- Warga Desa Lifuleo di Kabupaten Kupang mengalami penurunan drastis hasil budidaya rumput laut sejak 2023. Penyakit ice-ice membuat tanaman cepat rusak sebelum masa panen.
- Mereka menduga perubahan ini karena limbah sejak beroperasinya PLTU Timor-1. Tak hanya budidaya yang hilang, pencemaran yang berdampak pada ikan, terumbu karang di sekitar wilayah itu.
- Produksi rumput laut turun tajam dari 7–8 kali panen per tahun menjadi hanya 1–2 kali, disertai penurunan hasil hingga ratusan kilogram per keluarga. Kondisi ini memicu tekanan ekonomi, termasuk utang dan alih pekerjaan ke sektor lain.
- Sayangnya, pemerintah dan pihak perusahaan menyatakan belum ada bukti ilmiah yang menghubungkan PLTU dengan penurunan produksi. Hasil uji laboratorium dan kajian menyebut faktor lain seperti perubahan iklim, kualitas bibit, dan kondisi lingkungan laut juga berpengaruh.
Tumpukan rumput laut basah memenuhi pondok di pesisir Desa Lifuleo, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Siang itu, Oktaf Alexander Saketu bersama istri dan keluarganya duduk melingkar sambil membersihkan hasil panen. Tangan mereka bergerak perlahan memisahkan rumput laut yang masih layak jual dan yang rusak akibat terjangkit ice-ice.
Sejak September 2023, PLTU Timor-1 beroperasi di Dusun Panaf, Desa Lifuleo, Kupang, NTT. Oktaf bercerita, banyak perubahan lingkungan dan hasil tangkapan yang warga desa rasakan. Tangkapan ikan menurun dan rumput terkena ice-ice yang membuat komoditas ini memucat, berlendir, lalu patah sebelum panen.
“Kemarin-kemarin rumput laut di sini bagus sekali. Sekarang susah sekali dapat hasil,” kata Oktaf, Ketua Umum Pembudidaya Rumput Laut Desa Lifuleo, Kamis (21/5/26).
Dia sudah lama hidup dari hasil laut. Sebelum membudidayakan rumput laut ini, dia sempat sebagai nelayan. Memasuki tahun 2000, dia memilih jadi petani rumput laut karena lebih menjanjikan dan tak perlu modal besar.
“Kalau di sini, dulu cukup pakai sampan kecil. Kadang air surut, jalan kaki juga bisa sampai lokasi rumput laut,” katanya.
Perairan Lifuleo dikenal sebagai kawasan budidaya rumput laut produktif sejak 1999. Hamparan rumput membentang luas di sepanjang perairan. Nelayan masih mudah memperoleh ikan di lepas Pantai Oesina. Bagi masyarakat, budidaya rumput laut menjadi sumber penghidupan utama, setelah hasil tangkapan ikan terus menurun.
Seprianus Alexander merasakan pencemaran laut terjadi perlahan terjadi sesudah operasional PLTU. Terumbu karang rusak, ikan menjauh dan rumput laut sering mati sebelum masa panen tiba. Mereka menduga akibat limbah PLTU, terutama pembuangan air dari mesin pendingin ke laut dan lalu lintas tongkang batubara.
“Sebelumnya, kami bisa panen 1-2 ton per keluarga. Sekarang dapat seratus kilogram saja sudah bersyukur,” katanya.
Sebelum ada PLTU, setidaknya mereka bisa panen 7-8 kali dalam setahun. Kini, hanya bisa panen 1-2 kali per tahun. Penurunan hasil laut pun berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi rumah tangga.
Banyak keluarga terpaksa berutang hingga beralih menjadi pencari benih dan semai hingga desa tetangga, buruh bangunan, pedagang asongan, atau menjadi anak buah kapal (ABK).
“Sekarang kami terpaksa harus utang untuk makan dan biaya sekolah karena hasil laut sudah tidak bisa diharapkan,” katanya.
Yuk, segera ikuti WhatsApp Channel Mongabay Indonesia dan dapatkan artikel terbaru setiap harinya.
Penurunan produksi rumput laut
Viena Tella menunjuk beberapa rumpun rumput yang baru panen. Sebagian tampak mengecil dan tidak lagi padat. Ice-ice menjadi hambatan utama bagi para petani.
