Di atas peta Aceh, izin pertambangan membentang seluas lebih dari 155 ribu hektar. Namun, bagi warga yang menggantungkan hidup pada pertanian dan hutan, angka itu menyimpan pertanyaan: bagaimana nasib air, lahan pangan, dan penghidupan mereka ketika tambang berkembang?

Dinas ESDM Aceh mencatat 85 izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara tersebar di 12 kabupaten/kota. Sebagian besar masih berada pada tahap eksplorasi, sementara Walhi Aceh mengingatkan agar manfaat ekonomi yang dijanjikan tidak menutupi risiko kerusakan yang harus ditanggung masyarakat dalam jangka panjang.

Dari keseluruhan izin seluas 155.307,50 hektar, sebanyak 56 izin berstatus eksplorasi dengan luas 117.727,67 hektar. Sebanyak 29 izin lainnya berada pada tahap operasi produksi, mencakup 37.579,83 hektar. Aceh Jaya memiliki luasan terbesar, mencapai 48.324,30 hektar, disusul Aceh Barat, Aceh Singkil, dan Nagan Raya. Sebaran tersebut membuat persoalan pengawasan tidak hanya menyangkut satu lokasi, tetapi berbagai wilayah dengan kondisi lingkungan dan sumber penghidupan masyarakat yang perlu diperhatikan.

Pemerintah Aceh menyatakan penerbitan izin melalui tahapan pemeriksaan yang ketat. Marwan Nusuf, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh, menjelaskan bahwa proses dilakukan secara elektronik, mulai pengajuan hingga penandatanganan.

“Tidak ada tatap muka antara pemohon dengan petugas dalam proses penerbitan izin,” katanya.

Pemeriksaan mencakup kelengkapan administrasi dan keabsahan dokumen. Pemohon juga diwajibkan mendapatkan rekomendasi pemerintah desa, kecamatan, kabupaten atau kota, serta rekomendasi teknis instansi terkait untuk memastikan kesesuaian lokasi pertambangan.

Namun, Walhi Aceh menilai pembahasan pertambangan harus menjangkau dampak yang melampaui kelengkapan perizinan.

Afifuddin, Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Walhi Aceh, mengatakan manfaat investasi dan lapangan kerja tidak otomatis berarti keuntungan terbesar dinikmati warga sekitar.

“Selama ini pemerintah maupun pemilik tambang selalu bicara soal pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja. Tetapi, yang jarang dibicarakan adalah dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan,” ujarnya.

Warga justru berpotensi menjadi kelompok yang paling dekat dengan pencemaran air, kerusakan sungai, dan penurunan produktivitas lahan. Risiko tersebut berkaitan dengan pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang selama ini menopang ekonomi masyarakat Aceh.

“Hutan berkaitan langsung dengan ketersediaan air, ketahanan pangan, perlindungan dari bencana ekologis, serta keberlangsungan kehidupan masyarakat dan satwa,” kata Afifuddin.

Walhi mendesak pemerintah mengevaluasi seluruh izin secara terbuka, mencakup kondisi hutan, dampak ekologis, potensi konflik sosial, manfaat ekonomi, dan kewajiban pemulihan lingkungan.

Pemerintah juga diminta tidak menerbitkan izin baru yang berpotensi mengorbankan hutan dan ruang hidup warga. “Jangan sampai masyarakat hanya mendapatkan lubang tambang dan kerusakan lingkungan yang harus mereka tanggung bertahun-tahun,” tegasnya.

Tuntutan itu menempatkan keberlanjutan sumber air dan penghidupan sebagai bagian penting dalam menilai arah pertambangan Aceh.

Saat malam tiba, hiu berjalan bergerak di dasar perairan Raja Ampat untuk mencari siput, kepiting, dan cacing. Sirip dada serta sirip panggulnya digunakan untuk melintasi dasar laut, menghasilkan gerakan menyerupai langkah kaki. Meski mampu berenang, Hemiscyllium freycineti memiliki ruang jelajah terbatas.

