- Proyek energi dari eksploitasi minyak dan gas sampai yang berlabel energi terbarukan seperti panas bumi menimbulkan masalah bagi masyarakat dan lingkungan dari berbagai penjuru negeri di Indonesia.
- Pembangkit Panas Bumi Sorik Marapi dan Sarulla, dua contoh proyek ‘energi terbarukan’ yang berdampak buruk bagi msyarakat. Warga sekitar banyak keracunan berulang sampai meninggal dunia. Belum lagi dampak bagi lahan pertanian dan lain-lain.
- Terlebih di Pulau Flores, yang pemerintah gadang-gadang sebagai ‘Pulau Panas Bumi’ Pembangkit energi yang diklaim ‘terbarukan’ ini pun ada di berbagai penjuru dari yang sudah beroperasi maupun akan pengembangan dan beru rencana, seperti di Kabupaten Lembata, Sokoria dan Lesugolo (Ende), Poco Leok (Manggarai). Lalu, Satar Punda (Manggarai Timur), Wae Sano di Kabupaten Manggarai Barat dan Mataloko, Ngada.
- Siti Maimunah, Doktor Filsafat Universitas Passau, Jerman juga Dewan Pengarah Jatam ini sebagai bentuk dari bisnis ekstraktif. Eksploitasi panas bumi yang sudah berjalan menyebabkan berbagai dampak buruk bagi warga, mengapa mesti ada pengembangan atau rencana pembangunan lagi. Keselamatan di atas segalanya hingga kehati-hatian jadi sangat penting.
Tatapan Harwati menerawang jauh. Ada beban berat mengganjal meski dia berusaha terlihat tegar. Tragedi semburan lumpur Lapindo 19 tahun silam, tepatnya 29 Mei 2006 tetap menghantuinya.
Saat itu, luapan lumpur panas menggenangi perkampungannya. Tak sampai sebulan, atap rumahnya dan warga lain di Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa timur, tak terlihat. Saban hari ketinggian lumpur terus naik. Mereka pun terpaksa mengungsi.
Pusat semburan hanya berjarak 150 meter dari sumur Banjar Panji-1 (BJP-1), sumur eksplorasi gas milik perusahaan Lapindo Brantas, Inc sebagai operator Blok Brantas.
“Dampak dari pengeboran mengakibatkan lumpur terus keluar dari lubang. Terdapat 16 desa di tiga kecamatan terkena dampak,” kata Harwati kepada Mongabay, Rabu (28/5/25) saat bersaksi dalam rangkaian acara Hari Anti Tambang (Hatam) 2025 di Rumah Retret Kemah Tabor, Mataloko, Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Perempuan pejuang keadilan ini mengakui relokasi dari negara dan perusahaan tidak ada, hanya ada relokasi mandiri warga tiga desa.
Pemerintah via Gubernur Jawa Timur hanya fasilitasi warga Desa Renokenongo pinjam modal di bank pemerintah guna bangun rumah. Lahan relokasi di Desa Kedungsolo.
“Masyarakat baru tahu ketika hendak mengurus sertifikat tanah ternyata lahan relokasi merupakan lahan fasilitas umum Desa Kedungsolo. Warga pun merasa tertipu,” katanya.
Lapindo Brantas ngebor untuk eksplorasi minyak bumi. Pengeboran bertujuan mencapai formasi kujung (batu gamping) pada kedalaman 8.500 kaki (2.590 meter) dan berbuah petaka semburan lumpur panas.
Adriano Mazzini dalam artikel berjudul Relevant Methane Emission to the Atmosphere from a Geological Gas Manifestation di jurnal Scientific Report, 18 Februari 2021 menyebutkan, semburan lumpur Lapindo terbanyak di dunia.
Aliran Lumpur Sidoarjo melepaskan 100.000 ton metana setiap tahun ke atmosfer. Memecahkan rekor sumber metana terbesar di bumi.
Kementerian Pekerjaan Umum mengakui volume semburan lumpur Lapindo mencapai 100.000 meter kubik per hari, rentan membuat kondisi tanggul penahan lumpur makin kritis dan ambruk.
“Sekarang ketinggian tanggul berkisar 20-25 meter. Setiap saat ketinggiannya ditambah karena tanahnya bergerak sehingga amblas. Kalau diukur dari tanah asalnya ketinggiannya bisa lebih,” ucap Harwati.
