- Kondisi gambut yang makin terdegradasi membuat ekosistem basah ini rentan kebakaran hutan dan lahan. Di Kalimantan, Sepanjang Januari-April, tercatat 9.853 titik panas di kawasan hidrólogis gambut (KHG).
- Walhi Kalbarmenemukan banyak kawasan KHG luas sekitar 2,79 juta hektar beralih fungsi dari kawasan lindung menjadi area budidaya.
- Walhi Kalteng memprediksi kenaikan potensi kebakaran hingga 20%, dan meminta waspada di lokasi program cetak sawah sawah yang merupakan kelanjutan dari proyek food estate. Menurutnya, pembukaan lahan baru program ini sudah banyak menyasar kawasan gambut.
- Walhi Kalsel mencatat 51% wilayah provinsinya terbebani izin. Kawasan yang menjaga keseimbangan ekosistem, seperti gambut, pun terdegradasi.
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai mendera Kalimantan. Titik panas (hotspot) di kawasan hidrologis gambut (KHG) di Kalimantan mulai meningkat. Sepanjang Januari-April, tercatat 9.853 titik tersebar di Kalimantan Barat (Kalbar) dengan 9.270 titik, Kalimantan Tengah (438), dan Kalimantan Selatan (25). Mayoritas, terdeteksi di kawasan konsesi, dengan 8.983 titik atau 91%.
“Rinciannya, 6.571 titik panas terdeteksi di area hak guna usaha, sedangkan 2.412 titik berada di perizinan berusaha pemanfaatan hutan” ucap Putra Saptian, Juru Kampanye Pantau Gambut.
Tingginya titik panas di konsesi itu, katanya, sejalan dengan kondisi ekosistem gambut yang terus terdegradasi. Pembukaan kanal untuk berbagai kepentingan usaha di berbagai daerah membuat mukai air tanah di lahan gambut menurun. Membuat lokasi lebih kering dan mudah terbakar.
“Setiap provinsi dinamikanya beda-beda. Ada yang disebabkan karena PSN (proyek strategis nasional) ada yang agro-ekstraktif.”
Senada dengan Indra Syahnanda, Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalbar. Dia bilang, karhutla di provinsinya bukan semata akibat cuaca kering atau krisis iklim, melainkan ada persoalan dalam pengelolaan lahan gambut.
Walhi Kalbar, katanya, menemukan banyak kawasan KHG luas sekitar 2,79 juta hektar beralih fungsi dari kawasan lindung menjadi area budidaya.
“Kami banyak mendapati KHG yang seharusnya berstatus lindung justru berubah menjadi kawasan budidaya. Ada yang salah dengan tata kelola lahan gambut,” ucapnya.
Mengacu data Kementerian Kehutanan, katanya, luas lahan di yang terbakar di Kalbar 1 Januari-Maret 2026 mencapai 25.420,73 hektar. Dia belum lihat pemerintah serius mencegah kebakaran dan memulihkan ekosistem gambut.
Selama ini, penanganan lebih banyak fokus pada pemadaman ketika kebakaran terjadi. Sementera gambut yang rusak tidak ada pemulihan menyeluruh.
“Negara ini hanya bersifat reaktif.”
Karhutla di Kalbar bahkan memakan korban jiwa. Februari lalu di Kabupaten Mempawah, perempuan berusia 67 tahun yang memiliki riwayat asma meninggal dunia.
“Hingga bukan tidak mungkin asap karhutla bisa menjadi pemicunya.”
Warga itu terpapar asap akibat kebakaran lahan yang terjadi di sekitar tempat tinggalnya di kawasan gambut yang luas.
Bakal meningkat
Janang Palanungkai, Direktur Walhi Kalteng, memperkirakan karhutla tahun ini meningkat sekitar 20% ketimbang tahun sebelumnya. Meskipun, hingga akhir Mei, hujan terjadi di sejumlah wilayah. Dia menilai, risiko kebakaran akan terus terjadi seiring bertambahnya kerentanan lahan, termasuk dari ancaman El-Nino.
Salah satu yang perlu waspada ialah lokasi program cetak sawah sawah yang merupakan kelanjutan dari proyek food estate. Menurutnya, pembukaan lahan baru program ini sudah banyak menyasar kawasan gambut.
