Emil Salim, begawan ekonomi, yang pernah menjadi Menteri Lingkungan Hidup era Orde Baru punya cara sendiri memaknai lingkungan hidup. Saat mengampu tugas mulia ini, dia mengalami perubahan cara pandang dari seorang teknokrat pembangunan yang melihat alam sebagai sumber daya ekonomi menjadi orang yang meyakini alam sebagai subjek yang harus dihormati dan dijaga.

Perubahan besar itu bermula ketika Presiden Soeharto menunjuknya sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Pria kelahiran Lahat, Sumatera Utara, itu mengaku kebingungan.

“Saya terus terang mengatakan tidak mengerti lingkungan hidup,” kenangnya dalam gelar wicara ‘Inspirasi Perjalanan Karya dan Bakti Negeri Prof. Dr. Emil Salim’, di Jakarta, belum lama ini.

Selama bertahun-tahun dia mendapat didikan untuk melihat lingkungan sebagai objek yang dapat dimanfaatkan demi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia.

Namun, percakapan sederhana dengan Presiden Soeharto yang  mengajaknya naik kapal motor di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, untuk memancing ikan mengubah pemikirannya. Di tengah aktivitas itu, Soeharto menunjuk ke arah laut yang tampak tercemar.

“Dulu saya bisa memancing ikan di sini. Lama-lama saya harus semakin jauh, semakin jauh. Mengapa laut ini kotor?” katanya menirukan kata-kata presiden kedua Indonesia itu.

Dia yang kala itu menjabat Menteri Perhubungan yang bertanggung jawab atas pelabuhan dan aktivitas maritim, merasa tengah mendapat teguran halus. Tak lama, Soeharto menyampaikan keputusan tak terduga.

“Sekarang saya minta anda menjadi Menteri Lingkungan Hidup.”

Awalnya, Emil menolak dengan alasan tidak memahami bidang itu. Kemudian dia pun mengerti pembangunan yang mengubah wajah alam harus bareng tanggung jawab untuk memperbaikinya.

Karena itu, dia menimba pengetahuan melalui pendekatan spiritual. Belajar ke Pondok Pesantren Annuqayah di Madura, Jawa Timur, dan Pater Bolen di Maumere, Nusa Tenggara Timur. Keduanya bergerak karena dorongan iman dan keyakinan. Di sanalah titik balik pemahamannya tentang lingkungan hidup.

Upaya ulama dengan santrinya dan pastor bareng jemaat gereja memberi pria yang saat ini berusia 96 tahun itu perspektif yang sama sekali berbeda.

“Saya merasa memasuki dunia baru.”

Dia jadi berpandangan alam bukan lagi objek dan benda mati, melainkan subjek. Hal itu mengingatkannya pada falsafah Minangkabau warisan orang tuanya.  “Alam takambang jadi guru.” Yang berarti,  alam yang terbentang luas bisa jadi sumber ilmu.

Perubahan cara pandang itu menjadi fondasi penting dalam dia menjalankan tugas sebagai Menteri Lingkungan Hidup.

Saat menjabat, Emil menghadapi keterbatasan kelembagaan karena kementerian itu tidak memiliki struktur birokrasi besar. Namun, dia menemukan kekuatan lain lewat organisasi lingkungan, pecinta alam, akademisi, dan berbagai lembaga yang membantu mengawasi kerusakan lingkungan. Juga, menyuarakan kepentingan masyarakat, dan mengingatkan pemerintah ketika pembangunan melenceng dari prinsip keberlanjutan.

“Keberhasilan menjaga lingkungan tidak bisa hanya mengandalkan birokrasi dan regulasi. Tetapi pemerintah harus merangkul semua kekuatan sosial yang ada di masyarakat, baik tokoh agama, akademisi, aktivis lingkungan, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas adat.”

Sosok yang hilang

Berbagai kalangan memandang teladan Emil Salim hilang dari birokrasi saat ini. Kecenderungan pola pikir pembangunan ekonomi terlalu membabi buta dan berpotensi mempercepat krisis ekologi.