Penelitian di Selat Dampier menunjukkan betapa erat kehidupannya dengan habitat setempat: selama pengamatan, tidak ditemukan individu yang berpindah antarpulau. Karena itu, kerusakan pada satu lokasi dapat menjadi ancaman bagi hiu yang menghuninya.

Di Kampung Sawinggrai, Pulau Gam, kepadatannya diperkirakan mencapai 2.462 individu per kilometer. “Angka itu bukan saja banyak, namun juga menjadi yang tertinggi yang pernah tercatat di dunia untuk genus Hemiscyllium,” kata Edy Setyawan, Lead Conservation Scientist Elasmobranch Institute Indonesia. Temuan tersebut berasal dari penelitian selama 14 bulan yang diterbitkan dalam jurnal Frontiers in Fish Science. Tim melakukan 64 survei malam di enam lokasi sepanjang Februari 2024-April 2025, menggunakan identifikasi foto dan penandaan untuk membedakan individu. Dari 1.191 penampakan, peneliti mengenali 736 individu berbeda, termasuk 415 betina.

Penelitian juga memperlihatkan kebutuhan habitat yang berbeda antara hiu muda dan dewasa. Sebanyak 69 persen individu muda ditemukan memilih terumbu karang, menunjukkan pentingnya ekosistem tersebut sebagai habitat asuhan. Sementara itu, hiu dewasa lebih memilih padang lamun dan pasir. Ketika beranjak dewasa, perpindahannya tercatat tidak lebih dari 475 meter.

Keterikatan pada lokasi ini membuat perlindungan habitat menjadi penting. Terumbu karang, lamun, dan mangrove mendukung kehidupan hiu berjalan yang tidak mudah berpindah ketika lingkungannya terganggu.

Namun, Selat Dampier juga menjadi pusat wisata bahari yang terus berkembang. Pembangunan pesisir dan penurunan kualitas habitat berpotensi menekan populasi, bersama penangkapan untuk konsumsi lokal dan kemungkinan perdagangan ikan hias. Krisis iklim menambah ancaman melalui gelombang panas laut yang dapat menghambat pertumbuhan serta meningkatkan kematian.

Mochamad Iqbal Herwata Putra dari Konservasi Indonesia menilai hasil penelitian membuka jalan bagi konservasi berbasis ilmiah, agar hiu berjalan dapat bertahan sekaligus berkembang di tengah aktivitas manusia.

Hiu berjalan telah mendapat perlindungan penuh di Indonesia melalui keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan pada 2023. Meski demikian, informasi mengenai biologi, struktur populasi, dan ruang jelajahnya masih terbatas. Kepadatan tinggi di Sawinggrai tidak berarti kondisi seluruh populasi telah diketahui; jumlah individu dan kecenderungan populasi keseluruhan masih belum jelas. Spesies ini masuk kategori Hampir Terancam dalam penilaian IUCN pada 2021 karena sebarannya terbatas dan menghadapi berbagai tekanan.

Bagi Edy, data lapangan diperlukan agar perlindungan “benar-benar efektif di lapangan dan tidak hanya sekadar kebijakan di atas kertas.” Temuan tentang habitat asuhan dan pergerakannya menjadi dasar untuk menentukan lokasi yang perlu dijaga serta memantau perubahan populasi.

Hemiscyllium freycineti atau hiu berjalan endemik Raja Ampat adalah spesies hiu yang berevolusi paling baru. Jenis ini berpisah dua juta tahun lalu dari spesies saudaranya, Hemiscyllium galei atau dikenal sebagai hiu berjalan Cendrawasih di Teluk Cendrawasih.

Penamaan hiu berjalan pada jenis ini, karena ia bergerak melintasi substrat dengan menggunakan sirip dada dan sirip panggul. Gerakan tersebut persis berjalan, meski bisa berenang.

