Bagaimana ulat mengetahui ada ancaman yang terbang mendekat jika tidak memiliki telinga? Jawabannya tersimpan pada rambut-rambut halus di tubuhnya. Penelitian yang melibatkan ilmuwan Universitas Binghamton menunjukkan bahwa ulat mampu mendeteksi suara yang merambat melalui udara.

Kemampuan ini memberi petunjuk bahwa dunia sensorik ulat lebih beragam daripada yang terlihat. Mereka dapat menangkap pergerakan udara akibat suara, sehingga informasi tentang lingkungan tidak hanya datang melalui getaran pada daun atau batang tempatnya berpijak.

Penelitian tersebut berawal dari pengamatan Carol Miles, profesor ilmu biologi di Universitas Binghamton. Dia melihat ulat menunjukkan respons kejut secara konsisten ketika mendengar suara manusia. Untuk mengetahui pemicunya, tim melakukan percobaan dalam ruang anekoik, ruang yang dirancang untuk meminimalkan pantulan suara.

Pengujian ini membantu membedakan respons terhadap suara di udara dengan respons terhadap getaran pada permukaan. Hasilnya, ulat menunjukkan reaksi 10-100 kali lebih kuat terhadap suara yang merambat melalui udara, mengarahkan perhatian peneliti pada rambut sensorik di tubuhnya.

Rambut-rambut itu disebut setai dan terdapat pada bagian toraks serta abdomen. Cara kerjanya bergantung pada gerakan partikel udara yang menyertai gelombang suara. Ketika udara bergerak bolak-balik, rambut ikut bergetar dan memicu sinyal saraf. Melalui mekanisme tersebut, ulat memperoleh informasi tentang gangguan di sekitarnya tanpa membutuhkan lubang telinga atau membran timpani. Peran rambut ini diuji dengan menghilangkannya secara selektif. Setelah perlakuan tersebut, kemampuan ulat mendeteksi suara menurun drastis, memperkuat bukti bahwa setai merupakan bagian penting dari sistem sensoriknya.

Kepekaan tersebut dapat membantu ulat menghadapi musuh yang datang dari udara. Dalam pengujian, sensitivitas tertingginya berada pada frekuensi 100-200 hertz, rentang yang berkaitan dengan kepakan sayap tawon. Mendeteksi suara sebelum tawon mendarat memberi kesempatan bagi ulat untuk bereaksi lebih awal.

Respons pertahanannya dapat berupa gerakan mendadak, berhenti makan dan diam, atau menjatuhkan diri dari daun. Bagi hewan kecil yang rentan terhadap serangan, jeda singkat antara mendeteksi ancaman dan menghadapi kontak langsung dapat menjadi kesempatan penting untuk menghindar.

Mekanisme sederhana ini juga menarik perhatian peneliti teknologi. Ronald Miles, pakar mekanika yang terlibat dalam penelitian, melihat potensi rambut sensorik ulat sebagai inspirasi pengembangan mikrofon. Pendekatannya adalah memanfaatkan kepekaan terhadap pergerakan partikel udara untuk merancang pendeteksi suara yang sensitif dan hemat energi.

Peluang tersebut masih berupa arah pengembangan, tetapi memperlihatkan bagaimana penelitian perilaku hewan dapat membuka gagasan teknik baru. Dari respons kejut seekor ulat, peneliti menelusuri hubungan antara rambut halus, suara kepakan sayap, dan kemungkinan menciptakan sensor buatan yang meniru cara alam bekerja.

Krisis iklim terasa semakin dekat ketika uang belanja tak lagi cukup, hasil panen berkurang, dan penghasilan makin sulit dipastikan. Hubungan antara kerusakan lingkungan dan tekanan ekonomi itulah yang dibawa enam aktivis Greenpeace ke Monumen Selamat Datang, Bundaran HI, Jakarta, pada 20 Oktober 2026. Mereka memanjat monumen dan membentangkan dua spanduk, salah satunya bertuliskan “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup.” Bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, aksi tersebut menyoroti kebijakan yang mereka nilai belum mampu melindungi masyarakat dari dampak krisis iklim.

