Saat air surut, para perempuan Kampung Atuka, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, bergerak menuju hutan mangrove untuk mencari karaka atau kepiting bakau. Mama Paulina, Balbina, Oda, dan Karolina berangkat bersama menggunakan perahu, membawa noken berisi peralatan. Setelah tiba, mereka menyebar untuk mencari lubang karaka di antara akar mangrove. Bekas kaki menjadi petunjuk keberadaan kepiting, lalu besi panjang bergagang kayu digunakan untuk mengeluarkannya. “Jadi kita tidak bisa kasi masuk tangan langsung. Itu bahaya,” kata Paulina. Karaka ditangkap dengan hati-hati karena capit patah atau tubuh terluka dapat mengurangi nilai jualnya.

Bagi mama-mama Atuka, hasil hutan mangrove memenuhi kebutuhan pangan sekaligus menjadi sumber penghasilan. Selain karaka, mereka mengumpulkan kerang, siput, dan tambelo untuk keluarga. Balbina mengatakan hasil tangkapan bergantung pada kondisi air dan keberuntungan: terkadang hanya empat hingga enam karaka, tetapi saat surut bisa mencapai 20. Dia pernah memperoleh hingga Rp500.000 dari penjualan. Uang tersebut digunakan membeli kebutuhan rumah dan sebagian disimpan. “Tiap hari. Ingat anak-anak ini untuk mereka punya uang jajan, uang sekolah. Jadi tiap hari,” ujarnya tentang alasan terus mencari karaka.

Namun, perempuan pencari karaka belum banyak mengetahui perkembangan harga dan mengandalkan informasi pengepul. Sebagian nelayan juga terikat kesepakatan penyediaan bahan bakar: seluruh karaka harus dijual kepada pengepul yang membiayai perjalanan. Ketergantungan pada perahu motor menambah kebutuhan bahan bakar, sementara aksesnya tidak selalu mudah. Ketika perahu sulit digunakan, para perempuan tetap mencari karaka dengan berjalan kaki menyusuri pantai. Di tingkat perdagangan, karaka menjadi komoditas ekspor terbesar Papua Tengah. Data Balai Karantina mencatat volume ekspor Januari–Juni 2026 mencapai sekitar 661,8 ton, dengan jalur distribusi melalui Makassar dan Jakarta.

Penghidupan tersebut bertumpu pada hutan mangrove. Pemetaan masyarakat bersama Blue Forest mencatat luas mangrove Atuka mencapai 7.281,72 hektar, dengan 28 jenis mangrove sejati. Dua jenis kepiting bakau yang ditemukan ialah Scylla olivacea dan Scylla serrata. Karaka juga membantu ekosistem melalui aktivitas menggali lubang yang memungkinkan oksigen masuk ke tanah mangrove. Rofin Daton, Koordinator Blue Forest wilayah Mimika-Asmat, menegaskan peran masyarakat dalam mempertahankan hutan: “Mangrove bagus ini dari dulu sampai sekarang siapa yang jaga? Masyarakat.”

Amatus Tamaweyau, tokoh Masyarakat Kampung Atuka, mengatakan pengetahuan merawat hutan diwariskan turun-temurun, termasuk aturan tidak menebang mangrove sembarangan. Perlindungan juga dilakukan melalui penanaman di pulau-pulau yang terbentuk akibat sedimentasi. Penanaman ribuan pohon yang dipimpinnya pada 2014 telah menghasilkan hutan mangrove baru dan sumber pangan. Dia berharap wilayah kosong lainnya segera ditanami. Anton Panji Mahendra, Kepala Balai Karantina Papua Tengah,  mengingatkan bahwa menjaga mangrove perlu berjalan bersama penghargaan terhadap kearifan lokal dan kesejahteraan masyarakat. “Makanya mereka yang harus menikmati,” katanya.

Foto utama: Kepiting bakau atau karaka dari Kampung Atuka. Nelayan perempuan jadi motor utama Atuka sebagai salah satu daerah penghasil kepiting bakau di Papua Tengah. Foto: Asrida Elisabeth/Mongabay Indonesia.

Kematian seekor gajah sumatera jantan berusia sekitar 40 tahun di konsesi PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), Pelalawan, Riau, membuka jejak perdagangan gading lintas provinsi. Kasus ini membawa 15 terdakwa ke Pengadilan Negeri Pelalawan sejak awal Agustus, dengan persidangan memasuki tahap pembuktian melalui pemeriksaan saksi.

Berdasarkan dakwaan, jaringan tersebut melibatkan pemburu, perantara, pengurus pengiriman, hingga pembeli. Penelusuran aparat juga mengungkap dugaan perburuan berulang dan keterkaitan perdagangan gading dengan penyediaan senjata api.