Selama 19 tahun berlangsung, pembuangan lumpur ke Sungai Porong.
Lahan pertanian dan perikanan masyarakat sepanjang Sungai Porong terdampak. Sidorajo, terkenal penghasil bandeng, udang dan sempat ekspor ke China.
Sejak buang lumpur ke sungai, hasil tambak menurun drastis. Sejak lima tahun terakhir, tambak ikan beralih menjadi budidaya rumput laut.
“Takutnya kandungan racun dari lumpur membuat air tercemar, rumput laut yang dihasilkan pun ikut tercemar.”
Tragedi energi tak hanya terjadi di luapan lumpur pada lubang minyak dan gas juga saat eksploitasi panas bumi, seperti terjadi di PLTP Sorik Marapi.
Korban berjatuhan
Pembangkit berlokasi di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara ini dengan pengelola PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) merupakan satu PLTB terbesar di Indonesia dengan kapasitas sampai 240 MW. Ia mulai beroperasi komersial pada 2019 Unit 1-4 menghasilkan listrik kapasitas 167 MW.
Dalam eksploitasinya, warga sekitar pembangkit berulang kali menjadi korban. Ratusan keracunan, sampai meninggal dunia.
Ahmad Roihan, warga sekitar PLTP Sorik Marapi cerita, pada 2018, jatuh korban jiwa di kolam Welped D menyebabkan dua santri meninggal.
Pada 25 Januari 2021, lima warga meninggal keracunan gas Hidrogen Sulfida (H2S). Seorang ibu dan dua anak perempuan berusia lima dan tiga tahun serta seorang petani remaja ketika di sawah.
“Welped Tango berbatasan dengan sawah hingga banyak warga sering terpapar. Banyak juga yang keracunan dilarikan ke rumah sakit,” katanya.
Kejadian keracunan warga teru berulang hampir tiap tahun. Pada 22 Februari 2024, lebih 134 orang alami keracunan saat sumur baru di V-01 Welped Viktor.
“Warga harus memohon dahulu baru diberikan ganti rugi oleh perusahaan,” kata Roihan.
Nasib tak jauh beda di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara.
Pendeta Andy Lumbangaol warga Kecamatan Adiankoting juga cerita dampak PLTP Sarulla di wilayahnya. Pembangkit berdaya 330 MW ini mulai operasi 2017.
“Tahun 2019 ada warga sesak napas dan dibawa ke rumah lalu meninggal. Seorang lainnya meninggal di tempat akibat menghirup gas beracun H2S. Warga sampai sekarang masih hidup dalam ketakutan,” katanya.
Andy katakan, anak-anak juga waswas saat berangkat ke sekolah. Jalan yang mereka lewati merupakan jalur gas beracun. Kalau ada gas beracun, mereka berhenti dahulu hingga gas terbawa angin ke tempat lain.
Gas kelihatan seperti awan putih. Kalau ada terik matahari gas akan terpecah. Awalnya, gas hanya ada di persawahan dan hutan, kini masuk ke pemukiman.
Dia bilang, kalau sedang berjalan kaki terasa panas hingga harus berlari menghindar. “Sekarang sudah tiga desa terdampak gas beracun, Desa Banuaji 1, Banuaji 2 dan Banuaji 4 dihuni sekitar 1.000 keluarga dan terdampak berat 100 keluarga. Pemerintah dan perusahaan seolah tidak mau tahu dengan kejadian ini.”
Pertanian terdampak
Roihan bilang, April 2025 muncul semburan di Welped E hingga di lahan-lahan warga Desa Roburan Dolok, Kecamatan Panyabungan Selatan menyebabkan tanaman perkebunan rusak.
Pohon karet, durian, kemiri dan kakao, kemenyan, serta padi di sawah mengering. Warga sudah mengeluhkan ke pemerintah daerah namun belum ada tanggapan. Air pun terpapar belerang, berbuih dan mengandung gas beracun.
Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) lakukan uji laboratorium air dan udara. Hasilnya, pencemaran berat di dua wilayah dan satu wilayah pencemaran ringan. Dampaknya, masyarakat tidak bisa lagi menanam padi maupun panen kemenyan.
“Batang kemenyan dari bawah sampai atas hangus dan daun rontok. Tanaman padi pun terbakar. Luas terdampak awalnya 10 hektar, sekarang sudah ratusan hektar,” katanya.