Puluhan ribu kura-kura dari alam Indonesia diperdagangkan secara legal setiap tahun untuk diambil dagingnya dan diekspor, terutama ke Tiongkok. Perdagangan ini kerap dikaitkan dengan penghidupan masyarakat, tetapi penelitian dalam jurnal Discover Animals mempertanyakan seberapa besar manfaat ekonominya.

Di tengah populasi yang menurun dan kemampuan reproduksi yang lambat, para peneliti menemukan bahwa pendapatan dari perdagangan legal hanya mampu menopang beberapa ratus pengumpul dengan standar upah minimum. “Kami coba cari tahu apakah perdagangan satwa liar, -dalam hal ini kura-kura, berkontribusi pada mata pencaharian mereka,” kata Vincent Nijman, penulis utama dari Universitas Oxford Brookes.

Penelitian tersebut menghitung potensi pendapatan berdasarkan harga pasar dan kuota penangkapan di 27 provinsi sepanjang 2016-2022, kemudian membandingkannya dengan upah minimum provinsi. Empat jenis menjadi target perdagangan daging: kura-kura cangkang lunak asia, kura-kura kotak asia tenggara, kura-kura daun asia, dan kura-kura cangkang lunak malaya.

Dengan kuota tahunan hampir 50.000 individu dan harga sekitar US$1,10-20 per ekor, perdagangan legal diperkirakan hanya dapat memberikan pendapatan setara upah minimum bagi 241-306 pengumpul. Angka itu turun menjadi 161-204 orang jika pendapatan yang ditargetkan sebesar satu setengah kali upah minimum.

Perhitungan tersebut bahkan belum mengurangi biaya izin, transportasi, peralatan, dan pengeluaran usaha lainnya. Jika penangkapan hanya dilakukan beberapa bulan atau kura-kura dijual setelah ditemukan secara tidak sengaja, perdagangan diperkirakan dapat menjangkau sekitar 2.400–3.000 orang, tetapi hanya menyumbang sekitar 10 persen pendapatan tahunan mereka. Memperbesar manfaat ekonomi melalui penambahan tangkapan juga menghadapi keterbatasan ekologis.

Menurut Nijman, populasi yang sudah menurun tidak menyediakan banyak ruang untuk menaikkan kuota. Chris Shepherd, salah satu penulis penelitian, menilai perdagangan kelompok satwa yang lambat berkembang biak justru memperpanjang ancaman terhadap kelangsungan populasinya.

Persoalan semakin rumit karena perdagangan legal berpotensi bercampur dengan penangkapan ilegal yang melampaui kuota. Kura-kura berumur panjang dan bereproduksi lambat, sehingga pemulihan populasi setelah penurunan tajam sulit berlangsung cepat.

Padahal, mereka juga memiliki peran ekologis, termasuk memakan bangkai dan membantu menjaga kebersihan perairan. Perubahan pengelompokan kura-kura kotak asia tenggara menjadi beberapa spesies dan subspesies turut menuntut penilaian lebih rinci, sebab kelompok yang sebelumnya dianggap sama dapat memiliki tingkat ancaman berbeda.

Jordan Gray dari Turtle Survival Alliance, yang tidak terlibat dalam penelitian, mendesak revisi atau penangguhan kuota bagi kura-kura kotak palu sebelum terjadi kehilangan yang tidak dapat dipulihkan. “Ada bukti jelas bahwa perdagangan ini tidak efisien secara ekonomi maupun berkelanjutan secara ekologis,” katanya.

Para konservasionis meminta pemerintah mengevaluasi kuota, mempertimbangkan larangan bagi jenis terancam, dan menyediakan penghidupan alternatif bagi pengumpul. “Solusi mata pencaharian harus berkelanjutan,” ujar Shepherd, menekankan bahwa perlindungan kura-kura perlu berjalan bersama pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Foto utama: Kura-kura matahari yang nasibnya terancam punah. Foto: IG BBTN Bukit Barisan Selatan/Toni RPU/Dian Widiantoro.