Peristiwa yang membuka jaringan itu terjadi pada 25 Januari 2026. Menurut dakwaan, Rito Armanda bersama Anir, yang masih buron, memasuki konsesi RAPP untuk berburu gading. Mereka menemukan gerombolan sekitar 20 gajah, kemudian menembak seekor jantan dan mengambil gadingnya. Sepasang gading dengan berat sekitar 7,6 kilogram tersebut dijual kepada Fadly seharga Rp35 juta. Fadly kemudian menjualnya kepada Hermansyah Yunus di Padang dengan harga Rp77 juta. Dari sana, gading berpindah melalui sejumlah perantara di Jakarta, Surabaya, dan Jawa Tengah, hingga dibeli seharga Rp129,3 juta untuk diolah menjadi pipa rokok.

Perjalanan gading tersebut memperlihatkan panjangnya rantai perdagangan dan kenaikan harga setiap kali berpindah tangan. Pengiriman dilakukan menggunakan jasa kargo udara dan kereta api, dengan paket dibungkus kardus serta karung beras dan memakai nama samaran penerima. Fitriani Dwi Kurniasari, aktivis satwa sekaligus pendiri For Gajah Rahman, menyoroti bahwa sejumlah terdakwa diduga telah berulang kali menjalankan peran serupa. Dalam dakwaan, Fadly disebut mengaku sembilan kali membeli gading hasil buruan Rito, kemudian menjual semuanya kepada Hermansyah.

Yuliantony, Direktur Eksekutif Yayasan Taman Nasional Tesso Nilo, meminta pengungkapan jaringan diikuti tuntutan maksimal karena terdapat indikasi kejahatan berulang. “Proses hukum harus mengungkap aktor intelektual. Tidak hanya menyasar pelaku di lapangan, tapi sindikat lain yang belum terungkap,” katanya. Dia juga mengingatkan bahwa pelaku yang masih buron berpotensi kembali berburu di tempat lain. Karena itu, perkara perlu terus dikembangkan dan dipandang sebagai kejahatan lingkungan, bukan hanya persoalan kerugian negara.

Asal senjata dan amunisi menjadi bagian lain yang perlu ditelusuri. Penyidikan menghubungkan transaksi senjata dengan kematian gajah di konsesi RAPP, sementara sejumlah terdakwa juga dikaitkan dengan kepemilikan maupun perdagangan senjata api.

Annisa Rahmawati, Senior Wildlife Campaigner Geopix, meminta aparat mendalami pemasok senjata, pemodal, pemesan, pembeli, serta aliran uang hasil perburuan. “Memutus pemburu tanpa membongkar pemasok senjata, pendana, dan pasar gading hanya akan membuat rantai kejahatan ini terus berulang. Perlindungan gajah membutuhkan penegakan hukum terhadap para aktor di seluruh jaringan.” Menurutnya, apabila keterhubungan itu terbukti, setiap pihak harus dimintai pertanggungjawaban sesuai perannya, agar penanganan perkara menjangkau seluruh rantai yang memungkinkan perburuan berlangsung.

Foto utama: Kepolisian olah TKP terhadap gajah mati di blok lindung konsesi PT RAPP, Selasa 4 Februari 2026. Foto: Polda Riau.

Bayangkan sebuah komputer yang mampu mengenali ribuan gambar satwa, menjawab pertanyaan dalam hitungan detik, bahkan membantu ilmuwan memprediksi perubahan iklim. Kemampuan tersebut bukan lagi sekadar cerita fiksi ilmiah. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, termasuk dalam dunia pendidikan dan penelitian lingkungan.

Namun, kecanggihan itu menyimpan sejumlah pertanyaan. Bagaimana komputer belajar mengenali gambar? Dari mana AI memperoleh jawaban? Mengapa teknologi yang tampak pintar ini terkadang menghasilkan informasi keliru?

Memahami pertanyaan tersebut menjadi penting, terutama bagi generasi muda yang tumbuh bersama teknologi digital.

Dalam dunia konservasi, misalnya, AI dapat membantu peneliti mengidentifikasi spesies melalui pengenalan gambar, memantau keanekaragaman hayati, hingga memodelkan skenario perubahan iklim. Teknologi ini juga berpotensi mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan.

Meski demikian, AI bukan teknologi tanpa jejak lingkungan. Di balik kemampuannya mengolah informasi, terdapat sistem komputasi berskala besar yang membutuhkan energi signifikan. Penggunaannya juga memunculkan persoalan mengenai transparansi, perlindungan data, dan kesetaraan akses.

