- Hari Lingkungan Hidup setiap 5 Juni. Berbagai kalangan gunakan peringatan itu sebagai refleksi kondisi lingkungan,ruang hidup masyarakat yang terus tertekan industri ekstraktif, dan eksploitasi sumber daya alam. Juga, konflik dan perampasan lahan, serta ancaman krisis iklim maupun kualitas lingkungan hidup di berbagai daerah terus menurun.
- Ahlul Fadli, Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Riau, mengatakan, selama 30 tahun terakhir, hutan alam di Riau turun drastis dari 5 juta hektar menjadi 1,3 juta hektar. Akibatnya, daya dukung alam semakin melemah dan berdampak bencana ekologis. Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) pun mengepung awal tahun ini.
- Patria Rizky Ananda, Pengkampanye Iklim Walhi Nasional, memprediksi kerusakan lingkungan akan terus berlanjut di era Presiden Prabowo. Sebab, menurutnya, pemerintahan Prabowo-Gibran berambisi menggenjot pertumbuhan ekonomi mencapai 8% di tahun 2029.
- Catatan Walhi, Papua merupakan wilayah yang paling banyak terjadi pembabatan hutan dalam sedekade terakhir–sekitar 70% dari total deforestasi nasional. Kurun waktu 2024-2025 saja, deforestasi hutan alam Papua mencapai sekitar 770.000 hektar.
Hari Lingkungan Hidup setiap 5 Juni. Berbagai kalangan gunakan peringatan itu sebagai refleksi kondisi lingkungan, ruang hidup masyarakat yang terus tertekan industri ekstraktif, dan eksploitasi sumber daya alam. Juga, konflik dan perampasan lahan, serta ancaman krisis iklim maupun kualitas lingkungan hidup di berbagai daerah terus menurun.
Di Sumatera, misal, bentang pegunungan Bukit Barisan dari Aceh sampai Lampung, sebagai tulang punggung kehidupan masyarakat dan ekologis, terus mengalami kerusakan.
Ahlul Fadli, Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Riau, mengatakan, selama 30 tahun terakhir, hutan alam di Riau turun drastis dari 5 juta hektar menjadi 1,3 juta hektar. Akibatnya, daya dukung alam makin melemah dan berdampak bencana ekologis. Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) pun mengepung awal tahun ini.
Data yang mereka kutip dari BMKG, pada Januari-Maret, terdapat 302 titik panas di Riau. Kurun waktu tiga bulan itu, api melalap sekitar 2.713,26 hektar hutan dan lahan.
Ahlul menyebut, faktor pendorong kebakaran hutan dan lahan (karhutla) karena lahan gambut banyak beralih fungsi menjadi industri ekstraktif. Riau, katanya, mengalami gelombang eksploitasi sumber daya alam, mulai dari industri kehutanan, perkebunan sawit, hingga pertambangan.
Hutan dan sungai di lanskap Bukit Barisan, katanya, hancur oleh aktivitas tambang batubara dan tambang emas ilegal. Termasuk dua izin tambang batubara yang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) terbitkan pada 2025 di Kuantan Singingi dan Rokan Hulu.
Eksploitasi juga terjadi di pesisir dan pulau-pulau kecil Riau. Catatan Walhi Riau, terdapat 11 izin tambang pasir laut dan satu tambang timah. Ironisnya, perairan Bono, ikon wisata di provinsi ini turut terancam oleh lima izin tambang pasir kuarsa.
Eksploitasi alam itu, katanya, menurunkan kualitas tanah, air, gambut, dan daerah aliran sungai. Padahal, sungai memiliki hubungan erat dengan kehidupan masyarakat Riau, baik secara ekonomi, budaya, maupun sosial.
“Jika kerusakan terus berlanjut, maka bukan hanya lingkungan yang hilang, tetapi juga ikatan budaya dan sumber penghidupan masyarakat,” katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (5/6/26).
Dia menilai, deretan bencana di Pulau Sumatera buah dari kebijakan pembangunan ekstraktif hingga kegagalan sistematis tata kelola lingkungan hidup. Alih-alih berbenah, pemerintah justru minim respons terhadap ancaman ekologis itu.
“Pemerintah itu belum ada inisiatif, baik di tingkat bupati maupun gubernur, membicarakan isu ekologis, sebenarnya mereka ini risih gak sih terhadap kehancuran dan ancaman ruang hidup.”
Kebijakan ekonomi ekstraktif
Patria Rizky Ananda, Pengkampanye Iklim Walhi Nasional, memprediksi kerusakan lingkungan akan terus berlanjut di era Presiden Prabowo. Sebab, menurutnya, pemerintahan Prabowo-Gibran berambisi menggenjot pertumbuhan ekonomi mencapai 8% di tahun 2029.
Dia mengatakan, pemerintah mendorong investasi dan ekspansi usaha. Saat ini, sektor swasta menguasai hingga 90% aktivitas ekonomi nasional.
Ke depan, pemerintah mendorong sektor hilirisasi, transisi energi, hingga ketahanan pangan.
