Sejak awal Oktober lalu api mulai melahap sekitar 20 hektar hutan dan kebun warga di Taman Love, Kelurahan Moya, Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara. Api muncul melalap  kebun warga dan hutan, serta terus meluas. Saat ini, hujan mulai turun.

Hingga pertengahan Oktober  lalu, asap masih menyelimuti Ternate dan Halmahera. Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan asap akan bertahan beberapa hari, berasal dari kebakaran di Halmahera dan Ternate, serta kiriman dari Papua dan Maluku.

Di lokasi lain, asap mengepul di jalanan Kelurahan Sulamadaha, Kecamatan Ternate Barat, Kota Ternate, Maluku Utara, Rabu sore 7 Oktober. Bau plastik terbakar menyengat sepanjang jalan, lebih dari satu kilometer dari titik api di tempat pembuangan akhir (TPA) Buku Deru-Deru, Kelurahan Takome.

Angin membawa asap itu ke kawasan konservasi Pulo Tareba dan kelurahan lain di Ternate Barat, hingga Kelurahan Kulaba. Kebakaran bermula pada Sabtu, 3 Oktober sekitar pukul 13.00 WIT. Api diduga muncul dari gubuk kosong di area TPA, lalu menjalar ke zona aktif karena angin kencang dan sampah kering.

TPA itu luasnya sekitar 31 hektar. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkirakan area terdampak sekitar 11 hektar. Lima hari berselang, api belum juga padam dan merembet ke Sulamadaha serta jalan menuju wisata Jikomalamo. Pemerintah Kota Ternate menetapkan status tanggap darurat karhutla untuk 3-16 Oktober.

Dari Morotai hingga Taliabu

Ternate hanyalah satu titik. Karhutla juga melanda Tidore Kepulauan, Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Halmahera Utara, Pulau Morotai, dan Pulau Taliabu. Api membakar hutan lindung dan kebun warga, lalu merembet ke permukiman dan TPA.

Data Sistem Pemantauan Karhutla (SiPongi) Kementerian Kehutanan memperlihatkan sebaran titik panas dari citra satelit NOAA-20 untuk Maret hingga 31 Oktober dengan tingkat kepercayaan sedang dan tinggi. Titik panas kebakaran naik dari 52 pada Juni menjadi 881 pada Agustus dan 3.113 pada September, sekitar 60 kali lipat.

Sepanjang Oktober ini, tercatat 3.696 titik, melampaui September, dengan rata-rata 119 titik per hari. Hujan sempat menekan angka itu menjadi paling banyak 63 titik per hari pada 12-19 Oktober, bahkan tidak ada satu titik pun yang terekam pada 13 Oktober.

Namun titik panas naik lagi menjadi 70 pada 20 Oktober dan melonjak ke 202 pada 21 Oktober lalu 35 pada 22 Oktober dan 53 pada 25 Oktober. Pada 20-31 Oktober, titik panas terbanyak berada di Kecamatan Wasile Utara, Halmahera Timur, dan Taliabu Barat Laut, Pulau Taliabu.

Angka itu sudah minus titik panas dari sumber panas tetap, yaitu,  lokasi yang memunculkan titik panas setiap bulan sejak Maret, baik saat kemarau atau tidak. Lokasinya cocok dengan kawasan industri nikel di Lelilef, Weda Tengah, dan Kawasi, Pulau Obi, serta Gunung Ibu di Kabupaten Halmahera Barat. Tanpa pemisahan ini, kenaikan kebakaran sejak Juni tampak jauh lebih landai.

Titik panas adalah anomali suhu permukaan yang terekam satelit, bukan jumlah kebakaran, satu kebakaran bisa terekam sebagai banyak titik.

Di Morotai, kebakaran bermula sejak Agustus di Kecamatan Morotai Selatan lalu meluas ke Morotai Selatan Barat, menyasar hutan dan kebun warga.

