Tumpukan rumput laut basah terlihat di beberapa titik pesisir Desa Lifuleo, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Oktaf Alexander Saketu bersama keluarganya memilah rumput laut yang masih layak dan membuang sebagian yang rusak akibat penyakit ice-ice. Sejak 2023, penyakit itu membuat budidaya rumput laut gagal panen. Memucat, berlendir, lalu patah sebelum masa panen.
“Kemarin-kemarin rumput laut di sini bagus sekali. Sekarang susah sekali dapat hasil,” kata Oktaf pada Mei lalu.
Baginya, perubahan itu mulai terasa sejak September 2023 saat PLTU Timor-1 beroperasi di Dusun Panaf, Desa Lifuleo. Dampaknya, hasil tangkapan ikan menurun dan rumput laut semakin sulit tumbuh. Padahal, sejak 1999, wilayah ini terkenal sebagai salah satu sentra budidaya rumput laut yang produktif.
Kondisi itu juga dirasakan oleh Seprianus Alexander, dia menduga pencemaran laut mulai terjadi setelah PLTU beroperasi. Terumbu karang rusak, ikan menjauh, dan rumput laut sering mati sebelum dipanen.
“Sebelumnya, kami bisa panen 1-2 ton per keluarga. Sekarang dapat seratus kilogram saja sudah bersyukur,” katanya.
Penurunan produksi itu berdampak langsung pada ekonomi warga. Banyak keluarga terpaksa berutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak. Sebagian lainnya beralih pekerjaan menjadi pencari benih rumput laut di desa lain, buruh bangunan, pedagang asongan, hingga anak buah kapal karena hasil laut tak lagi dapat diandalkan sebagai sumber penghidupan.
Viena Tella, petani perempuan rumput laut Desa Lifuleo juga merasakan kondisi serupa. Menurutnya, sebelum 2023 penyakit ice-ice hampir tidak pernah menjadi persoalan. Kini, tanaman yang baru berumur dua minggu saja bisa rusak hingga yang tersisa hanya tali pengikatnya.
Harga rumput laut pun ikut merosot, dari sekitar Rp40.000 per kilogram pada 2022 menjadi Rp19.000 per kilogram. Oktaf menyebut bersama sekitar 85 petani lain, mereka memperkirakan kerugian mencapai Rp23 miliar dalam dua tahun terakhir.
Berbagai kajian menunjukkan munculnya penyakit ice-ice akibat perubahan kondisi lingkungan, seperti kenaikan suhu laut, perubahan salinitas, kualitas bibit, hingga infeksi bakteri.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTT, Sulastri H. I. Rasyid, mengatakan penurunan produksi rumput laut juga terjadi di sejumlah wilayah lain di NTT. Berdasarkan hasil pemantauan pemerintah, operasional PLTU masih memenuhi baku mutu lingkungan sehingga belum ada bukti pencemaran yang menghubungkan langsung PLTU dengan turunnya produksi rumput laut.
“Kalau dari hasil pengawasan lingkungan yang kami lakukan, sampai sekarang belum ada temuan yang menunjukkan pencemaran signifikan dari operasional PLTU,” katanya Senin (8/6/26).
Meski begitu, warga mempertanyakan transparansi pengujian laboratorium kedua yang dilakukan PLN pada 2024 karena mereka tidak dilibatkan dalam proses pengambilan sampel. Walhi Nusa Tenggara Timur menilai pengalaman masyarakat pesisir tidak bisa diabaikan hanya karena hasil laboratorium menunjukkan kesimpulan berbeda.
“Yang harus dijawab bukan hanya apakah baku mutu terlampaui atau tidak. Tetapi mengapa ruang hidup masyarakat terus menyusut dan mengapa mereka kehilangan sumber penghidupan yang sebelumnya berjalan baik.”
Kredit
