Indonesia telah memasuki usia kemerdekaan ke-81 tahun. Namun, bagi masyarakat adat dan warga yang hidup di sekitar proyek pembangunan berskala besar, kemerdekaan belum selalu berarti rasa aman, lingkungan sehat, dan kebebasan mempertahankan ruang hidup.

Di Kampung Sepaku Lama, Kalimantan Timur, masyarakat adat Balik menghadapi perubahan akibat pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara. Proyek Intake Sepaku disebut mempersulit warga mengakses air sungai. Ketika musim hujan, mereka menghadapi banjir, sedangkan kemarau panjang memicu krisis air.

Situasi serupa berlangsung di Lelilef Sawai, Halmahera Tengah. Sebelum industri pengolahan nikel berkembang, masyarakat menggantungkan hidup pada kebun, hutan, dan laut. Ekspansi industri memang membawa pekerjaan dan aktivitas ekonomi, tetapi sekaligus mempersempit ruang hidup sebagian warga.

Bagi Oktaviana Takuling, Ketua Komunitas Fagawene, kemerdekaan tidak cukup diperingati melalui upacara tahunan. “Bukan sekadar pembacaan Proklamasi, melainkan regulasi yang melindungi kepentingan seluruh masyarakat dan kelompok adat,” katanya.

Di Kepulauan Aru, masyarakat Marafenfen dan Popjetur juga menghadapi pembatasan akses terhadap wilayah adat. Kehadiran Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut membuat warga khawatir membuka kebun dan mengakses tempat berburu. Rencana investasi peternakan sapi menambah kecemasan bahwa lahan mereka akan semakin dikuasai perusahaan.

Tekanan industri juga dirasakan masyarakat Sulawesi Tenggara. Warga di sekitar kawasan pengolahan nikel menghadapi pencemaran air, banjir berlumpur, serta kerusakan tambak dan sawah. Di Desa Lamedai, Kolaka, hasil panen menurun setelah lumpur mengendap di lahan pertanian. Air bersih berubah keruh dan berbau sehingga warga harus membeli air atau mengambilnya dari sumur yang jauh.

Sementara itu, masyarakat Rempang masih hidup dalam kekhawatiran kehilangan tanah akibat proyek Rempang Eco City dan pembangunan Sekolah Terintegrasi Merah Putih. Bentrokan pada 14 Agustus 2026 menyebabkan sejumlah perempuan pingsan dan terluka. Intimidasi berkepanjangan juga memengaruhi kondisi psikologis warga, terutama perempuan dan anak-anak.

Di Natuna dan Anambas, nelayan mempertanyakan perlindungan negara karena kapal ikan asing masih beroperasi di perairan Indonesia. Kehadiran kapal patroli dinilai belum mampu menghentikan pencurian ikan yang mengancam penghidupan mereka.

Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat 341 konflik agraria sepanjang 2015–2025 dengan luas hampir satu juta hektar. Walhi juga menyoroti proyek pangan, pertambangan, perkebunan sawit, dan proyek karbon yang berpotensi merampas ruang hidup masyarakat.

Kemerdekaan bagi masyarakat terdampak bukan sekadar perayaan. Mereka mengharapkan pengakuan hak atas tanah, lingkungan yang sehat, penyelesaian konflik agraria, serta perlindungan dari intimidasi dan pencemaran. Tanpa itu, kemerdekaan akan tetap terasa sebagai seremoni yang jauh dari kehidupan sehari-hari.

Foto utama: Hutan adat di Merauke, Papua, yang rata dengan tanah untuk proyek pangan dan energi yang pemerintah gadang-gadang. Foto: Yayasan Pusaka.

Musang air dan berang-berang sering dianggap sebagai satwa yang sama. Keduanya hidup di sekitar perairan, pandai berenang, serta memiliki bentuk tubuh yang sekilas serupa. Namun, musang air sebenarnya bukan anggota keluarga berang-berang.

Musang air bernama ilmiah Cynogale bennettii. Satwa yang juga dikenal sebagai otter civet ini termasuk keluarga musang atau Viverridae. Sementara itu, berang-berang merupakan anggota keluarga Lutrinae.

