Indonesia menguasai lebih dari separuh produksi minyak sawit dunia, dengan puluhan juta hektar kebun sawit dan puluhan lembaga riset perbenihan yang sudah beroperasi bertahun-tahun. Tapi pada April 2025, Indonesia mengimpor 82.000 benih sawit dari Tanzania, Afrika. Dan yang paling merasakan dampaknya bukan perusahaan besar yang mendorong kebijakan ini, melainkan petani kecil yang selama ini menopang industri dari bawah.
Penjelasan resminya adalah keragaman genetik. GAPKI bersama Konsorsium Plasma Nutfah Kelapa Sawit menyebut langkah ini sebagai upaya memperkaya varietas dan mendongkrak produktivitas yang stagnan. Para petani dan organisasi masyarakat sipil tidak meyakini penjelasan itu.
Gunawan dari Dewan Nasional Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menunjuk akar masalah yang berbeda. Data Kementerian Pertanian Oktober 2025 menunjukkan 40 hingga 70 persen benih sawit yang beredar belum bersertifikat. Benih ilegal dan pengawasan yang lemah itulah yang membuat produktivitas stagnan, bukan kurangnya varietas dari Afrika. “Jika produktivitas sawit stagnan, persoalannya bukan semata genetika tanaman, melainkan tata kelola yang sejak lama dibiarkan bocor di banyak sisi,” katanya.
Bagi petani kecil, masuknya benih impor bisa mendistorsi harga benih lokal. Perusahaan besar bisa menyesuaikan diri dengan varietas baru, petani kecil tidak punya kemewahan itu. Benih dari Afrika belum terbukti cocok dengan kondisi tanah, iklim, dan penyakit lokal Indonesia. Risiko gagal panen ditanggung petani sendiri. “Realitasnya adalah petani kecil berada dalam posisi yang lebih rentan,” kata Gunawan.
Marselinus Andri dari SPKS menambahkan bahwa masalah produktivitas sawit jauh lebih kompleks dari sekadar soal bibit. Keterbatasan akses pupuk, realisasi program peremajaan sawit rakyat yang rendah, dan infrastruktur yang tidak memadai adalah hambatan nyata di lapangan yang tidak akan terselesaikan dengan benih impor.
Di balik semua itu, ada pertanyaan yang lebih besar. Achmad Surambo dari Sawit Watch mencurigai impor benih dari Afrika berkaitan dengan rencana ekspansi perkebunan sawit ke Papua. Dalam rapat dengan kepala daerah se-Papua Desember 2025, Presiden Prabowo menyatakan Papua harus ditanami sawit untuk bahan bakar minyak, dengan target 600.000 hektar kebun baru. Padahal riset Sawit Watch menunjukkan daya dukung lingkungan Papua untuk sawit sudah hampir habis, dengan 75.308 hektar perkebunan yang sudah ada berada di wilayah sensitif seperti hutan primer dan kawasan konservasi.
Indonesia adalah produsen sawit terbesar di dunia. Tapi benihnya datang dari Afrika, petani kecilnya menanggung risiko terbesar, dan hutan Papua yang tersisa mungkin menjadi sasaran berikutnya. Pertanyaannya bukan lagi soal benih. Pertanyaannya adalah untuk siapa industri sebesar ini sebenarnya dijalankan.
Kredit