Hardiansyah tetap bekerja sebagai pengemudi ojek daring ketika kabut asap menyelimuti Palembang. Memiliki riwayat asma, kesehatannya memburuk sebelum ia meninggal pada 2 Oktober setelah mengalami sesak napas berat. Di Banjarmasin, guru sekolah dasar bernama Lisna juga meninggal setelah sesak nafas di tengah kabut asap.

Kisah keduanya memperlihatkan ancaman yang dihadapi warga ketika kebakaran hutan dan lahan terus berlangsung. Kementerian Kesehatan mencatat 174.694 kasus infeksi saluran pernapasan akut di tujuh provinsi terdampak sepanjang 18 Agustus–21 September 2026, termasuk 40.363 kasus pada balita.

Dampak asap menjangkau kehidupan sehari-hari, dari terganggunya pendidikan hingga kecelakaan lalu lintas. Sejumlah sekolah dan kampus meliburkan peserta didik atau mengalihkan pembelajaran secara daring. Pemantauan Greenpeace di Pontianak juga beberapa kali mencatat konsentrasi PM2,5 melampaui 250,5 mikrogram per meter kubik, yang masuk kategori berbahaya.

Belgis Habiba, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, menilai perlindungan masyarakat belum memadai. “Belum ada langkah konkret untuk menangani dampak kesehatan dan meringankan beban masyarakat terdampak,” katanya. Ia mendesak akses layanan kesehatan dan pengobatan yang cepat serta gratis bagi korban asap.

Di balik krisis kesehatan, kerusakan gambut menjadi persoalan yang terus disorot. Secara alami, gambut menyimpan air dan berada dalam kondisi basah. Kanal yang mengeringkan lahan membuatnya semakin rentan terbakar. Analisis Greenpeace menemukan 5.540 titik sumber asap di 22 provinsi selama 8 Agustus-20 September, termasuk 859 titik dalam 115 konsesi kehutanan dan 774 titik dalam 210 konsesi sawit.

Boy Jerry Even Sembiring, Direktur Eksekutif Nasional Walhi, menilai kebakaran berulang berkaitan dengan kebijakan perizinan dan lemahnya pengawasan. Menurutnya, penanganan harus mencakup evaluasi izin, pemeriksaan kepatuhan, serta pemulihan gambut melalui rehabilitasi dan pembasahan kembali.

Pemerintah menyatakan telah menjatuhkan sanksi kepada 26 korporasi: lima mengalami pencabutan izin, 13 pembekuan izin, dan delapan menerima teguran keras serta perintah pemulihan. Hariko Wibawa Satria, Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah, menyebut lebih dari 69.000 personel dikerahkan, didukung helikopter, pesawat, dan operasi modifikasi cuaca. Aparat juga menetapkan 198 orang sebagai tersangka.

Namun, Boy mengingatkan bahwa penanganan tidak boleh berhenti pada pengumuman sanksi. “Pemerintah harus memastikan pihak-pihak yang berkontribusi terhadap munculnya titik api ikut bertanggung jawab atas biaya penanganan dampak, termasuk pelayanan kesehatan masyarakat.”

Upaya mencari pertanggungjawaban juga berlangsung melalui jalur hukum. Tim Hukum Nafas Kalimantan Barat mendaftarkan gugatan perwakilan kelompok terhadap sejumlah pejabat negara pada 17 September. Di Kalimantan Selatan, Walhi melaporkan empat perusahaan sawit atas dugaan tindak pidana karhutla, berdasarkan pemantauan dan indikasi kebakaran berulang. Raden Rafiq, Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, menegaskan, “Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui pemadaman, tetapi harus menyasar persoalan tata kelola lingkungan dan ketidaksesuaian tata ruang yang turut meningkatkan risiko bencana.”

Foto utama: Warga di Kubu Raya, Kalbar sedang memadamkan api di kebun mereka dengan air seadanya. Kemarau, persediaan air menipis jadi kendala. Foto: Widya/Mongabay Indonesia.