“Tahun-tahun kemarin tidak ada penyakit. Rumput laut tumbuh baik dan hasilnya banyak,” kata petani rumput laut Desa Lifuleo ini, Jumat (22/5/26).
Sebelum 2023, bentangan rumput laut memenuhi sebagian besar perairan Lifuleo. Saat ini, ice-ice makin aktif menyerang tanaman yang baru berumur beberapa minggu. Bahkan, pada musim tertentu, rumput laut hanya tertinggal tali pengikat saja.
“Kadang baru dua minggu tanaman sudah rusak. Tinggal talinya saja.”
Harga rumput laut pun turun. Pada 2022, harga rumput laut sempat mencapai Rp40.000 per kilogram. Saat itu, produksi masih melimpah. Sekarang, pengepul hanya membeli Rp19.000 per kg.
Bagi Oktaf, Seprianus, Vienna dan 85 petani lain, masalah utama tak semata tentang harga, juga kerugian yang diperkirakan mencapai Rp23 Miliar selama dua tahun terakhir.
Sebelumnya, penelitian Imanuel Jacob Emola, dkk. (2021) dari Universitas Kristen Artha Wacana, memperlihatkan, penyakit ice-ice pernah menyerang dari perairan Tablolong hingga Lifuleo sejak 2007. Biasanya, ini terjadi pada musim peralihan dan musim panas, ketika kondisi lingkungan perairan mengalami perubahan yang cukup ekstrem. Di Konawe, Sulawesi Tenggara, perubahan suhu yang cukup ekstrem juga terjadi karena adanya adanya PLTU di kawasan industri nikel, menyebabkan perubahan lingkungan dan penurunan komoditas, sama dengan kondisi saat ini di Lifuleo.
Berdasarkan riset Pengendalian Penyakit Ice-ice untuk Meningkatkan Produksi Rumput Laut Indonesia menyebutkan, penyebab utama pada komoditas ini, pertama, karena tekanan lingkungan (stres). Hal itu bisa terjadi akibat perubahan lingkungan mendadak seperti kenaikan suhu air laut, penurunan salinitas (kadar garam), dan kekurangan nutrisi. Kedua, infeksi sekunder. Dalam kondisi stres, rumput laut rentan kena serangan bakteri patogen seperti bakteri Vibrio sp. dan Pseudomonas sp.
Lukas Giovani Gonzales Serihollo, pengajar di Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang, mengatakan, berbagai faktor dapat mempengaruhi kesehatan rumput laut, mulai dari perubahan suhu perairan, kualitas lingkungan laut, hingga tekanan ekologis yang berlangsung dalam waktu lama.
“Masih diperlukan penelitian jangka panjang untuk melihat berbagai parameter lingkungan sekaligus membandingkan kondisi produksi rumput laut sebelum dan sesudah penyakit ini muncul,” katanya Senin (25/5/26).
Sulastri H. I. Rasyid, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTT, mengakui, fenomena penurunan produksi rumput laut juga terjadi di sejumlah wilayah lain di NTT, termasuk Tablolong, Semau, Sabu, dan kawasan sekitar PLTU di Bolok. Namun, katanya, kemerosotan budidaya rumput laut tidak serta-merta dikaitkan dengan aktivitas PLTU.
Namun dia klaim, hasil pemantauan berkala terhadap parameter lingkungan PLTU masih menunjukkan kondisi yang memenuhi standar yang dipersyaratkan pemerintah. Pengawasan melalui laporan rutin perusahaan dan evaluasi program penilaian peringkat kinerja perusahaan (Proper), yang mencakup kualitas udara, air laut, air limbah, dan tingkat kebisingan.
“Kalau dari hasil pengawasan lingkungan yang kami lakukan, sampai sekarang belum ada temuan yang menunjukkan pencemaran signifikan dari operasional PLTU,” katanya Senin (8/6/26).
Menurut dia, kemerosotan produksi rumput laut bisa dipengaruhi banyak faktor, mulai dari perubahan iklim, peningkatan suhu laut, curah hujan yang tidak menentu, kualitas bibit yang terus digunakan turun-temurun, hingga masuknya air tawar ke area budidaya yang dapat memicu stres pada rumput laut dan mempercepat munculnya ice-ice.