Gita Wirjawan, mantan Menteri Perdagangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang hadir dalam gelar wicara itu, menilai, tata kelola pemerintah yang koruptif berakar dari budaya birokrasi yang membiarkan informasi penting tersaring demi menyenangkan atasan.

Padahal, tata kelola yang sehat hanya dapat terbangun melalui keberanian menyampaikan fakta, integritas pengambilan keputusan, serta kemampuan memadukan perspektif kemanusiaan dan pendekatan ilmiah secara seimbang.

“Itu akar mula dari kerapuhan terhadap korupsi  yang kalau menurut saya berlawanan dengan narasi yang dikedepankan Emil Salim,” katanya.

Jika tidak ada perbaikan, maka Indonesia tidak akan siap menghadapi masa depan.

Dia juga menyoroti berbagai hal yang membuat Indonesia tertinggal. Rasio elektrifikasi, misal, baru menyentuh 1.300 kWh per kapita. Padahal, untuk menjadi modern, negara membutuhkan konsumsi minimum 10.000 kWh per kapita per tahun.

Untuk menaikkan angka tersebut ke 10.000 kWh dengan menggunakan energi terbarukan sebagaimana semangat Emil Salim, maka negara harus membangun kapasitas energi terbarukan 500.000 Megawatt. Sebaliknya, kapasitas pembangunan energi terbarukan yang saat ini hanya berkisar 4.000-5.000 Megawatt per tahun.

“Kita perlu mengakselerasi pembangunan per tahun. Kalau tidak mengakselerasi pembangunan daya per tahun dari 5000 ke angka yang lebih tinggi ya kita tidak akan bisa mencapai modernitas atau modernisasi lebih awal daripada 100 tahun.”

Mas Achmad Santosa, Chief Executive Officer Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), menyebut, Emil Salim ikut berkontribusi di Komisi Dunia untuk Lingkungan Hidup dan Pembangunan (World Commission on Environment and Development/WCED). Komisi ini menghasilkan laporan monumental pada 1987 berjudul “Our Common Future”.

Laporan itu telah mewanti-wanti bahaya mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa batas. Sebab itu,  muncul istilah “pembangunan berkelanjutan” yang bermakna bukan sekadar pertumbuhan ekonomi, tapi harus memiliki kualitas lebih baik.

Lalu, Deklarasi Rio yang lahir pada 1992 tidak membawa dunia pada kondisi lebih baik, namun, dunia, termasuk Indonesia, terjebak dalam triple planetary crisis, yakni, perubahan iklim, kepunahan keanekaragaman hayati, dan polusi masif.

“Nah, pertanyaannya adalah apa yang bisa dilakukan ‘pembangunan berkelanjutan’ terhadap atau mengantisipasi persoalan-persoalan ini?”

Brigitta Isworo, Jurnalis Senior, memandang kebijakan pembangunan saat ini telah merampas hak hidup generasi masa depan. Angkatan sekarang sedang menumpuk utang ekologis kepada para penerusnya.

Betonisasi dan menyempitnya taman di kota membuat suhu jadi lebih panas. Padahal, perbedaan suhu satu kawasan dan kawasan lain di kota yang mengecil akan melemahkan angin, karena angin bertiup karena perbedaan tekanan udara panas dan dingin.

“Jika perbedaan itu hilang, sirkulasi udara terganggu dan angin yang terbentuk pun tidak lagi mengalir lancar, melainkan berputar dan terhambat di dalam kota. Saya melihat itu sudah ketakutan. Tapi tidak tahu para pembuat kebijakan kita.”

*****

Abdul Haris Agam, Sosok Pemandu Wisata Penjaga Rinjani

Kredit

Richaldo Hariandja Editor

Topik

ekonomi dan bisnispolitik dan hukumtokohJakartajawa

Lihat Topik