Di Pulau Taliabu, Pemerintah Kabupaten menyebut kebakaran di Desa Nggele, Kecamatan Taliabu Barat Laut, sebagai yang terbesar di Maluku Utara tahun ini. Tercatat sekitar 132,5 hektar lahan terbakar dan 8.381 pohon cengkih warga Taliabu terdampak, hingga pemerintah tetapkan status tanggap darurat pada 9 Oktober.

Pada 16 Oktober, Pemkab Pulau Taliabu menurunkan status tanggap darurat menjadi masa transisi menuju pemulihan. Yosar Kardiat, Sekretaris Daerah menyebut tidak ada lagi bara di seluruh titik kebakaran.

Empat hari kemudian, api muncul lagi. Kebakaran di Telaga Biru, Desa Lede, merambat di jurang ke arah Desa Balohang, sementara api di Pasir Putih, Desa Salati, masuk ke kebun produktif warga. Sebanyak 37 personel gabungan dan warga dikerahkan bergiliran di dua posko.

Halmahera Utara menjadi wilayah dengan kejadian terbanyak. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Maluku Utara mencatat 62 kejadian karhutla di 17 kecamatan dan 62 desa di kabupaten ini sepanjang Juli-September, dengan luas terdampak 285,75 hektar. Api bahkan melahap kebun sagu, sumber pangan utama warga.

Lewi Persaji, Kepala Adat Leleseng Kecamatan Kao Barat, tak menyangka hutan sagu di desanya habis terbakar. Api berkobar tiga hari, 13-16 September, menghanguskan sekitar 100 hektar hutan sagu, juga kebun kelapa dan pala warga.

“Kebakaran ini dampaknya ke torang besar sekali. Karena pangan sagu yang jadi tong [kami] punya sumber penghidupan sehari-hari ludes. Torang so tara bisa bahalo sagu untuk makan,” kata pria 62 tahun ini kepada Mongabay 14 Oktober lalu.

Api bermula di wilayah Kokorong, Desa Leleseng, pada 13 September. Sehari kemudian, api melebar ke wilayah Oleng, kebun warga lain, dan Desa Gayok.

Lewi bilang, kemarau dan kebakaran terbesar sepanjang hidupnya. Pada 1990-an, kemarau pernah melanda Leleseng sekitar sembilan bulan, tetapi api tak pernah seluas dua bulan terakhir.

“Ini musim kemarau paling ekstrem, dan kebakaran terbesar. Dulu,  pernah panas sembilan bulan,  tapi tra sama dengan sekarang. Sekarang,  lima bulan saja tanaman mati dan kebakaran meluas.”

Warga memadamkan api secara mandiri, dengan alat seadanya dan air yang terbatas.

Di Halmahera Utara, api belum berhenti. Pada Rabu siang, 21 Oktober, kebakaran melanda hutan Gunung Tarakani, Desa Seki, Kecamatan Galela, dan merembet ke kebun warga di kaki gunung.

Menurut warga, api muncul pada siang hari sekitar 12.00-13.00 WIT. Api khawatir mengancam permukiman, sementara warga memadamkan dengan peralatan seadanya.

Dalam kepungan asap

Di Halmahera Timur, api menjalan di Kecamatan Wasile Selatan, Wasile Tengah, Wasile Utara, Maba Utara, Maba Tengah, Maba Selatan, dan Kota Maba selama dua hingga tiga bulan terakhir. Api juga masuk ke Taman Nasional Aketajawe Lolobata (TNAL).

Data SiPongi menempatkan Halmahera Timur sebagai pusat titik panas di Maluku Utara: 1.596 titik pada September dan 1.516 titik pada Oktober. BPBD Halmahera Timur, dari pantauan satelit, mencatat 1.399 titik panas di kabupaten itu.

Darso Gajal, Kepala Pelaksana BPBD Halmahera Timur, pada 14 Oktober menyebut, hampir semua titik panas sudah padam setelah hujan beberapa hari. Namun, satelit kembali merekam 117 titik di Kecamatan Wasile Utara dan 64 titik di Kecamatan Maba Utara pada 20-31 Oktober.

