Kebakaran hutan dan lahan kembali melanda Sumatera Selatan. Api yang membakar lahan gambut dan mineral menghadirkan kabut asap hingga ke Palembang. Persoalan ini terus berulang meski berbagai program penanggulangan telah berjalan sejak awal 2000-an.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Selatan, sekitar 1.926 hektar lahan terbakar sepanjang 1 Januari–23 Agustus 2026. Dari 17 kabupaten dan kota, hanya Lubuklinggau dan Pagaralam yang tidak mencatat kebakaran.

Kabut asap telah menyelimuti Palembang selama beberapa hari. Pada 25 Agustus 2026, konsentrasi partikulat halus PM2.5 di Stasiun Musi 2 mencapai 285,3 mikrogram per meter kubik dan masuk kategori berbahaya.

Yulion Zalpa, peneliti ekologi politik UIN Raden Fatah Palembang, menilai karhutla berulang karena masyarakat dan perusahaan sama-sama memandang gambut sebagai lahan yang dapat dijadikan perkebunan. “Pertama, pengetahuan bahwa gambut dapat dikelola menjadi perkebunan bukan hanya dikuasai perusahaan, juga masyarakat,” katanya.

Masyarakat yang dahulu tidak terbiasa memanfaatkan gambut kini mulai menanam sawit di lahan seluas setengah hingga puluhan hektar. Pengetahuan tersebut diperoleh dari praktik perusahaan perkebunan sawit dan hutan tanaman industri. Akibatnya, gambut tidak lagi dipahami sebagai ekosistem hutan yang harus tetap basah.

Cara membuka dan mengolah lahan juga menjadi persoalan. Membakar masih dianggap sebagai metode termurah dan tercepat karena belum tersedia teknologi alternatif yang mudah dijangkau. Pengeringan rawa, gambut, dan mangrove melalui pembangunan kanal pun telah menjadi praktik umum.

Menurut Yulion, pemerintah tidak cukup hanya melarang dan menghukum pelaku pembakaran. Pemerintah perlu mengembangkan teknologi pengelolaan lahan yang murah, cepat, dan berkelanjutan. Pengetahuan tersebut harus dapat diterapkan oleh perusahaan maupun masyarakat. Krisis iklim juga membuat gambut yang telah mengering semakin mudah terbakar ketika kemarau.

Peneliti kebijakan tata kelola air UIN Raden Fatah Palembang, Ryllian Chandra, melihat persoalan lain berupa hilangnya pengetahuan masyarakat mengenai lahan basah. Pada masa lalu, gambut, rawa, dan mangrove dipahami sebagai bagian dari “rumah air” yang terhubung dengan sungai dan danau. Kini, kawasan tersebut lebih sering dipandang sebagai lahan yang harus dikeringkan untuk pertanian, perkebunan, atau permukiman.

Karhutla Sumatera Selatan bukanlah persoalan baru. Kebakaran besar tercatat sejak 1960-an dan mencapai puncaknya pada 1997-1998. Sepanjang 2015-2019, luas karhutla di provinsi ini bahkan mencapai lebih dari satu juta hektar.

Foto utama: Anggota Manggala Agni wilayah Kabupaten Banyuasin, Sumsel, tengah memadamkan api di lahan gambut terbakar di Desa Babatan Saudagar, Kabupaten Ogan Ilir. Foto: Ahmad Rizki Prabu/Mongabay Indonesia.

Sosok Godzilla mungkin hanya hidup dalam film. Namun, Kepulauan Galapagos memiliki reptil yang penampilannya menyerupai monster tersebut dalam ukuran kecil. Satwa itu adalah iguana laut atau Amblyrhynchus cristatus, reptil endemik yang tidak ditemukan secara alami di tempat lain.

Kepulauan Galapagos berada lebih dari 900 kilometer di lepas pantai Ekuador. Di wilayah inilah iguana laut hidup dengan kulit berwarna abu-abu kehitaman dan deretan sisik berbentuk piramida di sepanjang punggung. Kuku tajam serta penampilannya yang garang semakin membuat satwa ini terlihat seperti Godzilla.

Meski tampil menyeramkan, iguana laut bukan pemakan daging. Satwa ini merupakan herbivora yang memakan alga dan rumput laut. Iguana laut juga menjadi satu-satunya spesies kadal yang mencari makanan di laut.