Musang air tersebar dari Malaysia, Sumatera, Kalimantan, hingga Thailand Selatan. Keberadaannya sangat sulit ditemukan. Bukti foto satwa ini pernah diperoleh pada 2009 di hutan rawa gambut Sebangau dan pada 2023 di Bentang Alam Rungan Kahayan.

Peneliti IPB University kemudian berhasil merekam musang air menggunakan kamera jebak dan pesawat nirawak atau drone.

“Teknologi mempermudah proses deteksi dan pemantauan satwa yang sebelumnya sulit dilakukan melalui pengamatan lapangan secara langsung mengandalkan deteksi mata manusia. Satwa-satwa seperti ini memiliki morfologi tersamarkan di habitatnya dan cenderung pemalu dan sensitif terhadap keberadaan manusia,” ungkap Dede Aulia Rahman, pengajar di Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata (KSHE), dikutip dari laman IPB University, Selasa (24/6/25).

Berbeda dari musang lain yang umumnya hidup di daratan atau pepohonan, musang air mampu hidup di darat dan perairan. Kakinya memiliki selaput sebagian, sedangkan moncongnya lebar dan dilengkapi kumis sensorik panjang. Ciri fisik tersebut membuatnya terlihat mirip dengan berang-berang.

Kemiripan itu terbentuk karena keduanya beradaptasi dengan lingkungan perairan. Musang air merupakan perenang dan penyelam yang andal. Satwa nokturnal ini mencari makanan di sungai, rawa, dan hutan yang tergenang air. Musang air juga dapat memanjat serta kemungkinan menggunakan rongga pohon sebagai tempat bersarang.

Satwa ini cenderung hidup menyendiri dan menghindari manusia. Perilakunya yang pemalu, persebaran tidak merata, dan kepadatan populasi yang rendah membuat kehidupan musang air belum banyak diketahui. Karena itu, kamera jebak penting untuk mendeteksi keberadaannya di alam.

Di Kalimantan, habitat yang sesuai bagi musang air mencakup kawasan pesisir, hutan rawa, hutan gambut, hutan hujan dataran rendah, dan tepian sungai berarus lambat. Sebagai karnivora, satwa ini memakan ikan, kepiting, moluska, mamalia kecil, dan burung.

IUCN mengategorikan musang air sebagai Genting atau Endangered. Populasinya diperkirakan terus menurun akibat hilangnya habitat, pengeringan lahan basah, deforestasi, dan perubahan hutan menjadi perkebunan atau lahan pertanian. Pencemaran air dari kegiatan pertanian, industri, dan pertambangan emas turut mengancam kelangsungan hidupnya.

Jadi, musang air dan berang-berang bukanlah satwa yang sama. Musang air termasuk keluarga Viverridae, sedangkan berang-berang merupakan anggota keluarga Lutrinae. Kemiripan keduanya muncul karena sama-sama beradaptasi untuk hidup dan mencari makan di lingkungan perairan.

Foto: Berang-berang cakar kecil yang berhasil ditemukan oleh tim Asta Indonesia di segmen 4 Sungai Ciliwung, Depok. Foto: Dokumentasi Averroes Oktaliza/Aspera Madyasta [Asta] Indonesia.

Penangkapan seorang warga India berinisial A membuka dugaan jaringan perdagangan emas ilegal dari Sumatera Barat hingga ke luar negeri. Polda Sumatera Barat menangkap A pada 20 Agustus 2026 dan menyita tiga batang emas murni di Koto Baru.

Polisi juga mengamankan dua telepon seluler, timbangan digital, uang tunai sekitar Rp6 juta, dan satu mobil. Emas tersebut diduga berasal dari pertambangan emas tanpa izin atau PETI di Kabupaten Sijunjung dan Garabak Data, Kabupaten Solok.

Penyidik menduga emas yang dikumpulkan A dikirim ke Malaysia melalui jaringan kurir. A mengaku tidak mengenal kurir yang mengambil barang. Ia hanya menerima informasi dari seseorang berinisial N setelah emas pesanan terkumpul. Dalam prosesnya, N disebut mengerahkan dua hingga tiga kurir yang tidak saling mengenal.

A diduga menjalankan bisnis tersebut sejak Maret–April 2026. Pada periode itu, ia membeli emas urai rata-rata sekitar 40 gram per hari. Aktivitas tersebut kembali berlangsung sejak Juli, tetapi emas yang dibeli sudah berbentuk batangan dengan rata-rata mencapai satu kilogram per hari.

