Bagi tukik, jarak antara sarang dan laut merupakan ujian pertama kehidupan. Setelah menetas di pantai berpasir, anak penyu harus merangkak menuju air sambil menghadapi predator. Sebagian tidak pernah mencapai laut, sementara yang berhasil masih harus melanjutkan perjuangan di habitatnya.

“Ancaman akan selalu mengintai tukik yang merangkak pelan menuju laut. Tak jarang, saat proses tersebut dilakukan, predator di darat memakannya,” kata Mohammad Mukhlis Kamal, pakar ekologi perairan dari IPB University. Perjalanan singkat di pantai menjadi fase kritis yang menentukan kesempatan mereka bertahan hidup.

Sebagian besar kehidupan penyu berlangsung di laut, tetapi betina kembali ke pantai untuk bertelur. Menariknya, lokasi tersebut bisa merupakan tempat mereka dahulu menetas.

Penelitian J. Roger Brothers dan Kenneth J. Lohmann dari University of North Carolina, yang diterbitkan dalam Current Biology pada 2015, menemukan hubungan antara kepadatan sarang dan perubahan kecil medan magnet bumi. Temuan itu mendukung dugaan bahwa penyu menggunakan petunjuk geomagnetik untuk menemukan kawasan bertelur, serta mungkin menyimpan ingatan terhadap medan magnet pantai kelahirannya. Namun, mekanismenya belum sepenuhnya dipahami. Mukhlis juga mengingatkan bahwa dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian khusus di Indonesia.

Dari tujuh spesies penyu dunia, enam ditemukan di Indonesia: penyu hijau, sisik, lekang, belimbing, tempayan, dan pipih. Perlindungan sarang serta pendampingan pelepasan tukik menjadi bagian dari kegiatan konservasi. Namun, bantuan manusia tetap perlu memperhatikan kesejahteraan hewan, termasuk kebebasan dari rasa takut, stres, sakit, dan ketidaknyamanan, serta kesempatan mengekspresikan perilaku alami. Pelepasliaran bukan jaminan seluruh tukik akan bertahan. “Alamiahnya, tukik yang dilepasliarkan itu tidak semuanya hidup,” ujar Mukhlis. Upaya konservasi membantu mengurangi ancaman tanpa menghilangkan seluruh risiko alamiah yang mereka hadapi.

Ketika tumbuh dewasa, ancaman penyu juga berkaitan dengan aktivitas manusia.

Iman Wahyudin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebut tangkapan tidak disengaja, pengambilan telur, serta pemanfaatan ilegal bagian tubuh masih menjadi persoalan. “Jalur migrasi penyu sebagai spesies migratori masih sering bersinggungan dengan aktivitas perikanan,” katanya. Alih fungsi lahan, sampah, dan limbah turut menekan habitat, sementara keterbatasan data menyulitkan pemahaman mengenai persebaran dan kebutuhan perlindungannya. Karena itu, menjaga penyu membutuhkan perhatian terhadap perjalanan hidupnya secara menyeluruh, dari pantai peneluran hingga perairan yang dilalui.

Rencana Aksi Nasional Konservasi Penyu 2026-2029 berfokus pada penyediaan data dasar, perlindungan, pelestarian, dan pengawasan hukum. Pengembangan pusat pembelajaran atau konservasi di tiga lokasi prioritas juga direncanakan dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil dan warga. Pengumpulan data diperlukan agar perlindungan dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan.

Bagi penyu yang mampu kembali setelah menempuh perjalanan jauh, keberadaan pantai peneluran yang tetap terjaga menjadi bagian penting untuk melanjutkan siklus kehidupannya dan memberi kesempatan bagi generasi tukik berikutnya.

Foto utama: Tukik menuju laut untuk memulai kehidupannya di Pulau Denawan, Kalimantan Selatan. Foto: Riyad Dafhi Rizki/ Mongabay Indonesia.