Untuk memperoleh makanan, iguana laut menyelam hingga kedalaman 30 meter. Tubuhnya dapat tumbuh sepanjang 1,2 meter. Ekornya yang berbentuk pipih membantu satwa ini berenang dan bergerak dengan lincah di dalam air.

Namun, iguana laut merupakan hewan eksotermik yang mengandalkan suhu lingkungan untuk mengatur panas tubuh. Karena tidak dapat terlalu lama berada di air dingin, iguana harus kembali ke daratan dan berjemur di bawah sinar matahari setelah menyelam.

Tubuhnya juga memiliki kelenjar yang membantu menyaring dan membuang kelebihan garam. Kemampuan tersebut penting karena iguana laut menghabiskan banyak waktu untuk mencari makanan di perairan laut.

Ketergantungannya terhadap alga membuat iguana laut rentan terhadap perubahan suhu laut. Ketika El Niño terjadi, suhu air meningkat dan menyebabkan ganggang merah serta hijau yang menjadi makanan utamanya menghilang. Ganggang cokelat memang bertambah, tetapi sulit dicerna dan kemungkinan beracun bagi iguana.

Kelangkaan makanan dapat mengakibatkan kematian massal. Selama peristiwa El Niño, sekitar 10 hingga 90 persen populasi iguana laut dapat mati kelaparan. Populasinya diperkirakan tersisa sekitar 210 ribu individu.

Iguana laut memiliki cara unik untuk menghadapi krisis makanan. Satwa ini dapat menyusutkan panjang tubuhnya hingga 20 persen. Tubuh yang lebih kecil membutuhkan lebih sedikit energi untuk mencari makan. Ketika makanan kembali melimpah, ukurannya dapat kembali seperti semula.

IUCN mengategorikan iguana laut sebagai satwa Rentan atau Vulnerable. Selain El Niño, populasinya terancam oleh pertumbuhan penduduk, meningkatnya kegiatan wisata, penyakit, serta pencemaran laut akibat tumpahan minyak dan solar.

Di daratan, iguana laut juga menghadapi predator seperti elang dan bangau. Padahal, daratan tetap dibutuhkan untuk kawin dan berkembang biak.

Iguana laut telah mengembangkan berbagai kemampuan untuk bertahan di lingkungan Galapagos. Namun, perubahan iklim dan aktivitas manusia kini menjadi ancaman besar bagi kelangsungan hidup “Godzilla” kecil yang sesungguhnya tidak berbahaya ini.

Foto utama: Iguana laut (Amblyrhynchus cristatus). Foto: Wikimedia Commons/RAF-YYC from Calgary, Canada/CC BY-SA 2.0.

Indonesia telah memasuki usia kemerdekaan ke-81 tahun. Namun, bagi masyarakat adat dan warga yang hidup di sekitar proyek pembangunan berskala besar, kemerdekaan belum selalu berarti rasa aman, lingkungan sehat, dan kebebasan mempertahankan ruang hidup.

Di Kampung Sepaku Lama, Kalimantan Timur, masyarakat adat Balik menghadapi perubahan akibat pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara. Proyek Intake Sepaku disebut mempersulit warga mengakses air sungai. Ketika musim hujan, mereka menghadapi banjir, sedangkan kemarau panjang memicu krisis air.

Situasi serupa berlangsung di Lelilef Sawai, Halmahera Tengah. Sebelum industri pengolahan nikel berkembang, masyarakat menggantungkan hidup pada kebun, hutan, dan laut. Ekspansi industri memang membawa pekerjaan dan aktivitas ekonomi, tetapi sekaligus mempersempit ruang hidup sebagian warga.

Bagi Oktaviana Takuling, Ketua Komunitas Fagawene, kemerdekaan tidak cukup diperingati melalui upacara tahunan. “Bukan sekadar pembacaan Proklamasi, melainkan regulasi yang melindungi kepentingan seluruh masyarakat dan kelompok adat,” katanya.

Di Kepulauan Aru, masyarakat Marafenfen dan Popjetur juga menghadapi pembatasan akses terhadap wilayah adat. Kehadiran Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut membuat warga khawatir membuka kebun dan mengakses tempat berburu. Rencana investasi peternakan sapi menambah kecemasan bahwa lahan mereka akan semakin dikuasai perusahaan.