Jeanny Sirait, Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia, menjelaskan bahwa cuaca tidak menentu dapat mengganggu panen dan menurunkan hasil tangkapan nelayan. Ketika pasokan pangan menyusut sementara kebutuhan tetap tinggi, harga berpotensi meningkat. Dampaknya menjalar dari sawah dan laut hingga meja makan keluarga.

Riset Greenpeace berjudul “Besok Harga Naik!” di Jabodetabekjur, Cekungan Bandung, dan Kartamantul menyoroti tekanan pada konsumsi, pendapatan, tempat tinggal, serta transportasi. Untuk bertahan, 57,34% responden memangkas pengeluaran non-esensial, sedangkan 56,79% mengambil pekerjaan sampingan atau membuka usaha baru.

Di sektor pertanian, tekanan iklim bertemu persoalan penguasaan lahan. Dwi Andreas Santosa, Guru Besar Fakultas Pertanian IPB, menyoroti meningkatnya jumlah rumah tangga petani dengan lahan kurang dari 1.000 meter persegi. Menurutnya, kebijakan pangan perlu memperhatikan kondisi petani kecil sekaligus kesesuaian lingkungan. Dia mengkritik proyek food estate yang mengabaikan kelayakan pangan dan agroklimat, infrastruktur, teknologi, serta aspek sosial-ekonomi. Pembukaan lahan yang berakhir terbengkalai, katanya, justru dapat memperburuk kerusakan lingkungan.

“Kedaulatan pangan menuntut harmoni antara petani dan alam, model produksi agroekologis, perlindungan pasar lokal, serta hak penuh petani atas benih dan teknologi budidaya.”

Persoalan serupa muncul dalam pilihan kebijakan energi. Tata Mustasya, Direktur Eksekutif Sustain, mengingatkan bahwa pengembangan biodiesel, bioetanol, dan penggunaan biomassa bersama batubara di PLTU dapat membawa risiko lingkungan. Jika bergantung pada perluasan kebun sawit, tebu, atau hutan tanaman energi, kebutuhan bahan bakunya berpotensi mendorong deforestasi dan bersaing dengan lahan pangan. Dia juga menyoroti besarnya kebutuhan subsidi. Dalam pandangannya, penilaian terhadap transisi energi harus mencakup dampaknya pada hutan, sumber pangan, serta penghidupan masyarakat di sekitar proyek.

Tata mendorong pemerintah mempercepat pengembangan energi surya dengan membuka ruang lebih luas bagi komunitas, rumah tangga, industri, dan bisnis. Hambatan berupa pembatasan kuota serta larangan ekspor-impor daya perlu ditinjau agar masyarakat dapat berpartisipasi.

“Kalau pemerintah ingin memiliki quick wins dalam meningkatkan kapasitas energi surya, pemerintah harus mengoptimalkan potensi permintaan dari komunitas, dari masyarakat, industri, dan bisnis alih-alih mengerjakan sendiri.”

Bersamaan dengan itu, dia meminta ketergantungan terhadap energi fosil dikurangi secara bertahap. Pilihan kebijakan tersebut menentukan bagaimana perlindungan lingkungan berjalan bersama pemenuhan kebutuhan energi dan penghidupan warga.

Foto utama: Spanduk aktivis Greenpeace di Bundaran HI Jakarta, protes berbagai persoalan di Indonesia dari bencana sampai kehidupan rakyat makin sulit. Foto: Irfan Maulana/Mongabay Indonesia.

Saat banjir bandang menerjang Denpasar menjelang akhir 2025, rumah-rumah roboh dan talud beton ambrol. Namun, di tengah sempadan sungai yang rusak, rumpun bambu tetap bertahan. Sistem perakarannya yang rapat membantu mengikat tanah dan mengurangi erosi.

