- Lebih dua dekade, warga di pesisir Kota Makassar, Kelurahan Kaluku Bodoa, Buloa dan Tallo hidup dalam kondisi krisis air bersih. Para perempuan mendorong gerobak puluhan meter setiap hari demi mendapatkan satu jerigen air dari sumur tua dan bor.
- Sinar (45), ibu rumah tangga yang juga ketua RT 07 Kelurahan Kaluku bahkan keguguran empat kali, tahun 2009, 2010, 2011, dan 2012. Saat itu, usia kandungan baru tiga bulan dan terpaksa mendorong gerobak untuk mendapatkan air bersih.
- Zainal, Lurah Tallo akui, krisis air di wilayah utara Makassar sudah berlangsung lama dengan 4.000 KK (9.000 jiwa) terdampak. Salah satu persoalan utamanya karena banyak jaringan pipa lama yang bocor. Ia pastikan tahun ini proyek pembangunan jaringan air bersih mulai dibangun.
- Rois Elhaq, Pengurus DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyebut, selama ini, akses terhadap air bersih memang jadi permasalahan krusial di wilayah pesisir, terutama mereka yang tinggal di lahan yang tidak memiliki alas hak. Padahal,UUD 1945 Pasal 33 ayat (3), negara wajib mengelola sumber daya alam, termasuk air, demi kemakmuran rakyat.
Lebih dua dekade, warga di pesisir Kota Makassar, Kelurahan Kaluku Bodoa, Buloa dan Tallo hidup dalam kondisi krisis air bersih. Para perempuan mendorong gerobak puluhan meter setiap hari demi mendapatkan satu jerigen air dari sumur tua dan bor.
Bagi Sinar, ibu rumah tangga juga Ketua RT 07 Kelurahan Kaluku Bodoa mengatakan, sulitnya akses air bersih itu meninggalkan cerita pilu.
“Saya bahkan keguguran empat kali, tahun 2009, 2010, 2011, dan 2012. Usia kandungan baru tiga bulan, saya dorong air sendiri pakai gerobak karena suami berlayar. Tidak ada air di rumah,” cerita perempuan 45 tahun ini kepada Mongabay, pekan lalu.
Jaringan pipa dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sejatinya sudah ada sejak tahun 2000 tetapi aliran seret. Hanya keluar saat tengah malam dengan debit terbatas. Untuk kebutuhan sehari-hari, warga terpaksa membeli air dari sumur bor seharga Rp10.000 per gerobak, dengan rata-rata kebutuhan hingga 22 jerigen.
Celakanya, meski air PDAM tak mengalir rutin, warga tetap kena biaya abonemen setiap bulan.
“Saya bayar Rp32.000 tiap bulan, padahal tidak ada air. Kalau telat sehari, denda Rp33.000. Sama saja dengan bayar air betulan. Meteran tidak dicabut, kami pikir siapa tahu air masuk lagi, tapi sampai sekarang tidak,” keluh Rahma, warga lain menimpali.
Saban hari, kebutuhan air keluarga sampai dua gerobak hanya untuk mandi dan cuci, belum minum.
“Kalau untuk minum, lebih mahal lagi. Anak-anak kadang harus bolos sekolah karena harus ambil air dulu. Jalanan rusak, becek. Ini sudah terlalu lama,” katanya.
Rahma berharap, situasi yang sudah berlangsung 20 tahun lebih itu segera berakhir. Dengan begitu, warga tak perlu repot-repot mendorong air dengan gerobak.
Di Kelurahan Buloa dan Daya, kondisinya tak lebih baik. Warga andalkan air hujan dan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan kerap mengering saat musim kemarau.
“Kalau pun ada, rasanya asin karena dekat laut. Satu gerobak air sumur 14 jerigen itu Rp3.000. Tapi air minum beda, 20 liter itu Rp10.000,” kata Dembola, warga Buloa.
Selama bertahun-tahun, warga harus mengambil air menggunakan gerobak sejauh 100 meter dari titik sumber. Sementara menarik selang, jelas tidak mungkin karena tekanan air terlalu kecil.
Menurut Dembola, dulu, warga pernah bangun infrastruktur kecil untuk suplai air ke rumah-rumah warga. Tetapi, tak lagi terpakai karena air tak lagi mengalir.
Sebagian warga mencoba menggali sumur sendiri, meski air terasa asin karena dekat dengan laut. Setidaknya masih bisa untuk mandi dan cuci. Untuk minum, warga membeli dari penjual keliling.
Najla, warga lain di Buloa menyebut, dalam satu rumah pakai air bisa dua gerobak per hari atau sekitar 28 jerigen hanya untuk keperluan mandi dan mencuci. Sedangkan untuk minum, warga beli air galon. Najla habiskan Rp300.000 perbulan untuk membeli air bersih.
“Kami lelah harus terus dorong gerobak setiap hari. Kami tidak minta gratis, asal air sampai ke rumah saja. Itu sudah sangat membantu,” katanya.
Garda terdepan
Krisis air bersih selama bertahun-tahun menginisiasi para perempuan di Kelurahan Tallo, untuk berhimpun dengan membentuk kelompok “Perempuan Pejuang Air Bersih”. Kelompok ini sekaligus menjadi suara arus utama dalam menyampaikan aspirasi ke pemerintah.
