Ada hutan tersisa di pesisir utara Kabupaten Bekasi yang menjadi habitat bagi lutung jawa. Jika mau ke kawasan konservasi satwa di Desa Pantai Bahagia, Muaragembong, Kabupaten Bekasi, pengunjung harus menggunakan perahu. Jalur darat sudah terputus akibat abrasi. Di tengah hamparan tambak dan sisa mangrove, lutung jawa masih bertahan. Daman, warga setempat, menjadi salah satu masyarakat yang rutin menjaga habitat satwa tersebut.

“Lutung itu pemalu,” kata Daman, warga Kampung Desa Pantai Bahagia yang menjaga wilayah itu.

Sejak 2012, Daman menjadi relawan penjaga kawasan. Setelah mencari kepiting bakau, dia biasa masuk ke hutan untuk memantau lutung jawa. Selain lutung, kawasan tersebut juga menjadi habitat berbagai satwa lain, seperti kera ekor panjang, burung air, kuntul, bangau bluwok, cekakak sungai, hingga blekok sawah.

Namun, habitat lutung jawa terus menyusut. Berdasarkan data pemerintah Kabupaten Bekasi, dari penetapan kawasan hutan lindung yang awalnya mencapai 10.000 hektar, sekitar 2.338,85 hektar daratan hilang akibat abrasi, 1.700 hektar mengalami penggenangan, dan hampir 90% kawasan hutan beralih fungsi menjadi tambak.

Penelitian juga menunjukkan luas mangrove di Muaragembong menyusut 55% dalam empat dekade terakhir. Desa Pantai Bahagia menjadi salah satu wilayah yang mengalami abrasi paling parah. Kondisi ini turut mengancam lutung jawa yang populasinya di kawasan tersebut kini sekitar 70 individu.

Penyusutan mangrove membuat lutung semakin kesulitan mendapatkan pakan dan air. Daman mengatakan lutung jawa menyukai daun jeruju. Saat musim kemarau, air di sekitar muara Sungai Citarum berubah menjadi payau akibat intrusi air laut sehingga lutung harus mendekati permukiman untuk mencari air tawar.

“Saya sempat mikir, kenapa lutung lari ke rumah warga? Ternyata mereka mau minum air tawar,” katanya.

Selain kehilangan habitat, lutung jawa juga menghadapi ancaman perburuan. Sekitar 10 tahun lalu, Daman bahkan menyaksikan seekor lutung ditembak hingga jatuh dari pohon. Namun, menurutnya, kondisi mulai berubah setelah masyarakat membentuk kelompok relawan penjaga habitat dan melakukan sosialisasi mengenai status perlindungan lutung jawa.

“Kalau sekarang sudah enggak seperti dulu. Orang sudah tahu lutung dilindungi.”

Didik Prasetyo dari Perhimpunan Pemerhati Primata Indonesia mengatakan, penyempitan habitat membuat lutung keluar hutan dan mendekati permukiman untuk mencari makanan maupun air tawar. Kondisi tersebut membuat satwa semakin rentan terhadap penyakit dan perburuan.

“Gangguan habitat itu berdampak langsung terhadap dinamika populasi. Ukuran kelompok dapat mengecil, satwa menjadi lebih rentan terserang penyakit, serta lebih mudah diburu karena harus berpindah ke area yang terbuka atau mendekati aktivitas manusia,” katanya.

Di tengah kondisi itu, perlindungan lutung jawa di Muaragembong masih banyak bergantung pada masyarakat. Ahmad Qurtbi, Sekretaris Desa Muaragembong, mengatakan perlindungan tidak cukup hanya dengan menetapkan status kawasan dan melarang perburuan.

“Secara yuridis memang ada perlindungannya. Tapi secara faktual, yang menjaga kawasan ini justru masyarakat sendiri. Kami belum melihat adanya upaya perlindungan yang benar-benar dilakukan pemerintah di lapangan,” katanya.

Pemerintah dan masyarakat telah melakukan rehabilitasi mangrove di sejumlah titik pesisir. Bagi masyarakat, mangrove bukan hanya pelindung pantai dari abrasi, tetapi juga tempat berkembang biak ikan, kepiting bakau, udang, dan burung air. Bagi lutung jawa, hutan mangrove menjadi rumah yang menyediakan pakan, tempat berlindung, sekaligus ruang untuk berpindah.