Atika Zenit, warga Desa Bakal, Kecamatan Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah pun bicara serupa terkait dampak PLTP Dieng. PLTP menyebabkan pencemaran udara, suara hingga air. Tanaman pertanian warga di sekitar pembangkit panas bumi pun terdampak.
Tak hanya di Sumatera dan Pulau Jawa, di Nusa Tenggara Timur–tempat HATAM berlangsung–, pembangkit panas bumi dari yang beroperasi menimbulkan berbagai dampak lingkungan dan sosial masyarakat maupun rencana pengembangan atau ekspansi baru menciptakan waswas, sampai disharmoni antarmasyarakat.
Terlebih di Pulau Flores, yang pemerintah gadang-gadang sebagai ‘Pulau Panas Bumi’ Pembangkit energi yang diklaim ‘terbarukan’ ini pun ada di berbagai penjuru dari yang sudah beroperasi maupun akan pengembangan dan beru rencana, seperti di Kabupaten Lembata, Sokoria dan Lesugolo (Ende), Poco Leok (Manggarai). Lalu, Satar Punda (Manggarai Timur), Wae Sano di Kabupaten Manggarai Barat dan Mataloko, Ngada.
Toni Anu, pemuda Mataloko, setelah pengeboran pertama di pembangkit panas bumi Mataloko, semburan-semburan pun bermunculan termasuk di kebun dan dekat pemukiman warga. Warga pun terdampak dari polusi sampai lahan pertanian tak produktif lagi. “Kalau memang itu energi bersih, mengapa seperti itu…?”
Kini warga tambah khawatir, karena akan ada pemgembangan proyek panas bumi di daerahnya.
Simon Suban Tukan, SVD Koordinator JPIC SVD Ruteng dalam seminar HATAM mengatakan, pengelolaan bumi harus memperhatikan dampak jangka panjang dan meluas.
“Allah menciptakan segala sesuatu dan menempatkannya dalam satu taman, pada satu tempat. Maka sejak awal ruang menjadi satu realitas penciptaan. Jika semua yang diciptakan adalah baik, maka menjadi kewajiban manusia untuk memperhatikan dan merawat semuanya itu,” katanya.
Hendro Sangkoyo dari School of Democratic Economics (SDE) mengatakan, betapa rentannya kehidupan di bawah tanah seperti eksploitasi panas bumi ini.
Yoyo, sapaannya akrabnya mengatakan, pada 2018 terdapat 20 kasus di tujuh negara dengan pengeboran melebihi panas 300 derajat selalu mengalami kegagalan. Beberapa gempa terjadi di Indonesia, semua berada di wilayah konsesi pertambangan (WKP).
“Jatam sudah bersurat ke Kementerian ESDM terkait hal ini namun tidak ditanggapi. Proyek PLTP berpotensi memicu terjadinya gempa bumi,” katanya.
Tambang termasuk pembangkit panas bumi, kata Siti Maimunah, Doktor Filsafat Universitas Passau, Jerman juga Dewan Pengarah Jatam ini sebagai bentuk dari bisnis ekstraktif.
Ekstraktivisme, katanya, mengubah aspek-aspek yang melekat dalam hubungan antar manusia termasuk persaudaraan, pengetahuan, perawatan sesama, dan hubungan dengan layanan alam, seperti air, lahan budidaya, tumbuhan, mikroba dan lain-lain.
“Bentuknya bisa pertambangan, penebangan hutan, perikanan, pertanian bahkan wisata, rakus lahan, air dan energi. Ekstraktivisme beroperasi melalui kekerasan baik struktural, fisik, psikis, verbal dan seksual, korupsi dan percepatan,” kata perempuan pendiri dan pengarah di Mama Aleta Fund ini.
Alam terlalu banyak tereksploitasi hingga terguncang. Atmosfir bumi yang dulu mampu mengatur dirinya, kini tak mampu lagi hingga berdampak terhadap pemanasan global.
Mai pun menekankan, sudah melihat berbagai dampak buruk warga alami di lokasi-lokasi panas bumi yang sudah beroperasi, mengapa mesti ada pengembangan atau rencana pembangunan lagi.
“Keselamatan di atas segalanya hingga kehati-hatian jadi sangat penting.”
*******
Kredit
