- Gempa Flores menimbulkan dampak besar, dengan 83 orang meninggal, 986 luka-luka, dan lebih dari 110 ribu warga mengungsi. Selain itu, lebih dari 45 ribu rumah rusak dan ratusan fasilitas publik terdampak. Pemerintah kini beralih dari fase pencarian dan penyelamatan ke pemenuhan kebutuhan dasar serta pemulihan infrastruktur.
- Ancaman gempa di Flores merupakan kepastian geologis, tetapi besarnya korban sangat ditentukan oleh tingkat kerentanan masyarakat. Flores berada di jalur aktif Sesar Naik Flores yang terus mengakumulasi energi. Karena gempa tidak dapat dicegah, pengurangan risiko melalui tata ruang, bangunan tahan gempa, mikrozonasi, dan edukasi menjadi kunci.
- Mitigasi dinilai masih tertinggal dibanding laju pembangunan dan pertumbuhan permukiman. Banyak rumah belum memenuhi standar konstruksi tahan gempa, sementara pengawasan perizinan, pelatihan tukang, dan edukasi masyarakat masih lemah. Para ahli mendorong retrofitting rumah warga sebagai langkah realistis untuk mengurangi risiko korban sebelum penataan ruang jangka panjang dapat dilakukan.
- Gempa Flores kembali menunjukkan Indonesia masih lebih siap merespons bencana daripada mencegah risikonya. Respons darurat relatif cepat, tetapi distribusi bantuan terkendala longsor, listrik dan komunikasi, sementara data korban belum terintegrasi secara real time. Para ahli menilai budaya sadar bencana harus dibangun terus-menerus melalui masyarakat, sekolah, akademisi, pemerintah, dan organisasi sipil, termasuk memastikan kebijakan tata ruang benar-benar menggunakan peta kerentanan geologi.
Lebih sepekan gempa Nusa Tenggara Timur (NTT) berkekuatan magnitudo 7,7 berlalu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mulai mengalihkan fokus dari operasi pencarian dan penyelamatan pada penanganan dan pemenuhan kebutuhan dasar para penyintas.
Hingga Jumat (21/8/26) pukul 17.00, data korban dari BNPB, 83 orang meninggal dunia, 986 luka-luka. sekitar 110.785 warga mengungsi, sembilan kabupaten dan satu kota terdampak.
“Seiring terbukanya akses menuju sejumlah wilayah yang sebelumnya terisolasi, proses pendataan korban masih terus berlangsung,” tulis BNPB dalam keterangannya.
Selain korban jiwa dan luka, 45.006 rumah rusak, 17.175 rusak berat, 9.818 rusak sedang, dan 18.013 rusak ringan.
Gempa juga merusak 502 fasilitas pendidikan, 264 fasilitas kesehatan, 300 rumah ibadah, dan 339 gedung perkantoran. Kemudian, satu gudang Bulog, satu pasar, 38 fasilitas umum, 15 fasilitas air bersih, 68 titik jalan, dan 25 jembatan di berbagai wilayah terdampak.
Bersama kementerian terkait, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan berbagai organisasi kemanusiaan, BNPB terus mendistribusikan bantuan logistik ke puluhan titik pengungsian. Badan ini memusatkan penanganan pada penyediaan pangan, layanan kesehatan, air bersih, hunian darurat, serta percepatan pemulihan jalan, jaringan listrik, komunikasi, dan infrastruktur dasar.
Untuk menjangkau wilayah yang masih terisolasi akibat longsor, BNPB juga mengerahkan distribusi bantuan melalui jalur darat, laut, dan udara, termasuk dengan dukungan helikopter serta kapal logistik.
Perbedaan dengan tsunami 1992
Selain sebabkan kerusakan bangunan dan infrastruktur, gempa juga sempat memicu peringatan dini tsunami. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat gelombang tertinggi mencapai sekitar 0,94 meter di Maurole, Kabupaten Ende. Kenaikan muka air laut juga terpantau di Bulukumba, Pelabuhan Kewapante, Kabupaten Sikka, serta Labuan Bajo.
Perbedaan karakter tsunami pada gempa Sabtu (15/8/26) dengan peristiwa 1992 menjadi perhatian para ahli geologi. Kusnadi, Wakil Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), menjelaskan, tsunami 1992 mencapai ketinggian sekitar 26 meter. Sedangkan tsunami pada gempa sepekan lalu hanya sekitar satu meter.
