- Warga mengadang alat berat untuk proyek panas bumi di Gunung Gede Pangrango yang datang tanpa sosialisasi, Senin (26/01/26). Diskusi alot 2 jam pun berujung pada penurunan kembali 3 alat berat itu.
- Pengerahan alat berat secara sepihak bukan pertama kali terjadi. Minggu dini hari, 11 Januari lalu, backhoe dikerahkan ke Kampung Pasir Cina, Desa Cipendawa sekitar pukul 02.00. Aryo Prima, warga setempat, mengatakan aktivitas mobilisasi alat berat itu tidak memberitahu warga.
- Hampir semua warga khawatir terkena bencana gempa meski wilayah mereka tidak terdampak langsung proyek. Kekhawatiran warga Galudra beralasan kuat, Kecamatan mereka jadi salah satu wilayah terparah terdampak gempa November 2022. Lebih 400 orang meninggal dunia akibat guncangan 5,6 magnitudo.
- Imron, Humas DMGP membantah kegiatan mobilisasi alat berat yang sepihak. Menurutnya, perusahaan sudah berkoordinasi dengan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat setempat.
Protes dan keluhan masyarakat Gede Pangrango seakan tak berarti, proyek pembangungan pembangkit listrik tenaga panas bumi terus melaju. Meski begitu, warga tak surut berjuang.
Pada 26 Januari lalu, warga Gunung Gede Pangrango mengadang mobilisasi alat berat proyek panas bumi PT Daya Mas Geopatra Pangrango (DMGP) di Desa Cipendawa, Cianjur. Tiga alat berat yang sempat merangsek ke pemukiman warga untuk membuka akses jalan proyek geothermal itu pun kembali turun setelah warga berkeras menolak.
Dadang, warga Sukatani, baru mengetahui alat berat masuk sekitar pukul 17.00, usai menerima salinan surat pemberitahuan dan permohonan pengamanan dari perusahaan yang ditujukan kepada Komandan Distrik Militer 0608/Cianjur.
Salinan surat itu menyebar cepat ke warga. Mongabay juga menerima salinan yang warga fotokan, pukul 18.22. Isi surat itu, DMGP meminta pengamanan Distrik Militer 0608/Cianjur dalam pelaksanaan kegiatan mobilisasi alat berat berupa backhoe loader, dan excavator, dan compactor.
“Jam 7.00 malam, alat berat masuk ke atas. Jadi, kita nggak tahu, benar-benar dadakan,” ujar Dadang kepada Mongabay, Rabu (28/1/26).
DGMP tidak pernah memberitahu warga ihwal kegiatan mobilisasi alat berat itu. Usai surat beredar dan alat berat mulai memasuki area Ciguntur, Desa Cipendawa, barulah masyarakat bergerak mengadangnya.
Sejumlah warga yang Mongabay hubungi menyebut, mobilisasi alat berat mendapat kawalan organisasi masyarakat (ormas). Situasi sempat memanas karena dua kepentingan berbeda, warga ingin alat berat diturunkan, sedangkan ormas mengawal kegiatan itu. Sementara, anggota TNI dan Polri berjaga di lokasi untuk mencegah gesekan.
Dadang mengatakan, warga bernegosiasi dengan aparat mendesak penurunan seluruh alat berat yang terlanjur naik.
“Alhamdulillah, setelah negosiasi, jam 2 malam, alat berat akhirnya bisa turun.”
Pengerahan alat berat secara sepihak bukan pertama kali terjadi. Minggu dini hari, 11 Januari lalu, backhoe dikerahkan ke Kampung Pasir Cina, Desa Cipendawa sekitar pukul 02.00. Aryo Prima, warga setempat, mengatakan aktivitas mobilisasi alat berat itu tidak memberitahu warga.
Sejumlah warga yang sedang ronda, menurutnya, melihat satu unit backhoe melintasi kampung menuju lahan yang bakal jadi posko pembangunan akses proyek panas bumi. Lantas informasi aktivitas alat berat tersebut cepat menyebar ke warga lain.
Dia bilang, warga pun mulai berkumpul di lokasi parkir alat berat itu. Pagi harinya, warga semakin ramai, termasuk ibu-ibu membentangkan spanduk penolakan. Mereka mendesak operator menurunkan kembali alat itu.
