Bau menyengat menusuk hidung saat memasuki kawasan pesisir Tambakrejo, Kelurahan Tanjung Mas, Semarang, Jawa Tengah (Jateng). Seolah tak merasa terganggu, Maisaroh (25) tampak tenang menggendong anaknya yang masih bayi.

“Sudah biasa jadi gak kerasa bau,” kata  Musairoh  pasrah, sambil menepuk-nepuk lembut anaknya agar tertidur.

Tak jauh dari tempatnya berdiri, tumpukan sampah dan limbah rumah tangga yang memenuhi area bekas tambak seluas satu hektar. Warna air hitam pekat. Sampah plastik, popok bayi (diapers), bekas pembalut, hingga kotoran manusia. Semua bercampur jadi satu di antara permukiman penduduk yang ada di sekitarnya.

“Bau dari situ, udah lama. Dan banyak nyamuk,” imbuhnya sambil menunjuk bekas tambak persis di depan rumahnya.

Hanya sepelemparan batu, terlihat beberapa anak sedang bermain. Mereka asik berlarian di gang sempit. Sesekali mereka juga bermain air limbah sampah berwarna hitam menggunakan ranting pohon. Sampah dicongkel dan dimainkan seperti kapal yang tenggelam dan karam. Mereka tampak kegirangan.

Jamiyatul tak henti-hentinya memperingatkan cucunya yang ikut bermain. Dia khawatir sang cucu masuk bekas tambak yang kotor dan bau. Dia bilang, pernah kejadian dan si bocah gatal-gatal.

 Dulu, katanya,  ada wacana menguruk area bekas tambak yang kini jadi kubangan limbah dan sampah itu tetapi  tak ada kelanjutannya.

“Ya,  macam-macam sampah plastik, popok, pembalut, dan kotoran manusia. Terus air bekas cuci. Jadi satu di situ,” katanya.

Dia menyadari risiko pelbagai penyakit yang timbul dari kondisi lingkungan seperti itu tetapi  hanya bisa pasrah. Apalagi, sudah bertahun-tahun dia hidup di sana. Meski terbelenggu bau sampah dengan segala permasalahannya, dia tetap berusaha berdamai.

Jamiyatul tak punya kamar mandi maupun toilet yang memadai. Air laut kerap merembes ke area kamar mandi yang berdekatan dengan tanggul laut.

Posisi dapur dan toilet juga sangat berdekatan dan penuh sampah di belakangnya. Untuk memperbaikinya, Jamiyatul mengaku tak ada biaya.

“Hasil melaut suami tak banyak. Cukup buat makan sehari-hari sudah bagus.”

Edi Suwarno, Ketua RW 13 mengatakan,  bekas tambak yang menjadi kubangan sampah dan limbah domestik memang pernah direncanakan menjadi fasilitas umum. Namun tak ada kelanjutannya.

“Rencana sekolah dan puskesmas itu dulu ada dan kami sangat berharap. Biar tak menjadi penyakit seperti ini kan sumber penyakit.”

 Warga tak punya pilihan selain menerimanya sebagai hal yang normal dan biasa terjadi di lingkungan pesisir.

Pantauan Mongabay, tumpukan sampah tak hanya di area pemukiman juga tersebar di pelbagai area terbuka di dekat bibir pantai. Jika dibiarkan terus menerus, sampah di pesisir tak tak hanya berdampak bagi kesehatan manusia dan merusak lingkungan serta mengancam biota laut.

Apalagi,  sampah di pesisir mayoritas adalah plastik yang dapat bertransformasi menjadi mikroplastik dan berdampak luas.

Perempuan dan anak paling rentan

Mifbakhuddin, Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Semarang mengatakan,  perempuan dan anak merupakan kelompok paling rentan terdampak pencemaran lingkungan. Dia bilang,  ada beberapa faktor yang jadi penyebabnya.

“Secara biologis perempuan dan anak memiliki sistem imun yang lebih lemah dari laki-laki dewasa,” katanya.

Faktor lain adalah pola hidup. Perempuan dan anak lebih banyak menghabiskan waktu di rumah dan sekitarnya. Hingga risiko terpapar lebih besar. Selain itu, keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan dan informasi tentang kesehatan lingkungan. Dan terakhir ialah adanya kerentanan sosial.

“Perempuan dan anak sering kali lebih rentan terhadap dampak sosial dan ekonomi dari pencemaran lingkungan, seperti kehilangan pendapatan dan stigma sosial,” katanya.

