Dewi menyusun benang warna merah dan emas menggunakan alat tenun tua peninggalan neneknya dengan teliti. Helai demi helai benang dia sisipkan mengikuti motif. Sesekali, tangannya bergerak mengatur tegangan benang agar tetap rapat dan tidak kusut.

Dia belajar kerajinan ini sejak masih SMA, sekitar 2006. Kini, dia sudah mahir membuat songket Pandai Sikek yang terkenal di Indonesia hingga mancanegara. Beberapa pelanggannya pun ada dari Malaysia.

Saat kuliah di Universitas Andalas, Padang, Dewi bahkan membawa alat tenun ke rumah kos agar tetap bisa bekerja di sela-sela kuliah.

“Selain saya dan suami menenun, kami juga ada perajin yang menenun di rumah mereka masing-masing. Jadi, semua modal mulai dari benang, kain, dan motif itu kami sediakan, dengan sistem upah,” katanya, Sabtu (31/10/26).

Pembayaran upah berdasar kain songket yang mereka hasilkan. Besaran bergantung pada tingkat kerumitan motif dan ukuran kain. Biasanya, berkisar Rp500.000-Rp3.000.000 per lembar.

“Kalau yang Rp3.000.000 itu pengerjaannya bisa satu bulanan, kalau Rp500.000  sekitar satu minggu,” kata  perempuan 39 tahun itu.

Dewi memasarkan songket melalui toko suvenir di Bukittinggi, di galerinya, serta penjualan daring. Harga kain antara berkisar jutaan hingga belasan juta. Selendang Saga Merah sepanjang 1,8 meter yang sedang dia kerjakan misal, seharga Rp3,5 juta.

Kini, dia merasa waswas atas  rencana pembangunan jalan tol yang bakal melintasi Nagari Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat (Sumbar).

Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KIPP) menyebut, tol di Tanah Datar merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru sepanjang 244 kilometer. Pembangunan seksi I yang meliputi Padang-Sicincin (28 kilometer) telah berlangsung pada 2018.  Kini, proyek berlanjut seksi II yang mencakup Sicincin-Tanah Data-Bukit Tinggi.

Dewi dan warga lain  khawatir ruas jalan tol akan mengambil lahan pertanian, permukiman, hingga tanah pusako.

Bagi Dewi, persoalannya bukan sekadar kehilangan tanah. Pertanian dan tenun merupakan dua sumber penghidupan yang bukan hanya menopang keluarganya, tetapi perajin lain.

Songket Pandai Sikek memiliki kekhasan motif, salah satunya pucuak rabuang. Seluruh proses pengerjaan berlangsung secara manual, mengandalkan ketelitian dan keterampilan perajin. Tidak ada mesin yang menggantikan proses menenun itu.

Pemasaran produk mencapai hingga Malaysia, Brunei Darussalam, bahkan Eropa.

Bagi Dewi, usaha tenun bukan hanya menghasilkan pendapatan, tetapi juga menjaga identitas budaya masyarakat setempat. Dia pun mempertanyakan alasan pembangunan yang harus mengambil lahan pertanian produktif.

Dia bilang, pemerintah semestinya turut menjaga lahan yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat dan pasokan sayuran bagi daerah lain. “Apapun yang kami tanam di sini subur. Misalnya kami dapat uang ganti rugi miliaran, ke mana kami mencari tanah yang sesubur di sini?”.

Pertanian terancam

Sofiani Sri Azizah ungkapkan kekhawatiran serupa. Dia menggantungkan penghasilan keluarga dari pertanian dan tenun. Suaminya bekerja di ladang, sementara dia membuat songket di rumah.

“Setiap hari setelah suami ke ladang dan anak berangkat sekolah, saya mulai menenun,” katanya.

Keluarga Sofiani menanam berbagai tanaman, mulai dari cabai, bawang, seledri, hingga sayuran lain. Dalam satu kali panen kembang kol, dia bisa mendapat 250 kilogram dengan harga jual Rp10.000 per kilogram. Sementara bawang prei sekitar Rp24.000-Rp25.000 per kilogramnya.

