- Pemerintah menggulirkan rencana pengembangan hidrogen hijau. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) tengah menyusun peta jalan untuk itu. Organisasi masyarakat sipil meminta pemerintah tidak terburu-buru apalagi Indonesia belum siap dari berbagai sisi dan berbiaya tinggi.
- Togu Pardede, Direktur Sumber Daya Energi Mineral dan Pertambangan Kementerian PPN Bappenas, mengatakan, proyek hidrogen telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045. Teknologi hidrogen, katanya, penting untuk dekarbonisasi.
- Fabby Tumiwa, CEO Institut for Essential Services Reform (IESR), menegaskan, salah satu faktor belum masifnya penggunaan hidrogen hijau di dunia karena biayanya tinggi.
- Beyrra Triasdian, Manajer Program Energi Terbarukan, Tren Asia, mengatakan, proyek energi hijau awalnya datang dari Jerman karena mereka surplus energi hijau. Berbanding terbalik dengan sumber energi Indonesia yang masih banyak menggunakan energi fosil.
Pemerintah menggulirkan rencana pengembangan hidrogen hijau. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) tengah menyusun peta jalan untuk itu. Organisasi masyarakat sipil meminta pemerintah tidak terburu-buru apalagi Indonesia belum siap dari berbagai sisi dan berbiaya tinggi.
Togu Pardede, Direktur Sumber Daya Energi Mineral dan Pertambangan Kementerian PPN Bappenas, mengatakan, proyek hidrogen masuk dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045. Teknologi hidrogen, katanya, penting untuk pengurangan emisi atau dekarbonisasi.
Tahap pertama proyek ini, katanya, fokus pada penguatan fondasi, seperti kelembagaan dan regulasi. Sejauh ini, baru ada Peraturan Pemerintah (PP) 40/2025 tentang Kebijakan Energi Nasional.
“PP ini menjadi salah satu dasar untuk kita melakukan roadmap ke depan,” katanya dalam forum Indonesia Energi Transition Dialogue (IETD).
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) tengah menyusun peta jalan hidrogen 2025-2029. Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto mendorong upaya percepatan transisi energi 10 tahun lebih cepat daripada target nol emisi yang telah pemerintah tetapkan sebelumnya.
Target bauran hidrogen, katanya, 1,4 Ktoe (kilotonne of oil equivalent) tahun 2030, lalu target naik menjadi 31,2 Ktoe pada 2040.
Nantinya, energi hidrogen bisa berpadu dengan panas bumi atau pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
Saat ini, Togu bilang, baru 10% energi panas bumi yang pemerintah kembangkan, sementara mereka akan bangun PLTS skala besar berikut dengan industri dan menjadi proyek strategis nasional.
“Nah, ini PLTS skala besar berikut industrinya, end to end industry. Jadi, kita membangun industri PLTS, kita dapat listrik bersih, bahkan kita ekspor ke negara tetangga, sudah berminat, Singapura.”
Meskipun demikian, dia tak menampik penggunaan hidrogen hijau masih memiliki tantangan. Dari sisi teknologi, hingga biaya yang jauh lebih tinggi daripada energi fosil.
Menurut dia, realisasi hidrogen hijau perlu insentif dari pemerintah seperti yang energi fosil dapat selama ini.
John Anis, Chief Executif Officer, Pertamina New and Renewable Energy, mengamini mahalnya hidrogen hijau. Dia bilang, harga bisa sampai lima kali lipat lebih mahal daripada hidrogen abu-abu (grey hydrogen).
Untuk mengakalinya, dia mencari teknologi dan partner yang mampu menurunkan biaya produksi. Salah satunya dengan teknologi solid oxide electrolysis.
“Menggunakan steam juga dari geothermal. Jadi bisa pakai antara 60-70% listrik plus sisanya dari steam yang di-generate oleh geothermal,” ucapnya dalam forum yang sama.