Tekanan industri juga dirasakan masyarakat Sulawesi Tenggara. Warga di sekitar kawasan pengolahan nikel menghadapi pencemaran air, banjir berlumpur, serta kerusakan tambak dan sawah. Di Desa Lamedai, Kolaka, hasil panen menurun setelah lumpur mengendap di lahan pertanian. Air bersih berubah keruh dan berbau sehingga warga harus membeli air atau mengambilnya dari sumur yang jauh.

Sementara itu, masyarakat Rempang masih hidup dalam kekhawatiran kehilangan tanah akibat proyek Rempang Eco City dan pembangunan Sekolah Terintegrasi Merah Putih. Bentrokan pada 14 Agustus 2026 menyebabkan sejumlah perempuan pingsan dan terluka. Intimidasi berkepanjangan juga memengaruhi kondisi psikologis warga, terutama perempuan dan anak-anak.

Di Natuna dan Anambas, nelayan mempertanyakan perlindungan negara karena kapal ikan asing masih beroperasi di perairan Indonesia. Kehadiran kapal patroli dinilai belum mampu menghentikan pencurian ikan yang mengancam penghidupan mereka.

Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat 341 konflik agraria sepanjang 2015–2025 dengan luas hampir satu juta hektar. Walhi juga menyoroti proyek pangan, pertambangan, perkebunan sawit, dan proyek karbon yang berpotensi merampas ruang hidup masyarakat.

Kemerdekaan bagi masyarakat terdampak bukan sekadar perayaan. Mereka mengharapkan pengakuan hak atas tanah, lingkungan yang sehat, penyelesaian konflik agraria, serta perlindungan dari intimidasi dan pencemaran. Tanpa itu, kemerdekaan akan tetap terasa sebagai seremoni yang jauh dari kehidupan sehari-hari.

Foto utama: Hutan adat di Merauke, Papua, yang rata dengan tanah untuk proyek pangan dan energi yang pemerintah gadang-gadang. Foto: Yayasan Pusaka.

Musang air dan berang-berang sering dianggap sebagai satwa yang sama. Keduanya hidup di sekitar perairan, pandai berenang, serta memiliki bentuk tubuh yang sekilas serupa. Namun, musang air sebenarnya bukan anggota keluarga berang-berang.

Musang air bernama ilmiah Cynogale bennettii. Satwa yang juga dikenal sebagai otter civet ini termasuk keluarga musang atau Viverridae. Sementara itu, berang-berang merupakan anggota keluarga Lutrinae.

Musang air tersebar dari Malaysia, Sumatera, Kalimantan, hingga Thailand Selatan. Keberadaannya sangat sulit ditemukan. Bukti foto satwa ini pernah diperoleh pada 2009 di hutan rawa gambut Sebangau dan pada 2023 di Bentang Alam Rungan Kahayan.

Peneliti IPB University kemudian berhasil merekam musang air menggunakan kamera jebak dan pesawat nirawak atau drone.

“Teknologi mempermudah proses deteksi dan pemantauan satwa yang sebelumnya sulit dilakukan melalui pengamatan lapangan secara langsung mengandalkan deteksi mata manusia. Satwa-satwa seperti ini memiliki morfologi tersamarkan di habitatnya dan cenderung pemalu dan sensitif terhadap keberadaan manusia,” ungkap Dede Aulia Rahman, pengajar di Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata (KSHE), dikutip dari laman IPB University, Selasa (24/6/25).

Berbeda dari musang lain yang umumnya hidup di daratan atau pepohonan, musang air mampu hidup di darat dan perairan. Kakinya memiliki selaput sebagian, sedangkan moncongnya lebar dan dilengkapi kumis sensorik panjang. Ciri fisik tersebut membuatnya terlihat mirip dengan berang-berang.

Kemiripan itu terbentuk karena keduanya beradaptasi dengan lingkungan perairan. Musang air merupakan perenang dan penyelam yang andal. Satwa nokturnal ini mencari makanan di sungai, rawa, dan hutan yang tergenang air. Musang air juga dapat memanjat serta kemungkinan menggunakan rongga pohon sebagai tempat bersarang.

Satwa ini cenderung hidup menyendiri dan menghindari manusia. Perilakunya yang pemalu, persebaran tidak merata, dan kepadatan populasi yang rendah membuat kehidupan musang air belum banyak diketahui. Karena itu, kamera jebak penting untuk mendeteksi keberadaannya di alam.