Nama ngengat kepala maut terdengar seperti tokoh dalam cerita horor. Corak menyerupai tengkorak manusia pada tubuhnya memperkuat kesan menyeramkan tersebut. Namun, serangga ini tidak membahayakan manusia dan tidak beracun. Kehidupannya justru menyimpan cerita tentang perubahan dari ulat pemakan daun menjadi ngengat pencari madu.

Di Samarkilang, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, masyarakat terbiasa menjumpai fase ulatnya di sekitar tempat tinggal. Mereka membiarkannya hidup. “Ulat ini sering terlihat di pohon-pohon kecil di pinggir jalan,” kata Aman Tris, warga setempat.

Ngengat kepala maut termasuk genus Acherontia, yang terdiri dari tiga jenis. Acherontia atropos tersebar di Eropa, sementara Acherontia styx dan Acherontia lachesis ditemukan di Asia. Ketiganya memiliki kemiripan yang membuat pengenalan jenis perlu memperhatikan cirinya secara teliti. “Ketiganya sangat mirip dari ukuran, warna, dan siklus hidup.

Dinamakan ngengat kepala maut, karena ada bentuk tengkorak manusia di bagian toraks,” jelas Mardili, alumni Biologi Sains Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh. Corak pada bagian dada itulah yang melekat pada namanya dan membuat penampilannya mudah diingat.

Sebelum memiliki sayap, ngengat ini menjalani kehidupan sebagai ulat yang memakan daun muda.

Menurut Mardili, larva yang baru menetas berukuran sekitar satu milimeter, kemudian dapat membesar hingga 130 milimeter. Pada ujung ekornya terdapat bagian menyerupai tanduk. Ketika didekati, ulat biasanya membungkukkan sebagian tubuhnya ke belakang. Setelah melewati fase kepompong dan menjadi dewasa, makanannya berubah menjadi madu lebah. Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa kebutuhan makan serangga ini berbeda sepanjang siklus hidupnya, dari masa pertumbuhan sebagai larva hingga tahap dewasa.

Kebiasaan mencari madu membawa ngengat kepala maut masuk ke sarang lebah. Bagi peternak, perilaku tersebut membuatnya dikenal sebagai hama minor karena mengambil persediaan madu.

Sumber yang dikutip artikel menjelaskan bahwa pelindung tubuhnya yang tebal membantu menghadapi sengatan lebah. Setelah masuk, ngengat mengeluarkan bau menyerupai lebah sehingga tidak dianggap sebagai ancaman. Kemampuan ini menjadi bagian menarik dari kehidupannya: di balik corak tengkorak yang mencolok, terdapat cara untuk memperoleh makanan di tengah koloni serangga lain.

Ngengat kepala maut aktif pada malam hari, sehingga keberadaannya tidak selalu mudah diamati. Meski masyarakat di Samarkilang mengenali ulatnya, pengetahuan ilmiah tentang serangga ini masih terbatas. Mardili menyebut belum banyak riset yang ditemukan mengenai ngengat kepala maut.

“Bisa jadi karena aktif malam hari, membuat peneliti kesulitan. Atau bisa juga, penelitian tentang ngengat kurang dianggap menarik,” ujarnya. Pernyataan itu masih berupa kemungkinan, tetapi menunjukkan adanya ruang penelitian lebih lanjut. Nama dan penampilannya mungkin lebih dahulu menarik perhatian, sementara perilaku, siklus hidup, dan interaksinya dengan lebah menyimpan banyak hal yang dapat dipelajari.

Foto utama: Inilah wujud ngengat kepala maut yang masih fase kepompong. Foto: Junaidi Hanafiah/Mongabay Indonesia.

Di Australia, ular menjadi bagian dari kehidupan alam, dari taipan pedalama (Oxyuranus microlepidotus) hingga ular cokelat timur (Pseudonaja textilis). Indonesia juga memiliki beragam jenis, termasuk kobra dan sanca. Namun, di Selandia Baru, ular darat bukan penghuni alami hutan dan padang rumputnya. Perbedaan ini menyimpan cerita tentang daratan yang terpisah, lautan yang menghalangi perpindahan satwa, serta ekosistem yang berkembang melalui jalur berbeda selama jutaan tahun.