Menurut dia, perbedaan itu sangat dipengaruhi posisi sumber gempa, morfologi dasar laut, serta ukuran rupture atau rekahan yang terbentuk di dasar laut saat gempa terjadi. Hal itu menjadikan gelombang tsunami jauh berbeda, meski sama-sama terpicu aktivitas Sesar Naik Flores.
Secara geologis, Flores hingga Bali berada di jalur gempa aktif atau Sesar Naik Flores. Sesar itu memanjang dari timur Flores hingga ke ujung Bali dan terdiri atas sejumlah segmen yang masing-masing terus mengakumulasi energi.
Aktivitas setiap segmen pun tergolong tinggi.
Laju pergeseran 5,6 milimeter per tahun
Buku Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia Tahun 2017 terbitan Pusat Studi Gempa Nasional (Pusgen) bersama Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut, Segmen Bali memiliki laju pergeseran sekitar 6,95 milimeter per tahun dengan potensi magnitudo maksimum 7,4. Segmen Lombok–Sumbawa bergerak sekitar 9,9 milimeter per tahun dengan magnitudo maksimum mencapai 8,0.
Sementara itu, segmen Sesar Naik Flores Barat dan Flores Tengah masing-masing memiliki laju pergeseran sekitar 11,6 milimeter per tahun dengan potensi magnitudo maksimum 7,5. Adapun Segmen Sesar Naik Flores Timur bergerak sekitar 5,6 milimeter per tahun dengan magnitudo maksimum 7,5.
Data itu menunjukkan, energi tektonik di sepanjang jalur Sesar Naik Flores terus terakumulasi sehingga kawasan ini akan tetap menjadi salah satu wilayah dengan ancaman gempa paling tinggi di Indonesia.
“Nah, energi inilah yang terkumpul dalam tubuh batuan dalam waktu yang lama. Energi ini yang kemudian terlepas dalam wujud yang namanya gempa,” kata Kusnadi mengenai mekanisme terjadinya gempa di wilayah itu.
Dia menambahkan, karakteristik Sesar Naik Flores berbeda dengan sistem sesar yang memicu gempa Lombok pada 2018. Jika di Lombok terdapat banyak segmen sesar kecil yang saling memicu sehingga menghasilkan beberapa gempa besar susulan, Sesar Naik Flores justru memiliki segmen yang relatif lebih besar.
Berdasarkan catatan gempa besar Flores pada 1992, wilayah ini umumnya mengalami satu gempa utama yang kemudian gempa-gempa susulan berkekuatan lebih kecil sebagai proses penyesuaian atau penstabilan segmen. Namun, meski potensi gempa susulan berkekuatan besar relatif kecil, masyarakat tetap perlu waspada.
Sistem patahan, mitigasi dan adaptasi
Eko Teguh Paripurno, Pakar Kebencanaan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta, mengatakan, gempa di Flores bukanlah kejadian yang mengejutkan. Pasalnya, wilayah ini berada di jalur subduksi aktif dan terkelilingi sistem patahan yang terus bergerak.
“Perlu pahami bahwa ancaman tektonik di Indonesia, di sepanjang zona subduksi dan patahan aktif seperti Flores adalah kepastian geologis. Yang masih menjadi variabel adalah tingkat kerentanan masyarakatnya,” katanya.
Jadi, tak mungkin cegah gempa. Karena itu, hal paling penting adalah mengurangi kerentanan masyarakat untuk menekan korban dan dampak kerusakan dengan meningkatkan kesiapsiagaan.
Sayangnya, upaya mitigasi sejauh ini belum mampu mengejar laju pertumbuhan permukiman, kawasan wisata, dan pembangunan infrastruktur. Edukasi kebencanaan maupun penegakan kebijakan mitigasi, terutama di wilayah perbukitan dan pelosok, masih tertinggal. Rumah-rumah masih banyak terbangun di kawasan rawan tanpa memperhatikan standar konstruksi tahan gempa.
Menurut Teguh, tingginya korban dalam setiap gempa besar bukan semata karena kekuatan guncangan. “Karena gempa tidak langsung membunuh. Bangunan yang roboh itulah yang menimpa penghuninya,” katanya.
Sebenarnya, Indonesia memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk bangunan tahan gempa yang secara teknis cukup memadai. Namun, penerapan masih jauh dari optimal, terutama pada rumah-rumah swadaya masyarakat.
