- Indonesia terus berupaya menyelaraskan potensi lautnya yang melimpah dengan kenyataan pahit di lapangan. Angka konsumsi ikan yang masih tertinggal jauh dari Jepang, ancaman perubahan iklim nyata, hingga jeratan kemiskinan para nelayan menjadi persoalan untuk yang menuntut perhatian.
- Rocky Pairunan, Manajer Limbah Plastik dan Laut World Resources Institute (WRI) Indonesia, mengatakan, rendahnya konsumsi ikan tak lepas dari akses terhadap sumber daya laut yang tidak merata.Sebagai produk yang sangat mudah rusak (perishable), ikan segar bisa berubah menjadi limbah dalam hitungan jam jika tidak tertangani dengan benar. Di sinilah letak hambatan utamanya: investasi rantai dingin (cold chain) yang mahal.
- Heri Widiyastuti, Konsultan Perikanan Berkelanjutan, mengatakan krisis iklim sebagai ancaman nyata saat ini. Dia bilang suhu laut yang meningkat membuat habitat ikan bergeser. Di tengah situasi itu, Indonesia masih hadapi tantangan lain terkait lemahnya data perikanan (data-poor fisheries). Tanpa data yang akurat, pemerintah sulit mengeluarkan kebijakan yang tepat.
- Rafie Mohammad, Master of Environmental Management and Development, The Australian National University, dalam analisisnya menyoroti kecenderungan birokrasi Indonesia yang cenderung rendering technical. Presiden Prabowo Subianto, memang menjadikan pangan sebagai prioritas utama dengan dibentuknya kementerian-kementerian baru yang fokus pada sektor ini. Namun, banyak kebijakan yang masih mengekor pada cetak biru era Presiden Joko Widodo yang sangat teknokratis.
Indonesia terus berupaya menyelaraskan potensi lautnya yang melimpah dengan kenyataan pahit di lapangan. Angka konsumsi ikan yang masih tertinggal jauh dari Jepang, ancaman perubahan iklim nyata, hingga jeratan kemiskinan para nelayan menjadi persoalan untuk yang menuntut perhatian.
Rocky Pairunan, Manajer Limbah Plastik dan Laut World Resources Institute (WRI) Indonesia, mengatakan, rendahnya konsumsi ikan di Indonesia tak lepas dari akses terhadap sumber daya laut yang tidak merata.
“Kita tidak bisa menolak kebenaran bahwa sebagian besar orang Indonesia tinggal di pegunungan,” ujar Rocky dalam dalam Konferensi International Young Environmental Scientists (YES), di Jakarta belum lama ini.
Dia bilang, makanan biru adalah produk yang sangat mudah rusak (perishable). Di negara tropis yang panas, ikan segar bisa berubah menjadi limbah dalam hitungan jam jika tidak tertangani dengan benar. Di sinilah letak hambatan utamanya: investasi rantai dingin (cold chain) yang mahal.
Setiap intervensi teknologi untuk menjaga kesegaran ikan akan tercermin pada harga jual. Akibatnya, protein laut yang berkualitas seringkali menjadi barang mewah bagi masyarakat di pedalaman.
Roikhanatun Nafi’ah, CEO Crustea mengatakan, hal yang sering terlupakan adalah fakta bahwa 90% industri perikanan dan akuakultur Indonesia digerakkan oleh pemain skala kecil. Mereka adalah nelayan dengan kapal tradisional dan petambak udang dengan kolam tanah. Namun, merekalah yang paling rapuh.
Mereka kerap terjepit di antara keterbatasan modal dan minimnya akses teknologi. Dalam konteks akuakultur, Nafi’ah menyoroti biaya operasional yang mencekik dan produktivitas yang rendah.
“Tanpa oksigen yang stabil, ikan dan udang akan mati. Namun, banyak petambak kecil tidak memiliki akses listrik, apalagi teknologi aerasi yang efisien,” katanya.
Crustea mencoba memecah kebuntuan ini dengan memperkenalkan teknologi aerasi bertenaga surya dan sistem monitoring berbasis IOT (Internet of Things). Tujuannya jelas: meningkatkan produktivitas tanpa menambah beban biaya listrik yang tinggi.
“Kami ingin menyelesaikan masalah dari dalam. Jika petambak tidak sejahtera, mereka akan meninggalkan profesi ini, dan ketahanan pangan kita akan runtuh.”