Pertanian di Pandai Sikek juga melibatkan tenaga kerja dari nagari sekitar. Sofiani menyebut, dalam sehari, lahan pertanian membutuhkan sekitar tiga hingga empat orang pekerja. Upah buruh tani mencapai Rp120.000 per hari.

Jika lahan pertanian hilang, bukan hanya pemilik lahan yang rasakan dampaknya, tetapi juga para pekerja yang selama ini menggantungkan pendapatan dari sektor ini. “Kalau lahan kami habis, bukan hanya kami yang terdampak, tetapi juga tenaga kerja. Kalau tol ini jadi dibuat, habis semuanya.”

Bagi Sofiani, uang ganti rugi tidak serta-merta dapat menggantikan sumber penghidupan yang hilang. Dia memiliki dua anak. Satu sedang kuliah dan satu lagi belajar di pesantren. Rumah yang ditempatinya merupakan peninggalan orang tua.

Dia mempertanyakan ke mana keluarganya harus pindah jika rumah dan lahan pertanian ikut terdampak. Apalagi, uang ganti rugi harus digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Belum tentu jumlahnya cukup untuk membeli tanah dan membangun kehidupan baru.

“Kalau rumah habis, tanah juga habis. Saya juga habis. Sampai di mana uang ganti rugi itu? Kami mau cari rumah ke mana, sementara kami tidak punya tanah lain,” ujarnya.

Selama ini, hasil pertanian menjadi penopang kebutuhan keluarga, termasuk membayar pendidikan anak. Sofiani mencontohkan, ketika harus membayar uang sekolah pada tanggal tertentu, dia bisa mengandalkan hasil penjualan sayuran.

“Misalnya uang sekolah anak harus dibayar tanggal dua. Ada sayur, misalnya 10 kilogram, bisa dapat Rp150 ribu. Itu bisa untuk membayar uang sekolah anak,” katanya.

Dia khawatir kehilangan kesempatan membiayai pendidikan anak jika dua sumber penghasilan keluarganya, pertanian dan tenun, tidak lagi bisa dijalankan.

“Kalau jadi dibangun, anak-anak kami mungkin tidak sekolah. Berharap dari mana? Suami kami bertani. Kami juga membantu dari hasil songket. Kalau pertanian dan songket habis, bagaimana lagi?” ujarnya.

Sejak mendengar rencana pembangunan jalan tol tersebut, dia mengaku sulit tidur. Sebelumnya, dia selalu berpikir bagaimana usaha berjalan lancar, pertanian menghasilkan, dan anak-anak bisa melanjutkan sekolah. Kini, dia juga mencemaskan tempat tinggal dan sumber penghidupan keluarganya setelah proyek tol jalan.

Sofiani mengaku belum mendapatkan kepastian mengenai jalur tol yang akan melewati kawasan mereka. “Kami tidak menolak pembangunan, tetapi tolong cari solusi. Jangan mengorbankan sumber ekonomi kami. Jangan sampai permukiman habis dan sumber ekonomi kami juga habis,” katanya.

Mulai dari awal

Menurut Sofiani, berpindah ke daerah lain bukan perkara mudah. Jika lahan mereka lepas, keluarga mungkin harus mencari tempat tinggal di Padang Panjang karena tidak banyak tanah yang bisa dibeli di sekitar Pandai Sikek.

Namun, hal yang membuatnya resah adalah bagaimana keluarhanya harus memulai semuanya dari awal. Keterampilan bertani dan menenun yang selama ini menjadi sumber pendapatan belum tentu bisa dia jalankan dengan kondisi yang sama di tempat baru.

“Orang mungkin melihatnya gampang. Dapat uang ganti rugi, kemudian pindah ke daerah lain. Tapi di sana kami makan apa? Sampai di mana uang ganti rugi itu? Kami bisanya bertani dan membuat songket,” ujarnya.

Kekhawatiran kehilangan ruang hidup juga Maita rasakan. Dia menilai tanah yang berpotensi terdampak bukan sekadar lahan biasa bagi masyarakat Pandai Sikek. “Pariuak bareh kami bana yang diambiak (Sumber ekonomi kami betul yang diambil). Ini ikon Tanah Datar,” ujarnya.