Ketangguhan tanaman ini juga terlihat di Desa Sandan, Kabupaten Tabanan, meskipun melalui cerita berbeda. Ketika sumber air mengering hingga sebagian warga harus membeli air, masyarakat mulai menanam bambu pada 2004. Dua dekade kemudian, hutan bambu seluas sekitar 100 hektar terbentuk dan mata air kembali mengalir, memenuhi kebutuhan warga hingga wilayah hilir.

Warga Sandan menjaga hutan tersebut melalui awig-awig, aturan adat yang melarang penebangan bambu tanpa persetujuan komunitas. Hubungan serupa hidup di Desa Tigawasa, Kabupaten Buleleng. Di sana, hutan bambu menjadi penjaga sumber air sekaligus ruang sakral masyarakat. Kerajinan bambu dan wisata edukasi turut menopang penghidupan warga. Guntur, pemuda Tigawasa, ikut merawat pengetahuan itu dengan memperkenalkan produk bambu bersama ibunya dalam Samsara Bamboo Festival 2026 di Karangasem.

Bagi masyarakat seperti mereka, menjaga bambu berarti mempertahankan sumber penghidupan beserta hubungan budaya yang diwariskan antargenerasi.

Namun, tingginya pemanfaatan bambu belum diikuti kemampuan membudidayakannya. Nurul Firmansyah, Koordinator Program Yayasan Bambu Lingkungan Lestari, menyebut kebutuhan bambu di Bali mencapai sekitar 34 juta batang setiap tahun untuk upacara adat, konstruksi, dan pariwisata. “Defisitnya mencapai sekitar 31 juta batang per tahun, sehingga harus didatangkan dari luar Bali,” katanya.

Menurut Nurul, tantangannya mencakup hilangnya pengetahuan pembibitan dan pengelolaan bambu. Persoalan ini bahkan ditemukan di Ngada, Nusa Tenggara Timur, wilayah yang memiliki budaya bambu kuat. Kebutuhan terus tumbuh, sementara pengetahuan untuk memastikan persediaannya justru melemah.

Kesenjangan tersebut menjadi pembahasan dalam Samsara Bamboo Festival.

Gede Maha Putra, arsitek Universitas Warmadewa, mengingatkan bahwa popularitas bambu dalam arsitektur dan investasi dapat menyisihkan pengetahuan masyarakat yang menopangnya. “Bambu adalah pengetahuan lokal yang kini beroperasi dalam sistem kapitalisasi global. Yang hilang justru pengetahuan kolektifnya,” ujarnya. Dia mendorong pengembangan ekonomi bambu berjalan bersama pewarisan pengetahuan lokal.

Pengalaman proyek biomassa bambu di Mentawai yang, menurut Nurul, gagal akibat pemanenan tanpa prinsip keberlanjutan, menunjukkan pentingnya menghubungkan pemanfaatan dengan kemampuan tanaman dan masyarakat untuk terus menjaganya.

Wawan Sujarwo, peneliti BRIN, menyebut bambu sebagai “asuransi kehidupan” masyarakat Bali. Dia mengusulkan gerakan penanaman yang lebih sistematis, termasuk gagasan setiap keluarga menanam sedikitnya lima rumpun di kawasan kritis. Sementara itu, Agus Widiatmoko dari Kementerian Kebudayaan mendorong pelatihan budidaya dan pengolahan untuk memperkuat kapasitas komunitas.

Pengalaman Sandan dan Tigawasa memperlihatkan bahwa keberlanjutan bambu tumbuh melalui aturan bersama, praktik merawat, dan pengetahuan yang terus digunakan. Semua itu perlu diwariskan agar manfaat bambu bagi air, tanah, dan penghidupan tetap tersedia.