Tommy Adam, Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Barat, menilai penangkapan A membuktikan bahwa emas ilegal dari provinsi itu tidak hanya beredar di pasar lokal. Kepolisian perlu membongkar pihak yang terlibat dari lokasi tambang hingga pembeli akhir. “Jangan hanya menindak pelaku di tingkat tapak,” katanya.

Menurut Walhi, PETI di Sumatera Barat telah berkembang menjadi kegiatan terstruktur yang melibatkan alat berat, mesin dompeng, modal besar, dan penggunaan merkuri. Aktivitas tersebut diperkirakan telah membuka sekitar 1.100 hektar kawasan hutan. Lebih dari 50 orang juga dilaporkan meninggal akibat tambang emas ilegal sepanjang 2012 hingga Mei 2026.

Riset mengenai PETI di Sijunjung dan Solok Selatan menunjukkan adanya jaringan bisnis yang melibatkan pemodal, pemilik lahan, pemilik ekskavator dan mesin dompeng, operator, serta pekerja. Pemodal memegang peran besar karena membiayai operasional dan mengatur akses terhadap lokasi pertambangan.

Tommy menilai besarnya jumlah alat berat di wilayah hulu menunjukkan tingginya produksi emas ilegal. Karena itu, penyelidikan tidak cukup berhenti pada pedagang yang tertangkap. “Emas-emas yang keluar dari Sumbar tidak mungkin hanya berhenti di provinsi atau di penadah-penadah lokal.”

Sucy Delyarahmi, Akademisi Hukum Lingkungan Universitas Andalas, juga mendorong aparat menelusuri rantai pasok dari penambang, pembeli pertama, pedagang perantara, hingga pembeli akhir. Perdagangan berlapis dan transaksi tunai dapat menyulitkan pelacakan asal-usul emas.

Apabila terdapat upaya menyamarkan emas ilegal dengan membawanya ke luar negeri, kasus tersebut berpotensi berkembang menjadi dugaan tindak pidana pencucian uang. Pemerintah Indonesia karena itu perlu bekerja sama dengan aparat negara tujuan untuk menemukan titik akhir perdagangan sekaligus membongkar seluruh jaringan yang memperoleh keuntungan dari kerusakan hutan dan sungai Sumatera Barat.

Foto utama: Polda Sumbar menggelar jumpa pers pengungkapan kasus perdagangan emas ilegal yang libatkan warga negara asing. Foto: Novia Harlina/Mongabay Indonesia.

Tokek rumah (Gekko gecko) diperjualbelikan secara terbuka di sejumlah marketplace Indonesia. Dalam penelusuran Mongabay Indonesia, seorang penjual menawarkan tokek hidup seharga Rp30.500 per ekor. Stok yang dicantumkan mencapai 493 ekor dan beberapa di antaranya telah terjual.

Penjual juga menyertakan berbagai klaim khasiat, seperti meningkatkan stamina, mengatasi asma, dan membantu mengobati kanker. Namun, tidak ada penjelasan yang memastikan apakah tokek tersebut berasal dari penangkaran atau ditangkap langsung dari alam.

Perdagangan tokek mulai mendapat perhatian lebih besar setelah reptil ini masuk Appendix II CITES pada 2019. Status tersebut bukan berarti tokek telah terancam punah. Dalam Daftar Merah IUCN, tokek rumah masih berstatus Risiko Rendah atau Least Concern.

Meski demikian, perdagangan internasionalnya harus diatur agar legal, dapat ditelusuri asal-usulnya, dan tidak mengancam populasi liar. Indonesia juga wajib menyusun Non-Detriment Finding atau NDF, yakni kajian ilmiah untuk memastikan pemanfaatan tokek tidak membahayakan kelestarian spesies.

Menurut Amir Hamidy, Profesor Riset Biosistematika dan Evolusi BRIN, penentuan jumlah tokek yang boleh dimanfaatkan harus didahului survei populasi. Peneliti perlu mengetahui jumlah, persebaran, dan kemampuan berkembang biaknya.

Pada 2026, pemerintah menetapkan kuota pengambilan tokek rumah dari alam sebanyak 2.509.362 ekor. Sebanyak 2.487.750 ekor dialokasikan untuk konsumsi dalam bentuk tokek kering, sedangkan 21.612 ekor diperuntukkan bagi perdagangan sebagai satwa hidup atau peliharaan.