Foto utama: Lutung jawa sedang bergelantungan di pohon. Dokumentasi: Fattreza Ihsan/ YIARI

Rosid tidak pernah membayangkan akan menjadi bagian dari perjalanan kukang jawa kembali ke hutan. Ketua RT dari Desa Rancapinang, Kabupaten Pandeglang, itu biasanya hanya sesekali melihat Nycticebus javanicus di alam. Namun, kali ini dia turut membawa primata tersebut menuju lokasi pelepasliaran di Taman Nasional Ujung Kulon.

“Baru sekarang merasakan langsung,” ujarnya.

Enam kukang yang dibawa terdiri dari satu jantan dan lima betina bernama Eid, Durga, Buzz, Faki, Olivec, dan Hormuz. Mereka menempuh perjalanan sekitar enam jam dari pusat rehabilitasi Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia di Bogor menuju Ujung Kulon.

Sebagian besar kukang tersebut merupakan serahan masyarakat kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam, kemudian dititipkan kepada YIARI untuk menjalani perawatan. Namun, membawa mereka kembali ke hutan bukan perkara sederhana.

Menurut Indri Saptorini, dokter hewan YIARI, kukang hanya dapat dilepasliarkan jika sehat secara fisik dan perilaku. Setiap individu harus menjalani pemeriksaan fisik, darah, rontgen, serta pemeriksaan dan penanganan parasit.

Setelah dinyatakan sehat, kukang menjalani karantina selama sekitar enam minggu. Mereka kemudian dipindahkan ke kandang sosialisasi agar perilaku alaminya dapat diamati. Penilaian mencakup cara makan, grooming, kondisi sosial, dan kemampuan berpindah. Pengamatan perilaku dilakukan selama sekitar 200 jam.

Proses rehabilitasi tidak selalu berjalan mulus. Jika kukang mengalami diare, kebotakan, tidak mau makan, atau perubahan kondisi lainnya, satwa tersebut harus kembali diperiksa di klinik.

“Tantangan terbesar justru saat kukang datang dalam kondisi parah, terutama akibat sengatan listrik,” kata Indri.

Luka berat dapat membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk pulih. Dalam kasus tertentu, penyembuhan bekas amputasi akibat sengatan listrik berlangsung hingga 10 bulan, belum termasuk pemulihan perilakunya.

Ujung Kulon juga tidak dipilih secara sembarangan. Lokasi pelepasliaran ditentukan melalui kajian biologis, kondisi ekosistem, ketersediaan pakan, dan keberadaan satwa lain yang berpotensi berinteraksi dengan kukang.

Setibanya di kawasan taman nasional, keenam kukang tidak langsung dilepas. Mereka menjalani masa habituasi di kandang yang disesuaikan dengan kebutuhan alaminya. Tahapan ini membantu kukang beradaptasi dengan lingkungan sebelum benar-benar hidup bebas.

“Pelepasliaran bukanlah akhir dari proses,” jelas Indri.

Pemantauan tetap diperlukan untuk memastikan kukang mampu mencari makan, berpindah, dan bertahan secara mandiri. Masyarakat sekitar juga berperan menjaga keselamatannya dengan tidak menangkap, memelihara, memburu, atau memperjualbelikan kukang.

Kukang merupakan bagian penting dari rantai kehidupan hutan, termasuk membantu mengendalikan populasi serangga. Karena itu, memulangkan kukang bukan sekadar membuka kandang. Proses tersebut berarti memastikan satwa dapat kembali hidup aman di rumahnya yang sesungguhnya: hutan.

Foto utama: Butuh proses panjang untuk mengembalikan kukang jawa ke habitatnya di TNUK. Foto: Falahi Mubarok/Mongabay Indonesia.

Di sebuah pohon rambutan di Kelurahan Campaga, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, sejumlah anggrek tumbuh menempel pada batangnya. Akarnya menjalar, sementara tunas-tunas baru mulai bermunculan. Tanaman itu merupakan bagian dari upaya Muhammad Asri melestarikan anggrek hutan Campaga.

Asri merupakan Ketua Kelompok Tani Mattiro Baji yang dibentuk pada 1997 dan beranggotakan 30 orang. Selama 27 tahun, kelompok ini memperbanyak anggrek secara vegetatif melalui metode stek, yakni memisahkan rumpun atau cabang dari batang maupun pseudobulb.