Said Marsaoly, pegiat Salawaku Institute, mengatakan, kebakaran berlangsung sejak 6-20 September dan di beberapa tempat berlanjut hingga akhir Oktober, terutama di Buli dan Maba.

“Kami terlibat dalam pemadaman api. Ada sekitar 255 titik api, sudah termasuk sumber api yang mula-mula muncul dan titik-titik yang setelah api padam masih awet. Kebakaran hutan ini masuk hingga ke kawasan Gunung Wato-Wato,” katanya kepada Mongabay, awal Oktober lalu.

Kebun nanas, cengkih, dan pala warga di Buli ludes. “Dampak kebakaran ini bukan hanya ke hutan primer tapi sampai ke kebun warga. Tong [kami] belum hitung berapa kebun warga yang terdampak, tapi ada dan berdampak signifikan terutama mama-mama yang setiap hari jualan nanas,” katanya.

Kebakaran juga merusak habitat burung dan babi hutan, serta mengancam mata air Desa Teluk Buli dan Buli Karya.

”Dua wilayah itu termasuk rawan longsor dan kekeringan. Karena itu jika musim kemarau berlangsung lama dengan banyak pohon besar yang tumbang karena  terbakar, vegetasi hutan kawasan itu akan rusak, hingga berdampak langsung terhadap sumber mata air warga.”

Selama sebulan sejak September, warga Buli dan Maba hidup dalam kepungan asap. Banyak yang terserang flu dan batuk.

Pemadaman, kata Said, kebanyakan oleh warga dengan perlengkapan terbatas. Titik di pinggir jalan raya mudah terjangkau, tetapi api di hutan Wato-Wato sulit padam.

Pemerintah daerah, katanya,  tak berdaya karena alat terbatas dan lokasi api sulit terjangkau mobil pemadam.

“Peralatan kebakaran sangat terbatas, bahkan Dinas Bencana mengaku tidak ada anggaran. Sejauh ini langkah pemda tidak signifikan menangani karhutla.”

Bahkan, untuk kabut asap, pemerintah daerah hanya bikin edaran untuk libur sekolah, belum tampak ada agenda serius menangani sumber asap. “Anak-anak muda yang justru berinisiatif bagi-bagi masker ke pengguna jalan,” katanya.

Dia berharap ada rencana pemulihan pascakebakaran, terutama di lahan bekas terbakar yang hanya sekitar 22 meter dari sumber air Desa Teluk Buli.

Hujan buatan

Data BPBD Maluku Utara mencatat 178 kejadian karhutla di sembilan kabupaten/kota sepanjang Juli-September, dan 38 kejadian lagi di delapan kabupaten/kota pada 1-23 Oktober, menurut laporan perkembangan karhutla BPBD per 23 Oktober yang diterima Bahalo.

Enam kabupaten/kota sudah menetapkan status siaga atau tanggap darurat. Halmahera Tengah dan Halmahera Utara sejak awal Agustus, Pulau Morotai dan Halmahera Barat pada pertengahan hingga akhir Agustus, lalu Kota Ternate dan Pulau Taliabu pada awal Oktober.

Halmahera Timur, kabupaten dengan titik panas terbanyak, tidak ada dalam daftar keputusan yang BPBD provinsi laporkan. Masa tanggap darurat di Kota Ternate dan Pulau Taliabu berakhir pada pertengahan Oktober.

“Sebagian wilayah terdampak telah dapat dikendalikan dan api berhasil padam, tetapi potensi kebakaran masih tinggi,” kata Fehby Alting, Kepala BPBD Maluku Utara.

Kendala utama BPBD, kata Fehby, meliputi keterbatasan sumber air, angin kencang, minimnya mobil tangki dan pompa alkon, serta lokasi api di pegunungan dan lereng terjal yang sulit terjangkau.