Cat yang melapisi rumah, sekolah, dan tempat bermain anak dapat meninggalkan ancaman ketika mulai mengelupas. Debunya bisa terhirup atau tertelan, termasuk ketika anak bermain di lantai lalu memasukkan tangan ke mulut. Jika cat mengandung timbal, paparan tersebut berisiko mengganggu perkembangan mereka.

Jeiel Guarino, pengampanye penghapusan cat bertimbal dari International Pollutants Elimination Network (IPEN), menjelaskan bahwa timbal merupakan racun saraf dan tidak memiliki tingkat paparan yang aman bagi tubuh manusia. Pada anak balita, dampaknya dapat berupa kerusakan permanen pada otak dan sistem saraf, penurunan kecerdasan, serta gangguan perilaku dan pertumbuhan.

Ancaman itu menjadi perhatian Nexus3 Foundation setelah menguji ulang enam sampel cat produksi PT Avia Avian Tbk atau Avian Brands. Sampel cat dekoratif dan industri tersebut dibeli di Bekasi, Jakarta, dan Depok pada 24-29 Juli 2026, dengan jenis serta warna yang sama seperti pengujian pada 2021. Hasilnya, lima dari enam sampel mengandung timbal melampaui 90 bagian per juta atau parts per million (ppm), angka acuan yang direkomendasikan WHO dan UNEP. Temuan ini menunjukkan persoalan pada produk yang diuji, meskipun tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan kandungan seluruh produk perusahaan.

Hasil pengujian tersebut memunculkan pertanyaan tentang pelaksanaan komitmen keberlanjutan perusahaan. Dalam laporan keberlanjutan 2025, Avia Avian menyebut upaya mengurangi logam berat, termasuk timbal dan kromium, melalui kerangka pengembangan produknya. Perusahaan juga melaporkan 40 produk memperoleh sertifikasi Singapore Green Label, tetapi informasi itu tidak menunjukkan bahwa seluruh sampel yang diuji Nexus3 termasuk produk bersertifikat tersebut. Nexus3 meminta bukti pelaksanaan komitmen yang dapat diperiksa publik.

Mongabay Indonesia menghubungi layanan pelanggan perusahaan pada 5 dan 7 Oktober 2026, tetapi belum memperoleh tanggapan hingga berita diterbitkan.

Indonesia sebenarnya telah memiliki SNI 8011:2024 yang menetapkan batas timbal 90 ppm untuk cat dekoratif. Namun, penerapannya masih bersifat sukarela. Menurut Yuyun Ismawati, pendiri sekaligus penasihat senior Nexus3, penggunaan bahan pengganti sudah memungkinkan industri meninggalkan timbal. Sejumlah produsen juga telah mengambil langkah tersebut.

“Atas dasar sukarela dan komitmen manajemen semata, industri cat di Indonesia sesungguhnya mampu memproduksi cat tanpa pigmen dan bahan pengering berbahan dasar timbal tanpa harus menunggu regulasi pemerintah.”

Nexus3 meminta Avia Avian menarik lima produk yang diuji melampaui angka acuan itu paling lambat Desember 2026, serta mengumumkan target penghentian penggunaan pigmen dan bahan pengering berbasis timbal. Penghapusan pada seluruh lini cat dekoratif ditargetkan selesai pada 2027. Pemerintah juga didesak melarang produksi dan impor timbal kromat serta membantu industri kecil beralih ke bahan pengganti.

“Tanpa langkah-langkah itu, jutaan anak Indonesia akan terus berisiko terpapar debu cat bertimbal di rumah, sekolah, dan taman bermain mereka sendiri,” kata Yuyun.

Foto utama: Mainan dengan cat warna-warni mengandung timbal. Cat tersebut mengandung timbal diatas standar WHO, yang berbahaya bagi manusia. Foto: Anton Muhajir/Mongabay Indonesia.

Lautan pada zaman dinosaurus menyimpan penghuni yang ukurannya sulit dibayangkan: gurita dengan panjang total diperkirakan mencapai 7-19 meter. Pada batas atas perkiraan itu, panjangnya mendekati paus sperma dewasa.

