- Himpunan Mahasiswa Antropologi (HUMAN) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin, melakukan aksi pengabdian masyarakat yang disebut BASIS, singkatan dari Belajar Atasi Sampah Bersama Siswa—yang berlangsung 5–7 Agustus 2026.
- Persoalan sampah plastik telah menjadi krisis global. Namun, bagi masyarakat di pulau-pulau kecil, persoalannya jauh lebih kompleks. Sampah tidak hanya diproduksi dari daratan pulau, tetapi juga datang dari laut. Sementara sistem pengelolaannya terbatas.
- Persoalan sampah di pulau kecil pada akhirnya membutuhkan lebih dari sekadar kampanye. Dalam hal ini diperlukan model pengelolaan yang sesuai dengan kondisi setempat.
- Persoalan sampah di pulau-pulau kecil bukan hanya tentang bagaimana membuat pulau terlihat bersih. Namun lebih jauh, hal ini terkait bagaimana masyarakat membangun sistem agar sampah tidak terus-menerus berakhir di laut.
Rizki tergopoh-gopoh masuk barisan. Dia segera mengenakan sarung tangan plastik yang panitia berikan. Sama dengan puluhan temannya yang lain, siswa SMPN 41 Satu Atap Makassar di Pulau Lae-lae, Sulawesi Selatan itu antusias mengikuti aksi bersih pantai hari itu.
Pagi itu, Rabu (5/8/26) Himpunan Mahasiswa Antropologi (HUMAN) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin (Unhas) menggelar aksi bersih sampah yang mereka kemas dalam program Belajar Atasi Sampah Bersama Siswa (Basis). Kegiatan bagian dari pengabdian masyarakat itu berlangsung 5–7 Agustus lalu.
Melalui kegiatan ini, para siswa tidak hanya belajar pentingnya menjaga lingkungan, juga bagaimana mengolah sampah plastik agar bisa bernilai ekonomis.
“Kami percaya perubahan besar selalu dari langkah-langkah kecil. Melalui BASIS, kami ingin menanamkan kesadaran kepada anak-anak bahwa menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama,” kata Nabila Ali, Koordinator Divisi Humas Human FISIP Unhas.
Nabila bilang, melalui kegiatan ini, dia mengajak siswa memahami dampak buruk sampah plastik dan bagaimana cara menguranginya.
Bagi masyarakat di pulau-pulau kecil, persoalan sampah jauh lebih kompleks. Sampah tidak hanya produksi dari daratan pulau, juga datang dari laut. Sementara sistem pengelolaan terbatas.
“Botol minuman, kantong belanja, kemasan makanan, gelas sekali pakai dan berbagai produk rumah tangga hadir hampir setiap hari. Praktis dan murah, plastik menjadi pilihan utama masyarakat. Namun setelah digunakan, benda-benda itu berubah menjadi persoalan yang semakin sulit dikendalikan,” katanya.
Sampah plastik tidak lagi sekadar persoalan kebersihan kota, telah menjadi masalah global yang menjalar ke sungai, pesisir dan laut. Sampah yang terbuang di daratan dapat terbawa aliran sungai hingga ke pesisir dan laut.
“Di pulau-pulau kecil, persoalan itu menjadi lebih rumit. Masyarakat tidak hanya berhadapan dengan sampah yang mereka hasilkan sendiri. Ada pula sampah yang datang dari laut.”