“Fenomena ini tidak hanya terjadi di Lifuleo. Banyak sentra rumput laut lain mengalami persoalan yang sama. Sejauh ini, kami belum bisa menyimpulkan apakah ini karena PLTU atau pengaruh faktor lain” kata Sulastri.
Hasil uji lab tak transparan
Sejak awal, pada 2019, saat sosialisasi proyek, warga menolak PLTU karena khawatir terjadi pencemaran di wilayah yang menjadi sumber pendapatan mereka.
Setelah beroperasi, penolakan bermula pada Juni 2023, saat warga mengetahui limbah air panas berdampak pada kualitas rumput laut. Pada November 2023, para petani geram, memblokade jalan dan melakukan pengaduan.
Mereka mendorong sejumlah pihak dari DLHK NTT, Universitas Nusa Cendana (Undana), hingga Dinas Kesehatan NTT melakukan pengambilan sampel dan pengujian kualitas rumput.
“Hasil dari Dinkes, DLHK, dan Undana waktu itu bilang (hasil uji laboratorium pertama) memang di atas baku mutu,” kata Oktaf, petani rumput laut.
Namun, PLN mempertanyakan validitas hasil uji laboratorium itu karena UPT Laboratorium Terpadu milik Undana belum terakreditasi. Pada Agustus 2024, PLN pengambilan sampel rumput dan air laut kembali dengan melibatkan laboratorium dari Surabaya yakni PT Unilab Perdana. Hasilnya, kualitas air laut memenuhi baku mutu lingkungan. Begitu juga dengan sampel rumput.
Sayangnya, pengambilan sampel kedua ini tidak diketahui oleh para petani. Irlan Jayadi, Assistant Manager Perizinan, Pertanahan, Keuangan, dan Umum PLN (Persero) UIP Nusa Tenggara, mengatakan, seluruh proses pemantauan lingkungan secara berkala dan dilaporkan kepada pemerintah daerah.
Dia mengklaim, PLTU Timor-1 sudah menjalankan pemantauan lingkungan sedikitnya dua kali dalam setahun, termasuk terhadap suhu air laut, kualitas perairan, emisi, dan parameter lingkungan lainnya.
“Semua hasil pemantauan masih berada dalam baku mutu yang dipersyaratkan,” kata Jayadi, Selasa (9/6/26).
Berdasarkan dokumen hasil pengujian PLN yang Mongabay dapatkan, pengambilan sampel dilakukan pada 8-23 Agustus 2024 di lima titik pemantauan. Terdiri dari empat titik sampel air laut dan satu titik air limbah. PLN beranggapan, belum ada alasan ilmiah yang memperlihatkan jika limbah operasional PLTU menjadi penyebab langsung merosotnya produksi rumput laut di Lifuleo.
Berdasarkan kajian yang pernah dilakukan bersama Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang, bahwa, penyakit ice-ice yang menyerang rumput laut diduga berkaitan dengan perubahan iklim dan kualitas bibit yang terus diperbanyak selama bertahun-tahun tanpa lakukan peremajaan.
Elkevin Wuran, Staff Divisi Advokasi dan Kampanye Walhi NTT, menilai, pengalaman warga Lifuleo tidak bisa diabaikan hanya karena hasil pengujian laboratorium menunjukkan hasil berbeda.
Kesaksian masyarakat yang hidup sehari-hari di pesisir merupakan bentuk pemantauan lingkungan paling konsisten. Dia melihat perubahan ekologis di Lifuleo berlangsung bersamaan dengan beroperasinya PLTU Timor-1, terutama berkurangnya kawasan budidaya rumput laut dan area tangkap nelayan.
“Yang harus dijawab bukan hanya apakah baku mutu terlampaui atau tidak. Tetapi mengapa ruang hidup masyarakat terus menyusut dan mengapa mereka kehilangan sumber penghidupan yang sebelumnya berjalan baik,” kata Kevin, Senin (8/6/26).
Walhi juga mempertanyakan perbedaan hasil dua pengujian laboratorium yang dilakukan pada periode berbeda. Karena masyarakat mengetahui titik pengambilan sampel pada pengujian pertama, tetapi tidak memperoleh informasi sama pada pengujian berikutnya.
“Karena itu warga memandang prosesnya tidak sepenuhnya transparan.”
*****
Kredit