Lantas, bagaimana memperkenalkan teknologi yang kompleks ini kepada anak-anak?

Salah satu caranya melalui film dan eksperimen sains. Pendekatan tersebut digunakan dalam Science Film Festival Indonesia 2026 yang mengangkat tema kecerdasan buatan.

Festival yang diinisiasi Goethe-Institut ini menghadirkan 20 film dari tujuh negara dan menjangkau pelajar SD hingga SMA di 70 kabupaten/kota pada 6 Oktober–14 November 2026.

Dua film asal Jerman, Sembilan Setengah – Melindungi Iklim di Dunia Digital dan Sembilan Setengah – ChatGPT di Ruang Kelas, menjadi bagian dari pembelajaran yang menghubungkan teknologi dengan persoalan lingkungan dan pendidikan.

Maila Dinia Husni Rahiem, Staf Khusus Mendikdasmen Bidang Peningkatan STEM dan Kompetensi Guru, mengajak pelajar untuk tidak menerima begitu saja jawaban yang dihasilkan AI. Mereka perlu memahami bagaimana teknologi bekerja sekaligus mempertanyakan ketepatan informasi yang diberikan.

“Film-film ini dapat membantu melihat bagaimana AI digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan terhubung dengan apa yang kalian pelajari di kelas,” ujarnya.

Constanze Michel, Direktur Goethe-Institut Wilayah Asia Tenggara, Australia, dan Selandia Baru, menjelaskan bahwa festival ini mempertemukan penonton dengan film-film yang mengeksplorasi peran AI dalam sains, pendidikan, dan keberlanjutan.

“Melalui pemutaran film dari berbagai negara, kami ingin mendorong generasi muda Indonesia untuk mengeksplorasi sains secara menyenangkan,” katanya.

Lebih dari 250 siswa yang menghadiri pembukaan festival di Jakarta juga diajak melakukan eksperimen sains, mulai dari gelembung air hingga reaksi perubahan warna.

Festival yang telah berlangsung di Indonesia sejak 2010 ini berupaya menghadirkan sains melalui pengalaman yang menyenangkan sekaligus mendorong sikap kritis.

Sebab, di masa ketika mesin semakin pandai memberikan jawaban, kemampuan manusia untuk bertanya, memeriksa kebenaran, dan memahami konsekuensi teknologi justru menjadi semakin penting.

Foto utama: Belajar AI lewat 20 Film dan Eksperimen Sains. Foto: Dok. Goethe-Institut.

Janji penghasilan membawa Ilyas Salahuddin dan awak lainnya bekerja di KM Maulana 23. Namun, pelayaran di perairan Kepulauan Aru, Maluku, justru menyisakan luka. Ilyas bersama Oktavian Makhreza, Syawal Suswono, dan Johan Saputra mengalami penyiksaan yang videonya beredar pada 30 September. Para korban dipukul, diinjak, dan dicelupkan ke bak berisi air. Kepada ibunya, Ilyas mengeluhkan sakit di seluruh tubuh, gangguan pendengaran pada telinga kiri, serta nyeri perut dan kaki. Keempat korban kemudian menjalani perawatan di RSUD Cendrawasih Dobo.

Setelah video tersebut viral, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap KM Maulana 23 pada 2 Oktober. Kapal bertonase 89 GT itu sedang mengoperasikan pancing cumi dan membawa sekitar satu ton hasil tangkapan. Pemeriksaan menemukan penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai dengan izin sebelumnya. Menurut Direktur Jenderal PSDKP, Pung Nugroho Saksono, awak diwajibkan memperoleh sedikitnya dua kilogram cumi setiap malam. “Kurang dari dua kilogram, maka wakil dari nakhoda memukuli AKP. Bahkan awak yang dapat paling sedikit nanti dipukuli ramai-ramai. Ini aturan di kapal tersebut,” katanya.

Pemeriksaan sementara menunjukkan kekerasan berlangsung berulang atas perintah wakil nakhoda. Awak bekerja sejak sore hingga pagi, tetapi hanya mendapat makan dua kali sehari. KKP mendalami dugaan perbudakan dan mencabut izin operasional kapal untuk kepentingan penyidikan. Polisi memeriksa 24 kru, dengan 19 orang disebut berpotensi menjadi tersangka. Selain menyelidiki keterlibatan mereka, penyidik memprioritaskan penanganan kondisi fisik dan psikologis korban yang masih menjalani perawatan.

