- Booming data center di Batam memunculkan kekhawatiran atas kebutuhan air dan energi. Viral video mengeringnya Waduk Nongsa memicu dugaan konsumsi air data center, meski BP Batam membantahnya dan menyebut penyusutan waduk akibat musim kemarau. Saat ini, kebutuhan air data center diperkirakan mencapai sekitar 1.000 liter per detik, sementara sejumlah pengelola mulai menyiapkan teknologi desalinasi atau Sea Water Reverse Osmosis (SWRO).
- Skala investasi dan kebutuhan infrastrukturnya sangat besar. Dengan estimasi investasi sekitar US$1,6 miliar per 100 MW, kapasitas data center Batam yang diproyeksikan mencapai 2.000 MW berpotensi bernilai sekitar Rp560 triliun. Di Nongsa Digital Park (NDP), kebutuhan listrik sembilan data center diperkirakan mencapai 1.200–1.500 MW pada 2032, sehingga ekspansi data center juga akan meningkatkan kebutuhan pembangkit dan jaringan transmisi.
- Desalinasi menjadi salah satu solusi, tetapi juga membawa persoalan lingkungan dan biaya. Pengelola NDP memperkirakan pembangunan SWRO berkapasitas 1.000 Lps membutuhkan sekitar Rp1 triliun. Kadin Kepri mengingatkan bahwa desalinasi menghasilkan air berkadar garam tinggi yang berpotensi mengganggu ekosistem laut, sementara pemanfaatan air hujan dan pengolahan kembali limbah domestik dinilai dapat menjadi alternatif yang lebih murah.
- Aktivis mendesak pemerintah memperhitungkan daya dukung Batam sebelum ekspansi berlanjut. Trend Asia menilai konsumsi listrik data center yang beroperasi 24 jam berpotensi memperbesar ketergantungan pada energi fosil dan menghambat transisi energi. Dengan Batam sebagai pulau yang memiliki keterbatasan sumber daya air dan energi, mereka mendesak adanya moratorium pembangunan data center hingga dampak terhadap masyarakat dan lingkungan dapat dipastikan.
Berkembangnya investasi data center di Batam, Kepulauan Riau (Kepri) menuai polemik. Apalagi, setelah viralnya video mengeringnya waduk Nongsa yang berdekatan dengan lokasi proyek Nongsa Digital Park (NDP), salah satu kawasan data center di Batam.
Banyak pihak mengaitkan berkurangnya air waduk akibat dari keberadaan data center yang memang memerlukan pasokan air dalam jumlah besar. Narasi dalam video itu bahkan menyebut, penyusutan air waduk capai empat sentimeter setiap hari.
Lusy Novita, Wakil Direktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Hulu Badan Pengusahaan (BP) Batam membantah dugaan itu. Menurut dia, berkurangya air di waduk Nongsa bukan karena mensuplai air ke data center, tetapi murni karena musim kemarau.
“Itu tidak benar (waduk nongsa kering karena data center). Waduk Nongsa itu coverage kebutuhan masyarakat dan resort di sekitar, jadi tidak ada kaitan (dengan data center),” kata Lusy dalam Forum Group Discussion (FGD) Penguatan Tata Kelola Air dan Energi Kota Batam yang Badan Riset Daerah (Brida) gelar, Rabu (12/8/26).
Menurut Lusy, beberapa data center yang beroperasi mendapat pasokan air dari waduk Duriangkang. Meski begitu, dia memastikan bila pasokan itu dilakukan setelah kebutuhan masyarakat terpenuhi. Seperti apa detailnya, dia mempersilakan awak media menanyakan langsung kepada PT Air Batam Hilir (ABHI), perusahaan mitra yang bergerak di bidang pengelolaan, operasi, dan pemeliharaan SPAM di Batam.
Terkait kekhawatiran publik akan dampak operasional data center pada kebutuhan air masyarakat, Lusy mengelaknya.
Dia memastikan tetap mengutamakan air di waduk untuk penuhi kebutuhan warga, bukan data center. Karena itu, mereka mendorong perusahaan data center memenuhi kebutuhan airnya melalui sistem Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) atau desalinasi air laut.