Untuk memahami keunikan tersebut, kita perlu melihat jauh ke masa ketika Selandia Baru masih menjadi bagian dari Gondwana.

Sekitar 80 juta tahun lalu, daratan yang kemudian menjadi Selandia Baru mulai memisahkan diri dari benua besar tersebut. Pemisahan ini menghasilkan isolasi geografis yang panjang. Lautan luas, dalam, dan dingin menjadi penghalang bagi perpindahan reptil darat dari wilayah lain.

Berbeda dengan Indonesia yang berdekatan dengan daratan Asia, Selandia Baru tidak memiliki jalur darat yang memungkinkan ular datang dengan mudah. Jarak antardaratan menjadi faktor penting yang membatasi jenis satwa yang dapat mencapai dan menetap di kepulauan tersebut.

Isolasi juga membentuk kehidupan burung-burungnya. Kiwi, kakapo, dan takahe merupakan contoh burung yang hidup tanpa kemampuan terbang, dengan aktivitas yang banyak berlangsung di permukaan tanah. Dalam ekosistem tempat mereka berevolusi, cara hidup tersebut dapat bertahan.

Namun, kebiasaan bersarang di tanah dan keterbatasan menghindari predator pendatang membuat mereka rentan ketika lingkungan berubah. Karena itu, masuknya spesies asing menjadi persoalan besar bagi perlindungan satwa endemik. Keunikan yang terbentuk selama jutaan tahun dapat menghadapi tekanan baru dalam waktu jauh lebih singkat.

Ancaman masuknya ular kini berkaitan dengan aktivitas manusia. Kapal, pesawat, dan kargo perdagangan membuka kemungkinan satwa terbawa secara tidak sengaja.

Untuk mengurangi risiko tersebut, Selandia Baru menerapkan pemeriksaan biosekuriti di pintu masuk internasional. Pengawasan barang dan penggunaan anjing pelacak membantu petugas mendeteksi keberadaan satwa yang tidak semestinya masuk.

Laporan penampakan ular juga memerlukan respons cepat. Pencegahan menjadi penting karena membiarkan predator asing berkembang dapat membawa konsekuensi bagi burung dan hewan kecil yang sebelumnya tidak menghadapi ancaman serupa.

Meski tidak memiliki ular darat asli, Selandia Baru tetap mempunyai predator yang berperan dalam ekosistem. Falcon Selandia Baru dan harrier memangsa hewan lain dari udara. Ada pula tuatara, reptil yang sekilas menyerupai kadal, tetapi berasal dari kelompok berbeda, yakni Rhynchocephalia. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa hubungan pemangsa dan mangsa tetap berlangsung dalam susunan satwa yang khas. Ketiadaan ular darat bukan berarti alam Selandia Baru bebas dari pemangsaan, melainkan memperlihatkan bagaimana sejarah geografis membentuk komunitas kehidupan.

Menjaga kekhasan itu kini bergantung pula pada kemampuan manusia mencegah masuknya spesies yang dapat mengganggu keseimbangannya, terutama melalui jalur perdagangan dan transportasi yang menghubungkan kepulauan tersebut dengan dunia luar.

Foto utama: Burung Takahe. Foto: Wikimedia Commons/Pseudopanax/Public Domain.

Label “hasil penangkaran” dalam dokumen perdagangan belum menjawab seluruh pertanyaan tentang asal-usul seekor monyet ekor panjang. Dari mana induknya berasal? Apakah kelahirannya tercatat? Apakah jumlah satwa sesuai dengan kemampuan fasilitas membiakkannya? Pertanyaan tersebut penting untuk menutup celah pengambilan Macaca fascicularis dari alam yang kemudian diklaim sebagai hasil penangkaran.