Di Kalimantan, habitat yang sesuai bagi musang air mencakup kawasan pesisir, hutan rawa, hutan gambut, hutan hujan dataran rendah, dan tepian sungai berarus lambat. Sebagai karnivora, satwa ini memakan ikan, kepiting, moluska, mamalia kecil, dan burung.

IUCN mengategorikan musang air sebagai Genting atau Endangered. Populasinya diperkirakan terus menurun akibat hilangnya habitat, pengeringan lahan basah, deforestasi, dan perubahan hutan menjadi perkebunan atau lahan pertanian. Pencemaran air dari kegiatan pertanian, industri, dan pertambangan emas turut mengancam kelangsungan hidupnya.

Jadi, musang air dan berang-berang bukanlah satwa yang sama. Musang air termasuk keluarga Viverridae, sedangkan berang-berang merupakan anggota keluarga Lutrinae. Kemiripan keduanya muncul karena sama-sama beradaptasi untuk hidup dan mencari makan di lingkungan perairan.

Foto: Berang-berang cakar kecil yang berhasil ditemukan oleh tim Asta Indonesia di segmen 4 Sungai Ciliwung, Depok. Foto: Dokumentasi Averroes Oktaliza/Aspera Madyasta [Asta] Indonesia.

Penangkapan seorang warga India berinisial A membuka dugaan jaringan perdagangan emas ilegal dari Sumatera Barat hingga ke luar negeri. Polda Sumatera Barat menangkap A pada 20 Agustus 2026 dan menyita tiga batang emas murni di Koto Baru.

Polisi juga mengamankan dua telepon seluler, timbangan digital, uang tunai sekitar Rp6 juta, dan satu mobil. Emas tersebut diduga berasal dari pertambangan emas tanpa izin atau PETI di Kabupaten Sijunjung dan Garabak Data, Kabupaten Solok.

Penyidik menduga emas yang dikumpulkan A dikirim ke Malaysia melalui jaringan kurir. A mengaku tidak mengenal kurir yang mengambil barang. Ia hanya menerima informasi dari seseorang berinisial N setelah emas pesanan terkumpul. Dalam prosesnya, N disebut mengerahkan dua hingga tiga kurir yang tidak saling mengenal.

A diduga menjalankan bisnis tersebut sejak Maret–April 2026. Pada periode itu, ia membeli emas urai rata-rata sekitar 40 gram per hari. Aktivitas tersebut kembali berlangsung sejak Juli, tetapi emas yang dibeli sudah berbentuk batangan dengan rata-rata mencapai satu kilogram per hari.

Tommy Adam, Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Barat, menilai penangkapan A membuktikan bahwa emas ilegal dari provinsi itu tidak hanya beredar di pasar lokal. Kepolisian perlu membongkar pihak yang terlibat dari lokasi tambang hingga pembeli akhir. “Jangan hanya menindak pelaku di tingkat tapak,” katanya.

Menurut Walhi, PETI di Sumatera Barat telah berkembang menjadi kegiatan terstruktur yang melibatkan alat berat, mesin dompeng, modal besar, dan penggunaan merkuri. Aktivitas tersebut diperkirakan telah membuka sekitar 1.100 hektar kawasan hutan. Lebih dari 50 orang juga dilaporkan meninggal akibat tambang emas ilegal sepanjang 2012 hingga Mei 2026.

Riset mengenai PETI di Sijunjung dan Solok Selatan menunjukkan adanya jaringan bisnis yang melibatkan pemodal, pemilik lahan, pemilik ekskavator dan mesin dompeng, operator, serta pekerja. Pemodal memegang peran besar karena membiayai operasional dan mengatur akses terhadap lokasi pertambangan.

Tommy menilai besarnya jumlah alat berat di wilayah hulu menunjukkan tingginya produksi emas ilegal. Karena itu, penyelidikan tidak cukup berhenti pada pedagang yang tertangkap. “Emas-emas yang keluar dari Sumbar tidak mungkin hanya berhenti di provinsi atau di penadah-penadah lokal.”

Sucy Delyarahmi, Akademisi Hukum Lingkungan Universitas Andalas, juga mendorong aparat menelusuri rantai pasok dari penambang, pembeli pertama, pedagang perantara, hingga pembeli akhir. Perdagangan berlapis dan transaksi tunai dapat menyulitkan pelacakan asal-usul emas.