Hewan tersebut adalah Nanaimoteuthis haggarti, gurita bersirip yang menghuni Samudra Pasifik Utara kuno pada masa Kapur Akhir. Ukurannya menjadikan spesies ini kandidat salah satu invertebrata nonkolonial terbesar dalam sejarah Bumi. Menariknya, gambaran mengenai raksasa ini disusun dari fosil rahang, tanpa penemuan tubuh utuh yang memperlihatkan panjang lengannya secara langsung.

Penelitian yang dipimpin Shin Ikegami bersama tim Universitas Hokkaido dan Natural History Museum London menganalisis 27 fosil rahang dari Jepang serta Kanada. Hasilnya diterbitkan dalam jurnal Science pada 23 April 2026.

Untuk memperkirakan ukuran tubuh, peneliti membandingkan proporsi rahang dengan tubuh gurita modern. Karena itu, angka 19 meter perlu dipahami sebagai batas atas estimasi. Zoe Hughes, kurator fosil sefalopoda Natural History Museum London, menggambarkan perbedaan ukurannya dengan temuan yang biasa ia jumpai.

“Kebanyakan gurita Kapur yang saya tahu seukuran telapak tangan,” katanya. “Ini jauh, jauh lebih besar.”

Selain ukuran, rahang tersebut menyimpan petunjuk tentang kebiasaan makan. Keausan yang kuat menunjukkan bahwa gurita ini kemungkinan sering menghancurkan mangsa bercangkang keras. Permukaan rahang kanan dan kirinya juga tidak aus secara merata, mengindikasikan kecenderungan menggunakan salah satu sisi ketika mengolah makanan.

Pola ini menyerupai dominasi sisi tubuh pada sejumlah hewan modern, meskipun belum cukup untuk memastikan kecerdasannya. Tubuh besar dan kemampuan menghancurkan mangsa mendukung dugaan bahwa N. haggarti menempati posisi tinggi dalam rantai makanan, kemungkinan bersaing dengan reptil laut besar seperti mosasaurus.

Tim peneliti juga mengkaji Nanaimoteuthis jeletzkyi, kerabat yang diperkirakan memiliki panjang 3-8 meter dan hidup sekitar 100-72 juta tahun lalu. Kedua spesies sempat dikaitkan dengan kelompok cumi-cumi vampir sebelum diidentifikasi ulang sebagai gurita bersirip atau Cirrata.

Kelompok ini masih memiliki anggota yang hidup sekarang, termasuk gurita dumbo yang berukuran jauh lebih kecil. Perbandingan tersebut memperlihatkan keragaman ukuran gurita bersirip sepanjang sejarah evolusinya. Namun, hubungan kelompok itu tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa gurita dumbo merupakan keturunan langsung kedua spesies purba tersebut.

Sejarah gurita sulit ditelusuri karena tubuh lunaknya jarang menjadi fosil. Rahangnya yang keras dan menyerupai paruh lebih berpeluang bertahan, tetapi hanya mengungkap sebagian kehidupannya. Kedua spesies Nanaimoteuthis menghilang dari catatan fosil sekitar 72 juta tahun lalu, kira-kira enam juta tahun sebelum kepunahan massal yang mengakhiri zaman Kapur.

Apakah mereka benar-benar punah ketika itu, atau jejak kehidupan berikutnya belum ditemukan, masih menjadi pertanyaan terbuka. Fosil rahang telah memperlihatkan keberadaan gurita raksasa, sementara akhir kisahnya tetap tersembunyi dalam catatan geologi yang belum lengkap.

Foto utama: Gurita hidup terbesar saat ini, gurita Pasifik raksasa, berukuran jauh lebih kecil dibandingkan Nanaimoteuthis haggarti. Foto oleh Abby Wood CC BY-NC-ND 2.0.