Fahma Wijayanti, pengajar Primatologi UIN Jakarta, menekankan perlunya pemeriksaan yang melampaui administrasi. “Yang pertama adalah tidak hanya mempercayai ‘klaim hasil penangkaran’ pada dokumen CITES,” katanya.

Pemeriksaan dapat dilakukan melalui penelusuran silsilah, identifikasi individu, catatan reproduksi, pemeriksaan genetik, dan pencocokan jumlah populasi. Riwayat setiap individu membantu menjelaskan asal-usul serta hubungan kekerabatannya, sementara rekaman kelahiran dapat dibandingkan dengan jumlah satwa yang dilaporkan. Audit fasilitas juga diperlukan untuk menilai kesesuaian data dengan kapasitas penangkaran. Rangkaian pemeriksaan tersebut memungkinkan klaim diuji menggunakan bukti pendukung. Dengan demikian, pencantuman kategori hasil penangkaran menjadi bagian dari proses verifikasi, bukan satu-satunya dasar untuk memastikan asal-usul satwa.

Pengawasan juga perlu menjangkau penentuan jumlah monyet yang dapat dimanfaatkan dari alam. Menurut Fahma, kuota tidak semestinya hanya dihitung sebagai persentase perkiraan populasi. Penetapannya memerlukan analisis populasi dan Non-Detriment Finding, yakni penilaian untuk memastikan pemanfaatan tidak merugikan kelangsungan populasi liar. Tren jumlah individu, struktur umur, rasio kelamin, kemampuan reproduksi, dan tingkat kematian perlu diperhitungkan.

Namun, kajian Mardiastuti dan kolega terhadap 369 publikasi periode 1992–2024 menemukan kesenjangan data populasi nasional serta pemantauan jangka panjang. Perbedaan metode survei juga menyulitkan perbandingan antarlokasi dan waktu.

Dalam perdagangan lintas negara, konsistensi pencatatan menjadi perhatian lain. Amanda Faradifa dari AfA Macaque Coalition mengatakan perbedaan laporan negara pengekspor dan pengimpor perlu ditelusuri.

“Perbedaan angka dalam laporan, bisa jadi petunjuk untuk menelusuri lebih jauh alur perdagangan monyet ekor panjang lintas negara,” ujarnya.

Meski demikian, ketidaksesuaian tersebut tidak otomatis membuktikan perdagangan ilegal atau penyamaran satwa tangkapan alam. Otoritas perlu mencocokkan data ekspor-impor, perizinan, jumlah satwa, dan informasi fasilitas, kemudian menindaklanjuti penyebab perbedaannya.

Keterbukaan data diperlukan agar pengawasan dapat melibatkan pihak independen. Kuota, realisasi perdagangan, produksi penangkaran, dan hasil pemeriksaan perlu tersedia untuk dievaluasi, dengan tetap melindungi informasi tertentu.

Amanda mengingatkan bahwa kategori captive-bred atau captive-born tidak dengan sendirinya membuktikan verifikasi independen terhadap setiap individu. Sementara itu, Fahma mendorong pengurangan penggunaan monyet dalam penelitian melalui metode alternatif seperti organoid, organ-on-chip, dan pemodelan komputer. Pengembangan tersebut dapat mengurangi tekanan terhadap satwa liar sekaligus menjawab pertimbangan etika. “Efektivitas langkah-langkah tersebut juga bergantung pada konsistensi pelaksanaan dan transparansi data yang digunakan sebagai dasar kebijakan,” katanya.

Perlindungan populasi membutuhkan bukti yang dapat diperiksa serta pengawasan yang berlanjut setelah dokumen diterbitkan.

Foto utama: Monyet ekor panjang akan diekspor untuk kebutuhan penelitian, yang rencana ini dinilai tidak sejalan dengan prinsip penerapan kesejahteraan satwa liar. Foto: Falahi Mubarok/Mongabay Indonesia.