Dalam satu tanaman induk dapat tumbuh hingga 50 anakan. Bibit kemudian dipindahkan ke wadah berbahan sabut kelapa dan ditempatkan pada pohon-pohon rindang, seperti rambutan, langsat, dan cengkeh. Anggrek tumbuh baik pada musim hujan dan biasanya berbunga menjelang musim kemarau.

Pada awalnya, anggota kelompok mengambil anggrek dari Hutan Campaga untuk dipelihara atau dijual. Usaha tersebut mampu memberikan penghasilan hingga jutaan rupiah per bulan. Namun, mereka kemudian menyadari populasi anggrek di hutan semakin berkurang, terutama anggrek bulan.

“Sudah tiga tahun ini kami tidak lagi mengambil anggrek di dalam hutan,” kata Asri.

Kelompok tersebut kini justru mengembalikan anggrek ke habitatnya. Sekitar 1.500 bibit telah ditanam kembali di Hutan Campaga. Anggrek juga ditempelkan pada pohon-pohon di sepanjang jalan desa dan kawasan wisata permandian Erbol.

Hutan Campaga seluas 23 hektar dianggap sakral oleh masyarakat setempat. Hutan ini menjadi rumah bagi berbagai jenis anggrek, pohon beringin tua Erasa Lego-lego, dan mata air Tombolo. Keberadaannya juga menjaga pasokan air bagi ratusan hektar sawah serta kebun di sekitarnya.

Perbanyakan anggrek dipusatkan di sebuah greenhouse berukuran 10 × 12 meter. Tempat tersebut menampung sekitar 78 spesies, termasuk anggrek bulan (Phalaenopsis amabilis), anggrek macan (Grammatophyllum speciosum), anggrek pandan (Dipodium scandens), dan Dendrobium.

“Ini adalah tempat belajar bagaimana merawat dan memelihara anggrek mulai dari kecil sampai berbunga,” jelas Asri. Menurutnya, sekitar 99 persen tanaman yang dikeluarkan dari greenhouse dapat tumbuh dengan baik.

Permintaan anggrek yang meningkat membuat kelompok kesulitan menyediakan stok karena produksi melalui stek terbatas. Mereka berharap dapat mempelajari kultur jaringan agar mampu menghasilkan bibit lebih banyak.

Menurut peneliti anggrek Universitas Hasanuddin, Rinaldi Sjahrir, kultur jaringan efektif mengatasi kelangkaan anggrek. Namun, metode tersebut membutuhkan ruangan bersih, lemari tanam steril, media yang tepat, serta keterampilan khusus untuk mencegah kontaminasi.

Bagi Asri, anggrek bukan lagi tanaman yang sekadar diambil dari hutan. Melalui perbanyakan dan penanaman kembali, anggrek dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus tetap lestari di habitat asalnya.

Foto utama: Muhammad Asri (54) selama 27 tahun telah mendedikasikan hidupnya untuk pelestarian anggrek di Kelurahan Campaga, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Foto: Wahyu Chandra/Mongabay Indonesia.

Tubuhnya tertutup sisik, aktif pada malam hari, dan akan menggulung seperti bola ketika merasa terancam. Strategi pertahanan ini selama jutaan tahun mampu melindungi trenggiling dari predator alami. Namun, perlindungan tersebut hampir tak berguna ketika hewan pemalu ini berhadapan dengan manusia.

Trenggiling merupakan salah satu korban terbesar perdagangan satwa liar dunia. Meski tidak sepopuler gajah, badak, atau harimau dalam kampanye konservasi, mamalia bersisik ini diburu dalam jumlah sangat besar. Sisik, daging, bahkan janinnya diperdagangkan untuk memenuhi permintaan pasar, terutama di Asia Timur.

Salah satu pemicu utamanya adalah kepercayaan bahwa sisik trenggiling memiliki khasiat pengobatan. Sisik tersebut dianggap mampu mengatasi berbagai penyakit, meningkatkan vitalitas, hingga menyembuhkan kanker. Padahal, klaim itu tidak memiliki dasar ilmiah. Sisik trenggiling tersusun dari keratin, bahan yang sama seperti kuku dan rambut manusia. Mengonsumsinya tidak otomatis memberikan manfaat kesehatan tertentu.