Menurut dia, jika mampu tekan harga listrik, maka hidrogen hijau juga bisa lebih murah. Potensi lain yang ingin pemerintah kembangkan untuk mendapatkan harga listrik murah adalah penggunaan pembangkit listrik tenaga air.
“Jadi, strateginya adalah seperti itu. Kita cari kolaborasi yang baik, kita cari teknologi yang baik, kita cari teknologi yang murah dan juga kita pegang offtake-nya.”
Penggunaan hidrogen hijau
John bilang, target awal penggunaan energi hidrogen hijau ini pada alat transportasi besar seperti truk, bus, atau kapal.
“Nah, kalau kapal kita bicaranya pakai amonia, green ammonia. Jadi hidrogennya nanti kita convert ke amonia hingga bisa jadi fuel untuk kapal.”
Pertamina, katanya, optimis mengembangkan hidrogen hijau. Pasalnya, peluangnya bagus di pasar dunia, seperti di Eropa, mewajibkan pesawat yang mendarat di benua biru itu menggunakan bauran bahan bakar berkelanjutan (sustainable aviation fuel/SAF) minimal 6%.
Di Indonesia, penggunaan hidrogen banyak dalam industri pupuk menjadi amonia (NH3).
“Nitrogen dari udara itu diikat dengan hidrogen menjadi amonia NH3. Ini kunci ini. Nah, dari senyawa amonia ini nitrogen itu adalah unsur hara untuk pupuk untuk tanaman,” kata Dwi Satriyo Annurogo, Direktur Operasi PT Pupuk Indonesia.
Dia bilang, perusahaan punya kapasitas produksi amonia 7 juta ton, 90%-nya mereka pakai untuk bahan baku pupuk dan 10%, sisanya untuk kebutuhan industri.
Menurut dia, ada peluang besar industri hidrogen di pasar global. Karena, beberapa negara di Asia Pasifik punya kebutuhan amonia 50 juta ton di tahun 2050, sedangkan produksi masih 11 juta ton.
Sedangkan Pupuk Indonesia, katanya, punya pengalaman 66 tahun dalam memproduksi, mengoperasikan, dan berbisnis amonia.
“Kami bisa memproduksi amonia untuk kebutuhan energi. Kami punya kompetensi, kami punya pengalaman, sehingga, Pupuk Indonesia akan menjadi pemasok amonia sebagai kebutuhan energi di masa depan, tanpa harus meninggalkan bisnis utama mereka.”
Bagaimana teknologinya?
Deendarlianto, Guru Besar Teknik Mesin Universitas Gajah Mada (UGM), mengatakan, sudah banyak teknologi dalam negeri untuk produksi energi hidrogen hijau. Tinggal kemauan industri untuk menggunakannya.
“Kita harus optimis dengan hidrogen terutama green hydrogen. Karena yang namanya green hydrogen itu adalah hidrogen yang dihasilkan dari sumber yang renewable dengan energinya juga dari (yang) renewable,” katanya.
Karena teknologinya butuh biaya besar, maka perlu kolaborasi internasional. Di UGM sendiri, kata dia, sudah ada fasilitas penelitian hidrogen yang cukup memadai.
Mereka, katanya , sudah menjalin kerjasama dengan beberapa kampus di Uni Eropa untuk membangun hydrogen valley.
“Jadi, sistemnya dari laboratory research menjadi industrial research. Kemudian keterlibatan pemerintah daerah di dalamnya dan keterlibatan juga pemangku kepentingan dari sisi regulator dan juga lokal industri untuk hidrogen saat ini juga kita bangun.”
Teknologi hidrogen hijau, katanya, tidak akan berbahaya ketika ada kebocoran. Kecuali, terdapat sumber-sumber yang mudah terbakar di dekat instalasinya.
Dia bilang, tantangan industri ke depan ialah pemberlakuan carbon border augmented mechanism dari Uni Eropa. Yang tidak mau menerima produk-produk barang metal atau pupuk yang dalam produksinya masih menggunakan energi fosil dari hulu sampai hilir.
“Kalaupun mereka menerima itu pajak karbonnya sangat tinggi,” katanya.