Husnani, koordinator kelompok ini menyampaikan saat ini ada tiga wilayah krisis air bersih, yaitu Kelurahan Tallo, Buloa dan Kaluku Bodoa.
“Kami mendorong audiensi ke PDAM dan wali kota. Hasilnya, kami sekarang dapat suplai air tangki gratis di empat titik. Itu sangat membantu, walaupun belum menyelesaikan semua,” kata perempuan 48 tahun ini.
Lebih dari 500 keluarga tinggal di RW Husnaini alami krisis air. Meski kini sedikit terbantu dari bantuan tangki PDAM, warga tetap berharap ada solusi jangka panjang.
Bagi Husnani, krisis air bersih puluhan tahun itu tak pelak menambah beban perempuan. Saat suami bekerja, mereka yang harus mendorong gerobak air bersih. Tidak mengherankan bila setiap rumah memiliki gerobak untuk angkut air.
Zainal, Lurah Tallo akui, krisis air di wilayah utara Makassar sudah berlangsung lama dengan 4.000 keluarga (9.000 jiwa) terdampak.
“Jaringan PDAM sudah masuk, tapi suplai air masih kurang.”
Salah satu persoalan utama karena banyak jaringan pipa lama yang bocor. “PDAM menyampaikan bahwa instalasi lama bocor dan sumber air sangat kecil, jadi memang tidak optimal.”
Krisis air menahun yang terjadi di Makassar menguak praktik kecurangan yang makin menyulitkan warga. Salbiah, Senior Koordinator Program dari International Budget Partnership (IBP), mengungkap hasil investigasi oleh PDAM yang menemukan indikasi pencurian air.
“Saat audiensi dengan warga, PDAM kaget karena mereka merasa air tetap mengalir. Setelah ditelusuri, ternyata ada warga yang mencuri air dari sambungan induk dan menjual Rp 40 ribu per jam. dan itu dilakukan warga,” kata Salbiah.
IBP bersama Koalisi Peningkatan Representasi Perempuan dalam Anggaran (Prima), yang menggabungkan kelompok perempuan pesisir, penyandang disabilitas, Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI), Kesatuan Nelayan tani Indonesia (KNTI), Yasmib, dan Walhi, terus mendorong transparansi anggaran dan partisipasi warga dalam perencanaan.
“Transparansi anggaran Indonesia di 2023 mendapat skor 65 dari 100, tapi partisipasi masyarakat hanya 26. Itu artinya, hampir tidak ada ruang warga terlibat dalam perencanaan dan eksekusi anggaran.”
Melalui program Prima, IBP mendorong keterlibatan perempuan pesisir dalam pengawasan dan penyusunan anggaran, terutama terkait sanitasi, air bersih dan pengelolaan sampah.
“Kami lakukan studi ‘budget credibility’ dan ternyata banyak anggaran tidak tepat sasaran. Pemerintah sering tidak punya data valid. Akibatnya program tidak nyambung dengan kebutuhan warga,” katanya.
Hak dasar warga
Rois Elhaq, Pengurus DPP KNTI menyebut, selama ini, akses air bersih jadi permasalahan krusial di wilayah pesisir, terutama mereka di lahan yang tidak memiliki alas hak.
Padahal, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3), negara wajib mengelola sumber daya alam, termasuk air, demi kemakmuran rakyat.
“Air adalah hak dasar warga negara, bukan kemewahan.”
Rois menyoroti kondisi masyarakat pesisir yang sudah puluhan tahun tinggal dan berkontribusi secara sosial maupun ekonomi, justru tidak mendapat layanan air bersih yang layak hanya karena tidak memiliki sertifikat tanah.
“Ini bentuk diskriminasi pelayanan publik. Masyarakat yang tinggal di pesisir tetap ikut pemilu, tetapi kebutuhan dasarnya diabaikan,” katanya.
Penyediaan air bersih melalui tangki kontainer gratis oleh pemerintah merupakan langkah positif. Namun, kebijakan itu dinilai belum cukup menjangkau seluruh warga secara merata dan berkelanjutan.
“Distribusi air sering kali tidak rutin, hanya hadir ketika ada protes. Padahal kebutuhan air itu harian.”
Menurut dia, perlu skema layanan dasar yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kondisi masyarakat pesisir dan bisa dengan membangun pendekatan berbasis hak, bukan semata-mata status administratif kepemilikan lahan.
“Warga hanya ingin air mengalir ke rumah mereka. Itu bukan tuntutan berlebihan, tapi hak yang dijamin konstitusi.”
Tanpa langkah nyata, lanjut Rois, masyarakat pesisir akan terus hidup dalam tekanan dan ketergantungan dengan menunggu pasokan air yang tidak menentu, menggunakan air dari sumur yang kualitasnya buruk, atau membeli air dengan harga mahal.
Air, katanya, adalah kebutuhan dasar yang seharusnya negara jamin. “Jangan sampai warga pesisir terus terpinggirkan dalam pelayanan publik,” katanya.
*****
Kredit
