Di berbagai lokasi, penyintas menghadapi keterbatasan air bersih, minimnya pasokan pangan, buruknya sanitasi, terbatasnya layanan kesehatan, serta cuaca panas ekstrem. Situasi itu meningkatkan risiko dehidrasi dan komplikasi kesehatan, terutama bagi lansia dan kelompok rentan lainnya.
Menurunnya debit dan kualitas air sungai memperburuk situasi. Di tengah musim kemarau, krisis air bersih menjadi salah satu persoalan serius yang memperberat kehidupan warga di pengungsian, sekaligus memperbesar risiko gangguan kesehatan.
Yuvenius S Nonga, Direktur Eksekutif Daerah Walhi NTT menyebut kematian pasca bencana yang mencapai ratusan orang bukan sekadar angka, tetapi tragedi. Hal itu menunjukkan kegagalan pemerintah menjalankan mandat penanggulangan bencana secara menyeluruh.
Flores merupakan wilayah dengan karakteristik multi-bencana mulai dari gempa bumi, tsunami, hingga vulkanik. “Namun hingga saat ini belum terlihat adanya sistem mitigasi dan penanganan bencana yang mampu menjawab tingkat kerentanan tersebut,” sesalnya.
Gempa besar telah berulang kali terjadi di Flores tetapi tidak terlihat adanya pembelajaran kebijakan yang memadai. Peta risiko bencana dan kerentanan wilayah sebagai dasar utama pembangunan maupun perlindungan masyarakat oleh pemerintah.
Walhi menegaskan, persoalan yang terjadi di Flores bukan semata-mata akibat fenomena alam. Persoalan tata kelola, kesiapan pemerintah, ketersediaan layanan dasar, serta kemampuan negara melindungi kelompok rentan sangat mempengaruhi besarnya dampak dan korban.
“Ukuran keberhasilan penanganan bencana dilihat dari kemampuan negara menjamin keselamatan dan martabat warga selama masa tanggap darurat hingga pemulihan,” ucap Yuven.
Daun kelapa jadi alas tidur
Christine Constanta, Manajer Pembelaan Hukum Walhi Nasional menilai, ada indikasi pembiaran dalam penanganan korban gempa NTT. Padahal, dalam konstitusi, negara wajib menjamin hak hidup, hak atas rasa aman, dan perlindungan warga.
“Walhi akan menyampaikan keberatan administratif kepada pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi NTT, dan pemerintah daerah terdampak sebagai langkah awal untuk menuntut akuntabilitas negara,” tegas Christine.
Norman Riwu Kaho, Ketua Forum Penanganan Resiko Bencana (FPRB) NTT, Minggu (23/8/26) menyebut, pihaknya masih fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar berupa air bersih, pangan, hunian darurat dan sanitasi. Termasuk juga layanan kesehatan dan perlindungan kelompok rentan.
Selain itu, pihaknya juga masih melakukan pendataan penyintas menurut nama dan alamat mereka. Paslanya, sekitar 9 dari 10 pengungsi berada di luar tempat evakuasi terpusat. “Fase transisi darurat menuju pemulihan harus mulai disiapkan secara paralel, bukan menunggu masa darurat berakhir,” sarannya.
Di antara para penyintas, keluar Maria Aleksia termasuk yang masih tinggal di tempat pengungsian mandiri. Bersama suami dan cucunya, dia tinggal di tenda darurat yang dia buat dari terpal di halaman rumah setelah rumahnya ambruk akibat gempa. Anyaman daun kelapa dia rajut untuk alas tidur.
Melihat banyaknya warga yang masih tinggal di pengungsian, Norman mendesak pemerintah segera menyiapkan hunian sementara sebelum musim hujan tiba.
“Besarnya angka korban dan kerusakan merupakan akibat langsung dari minimnya upaya pra bencana, sekalipun perkiraan akan gempa berulang setelah 1992 sudah lama diketahui,” ucapnya.
*****
Belajar dari Bencana NTT, Bagaimana Dorong Bangun Rumah Tahan Gempa?
Kredit