Menurut dia, alat berat itu untuk membuka akses jalan. Proyek panas bumi ini, katanya, membutuhkan dua akses jalan, di Kampung Pasir Cina sebagai pintu masuk, dan Ciguntur untuk akses keluar.
Imron, Humas DMGP membantah mobilisasi alat berat sepihak. Dia klam, perusahaan sudah berkoordinasi dengan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat.
“Pengaturan jam malam telah disosialisasikan sebelumnya dan dipilih sesuai masukan warga, agar kegiatan dilakukan setelah masyarakat selesai beraktivitas sehingga tetap menjaga kenyamanan,” katanya saat Mongabay hubungi, Kamis (29/1/26).
Meski begitu, dia menganggap penolakan warga bagian dari aspirasi. Keterlibatan masyarakat bukan hambatan, tetapi bagian dari proses untuk memastikan proyek berjalan lebih baik, lebih aman, dan tetap selaras dengan kondisi sosial setempat.
DMGP akan mengedepankan dialog terbuka dengan warga untuk mencegah konflik.
“Kami memastikan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terus dilakukan agar sesuai regulasi, sekaligus selaras dengan komitmen perusahaan yang mendukung pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.”
Aryo mengatakan, sejak awal DGMP tidak menyosialisasikan proyek tersebut dengan transparan.
“Kapan mereka sosialisasi dampak? Kapan sosialisasi amdal? Dampak enggak mau diomongin, mereka lebih banyak sosialisasi kompensasi. Warga menolak tanpa syarat dan tanpa kompromi!”
DMGP juga berupaya membujuk warga menerima rencana proyek. itu Dia bilang, para makelar (biong) meminta warga yang lahan pertanian dan rumahnya kena proyek, untuk menerima uang kompensasi dari perusahaan.
Rumahnya juga terdampak proyek. Baginya jelas, Gunung Gede Pangrango bukan untuk dirusak tetapi harus dijaga kelestariannya.
“Gunung diciptakan bukan untuk dirusak. Rahmatan lil ‘alamin tidak pernah merusak. Kalau ada yang merusak berarti musuhnya Rahmatan lil ‘alamin. Ingatkan mereka!”
Dalam agama yang dia percayai, Islam, mengingatkan lewat Qur’an Surat Ar-Rum ayat 41, bahwa kerusakan alam akibat ulah tangan manusia dapat membawa bencana yang akan dirasakan makhluk hidup, seperti terjadi di Sumatera.
Aryo dan warga Gunung Gede Pangrango tidak mau merasakan bencana seperti itu. Daerah itu, termasuk rawan gempa bumi.
Hilmi, warga Galudra khawatir, aktivitas geothermal memicu gempa tektonik sesar Cugenang.
“Takut ada gempa lagi. Yang kemarin aja (rumah rusak) belum dibenerin,”katanya kepada Mongabay.
Khawatir bencana
Dia mengatakan, hampir semua warga khawatir terkena bencana gempa meski wilayah mereka tidak terdampak langsung proyek.
Kekhawatiran warga Galudra beralasan , Kecamatan mereka jadi salah satu wilayah terparah terdampak gempa November 2022. Lebih 400 orang meninggal dunia akibat guncangan 5,6 magnitudo.
Pusat gempa terletak sekitar 10 km barat daya Cianjur dan kedalaman sekitar 10-11 km atau berpusat di Kecamatan Cugenang. Penyebab gempa, menurut BMKG, pergeseran sesar aktif Cimandiri dan Cugenang.
Sesar Cugenang memiliki panjang sekitar 9 km dan melintang di kecamatan Cugenang dan sekitarnya. Imam Shofwan, Kepala Simpul Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) bilang, aktivitas tambang panas bumi memang dapat memicu gempa.
Eksplorasi panas bumi, katanya, mengambil magma dari perut bumi. Aktivitas itu, menggeser lapisan bumi yang menyebabkan guncangan lokal.
“Di bawah tanah ini bergeser dua centimeter aja, kita di sini (di atas) gempanya bisa besar.”