Di atas peta Aceh, izin pertambangan membentang seluas lebih dari 155 ribu hektar. Namun, bagi warga yang menggantungkan hidup pada pertanian dan hutan, angka itu menyimpan pertanyaan: bagaimana nasib air, lahan pangan, dan penghidupan mereka ketika tambang berkembang?

Dinas ESDM Aceh mencatat 85 izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara tersebar di 12 kabupaten/kota. Sebagian besar masih berada pada tahap eksplorasi, sementara Walhi Aceh mengingatkan agar manfaat ekonomi yang dijanjikan tidak menutupi risiko kerusakan yang harus ditanggung masyarakat dalam jangka panjang.

Dari keseluruhan izin seluas 155.307,50 hektar, sebanyak 56 izin berstatus eksplorasi dengan luas 117.727,67 hektar. Sebanyak 29 izin lainnya berada pada tahap operasi produksi, mencakup 37.579,83 hektar. Aceh Jaya memiliki luasan terbesar, mencapai 48.324,30 hektar, disusul Aceh Barat, Aceh Singkil, dan Nagan Raya. Sebaran tersebut membuat persoalan pengawasan tidak hanya menyangkut satu lokasi, tetapi berbagai wilayah dengan kondisi lingkungan dan sumber penghidupan masyarakat yang perlu diperhatikan.

Pemerintah Aceh menyatakan penerbitan izin melalui tahapan pemeriksaan yang ketat. Marwan Nusuf, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh, menjelaskan bahwa proses dilakukan secara elektronik, mulai pengajuan hingga penandatanganan.

“Tidak ada tatap muka antara pemohon dengan petugas dalam proses penerbitan izin,” katanya.

Pemeriksaan mencakup kelengkapan administrasi dan keabsahan dokumen. Pemohon juga diwajibkan mendapatkan rekomendasi pemerintah desa, kecamatan, kabupaten atau kota, serta rekomendasi teknis instansi terkait untuk memastikan kesesuaian lokasi pertambangan.

Namun, Walhi Aceh menilai pembahasan pertambangan harus menjangkau dampak yang melampaui kelengkapan perizinan.

Afifuddin, Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Walhi Aceh, mengatakan manfaat investasi dan lapangan kerja tidak otomatis berarti keuntungan terbesar dinikmati warga sekitar.

“Selama ini pemerintah maupun pemilik tambang selalu bicara soal pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja. Tetapi, yang jarang dibicarakan adalah dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan,” ujarnya.

Warga justru berpotensi menjadi kelompok yang paling dekat dengan pencemaran air, kerusakan sungai, dan penurunan produktivitas lahan. Risiko tersebut berkaitan dengan pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang selama ini menopang ekonomi masyarakat Aceh.

“Hutan berkaitan langsung dengan ketersediaan air, ketahanan pangan, perlindungan dari bencana ekologis, serta keberlangsungan kehidupan masyarakat dan satwa,” kata Afifuddin.

Walhi mendesak pemerintah mengevaluasi seluruh izin secara terbuka, mencakup kondisi hutan, dampak ekologis, potensi konflik sosial, manfaat ekonomi, dan kewajiban pemulihan lingkungan.

Pemerintah juga diminta tidak menerbitkan izin baru yang berpotensi mengorbankan hutan dan ruang hidup warga. “Jangan sampai masyarakat hanya mendapatkan lubang tambang dan kerusakan lingkungan yang harus mereka tanggung bertahun-tahun,” tegasnya.

Tuntutan itu menempatkan keberlanjutan sumber air dan penghidupan sebagai bagian penting dalam menilai arah pertambangan Aceh.

Saat malam tiba, hiu berjalan bergerak di dasar perairan Raja Ampat untuk mencari siput, kepiting, dan cacing. Sirip dada serta sirip panggulnya digunakan untuk melintasi dasar laut, menghasilkan gerakan menyerupai langkah kaki. Meski mampu berenang, Hemiscyllium freycineti memiliki ruang jelajah terbatas.