Jawa Timur memperoleh kuota konsumsi terbesar, yakni 480.000 ekor. Provinsi ini juga mendapat kuota tertinggi untuk perdagangan tokek hidup sebanyak 5.035 ekor.

Selain jumlah, pemerintah mengatur ukuran tokek yang boleh ditangkap. Untuk kebutuhan konsumsi, panjang tubuh dari moncong hingga kloaka minimal 15 sentimeter, dengan lebar dada sedikitnya 13 sentimeter.

Tokek mencapai kematangan reproduksi pada ukuran sekitar 10-11 sentimeter. Dengan batas tangkap 15 sentimeter, individu yang dipanen diperkirakan telah berkembang biak dan berkontribusi terhadap regenerasi populasi.

“Kalau ditangkap pada ukuran 15 sentimeter, berarti sudah berkontribusi terhadap populasi. Yang di bawah ukuran itu tidak boleh dipanen,” ujar Amir.

Namun, penerapan aturan di lapangan masih menghadapi tantangan. Sosialisasi ukuran tangkap dan pengawasan kuota perlu diperkuat. Banyaknya jalur perdagangan satwa di Indonesia juga membuat pengawasan semakin sulit.

Survei populasi perlu dilakukan kembali secara berkala. Tanpa data terbaru, sulit memastikan apakah kuota pengambilan masih aman bagi tokek di alam. Perdagangan tokek hanya dapat berlangsung berkelanjutan jika kuota berbasis data ilmiah, ukuran tangkap dipatuhi, dan peredarannya diawasi secara konsisten.

Foto utama: Tokek yang dikenal karena suaranya yang keras. Foto: Wikimedia Commons/Domzjuniorwildlife – Own work/CC BY-SA 4.0.

Permukaan air Telaga Merdada di Desa Karangtengah, Kecamatan Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah, terus menyusut akibat kemarau panjang yang dipengaruhi El Niño Godzilla. Kondisi ini mengkhawatirkan ratusan petani yang mengandalkan telaga sebagai sumber irigasi.

Telaga seluas sekitar 25 hektar yang berada di antara Bukit Pangonan dan Bukit Semurup tersebut menjadi tumpuan sekitar 200 petani dari Desa Karangtengah, Butuh, dan Bakal. Setiap hari, ribuan liter air dipompa menuju lahan pertanian di kawasan Dataran Tinggi Dieng, terutama kebun kentang.

Zaenuri, petani asal Karangtengah, telah menyedot air dari telaga selama dua bulan. Untuk mengairi lahan kentang seluas sekitar 2.500 meter persegi, dia membutuhkan tujuh liter pertalite setiap hari. “Ini satu-satunya harapan kami untuk menyelamatkan tanaman kentang,” katanya.

Petani lain juga menghadapi persoalan serupa. Mereka harus mengoperasikan mesin pompa dan mengalirkan air hingga sejauh satu kilometer. Biaya bahan bakar membuat ongkos produksi meningkat dibandingkan musim hujan. Namun, penyiraman tidak dapat dihentikan karena tanaman kentang memerlukan pasokan air berkala agar produktivitasnya tidak menurun.

Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah, Goeroeh Tjiptanto, mengatakan musim kemarau 2026 datang lebih awal dibandingkan rata-rata klimatologis. Puncak kemarau terjadi pada Agustus, sedangkan durasinya diperkirakan berlangsung sekitar lima hingga tujuh bulan sejak Mei atau Juni.

“Artinya, kemarau tahun ini diperkirakan bisa terjadi hingga Oktober–November mendatang.”

Petani dianjurkan menyesuaikan jadwal tanam, menggunakan varietas tahan kering, dan memprioritaskan pengelolaan cadangan air. Langkah tersebut penting karena penurunan debit Telaga Merdada diperkirakan terus berlangsung apabila hujan belum turun dalam beberapa bulan mendatang.

Selain menghadapi tekanan akibat kemarau, Telaga Merdada juga terancam aktivitas pertanian intensif di kawasan sekitarnya. Penelitian dari Universitas Gadjah Mada dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menemukan bahwa penggunaan pupuk berlebihan di lahan kentang dapat meningkatkan kandungan nutrien dalam telaga.