Apa kata masyarakat sipil?
Fabby Tumiwa, CEO Institut for Essential Services Reform (IESR), menegaskan, salah satu faktor belum banyak penggunaan hidrogen hijau di dunia karena biayanya tinggi.
“Seluruh produksi hidrogen di di seluruh dunia itu produksi hidrogen hijau itu hanya satu persen,” katanya.
Mahalnya hidrogen hijau, karena tiga hal, harga listrik, teknologi electrolyzer (perlu yang lebih efisien), dan permintaan pasar.
“Hitung-hitungannya kalau harga energi terbarukannya bisa di bawah 4 sen dolar per kWh, maka green hydrogen itu bisa on pardengan grey hydrogen.”
Karena perlu ekosistem energi bersih yang saling mendukung satu sama lain, mulai dari regulasi, insentif pembiayaan, sampai teknologinya.
“Kalau lihat karakteristik Indonesia, kita harus punya electrolyzer. Yang kira-kira mirip karakteristik dari variabel renewable energydi Indonesia, kan harus green ya, salah satunya solar and wind.”
Salah satu tantangan, katanya, bagaimana memproduksi hidrogen di bawah harga US$3 per kilogram, hingga harga amonia menjadi lebih kompetitif. Selain itu, perlu membangun energi terbarukan secara besar-besaran untuk membuat harganya lebih terjangkau.
“Kuncinya kalau saya lihat itu ada di RUPTL-nya PLN. Karena dengan RUPTL-nya PLN sekarang masih kurang ambisius. Kalau dibuat lebih ambisius, kita bisa mempercepat penurunan harga listrik dari energi terbaru, khususnya energi surya, dari panas bumi.”
Fabby mengatakan, pemerintah perlu mereformasi subsidi listrik kepada yang tidak mampu saja. Sehingga dana yang lainnya bisa terpakai untuk pengembangan energi hijau.
Beyrra Triasdian, Manajer Program Energi Terbarukan, Tren Asia, mengatakan, proyek energi hijau awalnya datang dari Jerman karena mereka surplus energi hijau. Berbanding terbalik dengan sumber energi Indonesia yang masih banyak menggunakan energi fosil.
Dia menduga, proyek hidrogen hijau ini hanyalah akal-akalan pemerintah untuk memperpanjang penggunaan batubara dan membuka peluang masuknya gas dalam power system Indonesia.
Proyek ini, katanya, bukan semata-mata untuk penggunaan energi terbarukan, tetapi ekspor hidrogen, menjadikannya komoditas.
“Mungkin kejarannya kalau yang saya baca, ya, dari polanya di Indonesia itu malah kayaknya … ingin ekspor hidrogen hijaunya lebih tinggi,” ucapnya pada Mongabay.
Sisi lain, secara sudut pandang ekonomi, bisnis hidrogen kurang menguntungkan karena biayanya mahal, terutama hidrogen hijau.
Baginya, proyek hidrogen hijau di Indonesia ini salah kaprah. Karena seharusnya pembangunan energi terbarukan itu lah yang harus lebih banyak dan dipercepat.
“Itu dulu. Ketika itu sudah masif dan sudah surplus. Surplus-nya bisa digunakan pakai green hydrogen. Kita ini prosesnya loncat-loncat.”
Dwi Sawung, Manajer Kampanye Isu Infrastruktur dan Tata Ruang, Eksekutif Nasional Walhi, mengatakan, Indonesia ketinggalan dalam mengembangkan hidrogen hijau, karena riset, industri, dan dana belum memadai.
“Mungkin kalau secara masif dilakukan riset, lima sampai 10 tahun ke depan, ya, baru bisa, ada yang proven untuk skala komersial.”
Menurut dia, daripada mengadakan proyek hidrogen hijau yang butuh pasokan listrik yang bersumber dari energi hijau, lebih baik langsung menggunakan energinya
“Kalau dikonversi lagi kan jadinya … ada energi yang hilang, ya, sesuai hukum fisika.”
*****
Kredit
