- karhutla makin menggila di Pulau Kalimantan. Sejumlah provinsi mengalami lonjakan titik api, dengan Kalimantan Barat menjadi yang tertinggi.
- Indra Syahnanda, Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Walhi Kalbar, bercerita, karhutla terjadi sejak Januari 2026 di Kalbar. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), katanya, memprediksi Kalbar masih menerima curah hujan, namun hotspot terus muncul.
- Sayangnya, pemerintah justru lemah persiapan di tengah karhutla yang menggila. Ia tidak lepas dari pemangkasan anggaran penanggulangan bencana. Uli Artha Siagian, Koordinator Pengkampanye Walhi Nasional, bilang, Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada 2026 hanya berkisar Rp3 hingga Rp4 triliun. Jauh lebih rendah dibandingkan alokasi pada periode krisis karhutla 2015, 2019, maupun 2022–2024.
- Secara historis, pemerintah juga mencatat kebakaran di Kalimantan setiap tahun. Data Sistem Informasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (SiPongi) Kementerian Kehutanan, luas kebakaran di 5 provinsi di Kalimantan terus berfluktuasi dalam tujuh tahun terakhir, dengan lonjakan besar terjadi pada 2019 dan berulang pada 2023.
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai menghajar Pulau Kalimantan. Catatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), sejak Januari hingga Juli 2026, terdapat 34.262 titik panas (hotspot), dan 33.837 hektar area terbakar, menjadikan pulau ini episentrum bencana itu. Padahal, musim kemarau belum mencapai puncaknya. Secara keseluruhan, terdapat 118.420 hotspot di seluruh Indonesia dengan luas indikatif kebakaran mencapai 107.649 hektar.
Di Borneo, Kalimantan Barat (Kalbar) mencatat hotspot tertinggi, 17.236 titik, dengan luas kebakaran sekitar 28.680 hektar. Titik panas dan kebakaran juga melanda provinsi lain, Kalimantan Tengah (Kalteng), Kalimantan Selatan (Kalsel), Kalimantan Timur (Kaltim), dan Kalimantan Utara (Kaltara).
Walhi juga mencatat peningkatan hotspot yang tajam sepanjang Juli 2026. Periode April-Juni hotspot tidak pernah melampaui 74 titik per bulan, namun melonjak signifikan pada Juli menjadi 615 hotspot.
Kenaikan mencolok juga terjadi di Kalbar dengan 778 hotspot, atau sekitar 65% total hotspot skala tinggi di Kalimantan.
Dominan di konsesi perusahaan?
Fakta penting temuan Walhi, sebagian besar hotspot di Kalimantan berada di konsesi perusahaan. Dari total 34.262 hotspot, sebanyak 25.524 titik atau sekitar 74% berada di area berizin.
“Rinciannya, 10.739 hotspot berada di konsesi perkebunan sawit, 7.880 konsesi pertambangan, dan 6.905 di perizinan berusaha pemanfaatan hutan,” kata Uli Arta Siagian, Koordinator Pengkampanye Walhi Nasional, akhir Juli.
Untuk itu, masalah karhutla tidak bisa pisah dari tata kelola perizinan dan lemahnya penegakan hukum pada perusahaan. Negara pun gagal memastikan perlindungan ekosistem penting seperti gambut dan hutan.
Indra Syahnanda, Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Walhi Kalbar, mengatakan, karhutla terjadi sejak Januari 2026 di Kalbar. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), katanya, memprediksi Kalbar masih menerima curah hujan, namun hotspot terus muncul.
“Artinya bencana karhutla tidak semata hanya dipengaruhi oleh cuaca,” ucapnya.
Penyebab paling dasar, katanya, adalah tata kelola hutan dan lahan buruk yang berlangsung selama bertahun-tahun. Medio 2000-an, banyak izin usaha terbit di kawasan hidrologis gambut (KHG) Kalbar, memicu korporasi bongkar lahan, termasuk dengan membakar, dan bangun kanal yang mengeringkan gambut, yang menjadikan area ini mudah rentan kebakaran.