Pada 2025, pemerintah menargetkan pembukaan sawah baru sekitar 75.000 sampai 85.740 hektar. Sedangkan Kementerian Pertanian, menyebut, tersedia 100.000 hektar lahan siap cetak sawah, bagian dari pengembangan kawasan pangan yang lebih luas di Kapuas dan Pulang Pisau. Alokasi anggaran sekitar Rp3 triliun
Dari pemantauan dan analisis spasial, Walhi Kalteng menemukan pengembangan pertanian melalui pola ekstensifikasi di area yang sebelumnya belum terkelola sebagai lahan pertanian. Kondisi ini, khawatir, berisiko mempercepat degradasi gambut dan meningkatkan kerawanan kebakaran saat musim kering mendatang.
“Yang paling kami sorot, aktivitas cetak sawah dilakukan di lahan gambut,” ucapnya.
Kebijakan ini, katanya, bertentangan dengan upaya pengurangan risiko bencana. Padahal, kebakaran berulang di Kalteng memiliki kaitan dengan perubahan bentang alam gambut yang telah berlangsung sejak proyek lahan sejuta hektar pada era 1990-an.
“Ini yang kemudian menjadi kekhawatiran akan terjadinya karhutla besar.”
Senada, Kitso Kusin, akademisi Jurusan Kehutanan Universitas Palangka Raya (UPR), menjelaskan, salah satu titik balik kerusakan gambut memang terjadi 1996-1997. Dalam webinar nasional tentang karhutla, 12 Mei lalu, dia menyebut, proyek itu membuka kanal-kanal besar di kawasan kubah gambut untuk pertanian.
Akibatnya, gambut mengering. Menjadi rentan terbakar berulang hampir setiap kemarau sampai sekarang.
Dia bilang, pemantauan muka air tanah di lahan gambut periode 2004-2021 yang timnya lakukan menunjukkan hubungan erat penurunan muka air tanah dengan kejadian kebakaran. Kebakaran besar, katanya, kerap terjadi ketika muka air tanah turun jauh di bawah permukaan saat kemarau.
Pada 2004, misal, kedalaman muka air tanah bisa mencapai sekitar 80 cm dan terjadi kebakaran, meski tidak mendapat perhatian publik. Pada 2006 pun, muka air tanah turun hingga sekitar 1,2 meter dan kembali terjadi kebakaran.
Kondisi serupa pada 2009, ketika musim kemarau menyebabkan muka air tanah turun lebih dari satu meter.
“Pada 2014 sama, 2015 lebih parah lagi, 2019 juga terjadi kebakaran yang cukup besar,” kata Kitso.
Pola itu, menunjukkan semakin dalam muka air tanah turun, semakin tinggi pula risiko kebakaran gambut.
Karakteristik kebakaran gambut, lanjutnya, berbeda dengan kebakaran hutan. Jika api sudah berkobar, tidak hanya membakar vegetasi permukaan, juga menjalar hingga ke lapisan bawah gambut, sehingga sulit padam dan terdeteksi.
“Kondisi itulah yang sering menyebabkan kebakaran gambut menghasilkan asap tebal yang dapat bertahan dalam waktu lama.”
Rentan karena konsesi
Raden Rafiq, Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, menyebut tingginya beban izin usaha di provinsinya menambah rentan karhutla.
“Catatan Walhi Kalsel, sekitar 51% wilayah provinsi ini dibebani izin usaha.”
Kondisi itu, katanya, membuat ruang hidup masyarakat menyusut. Sementara, kawasan yang mestinya berfungsi menjaga keseimbangan lingkungan terus terdegradasi.
“Daerah rawa gambut sebenarnya harus dipertahankan karena berfungsi menyerap karbon, menyimpan cadangan air di dalam tanah, dan menjadi penyangga saat musim kemarau maupun musim hujan.”
Peran gambut, katanya, laiknya spons alami yang menyimpan air dalam jumlah besar. Saat kemarau, air yang tersimpan jadi cadangan hingga lahan tidak mudah terbakar. Sebaliknya, saat musim hujan, gambut menyerap limpasan air sehingga dapat mengurangi risiko banjir.