Tak sekadar persoalan perilaku
Adi Zulkarnaen, dari Yayasan Konservasi Laut (YKL) Indonesia, salah satu kolaborator dalam aksi ini, mengatakan, selama ini, persoalan sampah sering di pundak individu, misal, dengan muncul ungkapan “Jangan membuang sampah sembarangan,” “Buanglah sampah pada tempatnya” atau “Pilah sampah dari rumah” dan “Kurangi plastik sekali pakai.”
Menurut dia, meski semua pesan itu penting, tetapi ada persoalan lain yang tidak kalah penting adalah apakah sistem yang tersedia memungkinkan masyarakat melakukan semua itu.
“Jika warga sudah memilah sampah, tetapi seluruhnya kembali tercampur ketika pengangkutan, pemilahan kehilangan makna. Jika tidak ada fasilitas pengolahan atau pembeli material daur ulang, sampah tetap akan menjadi beban.”
Muhammad Syahrul Sya’bana, Ketua Human FISIP Unhas, melihat persoalan tersebut sebagai masalah yang lebih luas. “Persoalan sampah sejatinya adalah masalah struktural yang berakar dari kebiasaan individu hingga kebijakan di tingkat atas.”
Dalam konteks pulau kecil, penanganan sampah menjadi lebih rumit lantaran ruang dan infrastruktur yang terbatas. Transportasi bergantung pada laut. Biaya pengangkutan relatif tinggi. Fasilitas pengolahan juga belum tentu tersedia.
“Karena itu, membangun sistem pengelolaan sampah di pulau tidak cukup hanya dengan menyediakan tempat sampah.”
Menurut Nabila, pengelolaan sampah yang baik seharusnya dimulai dari sumber, di mana rumah tangga menjadi titik pertama. Memisahkan sampah organik dan anorganik, mengumpulkan plastik yang memiliki nilai ekonomi dan memisahkan residu dari material yang dapat termanfaatkan.
“Sekolah menjadi titik kedua. Sekolah dapat menjadi ruang untuk membangun kebiasaan baru. Anak-anak tidak hanya belajar mengenai jenis sampah, tetapi juga mempraktikkan pemilahan dan pengurangan sampah dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.
Dalam program ini, Human Fisip Unhas juga mengumpulkan data mengenai kondisi sampah di Pulau Lae-Lae sebagai bagian dari upaya memahami persoalan lingkungan di kawasan tersebut. Human Fisip menilai langkah tersebut penting karena setiap pulau memiliki karakter berbeda.
“Pulau wisata memiliki pola timbulan sampah berbeda dengan pulau nelayan. Pulau dengan kepadatan penduduk tinggi memiliki persoalan berbeda dengan pulau berpenduduk sedikit. Solusinya pun tidak bisa seragam,” ujar Nabila.

Mencari model yang sesuai
Jayana Suryana Kembara, antropolog dari Unhas menyebut, persoalan sampah di pulau kecil membutuhkan lebih dari sekadar kampanye. Perlu model pengelolaan yang sesuai dengan kondisi setempat.
Pertama, mengurangi sampah sejak dari sumber. Kedua, memperkuat pemilahan di rumah, sekolah dan ruang publik. Ketiga, mengembangkan fasilitas pengolahan sederhana yang sesuai dengan kapasitas pulau. Keempat, memperkuat kelembagaan masyarakat seperti bank sampah atau kelompok pengelola lingkungan. Kelima, memastikan sampah residu memiliki sistem pengangkutan menuju fasilitas pengolahan di daratan.
“Hal yang tidak kalah penting, pemerintah harus hadir dalam membangun sistem tersebut. Masyarakat tidak bisa diminta bertanggung jawab sendirian atas persoalan yang juga berkaitan dengan produksi barang, distribusi, konsumsi, infrastruktur dan kebijakan.”
Jayana katakan, persoalan sampah di pulau-pulau kecil bukan hanya tentang bagaimana membuat pulau terlihat bersih. Namun lebih jauh, hal ini terkait bagaimana masyarakat membangun sistem agar sampah tidak terus-menerus berakhir di laut.
“Laut bagi masyarakat pulau bukan tempat pembuangan, namun ruang hidup. Dan ketika laut tercemar, yang sebenarnya sedang kita buang bukan sekadar plastik. Kita sedang membuang bagian dari masa depan pulau-pulau kecil.”
Nabila menargetkan kegiatan tersebut tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan siswa, tetapi mendorong penerapan prinsip 3R dalam kehidupan sehari-hari.
“Harapannya, langkah kecil itu tidak berhenti setelah mahasiswa meninggalkan pulau. Sebab tantangan sesungguhnya justru dimulai setelah kegiatan selesai. Apakah siswa tetap memilah sampah? Apakah sekolah memiliki sistem pengelolaan yang berkelanjutan? Apakah masyarakat memiliki tempat untuk menyalurkan sampah bernilai ekonomi? Apakah sampah yang terkumpul benar-benar dibawa keluar pulau atau diolah?”
Hal yang tak kalah penting, menurut Nabila adalah apakah jumlah sampah yang masuk ke laut dapat terkurangi.
“Pertanyaan-pertanyaan itu tidak dapat dijawab oleh satu kegiatan. Tetapi harus dijawab melalui kerja bersama yang terus menerus. Tidak hanya di Pulau Lae-lae, namun juga di pulau-pulau kecil lainnya.”

*****