Ridarwati, perempuan Pandai Sikek lainnya, juga khawatir pembangunan jalan tol akan mengubah kehidupan masyarakat dan mengurangi kunjungan orang ke nagari tersebut. Dia telah belajar membuat songket sejak duduk di bangku sekolah dasar.

Baginya, Pandai Sikek bukan sekadar tempat tinggal, melainkan ruang hidup yang membentuknya sejak kecil. “Kalau ada tol, enggak mungkin ada orang lagi ke sini. Saya dari SD sudah belajar membuat songket. Ini tanah perempuan, kami hidup dari kecil di sini,” ujar perempuan 63 tahun ini.

Sebagai ibu tunggal, Ridarwati pernah mengandalkan usaha tenun untuk membiayai pendidikan anak-anaknya hingga perguruan tinggi. Anak keduanya bahkan telah menyelesaikan kuliah. Dia membangun usaha tenun sendiri dan menerima pesanan kain untuk menopang kebutuhan keluarga.

Selain usaha tenun, dia juga memiliki lahan pertanian, rumah, dan tanah pusako. Semua itu menjadi bagian dari sumber penghidupan selama bertahun-tahun.

Hitung kerugian warga

Kalangan pemuda Nagari Pandai Sikek juga suarakan penolakan serupa. Mahdi Latief, tokoh pemuda setempat khawatir pembangunan tol menghilangkan sumber penghidupan dan ruang hidup warga.

Informasi yang dia himpun, pembangunan tol akan mencakup 18 hektar lahan pertanian, 1,8 hektar lahan permukiman, dan tujuh bangunan usaha songket diperkirakan terdampak.

Berkaca pada harga lahan saat ini, perkiraan nilai ganti rugi mencapai Rp181 miliar. Sementara itu, omzet pertanian diperkirakan mencapai Rp18 miliar per tahun dan usaha songket Rp9 miliar per tahun. Total omzet kedua sektor tersebut sekitar Rp27 miliar setiap tahun.

Dengan perbandingan itu, nilai ganti rugi Rp181 miliar setara dengan sekitar 6,7 tahun omzet pertanian dan songket. Perhitungan tersebut merupakan estimasi masyarakat, bukan penilaian resmi pemerintah. Angka omzet itu belum memperhitungkan biaya produksi dan keuntungan bersih.

“Uang ganti rugi tidak dapat mengganti identitas, ruang hidup, dan sumber ekonomi yang sudah dibangun sendiri oleh masyarakat.”

Menurut dia, penolakan proyek ini bukan semata soal uan yang warga terima, melainkan bagaimana mereka melanjutkan kehidupan setelah kehilangan lahan produktif dan tempat usaha.

Tanah di Pandai Sikek, lanjutnya, bukan hanya aset ekonomi, tetapi juga tanah pusako yang diwariskan antargenerasi. Di atasnya terdapat rumah, lahan pertanian, tempat ibadah, hingga pandam pekuburan. Karena itu, masyarakat meminta pemerintah membuka ruang dialog dan mempertimbangkan dampak pembangunan ini.

“Perspektif masyarakat adalah tentang nilai, sedangkan perspektif pemerintah adalah tentang uang,” ujar Latief.

Jaga tanah pusako

R. Dt. Sinaro Nan Kuniang, niniak mamak Nagari Pandai Sikek, mengatakan penolakan terhadap rencana trase jalan tol didasari tanggung jawab menjaga tanah pusako tinggi. Menurutnya, tanah tersebut merupakan warisan nenek moyang yang harus dipertahankan untuk anak cucu, termasuk generasi yang belum lahir.

“Anak cucu yang belum lahir saja sudah punya hak atas tanah pusaka. Karena itu, sudah menjadi kewajiban kami sebagai niniak mamak untuk menjaga dan melindunginya,” kata Sinaro.

Dia menjelaskan, tanah pusako diwariskan melalui garis keturunan perempuan. Niniak mamak bertugas menjaga agar tanah tersebut tidak hilang dari kaum. Apalagi, lahan yang berpotensi dilalui jalan tol merupakan lahan pertanian produktif dan permukiman yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat.