Catatannya, 2,79 hektar KHG di Kalbar terbebani 135 izin perkebunan sawit, 123 izin pertambangan, dan 35 izin PBPH.
“Hari ini, indikasi kerusakan itu terlihat dari sebaran hotspot. Dari total 17.236 hotspot yang terpantau sepanjang Januari hingga Juli 2026, sekitar 7.000 titik berada di area KHG.”
Kualitas udara buruk
Kebakaran tersebut itu memperburuk kualitas udara di Kalbar. Dia bilang, 14 kabupaten/kota terselimuti kabut asap. Terparah di Ketapang, Kubu Raya, Mempawah, dan Sanggau.
Kondisi ini meningkatkan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Bahkan, pada Februari 2026, seorang warga Desa Galang, Kabupaten Mempawah, meninggal dunia, kabut asap diduga memperparah penyakit bawaannya.
Kalteng pun mengalami kondisi serius. Janang Firman Palanungkai, Direktur Eksekutif Walhi Kalteng bilang, bencana berulang ini bagai memutar kaset rusak.
Pemerintah Kalteng, katanya, telah keluarkan SK Gubernur 142/2026 tentang penetapan status siaga darurat bencana karhutla.
“Saking memprihatinkannya kondisi Kalteng saat ini, saya merasa kualitas udara Jakarta yang selama ini dianggap buruk justru agak mendingan,” katanya. “Selain kabut asap, Kalteng hari ini panasnya luar biasa. Suhunya bisa mencapai 45 derajat celcius,” katanya.
Kondisi terparah di Kota Palangkaraya, Pulang Pisau, Kapuas, Kotawaringin Timur dan Kotawaringin Barat. Mayoritas kebakaran terjadi di ekosistem gambut.
“Bahkan wilayah-wilayah yang dahulunya pernah direstorasi oleh Badan Restorasi Gambut (BRG) kini juga banyak yang terbakar, akibat pengeringan yang masif oleh aktivitas proyek.”
Menurutnya, kondisi ini tidak lepas dari semakin buruknya tata kelola lahan di Kalteng. Yang dari sekitar 15,3 juta hektar wilayahnya, sekitar 60% terbebani berbagai izin.
Sebagian besar bahkan berada di ekosistem gambut.
“Kalimantan Tengah memiliki sekitar 2,55 juta hektare kawasan ekosistem gambut, tetapi sudah banyak izin usaha yang diterbitkan di atasnya.”
Terutama, proyek strategis nasional (PSN) yang kian memperbesar kerentanan kawasan gambut. Contoh, proyek cetak sawah rakyat yang melanjutkan pola food estate yang banyak beroperasi di atas lahan gambut.
“Mungkin memang lahan cetak sawah rakyat itu tidak terbakar secara langsung. Tetapi ketika pengurukan lahan, kawasan gambut di sekitarnya mengering. Justru area si sekelilingnya itulah yang menjadi sangat rentan terbakar.”
Kondisi ini, katanya, membuktikan negara tidak pernah belajar dari kegagalan pengelolaan gambut masa lalu. Pola ini, katanya, tidak jauh beda dengan proyek sejuta hektar lahan gambut yang Presiden Soeharto mulai pada 1997.
Sisi lain, negara selama ini justru mengarahkan menuding peladang tradisional sebagai penyebab karhutla. Padahal, aktivitas masyarakat itu jauh berkurang, sementara kebakaran terus berulang.
“Pada 2023, nyaris tidak ada lagi warga yang berladang, tetapi kebakaran tetap terjadi. Artinya, persoalan utamanya bukan perladangan tradisional, tetapi tata kelola lahan yang sudah hancur.”
Raden Rafiq, Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Raden Rafiq, mengatakan, kondisi serupa terjadi di wilayahnya.
“Kalau musim hujan, kebanjiran. Begitu musim kemarau, karhutla yang datang,” katanya.
Kondisi ini, katanya, merupakan dampak pembangunan dan investasi yang selama ini korbankan lingkungan. Terutama yang bertumpu pada industri ekstraktif dan perkebunan monokultur.