Selain sisiknya, daging trenggiling juga dianggap sebagai makanan mewah. Di sejumlah wilayah Asia Timur, menyantap daging atau janin trenggiling dipandang sebagai simbol status sosial. Hidangan ini bukan sekadar makanan, tetapi menjadi sarana untuk menunjukkan kekayaan dan gengsi. Mitos kesehatan dan gaya hidup konsumtif tersebut menciptakan permintaan tinggi yang kemudian dimanfaatkan jaringan perdagangan ilegal.

Skala perdagangannya sangat mengkhawatirkan. Sejak 2000, puluhan ribu trenggiling dilaporkan diperdagangkan dari berbagai negara di Asia dan Afrika. Data Yayasan SCENTS menunjukkan ada 354 pelaku dengan 299 operasi penangkapan di seluruh Indonesia pada 2022. Pada 2023, ada 267 operasi penangkapan dengan 217 pelaku ditangkap. Dan 3 bulan 2024 baru 35 operasi penangkapan. Trenggiling menempati peringkat pertama dari barang bukti yang disita oleh aparat sejak 2003. Jumlah sebenarnya kemungkinan jauh lebih besar karena sebagian besar perdagangan berlangsung secara tersembunyi.

Perdagangan trenggiling sebenarnya telah dilarang melalui aturan internasional dan perlindungan hukum di berbagai negara. Namun, larangan belum cukup menghentikan perburuan. Lemahnya penegakan hukum membuat pemburu, perantara, dan penadah masih dapat menjalankan bisnis dengan risiko relatif kecil. Pada saat bersamaan, hilangnya habitat dan minimnya penelitian semakin memperburuk keadaan.

Menyelamatkan trenggiling membutuhkan pendekatan dari berbagai sisi. Pemerintah perlu membongkar jaringan perdagangan dan menjatuhkan hukuman yang benar-benar memberikan efek jera. Namun, penindakan harus berjalan bersama upaya mengurangi permintaan. Praktisi pengobatan tradisional dan masyarakat perlu memperoleh informasi bahwa manfaat medis sisik maupun daging trenggiling belum terbukti secara ilmiah.

Trenggiling bukan obat kuat, bukan bahan sup kesehatan, dan bukan pula simbol gengsi. Ia adalah bagian penting dari ekosistem yang membantu mengendalikan populasi semut dan rayap. Mengakhiri mitos serta perdagangan ilegal menjadi langkah penting agar mamalia bersisik ini tetap bertahan di alam.

Foto utama: Trenggiling, satwa liar yang tidak pernah berhenti diburu untuk diperdagangkan secara ilegal. Foto: Rhett Butler/Mongabay.

Jaring nelayan Danau Toba kini semakin sering dipenuhi red devil, ikan asing invasif yang bernilai jual rendah. Padahal, target utama mereka adalah ikan mas, nila, mujair, dan pora-pora.

“Dulu, dapat pora-pora hingga belasan kilogram. Sekarang, tiga kilogram sehari sudah bagus,” kata Br. Malau, istri nelayan dari Desa Simangulampe, Humbang Hasundutan, Sumatera Utara.

Red devil berasal dari Amerika Tengah, terutama aliran Sungai San Juan di Kosta Rika serta beberapa danau di Nikaragua. Ikan ini dikenal dengan sejumlah nama, seperti oskar, setan merah, lohan merah, nonong, dan tayo-tayo.

Menurut Charles P.H. Simanjuntak, iktiolog dari FPIK IPB University, ikan tersebut belum memiliki nama baku dalam Bahasa Indonesia. Tim IPB mengidentifikasi red devil di Danau Toba sebagai Amphilophus citrinellus, meski sebagian peneliti menyebutnya Amphilophus labiatus.

Ikan berwarna oranye hingga merah kehitaman ini awalnya dikenal sebagai ikan hias. Warna cerah dan sifat agresifnya terlihat menarik di akuarium, tetapi berubah menjadi ancaman ketika masuk ke perairan umum.

“Hasil penelitian saya waktu di Balige, ikan ini masuk ke perairan umum berkaitan dengan budidaya dan perdagangan ikan, murni karena bisnis. Ia dikira sejenis ikan nila berwarna merah,” kata Charles.

Sekilas bentuknya memang menyerupai nila merah, tetapi kualitasnya berbeda. Daging red devil sedikit, tulangnya keras, dan rasanya hambar. Karena kurang diminati, ikan tersebut diduga sempat dilepaskan ke perairan.