Bagi masyarakat Flores, air dan lahan pertanian menopang kehidupan sehari-hari. Kekhawatiran terhadap keduanya menjadi bagian dari penolakan proyek panas bumi. Di Mataloko, warga mengeluhkan kekurangan air serta semburan lumpur panas di lahan dan sekitar rumah.

Di Desa Laja, Manggarai, warga khawatir penggunaan Sungai Tiwu Bala untuk proyek geothermal memperberat kekeringan. Keluhan tersebut mengiringi langkah Keuskupan Agung Ende mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung atas tiga keputusan Menteri ESDM mengenai wilayah kerja panas bumi Sokoria, Mataloko, dan penetapan Flores sebagai “pulau panas bumi”.

Gugatan didaftarkan pada 4 September 2026. Azas Tigor Nainggolan, anggota tim kuasa hukum keuskupan, menjelaskan bahwa permohonan berangkat dari persoalan keterbukaan informasi, partisipasi publik, dan kajian dampak lingkungan. Menurutnya, masyarakat kesulitan memperoleh dokumen lengkap keputusan tersebut, meski telah menyampaikan keberatan administratif.

“Tanpa akses dokumen, partisipasi bermakna tidak mungkin terwujud,” katanya.

Keuskupan meminta ketiga keputusan dinyatakan tidak sah dan dicabut. Tigor menekankan bahwa kebijakan yang mengubah kawasan hulu, penggunaan lahan, dan ekosistem harus dilakukan secara hati-hati, berbasis ilmiah, transparan, serta melibatkan masyarakat.

Kekhawatiran itu berkaitan dengan bentang Flores yang memiliki pegunungan vulkanik, hutan, daerah resapan, dan mata air bagi rumah tangga, pertanian, serta peternakan. Uskup Agung Ende, Paulus Budi Kleden, menilai proyek panas bumi berskala besar tidak sesuai dengan topografi pulau dan berpotensi mengambil lahan permukiman maupun pertanian. Ia juga menyoroti kebutuhan air untuk pengeboran ketika sebagian warga sudah menghadapi kekurangan. “Air yang sudah berkurang itu digunakan lagi untuk geothermal, maka masyarakat akan sangat menderita,” ujarnya.

Pengalaman proyek Mataloko turut membentuk kekhawatiran terhadap kemampuan pemerintah menangani risiko.

Antoni, warga Mataloko, menyebut pembangkit mencemari sumber air dan merusak hutan, serta mengaitkan munculnya semburan lumpur panas dengan operasional geothermal. Namun, menurut keterangannya, perusahaan menganggap semburan itu sebagai bencana alam.

Sementara itu, Mistin dari Desa Laja mengeluhkan informasi proyek yang terbatas dan sosialisasi yang hanya menjangkau sebagian warga. Pemasangan pipa, katanya, terus berjalan meskipun ada penolakan. Pengalaman ini memperlihatkan perbedaan pandangan mengenai dampak proyek sekaligus kebutuhan akan informasi yang dapat diperiksa masyarakat.

Koalisi masyarakat sipil mendukung gugatan melalui pengajuan amicus curiae, atau sahabat peradilan, pada 8 Oktober 2026. Mereka meminta pengembangan panas bumi mempertimbangkan hak masyarakat, daya dukung lingkungan, dan kerentanan bencana.

“Energi terbarukan bukan cek kosong bagi negara,” kata Edy Kurniawan dari YLBHI. Walhi dan Trend Asia turut menegaskan bahwa label energi terbarukan tidak otomatis menjamin keadilan. Di Flores, yang telah memiliki pembangkit Sokoria, Mataloko, dan Ulumbu, perdebatan berpusat pada bagaimana kebijakan energi menghormati kebutuhan air, keselamatan, serta suara masyarakat yang tinggal di sekitar proyek.

Foto utama: Ketika sumber energi ciptakan masalah lingkungan dan sengsarakan hidup masyarakat, apakah itu bisa masuk kategori energi bersih dan berkalanjutan? Foto: Sapariah Saturi/Mongabay Indonesia.