Pandangan itu sejalan dengan penilaian Kusnadi. Menurut dia, pemerintah perlu memperkuat mitigasi melalui pemetaan mikrozonasi untuk mengidentifikasi wilayah-wilayah yang labil dan berpotensi mengalami kerusakan tinggi saat gempa. Edukasi tentang bangunan tahan gempa sangat penting untuk meminimalisir jatuhnya korban.
“Kalau gempa sendiri kan yang membuat terjadi korban bukan gempanya sendiri. Tapi kalau kita di dalam ruangan ada bangunan-bangunan runtuh, itu yang buat kita jadi korban,” ujarnya.
Di lapangan, penerapan konstruksi tahan gempa masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari tingginya biaya material, pengawasan perizinan bangunan di tingkat daerah lemah, hingga pelatihan teknik konstruksi aman bagi para tukang juga minim. Kondisi ini, katanya, menyebabkan setiap gempa besar masih berulang dengan pola sama, rumah roboh, korban berjatuhan, lalu membangun kembali tanpa banyak perubahan pada kualitas konstruksi.
Teguh menilai, penguatan rumah-rumah warga melalui program retrofitting menjadi langkah paling realistis dalam waktu dekat ketimbang menunggu penataan ruang yang membutuhkan waktu puluhan tahun.
Selain itu, memperkuat bangunan yang telah berdiri juga dapat lebih cepat mengurangi risiko korban jiwa ketika gempa kembali terjadi.
Mitigasi masih tertinggal
Di tengah berbagai persoalan mitigasi itu, Teguh mengapresiasi respons awal pemerintah dalam penanganan pascagempa. Menurut dia, pada 24 jam pertama mobilisasi Basarnas, TNI, Polri, BPBD, tenaga kesehatan, hingga relawan kemanusiaan berlangsung relatif cepat hingga proses evakuasi dapat segera berlangsung.
Meski demikian, tantangan mulai muncul ketika operasi menjangkau wilayah pedalaman. Longsor yang menutup akses jalan memperlambat distribusi bantuan. Sedang listrik padam mengganggu komunikasi di sejumlah daerah.
Di lapangan, penggunaan perangkat komunikasi satelit seperti Starlink menjadi solusi sementara untuk menjaga koordinasi antar tim penyelamat.
Selain persoalan akses, pendataan korban dan kerusakan juga masih menjadi pekerjaan rumah. Menurut Teguh, belum terintegrasinya data secara real time membuat proses verifikasi perlu waktu lebih lama. Akibatnya, distribusi bantuan maupun penentuan kebutuhan mendesak masyarakat terdampak belum seperti harapan.
“Fenomena tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih lebih siap merespons setelah bencana terjadi ketimbang berinvestasi untuk mengurangi risikonya sebelum bencana datang,” kata Teguh.
Menurut Kusnadi, kondisi itu jadi tantangan di wilayah rawan gempa.
Dia juga ingatkan, Sesar Naik Flores akan terus mengakumulasi energi , dengan periode ulang (return period) sekitar 50-100 tahun. Rentang waktu yang panjang membuat kewaspadaan masyarakat perlahan menurun, bahkan memudar hanya beberapa tahun setelah bencana besar terjadi.
“Biasanya masyarakat kita paling lama daya ingatnya terhadap suatu kejadian itu paling 5-7 tahun. Setelah itu lupa lagi,” ucap mahasiswa Program Doktoral Ilmu Geologi Universitas Padjajaran itu.
Menurut Kusnadi, membangun budaya sadar bencana tidak hanya menjadi tugas pemerintah. Para pihak perlu terlibat seperti masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan untuk terus mengedukasi warga sekaligus memastikan prinsip pembangunan rumah tahan gempa berjalan konsisten.
Tak jauh beda pandangan Teguh. Dia menilai, pergantian generasi dan kepemimpinan daerah membuat kesiapsiagaan belum benar-benar menjadi budaya dalam kehidupan sehari-hari. Simulasi kebencanaan masih lebih sering sebatas seremonial saat peringatan bencana, ketimbang proses pembelajaran berkelanjutan di sekolah maupun komunitas.
Kebijakan tata ruang yang masih kerap mengesampingkan peta kerentanan geologi demi mengejar pertumbuhan ekonomi dan investasi perparah situasi itu. Akibatnya, kerugian akibat kerusakan infrastruktur maupun potensi jatuhnya korban jiwa berisiko terus berulang setiap kali gempa besar terjadi.
*****
Kredit