Untuk lokasi seperti itu, BPBD merekomendasikan pemadaman dari udara dengan water bombing.

Sejauh ini, upaya dari udara baru berupa operasi modifikasi cuaca (OMC) BNPB, 10 sorti penerbangan dengan 10 ton garam (NaCl) pada 5-12 September, dan empat sorti dengan empat ton pada 17-19 Oktober.

Hujan terpantau di sejumlah wilayah sasaran selama operasi kedua, tetapi BPBD menyatakan belum bisa menyimpulkan bahwa OMC menurunkan kebakaran tanpa evaluasi teknis.

“Data Oktober merupakan snapshot tersendiri dan perlu rekonsiliasi sebelum membandingkan atau gabungkan dengan data periode sebelumnya. Penanganan perlu memadukan validasi data, operasi berbasis risiko, kesiapan logistik dan personel, patroli serta edukasi masyarakat, koordinasi lintas sektor, dan evaluasi teknis OMC,” kata Fehby.

Tak sigap

Herman Oesman, dosen sosiologi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, mengamati,  tanda bahaya sebenarnya sudah terlihat sejak Juni, ketika titik panas mulai naik. Namun, pemerintah daerah tidak cukup sigap dan tidak bekerja sama untuk mencegah api meluas.

Dia menyebut sejumlah penyebab, mulai dari armada pemadam sedikit, wilayah luas dan sulit terjangkau, anggaran terbatas, koordinasi antarinstansi lemah, serta pengawasan izin pemanfaatan lahan yang longgar.

“Sinyal ada, tetapi kemampuan, kesigapan, dan kerja sama belum berfungsi sebagai satu kesatuan,” kata Herman kepada Mongabay.

Herman juga menyinggung edaran libur sekolah yang warga Buli kritik. “Tindakan seperti edaran libur sekolah mudah diterapkan, tercatat sebagai kinerja, namun tidak menyentuh akar masalah,” katanya.

Bagi Herman, warga yang memadamkan api dengan peralatan seadanya seperti terjadi di beberapa tempat menunjukkan solidaritas warga yang kuat, juga memperlihatkan negara gagal menyediakan alat dan personel di wilayah pinggiran.

“Warga menjadi pahlawan sekaligus korban–kebersamaan mereka menyelamatkan nyawa, namun situasi ini menegaskan bahwa perlindungan dasar warga Halmahera Utara dan Taliabu belum dipenuhi secara adil dan merata oleh negara.”

Kebakaran juga meninggalkan dampak jangka panjang. hutan sagu di Leleseng dan kebun nanas di Buli adalah sumber pangan dan penghasilan warga.

Menurut Herman, ketika semua itu hilang, warga terpaksa bergantung pada pasar, dan pengetahuan turun-temurun soal mengelola alam ikut memudar.

“Kerusakan ini tidak berlangsung sesaat—berlangsung terus-menerus, mewariskan ketidakberdayaan kepada generasi mendatang, menutup jalan menuju kemandirian, dan mengubah cara hidup yang telah berjalan berabad-abad menjadi kenangan saja,” katanya.

Dia menilai,  perlindungan hutan dan sumber air jarang jadi prioritas daerah karena biayanya besar dan hasil baru terasa bertahun-tahun kemudian. Pemerintah lebih memilih proyek yang hasilnya cepat terlihat.

“Jika hutan rusak dan mata air terganggu, krisis sosial yang muncul tak terelakkan, kekeringan dan persaingan akses air bersih akan memicu konflik antarwarga.”

Urgen benahi tata kelola hutan dan lahan serta tata ruang

Astuti N. Kilwouw, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Maluku Utara menyebut,  kebakaran di TNAL sebagai sinyal serius bagi ekologi Halmahera. Kawasan konservasi itu tertekan industri ekstraktif dan proyek infrastruktur Jalan Trans Halmahera, yang beririsan atau berdekatan dengan taman nasional.