Dia memperkirakan, dengan jumlah data center saat ini, kebutuhan air mencapai 1.000 liter per second (Lps). “Perusahaan investasi data center seperti Nvidia dan Equator, sudah kita minta bangun SWRO di Batam,” katanya.
Efrius, Kepala Brida Batam, akui, kehadiran proyek-proyek data center di Batam mengundang perbincangan publik belakangan ini. Tak sedikit yang khawatir operasional data center berpotensi mengganggu pasokan air dan listrik.
“Makanya ini kita diskusikan. Supaya investasi data center lebih memajukan Batam. Menguntungkan dunia usaha. Tetapi tidak meninggalkan pelayanan masyarakat,” katanya.
“Nanti hasil diskusi, akan kita buat policy brief untuk disampaikan kepada pimpinan. Kita berharap kekhawatiran (dampak data center) itu tidak ada.”
Andalkan air waduk
Peters Vincent, Director NDP yang hadir dalam FGD katakan, total ada sembilan data center yang kini dia bangun di berbagai negara dengan nilai miliaran dolar . Selain di Batam, beberapa proyek lain berada di New Zealand, Singapura, Amerika Serikat, Hongkong China, dan lainnya.
Nyoman Suwarjoni Astawa, Direktur Utama NDP menyebut, nilai investasi untuk setiap 100 megawatt (MW) kapasitas data center sekitar US$1,6 miliar atau setara Rp28 triliun. Bila kapasitas data center di Batam mencapai 2.000 MW, maka nilai investasi data center secara keseluruhan dapat mencapai sekitar Rp560 triliun.
“Angka tersebut belum termasuk investasi untuk pembangunan pembangkit listrik, jaringan transmisi, dan infrastruktur pendukung lainnya,” katanya.
Nyoman menyebut, sebagian data center yang beroperasi di NDP menggunakan air waduk. Berdasar data sementara yang dia peroleh, BP Batam mengalokasikan 160 Lps dari total kebutuhan 500 Lps. Meski begitu, angka itu belum mencakup total keseluruhan kebutuhan data center di NDP yang dia proyeksikan mencapai 900 LPS.
“Dengan keterbatasan itu kami berupaya memenuhi kebutuhan air dengan membangun SWRO. Kami siapkan juga jalan keluarnya bagaimana mengatasi kebutuhan ini, tanpa mengorbankan kebutuhan masyarakat lain dan industri yang sedang tumbuh juga,” katanya.
NDP membangun SWRO karena berada di pinggir laut sehingga akan sangat mudah dalam proses pemipaan. Pasalnya, pembangunan jaringan pipa juga menjadi salah satu faktor yang jadikan teknologi SWRO mahal.
Nyoman bilang, untuk membangun SWRO berkapasitas 1.000 Lps, setidaknya butuh Rp1 triliun; Rp500 miliar untuk 300 Lps. Itu berarti, butuh Rp1 miliar untuk setiap liter air dengan teknologi SWRO.
“Saat ini untuk pembangunan SWRO tinggal pembicaraan dengan BP Batam, kerjasamanya seperti apa. Dari segi teknologi dan pendanaan sudah disiapkan. Solusi SWRO sangat memungkinkan, meskipun biayanya tinggi,” katanya.
Air bukan satu-satunya tantangan keberadaan data center, tetapi juga energi. Menurut Nyoman, untuk 9 data center di NDP, total kebutuhan listrik dia perkirakan capai 1.200-1.500 megawatt (Mw) hingga 2032.
“Tapi itu bertahap. Tahun ini 50 megawatt yang dipasok dari PLN. Nanti naik perlahan 100-200 Megawatt, 2029, 2030 sampai 2032 puncaknya,” katanya.
PLN, kata Nyoman, memastikan akan menambah daya guna menyesuaikan dengan kebutuhan data center di Batam. Selain dari gas, peningkatan kapasitas listrik juga akan diupayakan dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
”Kepri punya pasokan gas di Natuna yang bisa dimaksimalkan untuk kebutuhan Batam. Sehingga energi primer 5-10 tahun untuk data center ke depan ada kepastian. Termasuk green energi. Potensial besar di PLTS juga ada di Kota Batam.”
Padat modal
Nyoman mengakui, investasi data center tergolong padat modal dengan jumlah pekerja 50-100 orang ketika beroperasi. Namun, saat pembangunan, jumlah pekerja yang terserap jauh lebih banyak.