Persoalan juga muncul sejak perekrutan. Para awak dijanjikan uang muka Rp5 juta dan bagi hasil hingga Rp10 juta, tetapi hanya menerima sekitar Rp100–500 ribu saat berangkat serta Rp500 ribu untuk pelayaran empat bulan. “Tapi yang didapat tidak sesuai dengan janji saat perekrutan,” kata Mochammad Idnillah, Direktur Kapal Perikanan KKP. Ketidaksesuaian janji, kondisi kerja berat, dan kekerasan memiliki kemiripan dengan kasus sebelumnya yang ditangani National Fishers Center (NFC), termasuk Run Zeng 03 dan KM Awindo 2A.

Imam Trihatmadja, Direktur Program DFW Indonesia, meminta polisi menyelidiki kemungkinan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), sehingga perkara tidak berhenti pada penganiayaan. “Perlu selidiki lebih lanjut. Setidaknya dengan ada pemukulan dan penganiayaan ini sudah masuk dalam 11 indikator kerja paksa yang tidak diperbolehkan,” ujarnya.

Imam juga meminta pertanggungjawaban perusahaan atau pemilik kapal ditelusuri. Catatan NFC sepanjang Desember 2024–November 2025 mencakup 37 pengaduan dengan 113 korban; perusahaan pemilik kapal menjadi pihak yang paling banyak dilaporkan. Menurut Imam, penegakan hukum perlu berjalan bersama pemulihan korban, restitusi, dan pencegahan. Penyelidikan terhadap perekrutan hingga kondisi kerja menjadi penting untuk mengetahui apakah kekerasan di KM Maulana 23 merupakan bagian dari eksploitasi yang lebih luas.

Sebulan lebih setelah gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur, ancaman terhadap keselamatan warga belum berakhir.

Data BNPB per 28 September mencatat 156 korban meninggal, terdiri dari 48 orang yang meninggal ketika gempa terjadi dan 108 orang setelah bencana. Kematian pascabencana berlangsung di rumah, fasilitas kesehatan, maupun pengungsian. Sementara itu, sekitar 24.027 orang masih mengungsi dalam kondisi keterbatasan air bersih, pangan, sanitasi, dan layanan kesehatan. Situasi tersebut memperberat kehidupan penyintas, terutama lansia, anak-anak, dan warga yang memiliki penyakit penyerta.

BNPB mengkategorikan kematian pascabencana sebagai kematian tidak langsung, yang berkaitan dengan usia, penyakit kronis, serta penurunan kesehatan. “Data dari tim medis menunjukkan sebagian besar warga tersebut adalah kelompok lansia yang meninggal dunia karena komplikasi penyakit kronis,” kata Berton SP. Panjaitan, Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Namun, korban juga mencakup warga usia produktif, anak, dan bayi. Gangguan kesehatan, kelelahan ekstrem, tekanan mental, serta memburuknya kondisi setelah gempa susulan turut disebut sebagai faktor yang berkaitan dengan kematian tersebut.

Kondisi pengungsian menjadi perhatian karena dapat memperbesar risiko kesehatan kelompok rentan. Fransiskus Sales Solo, Sekretaris Daerah NTT,  menyebut pneumonia dan diare sebagai sejumlah persoalan yang dialami penyintas. “Mereka terserang berbagai penyakit saluran pernapasan seperti pneumonia hingga diare akibat cuaca ekstrem serta lingkungan pengungsian yang berdebu dan bersanitasi kurang memadai,” ujarnya. Di tengah kemarau, menurunnya debit dan kualitas air sungai turut memperburuk kesulitan mendapatkan air bersih. BNPB juga mencatat 1.620 korban luka atau sakit, sementara ribuan rumah dan berbagai fasilitas publik mengalami kerusakan.

Walhi menilai tingginya kematian pascabencana harus mendorong evaluasi terhadap sistem perlindungan warga. Usia lanjut maupun penyakit bawaan tidak semestinya digunakan untuk menormalisasi kematian penyintas. “Ketika mereka meninggal di pengungsian, maka yang harus dievaluasi adalah sistem perlindungan negara, bukan kondisi para korban,” kata Umbu Wulang Tanaamah Paranggi dari Walhi Nasional. Walhi NTT menekankan perlunya mitigasi yang sesuai dengan karakter Flores sebagai wilayah rawan gempa, tsunami, dan bencana vulkanik. Organisasi tersebut berencana menyampaikan keberatan administratif kepada pemerintah pusat dan daerah untuk menuntut akuntabilitas penanganan bencana.

Kebutuhan perlindungan masih terlihat di pengungsian mandiri, termasuk pada keluarga Maria Aleksia yang tinggal dalam tenda terpal dengan anyaman daun kelapa sebagai alas tidur. Norman Riwu Kaho, Ketua FPRB NTT, menyebut sekitar sembilan dari sepuluh pengungsi berada di luar lokasi evakuasi terpusat, sehingga pendataan dan pemenuhan kebutuhan dasar masih mendesak.