“Pemerintah harus melakukan penyelidikan yang transparan untuk memastikan dari mana api berasal, bagaimana api menyebar, serta apakah terdapat aktivitas manusia yang menjadi pemicunya,” katanya kepada Mongabay.

Walhi juga meminta temuan seperti alat pendulang emas di lokasi kebakaran ditelusuri, bukan sekadar dicatat.

“Setiap titik api harus diperlakukan sebagai indikasi yang perlu ditelusuri penyebabnya, bukan sekadar angka dalam peta pemantauan kebakaran.”

Untuk jangka panjang, Walhi mendorong pembenahan tata kelola hutan dan tata ruang, integrasi data titik panas dengan peta konsesi dan pembukaan lahan, kanal pelaporan warga, serta keterbukaan informasi perizinan.

Astuti juga meminta masyarakat adat dan lokal sebagai pelindung hutan, dan tidak mudah melepas tanah kepada perusahaan.

“Di tengah semakin luasnya kepungan korporasi berbasis kawasan di Maluku Utara, masyarakat harus memiliki posisi tawar yang kuat.”

Angka resmi dari BPBD Maluku Utara jauh lebih kecil, dengan luas terdampak 617,69 hektar pada Juli-September, sekitar 87% masuk kebun dan perkebunan. Data sementara mereka 1-23 Oktober, tercatat 524,74 hektar karhutla.

BPBD menyebut,  angka Oktober masih sementara, belum bisa akumulasi Juli-September.

Pemetaan citra satelit Nusantara Atlas, platform pemantau hutan yang dikembangkan TheTreeMap, menunjukkan skala yang jauh lebih besar. Sepanjang 1 Januari-30 September 2026, mencatat 6.996 hektare area terbakar di Maluku Utara, melonjak dari 49 hektar pada 4 April-31 Desember 2025.

Sebagian besar, 6.677 hektar terbakar pada Juni-September. Sebanyak 6.812 hektar berada di luar hutan, seperti kebun, agroforestri, dan vegetasi yang tumbuh kembali, sedangkan 184 hektar berupa hutan di tanah mineral.

Hingga September, tidak ada mangrove yang terbakar. Pada 1 Maret-31 Oktober, Nusantara Atlas juga merekam 24.288 titik panas di Maluku Utara dari semua satelit, termasuk dari sumber panas tetap seperti smelter dan gunung api.

Irsandi Hidayat, Direktur Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Maluku Utara, mengatakan angka ini bukan sekadar angka statistik, melainkan peringatan atas kerusakan hutan, ancaman keanekaragaman hayati, dan terancamnya ruang hidup masyarakat.

“Sebagai wilayah kepulauan dengan akses antarpulau yang terbatas, Malut memerlukan penanganan cepat dan dukungan memadai.

“Jangan tunggu api meluas dan kerusakan semakin parah baru negara bertindak. Di mana keseriusan pemerintah ketika ribuan hektar hutan terbakar?”

Menurut Irsandi, Malut tidak boleh terus terbakar, sedang pemerintah menunggu. Mereka desak pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi, bertindak menjadikan karhutla sebagai prioritas, membuka data penanganan kepada publik, dan mengakui jika kapasitas daerah tidak lagi memadai.

“Jangan tunggu hutan semakin luas terbakar dan ruang hidup rakyat terancam. Segera desak pemerintah pusat memperkuat dukungan dan pertimbangan penetapan bencana nasional sesuai kriteria yang berlaku. Api tidak menunggu birokrasi, negara harus bertindak segera.”

* Liputan ini merupakan kolaborasi Mongabay Indonesia dan Bahalo Project

*****

Gelagapan Tangani Karhutla, Pemerintah Malah Kambinghitamkan Tradisi Masyarakat Adat?

Kredit

Sapariah Saturi Editor

Topik

bencanaekonomi dan bisnishutan indonesiakomunitas lokalpencemaranpolitik dan hukummaluku utaraternate

Lihat Topik