Polri telah menangani 148 laporan terkait pembakaran hutan dan lahan, dan menetapkan 140 tersangka. Dari jumlah itu baru tujuh tersangka dari korporasi. Keseluruhan, Polri tengah menyidik 27 perusahaan. “Tujuh tersangka korporasi tadi pagi sudah ada yang ditangkap di Riau,”katanya usai rapat terbatas di Istana Presiden, Rabu (16/9/15), seperti dikutip dari Setkab.go.id.
Ketujuh korporasi itu PT. BMH, (Sumsel), tersangka JLT, PT. RPP (Sumsel) tersangka P, PT. RPS (Sumsel) tersangka S, PT. LIH (Riau) tersangka FK. Lalu, PT. GAP ( Sampit, Kalteng) tersangka S, PT. MBA (Kapuas), tersangka GRN dan PT. ASP ( Kalteng) tersangka WD.
Badrodin menegaskan, ketujuh tersangka itu termasuk pelanggaran korporasi, dan masih bisa berkembang. Dari pemeriksaan-pemeriksaan nanti, katanya, bisa saja ada penetapan tersangka lagi.
Sedangkan 20 perusahaan yang masih dalam penyidikan Polri, yakni, PT. WAJ, PT. KY, PT. PSM, PT. RHM, PT. PH, PT. GS, PT. RED, PT. MHP, PT. PN, PT. TJ, PT. AAM, dan PT. MHP, PT. MHP di dua tempat berbeda. Lalu PT. SAP, PT. WMAI, PT. TPR, PT. SPM, PT. GAL, PT. SBN, dan PT. MSA.
Perusahaan-perusahaan ini, katanya, dikenakan pasal-pasal dalam UU Perkebunan, UU 39 Tahun 2014, UU Kehutanan pasal 78, dan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
“Perintah Presiden jelas, penegakan hukum harus tegas agar tahun depan tidak terjadi lagi . Mudah-mudahan penyidikan ini berjalan dengan lancar,” katanya.
Dia menyarankan, pemerintah selaku regulator memberikan sanksi tambahan terhadap perusahaan-perusahaan yang melanggar ini, seperti blacklist perusahaan hingga ke depan tak bisa memohon izin lagi.
Presiden: cabut izin perusahaan
Presiden Joko Widodo, dalam ratas itu kembali menegaskan tak ragu-ragu menindak pembakar lahan, termasuk mencabut izin perusahaan. Presiden menekankan penegakan hukum harus betul-betul berjalan.
“Siapa yang bersalah dan menjadi tersangka harus diambil tindakan tegas. Jangan ragu-ragu. Jangan sampai terulang kembali tahun depan. Malu kita pada hal-hal yang sebenarnya bisa dicegah dengan mudah melalui semua upaya. Perusahaan yang membakar cabut saja izinnya,” kata Presiden sore itu seperti dikutip dari website BNPB.
Menyangkut dampak terhadap warga, dia meminta tim kesehatan turun ke lapangan melayani masyarakat menderita karena asap. “Semua yang sudah direncanakan harus dijalankan. Target ditetapkan harus berhasil. Water bombing harus tepat sasaran.”
Kepala BNPB, Willem Rampangilei, melaporkan kondisi terkini hotspot dan jarak pendang mulai membaik dengan upaya pemadaman dan hujan. Upaya pemadaman diintensifkan melalui udara, darat. Lalu, upaya penegakan hukum, dan sosialisasi.
Kredit