“Fase transisi darurat menuju pemulihan harus mulai disiapkan secara paralel, bukan menunggu masa darurat berakhir,” katanya. Norman mendesak pemerintah menyiapkan hunian sementara sebelum musim hujan tiba, sekaligus memastikan layanan kesehatan dan perlindungan kelompok rentan tetap berjalan.

Seekor anak kucing yang ditemukan di dekat jalan hutan Yungas, Bolivia, pada 2016 ternyata menyimpan petunjuk tentang keragaman kucing liar yang belum dikenali sains. Warga yang menemukannya sempat mengira hewan tersebut adalah kucing kampung dan memeliharanya selama sekitar setahun. Namun, perilakunya yang berbeda dari kucing rumahan membuat hewan itu akhirnya diserahkan ke Suaka Margasatwa Senda Verde. Kucing yang kemudian dipanggil “Tigrino” tersebut menjadi awal penelitian yang mengungkap spesies baru bernama Leopardus tilcayo, mengikuti nama lokal yang digunakan masyarakat.

Paola Nogales-Ascarrunz, ahli biologi Bolivia yang menjadi sukarelawan di suaka tersebut, awalnya menduga Tigrino termasuk Leopardus tigrinus, kelompok kucing tutul kecil yang telah lama dikenal. Wajahnya menyempit, telinganya pendek dan bulat, serta tubuhnya bertotol.

Keraguan muncul pada 2019, ketika ia membandingkan foto Tigrino dengan referensi kucing tutul kecil dari Brazil. Bercak pada tubuhnya terlihat lebih besar dan tidak beraturan. Perbedaan tersebut mendorong Nogales-Ascarrunz bekerja bersama Jonas Lescroart dan Eduardo Eizirik untuk menelusuri identitasnya melalui analisis genetik.

Tim menganalisis genom 38 individu dalam genus Leopardus, termasuk delapan spesimen museum dari berbagai negara Amerika Selatan. Hasilnya menunjukkan bahwa kucing Bolivia tersebut memiliki garis keturunan yang terpisah dari kelompok kucing tutul kecil lainnya sejak sekitar 1,4 juta tahun lalu. Para peneliti menilai jarak evolusi itu cukup untuk mendukung pengenalannya sebagai spesies tersendiri. Temuan yang dipublikasikan dalam jurnal Current Biology pada 17 September 2026 ini memperlihatkan bagaimana kemiripan penampilan dapat menyembunyikan perbedaan genetik yang besar.

Pengetahuan tentang kehidupan tilcayo masih terbatas. Tigrino, kucing jantan berusia 10 tahun yang tinggal di Senda Verde, merupakan satu-satunya individu hidup yang diketahui. Temuan sisa hewan pengerat dalam kotorannya mengindikasikan bahwa mamalia kecil kemungkinan menjadi bagian makanannya, sedangkan rekaman kamera jebak menunjukkan kecenderungan aktif pada malam hari.

Studi yang sama juga mengungkap lima garis keturunan berbeda dalam kelompok kucing tutul kecil, serta mendeskripsikan subspesies baru dari Yungas Peru, Leopardus tigrinus antisuyo. Hasil ini menjadi dasar untuk meninjau kembali pengelompokan dan kebutuhan perlindungan mereka.

Pemisahan tersebut penting bagi konservasi karena penilaian terhadap kelompok yang luas dapat menutupi kerentanan masing-masing spesies. Para peneliti telah membagikan hasilnya kepada IUCN untuk evaluasi terpisah, yang berpotensi menunjukkan tilcayo lebih terancam daripada perkiraan sebelumnya. Sementara itu, hutan Yungas menghadapi deforestasi, perluasan pertanian, kebakaran akibat aktivitas manusia, dan pertambangan. Perlindungan hutan tersisa, pemulihan kawasan terbakar, serta pemeliharaan hubungan antarhabitat menjadi prioritas. Eduardo Eizirik menilai penemuan ini menunjukkan masih adanya spesies yang belum terdeskripsikan dan berisiko punah sebelum dikenali sains. Identitas tilcayo kini terungkap, tetapi kondisi populasinya di alam masih perlu dipahami.

Foto utama: Tampilan dekat wajah “Tigrino,” individu Leopardus tilcayo yang menjadi awal terungkapnya spesies baru ini setelah dipelihara sebagai kucing rumahan sebelum akhirnya diserahkan ke Suaka Margasatwa Senda Verde, Bolivia. Foto: Paola Nogales-Ascarrunz.