- Sektor kehutanan dan penggunaan lahan lain (Forest and other Land Use/FoLU) masih jadi tulang punggung komitmen iklim Indonesia, sebagaimana termaktub dalam second nationally determined contribution (SNDC), yang sudah pemerintah berikan 27 Oktober. Akan tetapi, masyarakat sipil skeptis, karena pemerintah masih kerap obral izin dan legalkan deforestasi.
- Boy Jerry Even Sembiring, Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) khawatir, niat ini hanya bagus di teks, tetapi nol di implementasi. Kegemaran pemerintah bagi-bagi insentif pada korporasi, karena menganggap investasi sebagai mesin utama pertumbuhan produk domestik bruto.
- Rukka Sombolinggi, Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), menilai target FoLU hanya akan menjadi omong kosong jika pemerintah tetap membiarkan deforestasi, terutama di kawasan masyarakat adat.
- Ryna Y.C., Associate Director Center for Global Sustainability University of Maryland, menilai NDC Indonesia masih “tidak seimbang” karena membebankan sebagian besar reduksi pada sektor kehutanan, padahal sektor energi tumbuh pesat.
Sektor kehutanan dan penggunaan lahan lain (Forest and other Land Use/FoLU) masih jadi tulang punggung komitmen iklim Indonesia, sebagaimana termaktub dalam second nationally determined contribution (SNDC), yang sudah pemerintah berikan 27 Oktober. Akan tetapi, masyarakat sipil skeptis, karena pemerintah masih kerap obral izin dan legalkan deforestasi.
FoLU tampak paling ambisius karena karena pemerintah targetkan sektor ini tidak lagi menyumbang emisi, melainkan menjadi penyerap bersih karbon (net sink).
Mereka harap, 92.224,41 CO₂e pada 2030 dengan skenario LCCP_L (pertumbuhan ekonomi moderat) dan 118.584,93 CO₂e dengan skenario LCCP_H (pertumbuhan ekonomi tinggi) terserap.
Target ambisius lagi pada 2035. Skenario LCCP_L, FoLU bisa menyerap 168.412,31 CO₂e dan 206.897,35 CO₂e dengan skenario LCCP_H.
Terimplementasi atau hanya di atas kertas?
Boy Jerry Even Sembiring, Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), khawatir niat ini hanya bagus di teks, tetapi nol di implementasi.
Dia menyoroti kegemaran pemerintah bagi-bagi insentif pada korporasi, karena menganggap investasi sebagai mesin utama pertumbuhan produk domestik bruto.
Pendekatan itu, katanya, berorientasi pertumbuhan ekonomi jangka pendek, bukan distribusi manfaat. Juga, tidak menghitung kerusakan sosial dan ekologis yang ditimbulkan, misalnya perampasan tanah, polusi, atau ketimpangan.
Hasilnya, kemudahan perizinan, termasuk di kawasan hutan. Deforestasi terus terjadi, ditambah dengan sederet proyek strategis nasional (PSN).
“Terdapat inkonsistensi dan kekhawatiran bahwa deforestasi akan terus berlanjut,” katanya pada Mongabay.
Catatan Walhi, Indonesia kehilangan sekitar 290.000 hektar hutan primer pada 2023. Ia jadikan Indonesia salah satu negara dengan tingkat kehilangan hutan tertinggi di dunia.
Riset ini mengutip Global Forest Watch yang menemukan 4.365.000 hektar hutan primer basah Indonesia hilang sepanjang 2014–2023. Ekspansi komoditas seperti pertambangan nikel memengaruhi laju kencang deforestasi ini.
Walhi menilai, permintaan nikel tinggi akibat kebijakan hilirisasi dan program pembangunan ekosistem kendaraan listrik membuat pembongkaran nikel masif dan mendorong perusakan hutan.
Pembabatan hutan untuk kendaraan ‘ramah lingkungan’ ini pun berlanjut di bawah rezim Prabowo-Gibran.
“Paradoks ini memperlihatkan Indonesia tidak terlalu serius memastikan pemenuhan komitmen iklimnya,” ucap Boy.
Selain masalah tata kelola dan deforestasi, paradoks lain muncul dari cara pemerintah mendefinisikan ‘penyerapan karbon’ di sektor kehutanan.
Di sektor FoLU, pemerintah mengintegrasikannya dengan implementasi FOLU Net Sink 2030. Targetnya, akan merestorasi gambut 2 juta hektare dan merehabilitasi lahan 8,3 juta hektar.
Sisi lain, dokumen SNDC menekankan pentingnya memasukkan produk kayu olahan (harvested wood products/HWP) dalam pengukuran dan pelaporan kemajuan NDC. Sebab, olahan kayu dalam bentuk produk, pemerintah anggap karbonnya tetap tersimpan (carbon stock in wood products).
Dengan kata lain, Indonesia ingin diakui berkontribusi melalui industri kayu berkelanjutan dalam mengurangi emisi. Hal ini, menurut Walhi, merupakan legalisasi perusakan hutan, ketika memperbolehkan hutan alam jadi kebun kayu lewat sebutan hutan tanaman industri yang monokultur.