Bersama masyarakat, niniak mamak menggelar musyawarah dan menyepakati penolakan terhadap trase yang melintasi Pandai Sikek. Keputusan itu kemudian disampaikan kepada pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pemerintah pusat.

Sinaro menegaskan, masyarakat bukan menolak pembangunan jalan tol, melainkan meminta pemerintah mencari jalur alternatif agar tanah pusako dan sumber penghidupan warga tidak jadi korban.

“Kami bukan menolak jalan tol. Kami hanya meminta dicarikan trase lain. Jalan tol memang dibutuhkan, tetapi jangan sampai pembangunan itu mengorbankan ruang hidup masyarakat Pandai Sikek,” ujarnya.

Tommy Adam, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumbar, menilai rencana pembangunan jalan tol Bukittinggi–Sicincin di Nagari Pandai Sikek berpotensi mengancam ruang hidup masyarakat. Terutama lahan pertanian, tanah pusako, serta keberlanjutan ekonomi dan kebudayaan warga.

Pandai Sikek memiliki basis ekonomi lokal yang telah tumbuh dan bertahan lintas generasi. Sektor pertanian, perkebunan, dan kerajinan tenun songket menjadi sumber penghidupan masyarakat sekaligus bagian dari warisan budaya nagari. Karena itu, menurut Tommy, pembangunan infrastruktur seharusnya tidak mengorbankan tatanan kehidupan dan kesejahteraan yang telah warga bangun.

Walhi mendukung upaya masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan keberatan terhadap rencana trase tol tersebut. Tommy mengingatkan bahwa hak masyarakat atas tanah, lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta identitas budaya harus tetap dihormati dalam setiap proses pembangunan.

Dia merujuk Pasal 28H UUD 1945, Undang-undang Nomor 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sebagai landasan perlindungan hak masyarakat.

Menurut dia, status pembangunan maupun perencanaan jalan tol tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak warga atas tanah dan sumber penghidupan. Pemerintah perlu menghormati aspirasi masyarakat, membuka ruang partisipasi bermakna, serta mengevaluasi rencana pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap kehidupan warga.

“Jangan sampai atas nama pembangunan, negara justru merampas kesejahteraan yang telah tumbuh dan dijaga masyarakat Pandai Sikek selama bergenerasi,” kata Tommy.

Jadi bahan evaluasi

Ahmad Fadly, Wakil Bupati Tanah Datar mengatakan pembangunan jalan tol pada dasarnya berpotensi memberikan manfaat bagi masyarakat Sumbar. Namun, dia mengakui perlunya pembicaraan bersama warga terkait persoalan pembebasan lahan.

“Pada dasarnya pembangunan jalan tol ini merupakan sesuatu yang positif bagi Sumatera Barat dan akan bermanfaat bagi masyarakat luas. Akan tetapi, persoalannya berkaitan dengan pembebasan lahan. Untuk itu, melalui pertemuan ini mari kita cari solusi terbaik,” katanya saat pra-sosialisasi rencana pembangunan tol di Kecamatan X Koto, Rabu (28/10/26).

Dalam pertemuan itu, Koentjoro, Direktur Utama PT Hutama Karya, menyampaikan bila rencana trase jalan tol pada ruas Padang Panjang–Bukittinggi di wilayah Kabupaten Tanah Datar diperkirakan membentang sepanjang 18 kilometer dan melintasi Kecamatan X Koto serta Batipuh.

Dia berharap masyarakat dapat mendukung pembangunan tersebut. Koentjoro juga menyampaikan permohonan maaf apabila pendataan awal di lapangan sebelumnya menimbulkan ketidaknyamanan bagi warga.

“Masukan dan saran masyarakat akan menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan data sebelum pelaksanaan konsultasi publik berikutnya.”

*****

Para Perempuan Melawan, Jaga Alam dari Industri Perusak

Kredit

M. Asad Asnawi Editor

Topik

bencanakomunitas lokalpolitik dan hukumsumaterasumatera barat

Lihat Topik