Kasuari berjalan di lantai hutan, memakan buah, lalu membawa bijinya ke tempat lain. Burung besar yang tidak bisa terbang ini membantu tumbuhan menyebar dan hutan memperbarui dirinya. Namun, perannya sebagai penebar biji menghadapi ancaman perburuan. Pada Agustus 2026, pasangan warga Tiongkok dideportasi setelah petugas menemukan foto dan video perburuan satwa dilindungi di Papua, termasuk kasuari. Kegiatan itu juga disiarkan melalui platform Douyin. Perkara ditangani sebagai pelanggaran izin tinggal, sementara jumlah satwa yang ditangkap atau dibunuh tidak dirinci.

Di balik tubuh besar dan cakar tajamnya, kasuari memiliki hubungan erat dengan kehidupan tumbuhan. Penelitian Anderson dan kolega dalam jurnal Ecology and Evolution menjelaskan bahwa burung pemakan buah ini berperan penting dalam menyebarkan biji berukuran besar. “Penyebaran tumbuhan berbiji besar oleh kasuari adalah interaksi spesies kunci yang menopang regenerasi hutan,” tulis mereka.

Kasuari dapat membawa biji hingga sekitar 1,5 kilometer dari pohon induk, membantu menghubungkan tumbuhan di antara petak-petak hutan. Saluran pencernaannya memungkinkan biji tetap utuh dan siap berkecambah. Meski dilakukan di Australia, penelitian tersebut memberikan prinsip ekologis yang dapat menjadi acuan studi di Papua.

Hubungan manusia dengan kasuari memiliki sejarah panjang. Penelitian Kristina Douglass dan kolega pada situs Yuku dan Kiowa, Papua Nugini, menunjukkan pemanfaatannya sejak lebih dari 18.000 tahun lalu. Analisis cangkang telur menemukan pola pengambilan pada tahap perkembangan embrio akhir, mendekati penetasan. Temuan itu mendukung dugaan bahwa manusia mengumpulkan telur untuk ditetaskan dan membesarkan anak kasuari.

Kini, pemanfaatan satwa tersebut menghadapi tekanan tambahan berupa kerusakan serta fragmentasi habitat, perburuan tidak terkendali, dan predator introduksi seperti babi atau anjing. Pengeraman panjang oleh jantan dan produktivitas tahunan rendah membuat populasinya rentan terhadap gangguan.

Perburuan tradisional juga memiliki pembatasan yang penting dipahami. Penelitian Freddy Pattiselanno dan kolega terhadap enam kelompok etnis di Papua dan Papua Barat mengidentifikasi aturan mengenai target, alat, kepemilikan wilayah, dan waktu berburu. Larangan memasuki hutan keramat, pembatasan jenis satwa, penggunaan alat tradisional, serta pengaturan musim membantu membatasi tekanan perburuan.

“Sanksi sosial dan budaya yang diwariskan turun-temurun terbukti sangat kuat menjaga kelestarian lingkungan,” ungkap para peneliti. Kasuari dimanfaatkan untuk pangan keluarga maupun keperluan upacara adat.

Namun, pergeseran menuju perburuan komersial dan penggunaan teknologi modern dapat melemahkan pembatasan tersebut. Para peneliti menyarankan penggabungan tata kelola kampung dan praktik adat dengan hukum daerah serta nasional, sambil menghormati pengetahuan ekologi lokal. Perlindungan kasuari berkaitan langsung dengan keberlanjutan hutan: berkurangnya burung ini dapat mengganggu penyebaran biji dan pemulihan tumbuhan. Menjaga habitat serta membatasi tekanan perburuan berarti mempertahankan hubungan antara satwa, tumbuhan, dan masyarakat yang hidup bergantung pada hutan Papua.

Foto utama: Kasuari, spesies endemik Papua yang hidup di lantai hutan dan menjadi penyebar buah yang penting bagi regenerasi hutan. Foto: Faizal Abdul Aziz/Rekam Nusantara Foundation.