Dampak krisis iklim
Heri Widiyastuti, Konsultan Perikanan Berkelanjutan, mengatakan krisis iklim sebagai ancaman nyata saat ini. Dia bilang suhu laut yang meningkat membuat habitat ikan bergeser. “Ikan mencari air yang lebih dingin. Akibatnya, nelayan harus melaut lebih jauh, perjalanan menjadi lebih panjang, volumenya lebih sedikit, dan ukuran ikan mengecil.”
Di tengah situasi itu, Indonesia masih hadapi tantangan lain terkait lemahnya data perikanan (data-poor fisheries). Tanpa data yang akurat, pemerintah sulit mengeluarkan kebijakan yang tepat.
“Banyak (nelayan) yang mengeluh harganya turun karena regulasi pemerintah, padahal secara sains, ekosistemnya memang terganggu. Kita butuh kolaborasi data dari semua aktor di rantai pasok agar kebijakan yang lahir tidak bersifat ‘menembak di kegelapan.”
Untuk membawa produk skala kecil ke pasar global, Heri menyarankan strategi dengan memperkuat narasi atau “cerita” yang layak jual. Di pasar Eropa dan Amerika Serikat, konsumen tidak hanya membeli udang atau tuna. Mereka membeli kepastian bahwa produk tersebut tidak merusak lingkungan dan tidak memeras tenaga kerja.
“Kita harus membawa nelayan ke dalam ruang diskusi. Jangan jadikan mereka sekadar objek penelitian atau CSR perusahaan. Ceritakan bagaimana seorang nelayan di Demak bisa menyekolahkan anaknya karena program berkelanjutan. Cerita itulah yang dihargai mahal di pasar internasional,” ungkap Heri.
Dia menekankan bahwa ketahanan iklim harus berbasis pada manusia. Misalnya akses terhadap asuransi kesehatan hingga akses terhadap modal. “Apakah nelayan kita punya BPJS? Apakah mereka punya perlindungan asuransi saat badai menghancurkan tambak mereka? Apakah mereka bisa mengakses bank tanpa harus melalui tengkulak?.”
Heri bilang, hubungan patron-client (tengkulak) yang kuat di pesisir adalah bukti gagalnya sistem finansial formal menjangkau mereka. Bagi nelayan, tengkulak bukan sekadar lintah darat, melainkan jaring pengaman sosial saat anak mereka sakit atau saat musim paceklik tiba. Jika pemerintah ingin serius membangun ekonomi biru, mereka harus menyediakan alternatif jaring pengaman yang lebih adil dan mudah nelayan akses.
Muhammad Affan Asyraf, peneliti WRI Indonesia mengatakan, krisis iklim berdampak pada kegagalan panen. Seperti yang dialami para petambak udang di Desa Wringin Putih Banyuwangi. Hasil penelitiannya mengungkap sebagian besar petambak di desa tersebut gagal panen dalam setahun terakhir akibat penyakit yang dipicu oleh fluktuasi iklim.
Persoalan struktural dan lingkungan turut memperparah situasi itu. Modal yang rendah membuat petambak tidak mampu membangun infrastruktur tanggul yang memadai untuk menahan banjir rob akibat krisis iklim yang kian sering datang tanpa permisi.
“Kondisi ini menciptakan rantai kemiskinan baru. Ketika modal habis untuk benih yang mati diterjang banjir, petambak tidak punya pilihan selain berhutang atau mencari pekerjaan serabutan.”
Keterbatasan modal juga membuat petambak kecil tidak mampu membangun infrastruktur tambak modern atau membeli teknologi sensor air. Akibatnya, mereka terjebak dalam siklus keberuntungan setiap musim tebar benih. Dampak ekonominya sangat nyata. Sekitar 53% modal kerja hilang begitu saja saat panen gagal.
Di satu sisi, meskipun tinggal di wilayah pesisir yang kaya akan sumber daya air, penelitian Affan menemukan 76% keluarga petambak di desa tersebut menderita kekurangan asupan protein. Secara kuantitas, mereka merasa “kenyang” dan aman pangan, namun secara nutrisi, kualitas makanan mereka menurun drastis saat pendapatan dari tambak hilang.
Peran perempuan
Affan mengatakan, peran perempuan muncul sebagai penyelamat untuk memenuhi kebutuhan protein di tengah krisis akses pangan biru. Saat laki-laki yang dalam kultur akuakultur dominan diakui sebagai petambak utama, kehilangan mata pencahariannya, perempuan mengambil alih kemudi resiliensi rumah tangga.