Masuknya unsur hara secara berlebihan dapat memicu eutrofikasi, yaitu kondisi ketika badan air dipenuhi nutrien sehingga pertumbuhan alga meningkat dan kualitas air menurun. Dalam jangka panjang, keadaan tersebut dapat mengganggu keseimbangan ekosistem air tawar.

Pengelolaan Telaga Merdada karena itu tidak cukup hanya dengan mengatur penyedotan air saat kemarau. Pemerintah dan masyarakat juga perlu menata penggunaan lahan, mengendalikan pemakaian pupuk, membangun sistem irigasi yang lebih efisien, dan menerapkan zonasi berdasarkan daya dukung lingkungan. Tanpa pengelolaan berkelanjutan, sumber air utama petani Dieng tersebut akan semakin rentan menghadapi kemarau panjang pada masa mendatang.

Foto utama: Telaga Merdada di Desa Karangtengah, Kecamatan Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah, yang airnya berkurang drastis akibat kemarau. Foto: L Darmawan/Mongabay Indonesia.

Saat menyusuri hutan bervegetasi rapat di Malang Selatan, Jawa Timur, Fariq Izzudien Ash Shidiq dan rekannya melihat seekor ular berada sekitar 1,5 meter dari permukaan tanah. Warna tubuhnya begitu menyatu dengan lingkungan sehingga sulit dikenali tanpa pengamatan teliti.

Ular tersebut adalah banjang tupai atau Boiga drapiezii. Salah satu cirinya yang paling menarik adalah bentuk dan iris mata yang menyerupai mata kucing. Kepalanya berukuran lebih besar daripada lehernya, sementara beberapa bagian tubuhnya memiliki kombinasi warna putih dan hitam.

Pertemuan itu menjadi pengalaman istimewa bagi Fariq karena merupakan kali pertama ia melihat langsung spesies tersebut. Dalam istilah pengamatan satwa, perjumpaan pertama dengan suatu spesies dikenal sebagai lifer.

“Matanya sangat spesial. Seperti memotret kucing-kucingan,” ujar Fariq, yang merupakan Research Assistant di Laboratorium Entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Selama diamati, banjang tupai tidak memperlihatkan perilaku agresif. Ketika didekati, ular itu memilih menjauh dan tidak berusaha menyerang. Menurut Fariq, ular tersebut terlihat tenang, tetapi tetap waspada terhadap keberadaan manusia.

Pengamatan hanya berlangsung sekitar lima hingga sepuluh menit. Langit yang semula mendung segera berubah menjadi hujan. Kondisi itu membuat Fariq dan rekannya tidak sempat mengukur panjang tubuh, memastikan jenis kelamin, maupun mengambil foto dari berbagai sisi. Setelah dokumentasi selesai, ular tersebut dibiarkan kembali ke habitatnya.

Secara global, Uni Internasional untuk Konservasi Alam atau IUCN menempatkan banjang tupai dalam kategori Risiko Rendah atau Least Concern. Penilaian tersebut didasarkan pada luasnya wilayah persebaran alami serta belum adanya ancaman atau tingkat pemanfaatan yang dapat menempatkannya dalam kategori terancam.

Namun, status Risiko Rendah bukan berarti kondisi seluruh populasinya telah diketahui. Ganjar Cahyadi, Kurator Museum Zoologi Institut Teknologi Bandung, mengatakan penelitian mengenai populasi banjang tupai di Indonesia masih jarang dilakukan.

“Kondisi populasi kurang diketahui,” jelasnya.

Penilaian IUCN dilakukan pada skala global sehingga belum tentu menggambarkan keadaan setiap populasi di tingkat lokal. Masih mungkin terdapat wilayah persebaran banjang tupai yang belum tercatat karena penelitian belum mencakup semua kawasan.

Karena itu, perjumpaan di hutan Malang Selatan tetap penting bagi ilmu pengetahuan. Setiap catatan yang dilengkapi foto, video, atau spesimen dapat membantu peneliti memperjelas wilayah persebaran spesies ini.

Banjang tupai mungkin pandai menyamarkan tubuhnya di antara vegetasi. Namun, minimnya penelitian membuat keberadaan dan kondisi populasinya di Indonesia juga masih tersembunyi dari pengetahuan manusia.