Deforestasi di tanah adat
Rukka Sombolinggi, Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), menilai, target FoLU hanya akan menjadi omong kosong jika pemerintah tetap membiarkan deforestasi, terutama di wilayah adat.
Selama ini, katanya, masyarakat adat merupakan penjaga bumi terbaik. Namun, pemerintah hadirkan ancaman dengan mengobral lahan-lahan masyarakat adat pada perusahaan.
Laporan AMAN, Global Alliance of Territorial Communities (GATC), sejumlah federasi regional masyarakat adat, dan Earth Insight mengungkap, sepanjang tahun 2014 sampai 2024, masyarakat adat di Indonesia kehilangan 11 juta hektar wilayah adat.
Salah satunya, Masyarakat Adat O’Hangana Manyawa yang lebih dari 65.000 wilayah adat tumpang tindih dengan dengan areal izin pertambangan. Sedikitnya 19 perusahaan tambang beroperasi di sana.
“Realitas yang ada di lapangan itu kontradiksi dengan second NDC-nya Indonesia. Karena ini kan justru deforestasi, merusak hutan-hutan terbaik,” katanya.
Untuk itu, Rukka dan Boy menyerukan pencabutan seluruh izin perusahaan perusak lingkungan. Juga, menghentikan PSN yang justru menambah deforestasi dan merampas hak masyarakat adat dan komunitas lokal.
Lemahnya sektor energi
Paradoks justru terjadi di sektor energi. Dokumen SNDC memproyeksikan emisi yang tersisa dari energi pada 2030 dengan skenario LCCP_L sebesar 1.071.840,54 CO₂e dan 1.239.463,23 CO₂e dengan skenario LCCP_H.
Proyeksi pada 2035 justru mengalami kemunduran. Emisi tersisa yang keluar di sektor energi adalah 1.109.799,93 CO₂e dengan skenario LCCP_L dan 1.336.311,94 CO₂e dengan skenario LCCP_H.
Ryna Y.C., Associate Director Center for Global Sustainability University of Maryland, menilai, NDC Indonesia masih “tidak seimbang” karena membebankan sebagian besar reduksi pada sektor kehutanan, padahal sektor energi tumbuh pesat.
Dia bilang. sektor energi dan pembangkit listrik bisa menjadi kunci penurunan emisi. Ada potensi besar mempercepat energi terbarukan karena teknologi makin murah dan matang.
“Jadi ada banyak sumber-sumber yang penting. Kami menyarankan untuk melihatnya dan berpikir tentang usaha peningkatan di sektor lain juga,” katanya.
Delima Ramadhani, Koordinator Kebijakan Iklim Institute for Essential Services Reform (IESR), menilai, ketergantungan pada sektor FoLU untuk penurunan emisi justru merupakan kelemahan utama SNDC.
Sektor ini, katanya, masih menghadapi tantangan besar dalam pengendalian emisi dan perlindungan hutan.
“Saya pikir orang tidak yakin apakah itu akan dicapai,” katanya.
IESR menilai, SNDC belum mencerminkan ambisi Presiden Prabowo untuk mencapai 100% energi terbarukan dalam waktu 10 tahun.
Sebelumnya, pemerintah menyampaikan rencana pembangunan 100 GW PLTS di desa-desa. Ini dapat menjadi kontributor penurunan emisi secara signifikan. Ia pun mendorong peningkatan transisi energi.
Fabby Tumiwa, Chief Executive Officer IESR, menambahkan, potensi energi terbarukan saat ini 3.800 GW. Biaya investasi PLTS, PLTB, dan baterai semakin menurun. Pemanfaatan yang lebih besar dalam energi terbarukan ini akan membuat biaya produksi tenaga listrik jauh lebih murah dan emisi lebih rendah.
PLTS dan battery energy storage system (BESS) menghasilkan harga listrik yang lebih kompetitif daripada PLTG, PLTD, dan PLTU. Penurunan harga energi terbarukan menjadi salah satu faktor yang mendukung visi transisi energi presiden.
Laporan Global Energy Monitor (GEM) berjudul “Boom and Bust Coal 2025: Tracking the Global Coal Plant Pipeline” mengungkapkan, Indonesia masih menjadi negara penambah kapasitas PLTU terbesar ketiga.
Negara mengumumkan rencana menghentikan penggunaan tenaga listrik batubara pada 2040. Namun menambah kapasitas PLTU 1,9 GW pada 2024—sebanyak 80% PLTU untuk kepentingan tertentu (captive).
Sekitar 85% listrik Indonesia masih berasal dari bahan bakar fosil. Dalam rencana ketenagalistrikan nasional 2024–2060 justru menargetkan penambahan 26,7 GW PLTU batubara hingga 2030, 75% di antaranya untuk captive.
“Dengan energi terbarukan semakin kompetitif, mempertahankan PLTU tua yang seharusnya sudah dapat dipensiunkan untuk terus beroperasi justru membuat Indonesia kehilangan kesempatan mendapatkan harga listrik yang lebih murah,” katanya.
*****
Keraguan Para Pihak Melihat Komitmen Indonesia dalam NDC Kedua
Kredit