“Perempuan di Desa Wringin Putih melakukan pekerjaan domestik sekaligus mencari pendapatan alternatif. Mereka yang mengolah sisa-sisa udang yang tidak laku dijual agar menjadi asupan protein bagi anak-anak mereka.”
Affan bilang, sekitar tiga kilogram udang yang terselamatkan dari kegagalan panen biasanya teralokasikan untuk konsumsi rumah tangga, cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi anak selama 20 hari. Namun, kontribusi ini sering kali tidak terlihat dalam statistik resmi pemerintah.
Perempuan bekerja lebih keras dengan upah yang lebih rendah untuk menambal lubang ekonomi yang ditinggalkan oleh kegagalan tambak. “Perempuan memiliki peran ganda yang sangat krusial namun sering kali tidak terlihat. Mereka berkontribusi dalam mencari pendapatan alternatif dan mengelola pangan rumah tangga agar tetap tersedia selama masa krisis.”
Begitu pentingnya peran perempuan, menurut Heri, sudah mereka mendapat pengakuan dalam struktur sosial pesisir. Laki-laki yang pergi melaut, tetapi perempuanlah yang memegang kunci ketahanan finansial dan kualitas pangan keluarga.
Heri menegaskan, perempuan merupakan pengelola dana yang lebih baik.
“Nelayan sering kali tidak peduli dengan uang; jika dapat uang hari ini, mereka bisa menghabiskannya karena merasa besok bisa dapat lagi. Istrinya-lah yang bertanggung jawab mengurus pendidikan anak dan kebutuhan dapur,” jelasnya.
Di sisi pengolahan, Crustea juga melakukan pemberdayaan di wilayah seperti Langkat, Sumatera Utara dan Banyuwangi. Mereka melatih perempuan untuk memproses produk mentah menjadi produk bernilai tambah.
“Perempuan memiliki peran penting dalam proses pascapanen. Dengan memberikan pengetahuan pengolahan, kita bisa meningkatkan harga jual produk secara langsung di tingkat lokal,” kata Nafi.
Problem kebijakan
Sisi lain, kebijakan pemerintah pusat dalam menangani ketersediaan pangan dinilai masih memiliki celah besar. Rafie Mohammad, Master of Environmental Management and Development, The Australian National University, dalam analisisnya menyoroti kecenderungan birokrasi Indonesia yang cenderung rendering technical.
“Pemerintah sering kali melihat kerentanan pangan hanya sebagai masalah produksi. Solusinya selalu teknis: beri benih lebih banyak, bangun waduk, atau gunakan teknologi baru.”
Fokus yang terlalu besar pada sisi produksi ini mengabaikan masalah politik dan sosial yang lebih mendasar, seperti ketidakadilan distribusi, penguasaan lahan, dan ketimpangan gender.
Rafie mencatat, intervensi yang pemerintah lakukan sering kali tidak menyentuh akar masalah politiknya. Meskipun, dalam dokumen kebijakan nasional, pemerintah menyadari adanya risiko iklim seperti kenaikan suhu dan gangguan sumber air.
Dia bilang, ada semacam “kebutaan institusional”, di mana birokrasi berpura-pura tidak melihat masalah sosial yang kompleks karena menganggap di luar wewenang teknis mereka.
“Seringkali kita mendengar jawaban, ‘Maaf Mas, SOP-nya memang sudah begitu’. Ini adalah gejala kejahatan strategis atau ketidaksengajaan yang sudah membudaya dalam institusi kita.”
Memasuki era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, ketahanan pangan memang menjadi prioritas utama dengan dibentuknya kementerian-kementerian baru yang fokus pada sektor ini. Namun, Rafie memperingatkan bahwa banyak rencana kebijakan saat ini masih mengekor pada cetak biru era Presiden Joko Widodo yang sangat teknokratis.
Integrasi antara ketahanan iklim dan desain sosial masih sangat minim. Misalnya, program peningkatan produksi nasional seringkali berjalan tanpa mempertimbangkan bagaimana perubahan iklim akan menghantam infrastruktur tersebut di masa depan, atau bagaimana kelompok rentan seperti perempuan dan buruh tani akan mendapatkan manfaatnya.
“Jika kita hanya fokus pada teknik tanpa membenahi politik kebijakan, kita mungkin tidak hanya akan gagal, tetapi justru memperkuat kegagalan yang sudah ada,” tambah Rafie.
*****
Kredit