Penelitian di Selat Dampier menunjukkan betapa erat kehidupannya dengan habitat setempat: selama pengamatan, tidak ditemukan individu yang berpindah antarpulau. Karena itu, kerusakan pada satu lokasi dapat menjadi ancaman bagi hiu yang menghuninya.

Di Kampung Sawinggrai, Pulau Gam, kepadatannya diperkirakan mencapai 2.462 individu per kilometer. “Angka itu bukan saja banyak, namun juga menjadi yang tertinggi yang pernah tercatat di dunia untuk genus Hemiscyllium,” kata Edy Setyawan, Lead Conservation Scientist Elasmobranch Institute Indonesia. Temuan tersebut berasal dari penelitian selama 14 bulan yang diterbitkan dalam jurnal Frontiers in Fish Science. Tim melakukan 64 survei malam di enam lokasi sepanjang Februari 2024-April 2025, menggunakan identifikasi foto dan penandaan untuk membedakan individu. Dari 1.191 penampakan, peneliti mengenali 736 individu berbeda, termasuk 415 betina.

Penelitian juga memperlihatkan kebutuhan habitat yang berbeda antara hiu muda dan dewasa. Sebanyak 69 persen individu muda ditemukan memilih terumbu karang, menunjukkan pentingnya ekosistem tersebut sebagai habitat asuhan. Sementara itu, hiu dewasa lebih memilih padang lamun dan pasir. Ketika beranjak dewasa, perpindahannya tercatat tidak lebih dari 475 meter.

Keterikatan pada lokasi ini membuat perlindungan habitat menjadi penting. Terumbu karang, lamun, dan mangrove mendukung kehidupan hiu berjalan yang tidak mudah berpindah ketika lingkungannya terganggu.

Namun, Selat Dampier juga menjadi pusat wisata bahari yang terus berkembang. Pembangunan pesisir dan penurunan kualitas habitat berpotensi menekan populasi, bersama penangkapan untuk konsumsi lokal dan kemungkinan perdagangan ikan hias. Krisis iklim menambah ancaman melalui gelombang panas laut yang dapat menghambat pertumbuhan serta meningkatkan kematian.

Mochamad Iqbal Herwata Putra dari Konservasi Indonesia menilai hasil penelitian membuka jalan bagi konservasi berbasis ilmiah, agar hiu berjalan dapat bertahan sekaligus berkembang di tengah aktivitas manusia.

Hiu berjalan telah mendapat perlindungan penuh di Indonesia melalui keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan pada 2023. Meski demikian, informasi mengenai biologi, struktur populasi, dan ruang jelajahnya masih terbatas. Kepadatan tinggi di Sawinggrai tidak berarti kondisi seluruh populasi telah diketahui; jumlah individu dan kecenderungan populasi keseluruhan masih belum jelas. Spesies ini masuk kategori Hampir Terancam dalam penilaian IUCN pada 2021 karena sebarannya terbatas dan menghadapi berbagai tekanan.

Bagi Edy, data lapangan diperlukan agar perlindungan “benar-benar efektif di lapangan dan tidak hanya sekadar kebijakan di atas kertas.” Temuan tentang habitat asuhan dan pergerakannya menjadi dasar untuk menentukan lokasi yang perlu dijaga serta memantau perubahan populasi.

Hemiscyllium freycineti atau hiu berjalan endemik Raja Ampat adalah spesies hiu yang berevolusi paling baru. Jenis ini berpisah dua juta tahun lalu dari spesies saudaranya, Hemiscyllium galei atau dikenal sebagai hiu berjalan Cendrawasih di Teluk Cendrawasih.

Penamaan hiu berjalan pada jenis ini, karena ia bergerak melintasi substrat dengan menggunakan sirip dada dan sirip panggul. Gerakan tersebut persis berjalan, meski bisa berenang.