“Jadi, ke depan kalau jalan ke Papua, itu sepanjang jalan sawit semua. Karena yang didukung itu ekspansi usaha,” katanya.
Di Boven Digoel, Papua Selatan misalnya, pemerintah mendorong ekspansi perkebunan sawit untuk mengerek pertumbuhan ekonomi nasional. Hutan adat suku Awyu seluas 36.094 hektar menjadi korban.
Hendrikus ‘Franky’ Woro, Masyarakat Suku Awyu, mendesak penghentian ekspansi sawit di Tanah Papua. Setiap warga negara, katanya, berhak hidup sejahtera dan layak di lingkungan yang sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat 1 UUD 1945.
Franky bilang, kehidupan manusia tidak bisa pisah dengan alam, terutama masyarakat Papua. Bagi mereka, hutan adalah ‘rekening berjalan’ yang memberikan sumber penghidupan.
“Tanah Papua adalah paru-paru dunia! Jika kita merusak hutan, merusak lingkungan, maka krisis iklim akan terjadi dan dampaknya kita rasakan semua,” katanya kepada Mongabay Indonesia lewat sambungan telepon, Kamis (5//6/26).
Pada momen Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini, dia mengajak masyarakat bersolidaritas menjaga bumi dan merawat hutan agar tidak tergerus dengan pembangunan ekstraktif.
“Bumi yang kita pijak mesti dijaga demi masa depan generasi penerus.”
Catatan Walhi, Papua merupakan wilayah yang paling banyak terjadi pembabatan hutan dalam sedekade terakhir–sekitar 70% dari total deforestasi nasional. Kurun waktu 2024-2025 saja, deforestasi hutan alam Papua mencapai sekitar 770.000 hektar.
“Kerusakan hutan didorong oleh rencana ekspansi perkebunan sawit dan tebu, serta kebijakan yang memungkinkan pelepasan hutan tanpa persetujuan masyarakat adat,” ujar Maikel Primus Peuki, Direktur Eksekutif Walhi Papua.
Dia mengatakan, kebijakan ekstraktif pemerintah membuat hutan papua jadi komoditas ekonomi semata. Padahal, ia adalah sumber kehidupan masyarakat adat.
Maikel bilang, kerusakan lingkungan di Papua bukan hanya soal kehilangan pohon dan tutupan hutan, juga sumber pangan, obat-obatan, air bersih, ruang hidup satwa endemik, pengetahuan adat, hingga ruang spiritual.
“Ketika hutan hilang, maka identitas dan masa depan masyarakat adat Papua juga ikut terancam.”
Bukannya membawa kesejahteraan bagi masyarakat Papua, kebijakan ekonomi pemerintah justru mendatangkan konflik agraria di wilayah adat. Menurutnya, persetujuan masyarakat terhadap proyek ekonomi kerap terabaikan.
Dalam banyak kasus, persetujuan masyarakat tanpa proses yang adil; kerap lewat tekanan, manipulasi informasi, bahkan mengabaikan prinsip persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC).
Maikel mendesak, pemerintah mencabut seluruh izin industri ekstraktif yang merusak lingkungan hidup serta melanggar hak asasi manusia. Juga mempercepat pengakuan serta perlindungan wilayah adat sebagai bagian penting dalam menjaga keberlanjutan ekologi Papua.
Ancaman proyek pangan
Hutan Papua juga terancam oleh proyek cetak sawah pemerintah pusat. Sekitar 12.000 hektar hutan bakal berubah jadi sawah di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya.
Masyarakat adat di sana menolak keras rencana cetak sawah tersebut. Mereka demo pada 2 Juni lalu, saat Pemda Papua Barat Daya dan Kementerian Pertanian menggelar rapat koordinasi program cetak sawah di Kota Sorong.
Wespa P. Gombo, masyarakat adat Papua menegaskan, proyek cetak sawah mengancam ruang hidup serta mengabaikan keberadaan pangan lokal yang telah diwariskan turun-temurun. Ia bilang, pemerintah mestinya memperkuat pangan lokal, alih-alih mencetak sawah.
Menurut Ronal Timle, Juru Kampanye Gerakan Malamoi, masyarakat Moi telah lama mengandalkan sagu, petatas, keladi, dan pisang sebagai sumber pangan utama; bukan makan nasi!
“Kami dibesarkan dari sungai dan hutan. Orang tua kami tidak mengenal sistem persawahan, tidak menanam padi, dan tidak memproses gabah menjadi beras,” katanya dalam rilis yang Mongabay terima.
Ronal pun meminta pemerintah menghormati pengetahuan tradisional masyarakat adat Papua dengan tidak memaksakan sistem pangan lain yang tidak sesuai kondisi sosial dan budaya lokal.
Dia juga menyoroti keterlibatan militer dalam proyek cetak sawah tersebut di Papua Barat Daya. Menurutnya, kehadiran militer itu menimbulkan konflik agraria dan kekhawatiran masyarakat kehilangan mata pencaharian.
*****
Refleksi Hari Lingkungan: Ketika Pengembangan Biodiesel Bisa Ancam Hutan Tersisa
Kredit