“Jadi jangan hanya dilihat dari data centernya saja, bahwa data center pada saat setelah operasi hanya 100 orang, tetapi kemudian mencukupi data center butuh tambahan lsitrik, pembagkit, transmisi, hingga energi air. Ini akan menyebabkan kebutuhan tenaga kerja juga,” katanya.
Vincent menambahkan, hitungan sementara, kebutuhan kerja konstruksi bisa capai 10.000 orang selama 6 tahun. Sementara lapangan kerja yang tersedia dari beroperasinya data center dia perkirakan capai 1.500 orang. Angka itu belum menghitung kebutuhan pekerja untuk pembangkit dan juga SWRO.
Nyoman klaim, pembangunan data center di Batam tetap mengacu pada daya dukung wilayah. Baik dari sisi energi maupun pasokan airnya. “Terpenuhi nggak listrik. Air cukup nggak. Itu menjadi perhatian kita. Apakah mereka boleh bangun atau tidak,” katanya.
Willy Setiawan, Wakil Ketua Bidang Sumber Daya Alam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepri ingatkan pentingnya pengelolaan air di tengah meningkatnya proyek data center di Batam. Salah satu upaya paling murah, kata Willi, adalah memaksimalkan keberadaan waduk untuk menyimpan air hujan.
“Di berbagai negara pengelolaan air paling murah adalah air hujan atau waduk karena harganya hanya Rp 1500/kubik. Nah Swro itu opsi terakhir setelah resources yang lain tidak ada lagi,” katanya dalam FGD itu.
Cara lain, memanfaatkan limbah air domestik yang berada di kisaran Rp3.000-10.000/kubik.
Selama ini, katanya, limbah domestik terbuang percuma ke laut. Sementara di negara tetangga, Singapura, limbah domestik diolah guna dimanfaatkan kembali. “Itu biayanya jauh lebih murah. Lebih kompetitif.”
Willy katakan, desalinasi air laut memang potensial membantu cooling data center tetapi bukan tanpa tantangan. Selain berbiaya mahal, desalinasi akan menghasilkan limbah dalam bentuk air dengan kadar garam sampai 100%.
“Beberapa tempat sudah terbukti limbah itu merusak karang,” katanya.
Karena itu, dia sarankan pemerintah benar-benar bisa mengambil solusi yang tepat. Di tengah meningkatnya pertumbuhan data center, ada harga yang harus dibayar berkaitan dengan kebutuhan energi dan juga air.
Desak moratorium
Ahmad Ashov Birry dari TrendAsia mengatakan, booming proyek data center menghadirkan banyak persoalan yang tak terbayangkan sebelumnya. Mulai dari kebutuhan air dalam jumlah besar, hingga jebakan ketergantungan pada energi fosil.
“Jadi, banyak hal yang harus diperhatikan dari awal, harus dipastikan bahwa proyek ini tidak mengganggu hak masyarakat,” katanya.
Menurut dia, perusahaan harus mencari cara efisien mendekarbonisasi dirinya dan meminimalisir dampak lingkungan yang timbul. Di banyak tempat, proyek-proyek data center telah mendapat resistensi dari masyarakat karena berbagai dampak lingkungan yang ditimbulkannya.
Dalam konteks Indonesia, keberadaan data center akan berpotensi mengacaukan agenda transisi energi. Pasalnya, data center memerlukan jaringan listrik yang stabil dan beroperasi 24 jam penuh. Saat sama, sebagian besar energi listrik dipasok dari bahan fosil.
“Beberapa tempat, data center menjadi alasan tidak terjadinya transisi energi. Karena konsumsinya besar. Jadi menambah kerusakan transisi. Kalau ini terus berlanjut, akan mempercepat kiamat iklim.”
Asrov mendesak BP Batam bersikap lebih bijak dengan menghentikan izin pembangunan data center di Batam. Apalagi, sebagai pulau kecil, daya dukung Batam sangat terbatas.
“Mau tidak mau harus ada moratorium. Dan itu tidak hanya terjadi disini, di belahan dunia lain, dorongan moratorium itu sudah mulai muncul. Apalagi Batam yang pulau kecil, karena dampaknya yang besar.”
*****
Kredit