Namun, pengeringan banyak lahan gambut untuk perkebunan membuat fungsi tersebut hilang. Salah satunya dengan membuat kanal untuk mengalirkan air dari lahan, sehingga muka air gambut turun dan lahan menjadi mudah terbakar saat kemarau.
Kerusakan gambut inilah yang menyebabkan bencana ekologis berulang di Kalsel. Saat musim kemarau muncul karhutla, sementara musim hujan, masyarakat menghadapi banjir yang semakin sering terjadi.
Di Kabupaten Barito Kuala, misal, yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi salah satu daerah paling terdampak bencana. Persoalan tersebut tidak hanya pengaruh curah hujan, tetapi kawasan perkebunan yang berada di bagian hulu.
Pantauannya, ketika musim kemarau, biasa perusahaan memompa air sungai ke dalam kanal-kanal perkebunan untuk menjaga kebutuhan air tanaman. Membuat lahan dan sektor pertanian warga untuk menanam padi kering kekurangan air.
“Yang terdampak akhirnya masyarakat”
Sayangnya, penegakan hukum terhadap korporasi biang karhutla pun kerap tidak memenuhi harapan. Pada 2023, misal, walhi Kalsel melaporkan tujuh perusahaan kepada penegak hukum di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena membiarkan kebakaran terjadi di dalam areal konsesinya, hanya sedikit yang mendapat tindak lanjut.
“ Hanya satu (tindak lanjut). Sementara sejumlah perusahaan lain yang mengalami kebakaran berulang belum mendapatkan tindakan yang tegas.”
Padahal, katanya, beberapa perusahaan jelas berada di KHG yang terhubung dengan Sungai Barito dan memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem gambut. Bahkan, ada perusahaan yang kebakaran hingga 3-4 kali dalam beberapa tahun terakhir. Namun, tidak terlihat penegakan hukum yang mampu berikan efek jera.
“Ini yang sangat kami sesalkan. Ketegasan kerap justru lebih banyak diberikan kepada masyarakat yang membuka lahan untuk kebutuhan hidupnya, sementara perusahaan yang mengalami kebakaran berulang tidak mendapatkan penanganan yang sama.”
Bahkan, beberapa lokasi yang terbakar tidak lama kemudian berubah jadi sawit.
“Ada lokasi yang kami pantau. Setelah kebakaran, kurang dari tiga bulan kemudian saat kami kembali ke lapangan, areal yang terbakar sudah berubah menjadi tanaman sawit.”
Datang lebih awal
Wiji Cahyadi, Kapokja Pengelolaan Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Kalsel, memprediksi puncak musim kemarau 2026 datang lebih awal dari kondisi normal. Percepatannya bervariasi, mulai dari sekitar satu dasarian (10 hari), hingga lebih dari tiga dasarian pada sekitar 56% wilayah, atau maju lebih dari satu bulan ketimbang rata-rata normal.
Dia juga memperkirakan sifat musim kemarau tahun ini yang berada di bawah normal, dengan curah hujan yang lebih rendah dari rata-rata klimatologis. Puncaknya berlangsung Agustus-September 2026, dengan sekitar 91% wilayah Kalsel mencapai puncak pada periode tersebut.
Durasi musim kemarau berlangsung antara 5-6 bulan, dan sekitar 85,6% wilayah mengalami musim kemarau lebih panjang dari normal, sebagian besar dengan tambahan durasi lebih dari 3 dasarian. Kondisi ini meningkatkan potensi karhutla.
Berdasarkan indeks kesesuaian iklim BMKG, sejumlah wilayah terprediksi memiliki kerawanan karhutla tinggi pada Agustus, dan risiko tersebut berpotensi meluas hingga hampir seluruh provinsi pada September.
“Pada September, hampir seluruh wilayah Kalimantan Selatan, kategorinya juga cukup tinggi. Artinya, ketika pucak, kemaraunya memang perlu ekstra kewaspadaan untuk kita semuanya.”
Dia mengimbau masyarakat dan pemangku kepentingan meningkatkan kewaspadaan serta melakukan langkah pencegahan selama musim kemarau tahun ini.
*****
Kredit