Bagi Suparjiyanti, keindahan Pantai Sanglen, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta, merupakan tempat mencari nafkah. Namun, pembangunan resor membuat masa depan usahanya tidak pasti. Bukit karst dipangkas dan dibelah, sementara pedagang diminta meninggalkan kawasan. Sedikitnya 57 keluarga menggantungkan hidup dari berjualan di pantai tersebut. Kekhawatiran kehilangan penghasilan dan akses pantai mendorong Suparjiyanti bersama warga lain, didampingi Walhi Yogyakarta, membawa persoalan itu kepada Kementerian Lingkungan Hidup di Jakarta.

“Kami yang memanfaatkan kawasan itu untuk dagang diminta keluar karena pembangunan resort,” katanya.

Keresahan serupa muncul di Pantai Watu Bolong, tempat sedikitnya 37 keluarga terdampak ekspansi wisata. Yulianto, warga sekaligus anggota Kelompok Sadar Wisata, khawatir proyek baru menggerus usaha yang dibangun masyarakat.

“Kami mengembangkan usaha wisata berbasis komunitas sejak 2020. Proyek itu berpotensi menghilangkan sumber ekonomi warga,” ujarnya. Menurutnya, Pokdarwis tidak dilibatkan dalam sosialisasi proyek. Bagi warga, perubahan kawasan pesisir menyangkut kesempatan bekerja dan keterlibatan dalam menentukan masa depan tempat tinggal mereka.

Investigasi Walhi Jogja mencatat 13 destinasi wisata beroperasi di kawasan karst Gunungsewu. Rizky Abiyoga dari Walhi menyebut pembangunannya mengubah bentang alam sekitar 34,46 hektar. Pemangkasan bukit, menurutnya, berisiko mengganggu fungsi karst sebagai penyimpan air tanah dan penangkap karbon, sekaligus merusak sistem hidrologi alami.

Walhi juga menyoroti penggunaan air untuk hunian, fasilitas penunjang, dan operasional wisata. Berdasarkan perhitungannya pada tiga perusahaan, kebutuhan tersebut mencapai puluhan juta liter per tahun untuk masing-masing fasilitas. Tekanan terhadap air menjadi perhatian karena berkaitan dengan fungsi ekologis kawasan.

Walhi menduga terdapat pelanggaran berlapis, termasuk perubahan morfologi karst, ketiadaan amdal, pelanggaran sempadan pantai, dan pengabaian hak ekonomi warga.

Endah Subekti Kuntariningsih, Bupati Gunungkidul, mengakui sebagian besar industri wisata di kawasan tersebut belum memiliki amdal. Menurutnya, sebagian pengusaha memanfaatkan celah perizinan elektronik dan memilih membayar denda administratif daripada menempuh kajian lingkungan. Sementara itu, 13 destinasi wisata yang dihubungi Mongabay Indonesia belum memberikan jawaban substantif hingga berita terbit, meskipun pesan telah direspons untuk diteruskan kepada manajemen.

Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan akan melakukan pengawasan dan verifikasi lapangan. Ardyanto Nugroho, Direktur Pengaduan dan Pengawasan Lingkungan Hidup, menegaskan bahwa dokumen lingkungan semestinya diperoleh sebelum usaha berjalan. Pemeriksaan akan menilai perubahan bentang alam, integritas gua, dan gangguan sistem air bawah tanah. Walhi meminta penanganan tidak berhenti pada denda.

“Ada perusahaan yang sudah didenda dan minta menyusun dokumen evaluasi lingkungan hidup. Itu gak menghapuskan tanggungjawab pidana dan perdata,” kata Abiyoga.

Bagi warga Sanglen dan Watu Bolong, tindak lanjut pengawasan berkaitan langsung dengan keberlanjutan sumber penghidupan mereka. Evaluasi tersebut juga menentukan bagaimana fungsi kawasan karst yang dilindungi dipertahankan di tengah pembangunan pariwisata.