Sebagian besar pemicu karhutla, katanya, justru kesengajaan perusahaan. Supaya lebih mudah bersihkan lahan mereka sebelum tanam bibit sawit baru.
“Maka, kami meminta pemerintah musti mengevaluasi secara menyeluruh dan transparan para pemegang izin yang menjadi biang kerok karhutla. Tindak tegas jika terbukti lalai atau sengaja membiarkan terjadinya kebakaran termasuk melalui pencabutan izin,” katanya.
Juga, menghentikan penerbitan izin baru di sektor industri ekstraktif dan benahi tata kelola dan pengawasan terhadap izin-izin yang ada.
Minim persiapan
Sayangnya, pemerintah justru lemah persiapan di tengah karhutla yang menggila. Ia tidak lepas dari pemangkasan anggaran penanggulangan bencana.
“Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada 2026 hanya berkisar Rp3 hingga Rp4 triliun. Jauh lebih rendah dibandingkan alokasi pada periode krisis karhutla 2015, 2019, maupun 2022–2024,” keluhnya.
Anggaran terbatas itu, tidak sepenuhnya untuk karhutla. Tapi untuk seluruh jenis bencana.
Kondisi ini, membuat berbagai regulasi perlindungan lingkungan hanya menjadi ‘macan kertas’. Juga, memperberat beban masyarakat yang selama ini berada di garis depan pemadaman kebakaran, karena minimnya dukungan fasilitas dan pendanaan.
Padahal, kondisi di Kalimantan saat ini menjadi lonceng pengingat ancaman karhutla telah memasuki fase yang mengkhawatirkan dan membutuhkan respons cepat sebelum musim kemarau mencapai puncaknya. Terlebih, dengan kemunculan El-Nino Godzilla.
“Jika tidak diantisipasi, bencana tahun ini berpeluang lebih parah dibanding karhutla pada 2015 dan 2019.”
Karena itu, Walhi mendesak pemerintah koreksi tata kelola sumber daya alam. Presiden Prabowo harus mengevaluasi seluruh izin usaha. Khususnya di kawasan gambut dan hutan alam, mencabut izin perusahaan yang bermasalah, serta memastikan korporasi bertanggung jawab membiayai pemulihan ekosistem dan penanganan karhutla.
“Pemerintah bersama DPR juga harus tinjau kembali regulasi yang bertentangan dengan amanat TAP MPR Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.”
Data pemerintah
Secara historis, pemerintah juga mencatat kebakaran di Kalimantan setiap tahun. Data Sistem Informasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (SiPongi) Kementerian Kehutanan, luas kebakaran di lima provinsi di Kalimantan terus berfluktuasi dalam tujuh tahun terakhir, dengan lonjakan besar terjadi pada 2019 dan berulang pada 2023.
Kalteng menjadi provinsi dengan luas kebakaran terbesar pada 2019, mencapai 317.749 hektar. Empat tahun kemudian, Kalsel yang tertinggi, 190.394,58 hektar, lalu Kalteng menyusul dengan 165.894 hektar dan Kalibar 111.848,43 hektar.
Memasuki 2024 dan 2025, luas kebakaran memang menurun di seluruh provinsi tetapi tak pernah nol sama sekali.
Mongabay meminta tanggapan terkait temuan Walhi kepada Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Sejak Senin (3/8/26), pesan pada Irjen Polisi Rizal Irawan, Deputi Bidang Penegakan Hukum KLH, tak mendapat balasan. Upaya itu kami ulang pada Selasa (4/8/26), juga tidak mendapat respons.
Kami juga mengontak Rasio Ridho Sani, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH, hari yang sama. dia mengarahkan konfirmasi melalui Yulia Suryanti, Kepala Biro Humas KLH.
Yulia menyampaikan, perlu koordinasi lebih lanjut dengan unit teknis karena pertanyaan bersifat teknis dan akan jadi bahan pemberitaan. Dia kemudian meminta untuk menghubungi Suratyaningrum, media handler Biro Humas KLH tetapi tidak ada tanggapan yang kami terima hingga berita ini terbit.
*****
Kredit