Red devil berkembang cepat karena mudah beradaptasi dan tidak memilih makanan. Ikan ini memakan larva, plankton, telur ikan, ikan kecil, serta organisme dasar perairan. Ia juga agresif, teritorial, dan melindungi telur serta anaknya. Ikan lain yang mendekati sarangnya akan diusir.

Penelitian IPB University pada April–Oktober 2024 menunjukkan red devil telah menyebar luas dan menjadi ikan paling melimpah di sejumlah lokasi Danau Toba. Salah satu ikan lokal yang semakin sulit ditemukan adalah ikan batak (Neolissochilus thienemanni), spesies endemik yang juga memiliki nilai budaya bagi masyarakat Batak.

Namun, red devil bukan satu-satunya penyebab penurunan ikan lokal. Ledakan populasinya berkaitan dengan memburuknya ekosistem Danau Toba. Limbah organik, pestisida, aktivitas domestik, hotel, dan rumah makan meningkatkan tekanan terhadap kualitas air. Ketika kadar oksigen menurun, ikan asli kesulitan berkembang, sedangkan red devil mampu bertahan.

Penangkapan dan pemanfaatan sebagai pakan dapat membantu menekan populasinya. Charles tidak menyarankan pelepasan predator baru karena berisiko mengganggu rantai makanan atau menciptakan spesies invasif berikutnya.

“Red devil bukan sekadar ikan asing di Danau Toba. Ia penanda bahwa ekosistem danau butuh perhatian serius,” kata Jonson Lumbangaol, Guru Besar IPB University .

Foto utama: Amphilophus citrinellus atau yang dikenal red devil, merupakan ikan invasif yang berkembang cepat di Danau Toba. Foto: Wikimedia Commons/George Chernilevsky/CC BY-SA 4.0.

Pada Juni lalu, Forum Nelayan Pecinta Teluk Kelabat mendesak pemerintah untuk penghentian permanen aktivitas tambang timah ilegal di kawasan teluk kelabat yang disebut telah berlangsung lama di wilayah tangkap nelayan. Ada sekitar 100 ponton yang beraktivitas di kawasan tersebut.

Aktivitas pertambangan itu berdampak bagi ribuan nelayan di 12 desa di Kabupaten Bangka Barat dan Bangka Induk. Mulai dari kerusakan mangrove, terumbu karang, terganggunya jalur lintas nelayan, dan mulai menyempitnya wilayah tangkap. Dampaknya, hasil tangkapan menurun secara signifikan. 

Sejak tambang ilegal marak terjadi dalam beberapa tahun terakhir, pendapatan nelayan menurun 60-70%.

“Kalau dulu kami mancing ikan itu dari pagi sampai sore bisa mendapatkan satu fiber. Tapi setelah dirusak oleh kapal isap, dirusak oleh ponton, maka ikan-ikan ini enggak bisa berkembang biak,” katanya.

Mereka menduga PT Timah merupakan dalang dari beroperasinya tambang-tambang ilegal ini. Berdasarkan data DKP Babel menegaskan bahwa berdasarkan Perda  No. 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), Teluk Kelabat termasuk sebagai zona pelabuhan, perikanan tangkap, dan pariwisata.

“Daerah tersebut merupakan kawasan bebas tambang atau zero tambang.”

Devi, perwakilan Timah mengakui memiliki IUP terhadap wilayah tersebut. Namun, mereka membantah terlibat dalam pengoperasian ratusan ponton ilegal. Hingga saat ini perusahaan belum pernah mengeluarkan surat perintah kerja (SPK) untuk penambangan di Teluk Kelabat.

“Kami (sejak) 2022 sudah tidak ada penambangan di ketiga IUP tersebut, karena terkait zona zero tambang tadi,” kata Devi, sebagaimana rekaman video yang nelayan kirim kepada Mongabay.

Mendengar penjelasan itu, Didit Srigusjaya, Ketua DPRD Babel pun meminta kepolisian dan instansi terkait melakukan penertiban. Menindaklanjuti itu, aparat gabungan dari TNI, Polri dan juga Forkopimda berhasil amankan empat kapal ponton yang operasi di lokasi.

Walhi Babel menilai bahwa persoalan tambang timah di Teluk Kelabat Dalam bukanlah hal baru. Bersama warga, Walhi telah lama mendorong pemerintah melakukan penertiban. Apalagi, secara tata ruang lokasi tersebut bukan zona tambang. Walhi bilang lemahnya penegakan hukum menjadi akar masalah dalam pemberantasan praktik tersebut.