Penelitian Walhi mengungkap, aktivitas tambang panas bumi banyak menggunakan teknologi enhanced geothermal system (EGS), melibatkan pengeboran sumur ke dalam batuan panas hingga ciptakan atau perluas rekahan pada batuan.
Kemudian, menyuntikkan fluida (seperti air) untuk mengambil panas dan mengalirkan ke permukaan, sehingga menghasilkan uap atau air panas untuk pembangit listrik.
Teknik itu membuat peningkatan permeabilitas yang berarti juga penurunan daya ikat (kohesivitas) pada batuan. Hal itu dapat memicu gempa bumi minor.
Penelitian menyebut, sifat tektonik Indonesia yang sangat aktif di beberapa tempat, gempa minor merupakan formula ampuh untuk menimbulkan gempa bumi besar.
Studi teknis juga mengonfirmasi aktivitas seperti injeksi air atau perubahan tekanan dalam reservoir geothermal bisa menyebabkan gempa minor berkekuatan kurang dari 4 magnitudo.
Peta kebencanaan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi mengategorikan wilayah Cianjur sebagai Kawasan Rawan Bencana (KRB) gempa bumi tektonik dengan skala menengah-tinggi dan Zona Kerentanan Gerakan Tanah (ZKGT) dengan skala menengah hingga tinggi.
Aktivitas panas bumi memicu gempa bukanlah pengetahuan baru. Jurnal Encyclopedia of Engineering Geology menyebut fenomena ini Induced Seismicity atau gempa bumi karena aktivitas manusia.
Gempa picuan akibat proyek geothermal terjadi di beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Jerman, Swiss, dan Filipina. Gempa picuan juga terjadi di Indonesia.
Salah satunya di kaki Gunung Salak, pada 12 Oktober 2023. Pusat gempa di koordinat 6.75 Lintang Selatan dan 106.65 Bujur Timur, 23 kilometer Barat-daya Kota Bogor, tepat di tengah instalasi PLTP Gunung Salak. September 2025, gempa berulang kali juga mengguncang pemukiman sekitar PLTP Gunung Salak.
Jatam menduga aktivitas sumur-sumur geothermal PLTP Gunung Salak memicu gempa, meski pemerintah membantahnya. Badan Geologi, juga tidak memiliki catatan kegempaan yang disebabkan operasional pambangkit listrik panas bumi.
Selain itu, warga khawatir pembukaan hutan untuk proyek panas bumi memicu banjir. Pasalnya, 2.427 hektar Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (WPSPE) Cipanas mencaplok kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP), dari total luas 3.180 hektar.
Menurut warga Kampung Tumaritis, kawasan konservasi merupakan area resapan air, sebagai penyangga agar kampung tidak diterjang banjir. Di tahun 1990-an saja, area itu sempat gundul, lalu warga gotong royong menghijaukan kembali.
Sebuah studi menyebut, lubang pengeboran panas bumi berukuran kecil membutuhkan lahan sekitar 2.500 meter persegi. Sedangkan lubang besar dan standar membutuhkan lahan seluas 7.500-15.000 meter persegi.
Hanya berjarak sekitar 500 meter dari rencana wellpad, terdapat Kampung Tumaritis. Ulis, seorang warga, menyebut belum ada geothermal saja, rumahnya sempat diterjang banjir saat hujan deras, awal 2025.
“Nah yang ibu takutkan itu nanti kalau terjadi (geothermal). Gimana kalau misalkan (lahan) dibekokan sama alat berat? Kayaknya (lahan) mau diratakan, air mau lari kemana?”
Namun, Imron memastikan panas bumi berjalan dengan standar keselamatan tinggi dan berada di bawah pengawasan ketat agar seluruh proses berlangsung aman bagi masyarakat.
Seluruh proses mulai dari pengeboran hingga pengelolaan fluida bawah tanah, katanya, dirancang dengan teknologi berlapis agar tidak mengganggu struktur geologi setempat.
“Kami juga menerapkan sistem pemantauan yang memastikan kondisi bawah permukaan dapat terus diawasi secara berkala, sehingga seluruh kegiatan berlangsung dengan aman dan sesuai standar.”
*****
Para Perempuan Gunung Gede Pangrango Khawatir Proyek Panas Bumi
Kredit