Apabila terdapat upaya menyamarkan emas ilegal dengan membawanya ke luar negeri, kasus tersebut berpotensi berkembang menjadi dugaan tindak pidana pencucian uang. Pemerintah Indonesia karena itu perlu bekerja sama dengan aparat negara tujuan untuk menemukan titik akhir perdagangan sekaligus membongkar seluruh jaringan yang memperoleh keuntungan dari kerusakan hutan dan sungai Sumatera Barat.

Foto utama: Polda Sumbar menggelar jumpa pers pengungkapan kasus perdagangan emas ilegal yang libatkan warga negara asing. Foto: Novia Harlina/Mongabay Indonesia.

Tokek rumah (Gekko gecko) diperjualbelikan secara terbuka di sejumlah marketplace Indonesia. Dalam penelusuran Mongabay Indonesia, seorang penjual menawarkan tokek hidup seharga Rp30.500 per ekor. Stok yang dicantumkan mencapai 493 ekor dan beberapa di antaranya telah terjual.

Penjual juga menyertakan berbagai klaim khasiat, seperti meningkatkan stamina, mengatasi asma, dan membantu mengobati kanker. Namun, tidak ada penjelasan yang memastikan apakah tokek tersebut berasal dari penangkaran atau ditangkap langsung dari alam.

Perdagangan tokek mulai mendapat perhatian lebih besar setelah reptil ini masuk Appendix II CITES pada 2019. Status tersebut bukan berarti tokek telah terancam punah. Dalam Daftar Merah IUCN, tokek rumah masih berstatus Risiko Rendah atau Least Concern.

Meski demikian, perdagangan internasionalnya harus diatur agar legal, dapat ditelusuri asal-usulnya, dan tidak mengancam populasi liar. Indonesia juga wajib menyusun Non-Detriment Finding atau NDF, yakni kajian ilmiah untuk memastikan pemanfaatan tokek tidak membahayakan kelestarian spesies.

Menurut Amir Hamidy, Profesor Riset Biosistematika dan Evolusi BRIN, penentuan jumlah tokek yang boleh dimanfaatkan harus didahului survei populasi. Peneliti perlu mengetahui jumlah, persebaran, dan kemampuan berkembang biaknya.

Pada 2026, pemerintah menetapkan kuota pengambilan tokek rumah dari alam sebanyak 2.509.362 ekor. Sebanyak 2.487.750 ekor dialokasikan untuk konsumsi dalam bentuk tokek kering, sedangkan 21.612 ekor diperuntukkan bagi perdagangan sebagai satwa hidup atau peliharaan.

Jawa Timur memperoleh kuota konsumsi terbesar, yakni 480.000 ekor. Provinsi ini juga mendapat kuota tertinggi untuk perdagangan tokek hidup sebanyak 5.035 ekor.

Selain jumlah, pemerintah mengatur ukuran tokek yang boleh ditangkap. Untuk kebutuhan konsumsi, panjang tubuh dari moncong hingga kloaka minimal 15 sentimeter, dengan lebar dada sedikitnya 13 sentimeter.

Tokek mencapai kematangan reproduksi pada ukuran sekitar 10-11 sentimeter. Dengan batas tangkap 15 sentimeter, individu yang dipanen diperkirakan telah berkembang biak dan berkontribusi terhadap regenerasi populasi.

“Kalau ditangkap pada ukuran 15 sentimeter, berarti sudah berkontribusi terhadap populasi. Yang di bawah ukuran itu tidak boleh dipanen,” ujar Amir.

Namun, penerapan aturan di lapangan masih menghadapi tantangan. Sosialisasi ukuran tangkap dan pengawasan kuota perlu diperkuat. Banyaknya jalur perdagangan satwa di Indonesia juga membuat pengawasan semakin sulit.

Survei populasi perlu dilakukan kembali secara berkala. Tanpa data terbaru, sulit memastikan apakah kuota pengambilan masih aman bagi tokek di alam. Perdagangan tokek hanya dapat berlangsung berkelanjutan jika kuota berbasis data ilmiah, ukuran tangkap dipatuhi, dan peredarannya diawasi secara konsisten.

Foto utama: Tokek yang dikenal karena suaranya yang keras. Foto: Wikimedia Commons/Domzjuniorwildlife – Own work/CC BY-SA 4.0.