Dia bilang, perlu ada upaya serius, baik yang sifatnya regulasi atau kebijakan pemerintah maupun partisipasi dari masyarakat, akademisi, maupun pemerhati lingkungan.

Sebab masalah sampah akan berdampak pada lingkungan, juga kesehatan masyarakat. Efek jangka panjangnya sangat vital.

“Akar masalah dari kondisi ini adalah kemiskinan (tingkat sosial ekonomi yang rendah, Red), tingkat pengetahuan masyarakat, pendidikan yang rendah, ditambah kepadatan penduduk.”

Dampak sampah bagi kesehatan warga sangat kompleks, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Pada jangka pendek, sampah dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan (ISPA) karena paparan udara yang tercemar.

Kemudian penyakit kulit akibat kontak langsung dengan sampah. Karena tak terkelola dengan baik maka sampah menjadi media perantara bagi mikroba untuk penularan penyakit ke manusia.

Selain itu, katanya,  bisa menyebabkan diare dan penyakit gastrointestinal akibat konsumsi air yang tercemar.

Limbah dari sampah berpotensi mencemari sumur warga yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari sehingga berdampak pada penyakit.

“Dampak jangka panjangnya menyebabkan kanker akibat paparan zat-zat karsinogenik dalam sampah. Karena sampah ada banyak jenisnya, baik yang mudah diurai, susah diurai bahkan tidak bisa diurai.”

Hal lain, katanya,  gangguan reproduksi dan hormonal akibat paparan zat-zat endokrin disruptor. Selain itu,  juga penyakit degeneratif seperti asma, bronkitis, dan penyakit paru-paru lainnya.

“Karena itu, perlu  upaya serius untuk mengatasi masalah sampah dan limbah rumah tangga di pemukiman kampung nelayan Tambakrejo, termasuk meningkatkan kesadaran masyarakat, memperbaiki infrastruktur pengelolaan sampah, dan menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai,” katanya.

Rampas hak hidup layak

Bagas Kurniawan, aktivis Walhi Jateng mengatakan persoalan sampah di Tambakrejo tak hanya persoalan lingkungan semata. Juga persoalan pelanggaran hak hidup yang layak dan sehat bagi warga negara Indonesia.

“Ini terkait pemenuhan hak lingkungan yang baik dan sehat. Hak atas standar hidup yang layak, serta hak atas kesehatan dan perlindungan terhadap kelompok rentan yang kemudian seluruhnya diatur dalam peraturan perundang-undangan,” katanya.

Bagas bilang, negara seharusnya memiliki peran paling besar dalam menyelesaikan persoalan sampah. Dalam catatannya, warga sudah melakukan pelbagai upaya dalam mengatasi persoalan sampah di lingkungan mereka baik  melalui kerja bakti maupun menggandeng komunitas.

“Membebankan seluruh tanggung jawab pada individu atau komunitas tampak seperti melepas tangan pada apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara karena telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan,” katanya.

Bagas juga bilang, sampah merupakan persoalan struktural yang memerlukan solusi preventif dari pemerintah yang menyasar pada perbaikan sistem pengelolaan sampah dan infrastruktur pendukung. Jadi,  pemenuhan dan perlindungan hak warga atas lingkungan yang sehat dan standar hidup yang layak dapat terwujud.

Sampah di Jateng masih menjadi masalah besar. Widi Hartanto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Jateng mengakui hal itu.

Dia mencatat,  setidaknya ada 6 juta ton timbunan sampah di Jateng yang belum terkelola dengan baik pada 2025.

Pengelolaan sampah, katanya,  harus ada peran serta masyarakat. Penanganan sampah harus dari hulu ke hilir. Kesadaran masyarakat secara aktif sangat perlu, baik kesadaran tidak membuang sampah sembarangan maupun pengelolaan sampah sejak dari rumah tangga.

Widi juga bilang memang harus ada transformasi dari TPA menjadi Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST). Apalagi sudah ada satgas penanganan sampah yang sudah dibentuk di kabupaten atau  kota di Jateng.

“Kalau bisa sampah sudah bisa dipilah sebelum dibuang ke TPA. Organik bisa dikelola jadi kompos, sudah ada banyak cara sederhana mengolah sampah skala rumah tangga. Kalau masing-masing bisa mengolah, 50%  sampah bisa terkelola.”

*****

Banjir Tahunan Semarang, Potret Tata Ruang Buruk

Kredit

M. Asad Asnawi Editor

Topik

bencanakomunitas lokaljawasemarang

Lihat Topik