Di depan rumah Lihiu Yohanes, truk pengangkut tandan buah segar sawit melintas siang dan malam. Jalan Desa Long Beluah, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, berlumpur ketika hujan dan berdebu saat panas. Bagi tokoh adat Gaai Kung Kemul tersebut, kerusakan jalan merupakan bagian dari perubahan yang telah dirasakan masyarakat selama puluhan tahun.

“Sarana transportasi kita pun rusak karena dia (perusahaan) lintasi jalan kita ini,” katanya. Aktivitas perusahaan juga disebut mempersempit lahan garapan dan menjauhkan warga dari sumber pangan serta tumbuhan obat.

Sebelum perkebunan sawit berkembang, PT ITCI Kayan Hutani telah masuk dengan konsesi kehutanan sekitar 200.000 hektar. Pada 2007, Gawi Plantations, bagian dari Wings Group, hadir melalui tiga anak perusahaan dengan konsesi sekitar 50.000 hektar di empat kecamatan. Lihiu mengatakan masyarakat tidak mendapat sosialisasi mengenai rencana tersebut. Kini, sebagian warga harus berladang hingga sekitar kilometer 60, mendekati perbatasan Berau. Perjalanan yang semakin jauh menambah pengeluaran, sementara tanaman seperti pasak bumi dan akar bajakah tidak lagi mudah ditemukan di sekitar kampung.

Persoalan juga muncul dalam skema plasma yang dijanjikan untuk 100 keluarga. Menurut Lihiu, biaya pembukaan jalan dan penggarapan lahan senilai lebih dari Rp8 miliar semula disampaikan sebagai bantuan, tetapi kemudian dianggap sebagai utang petani. Di tengah persoalan itu, pengajuan pengakuan masyarakat adat sejak 2020 belum menghasilkan penetapan. Pengaduan kepada Compliance Advisor Ombudsman Bank Dunia pada 2023 juga disebut belum memberikan penyelesaian berarti. Bagi masyarakat, kehilangan akses hutan menyentuh hubungan dengan leluhur.

“Interaksinya kita sama kawasan (hutan) itu, sebenarnya sama dengan kita interaksi sama leluhur kita,” ujar Lihiu.

Decmonth Pasaribu, peneliti ICEL, menilai kasus Long Beluah menunjukkan tumpang tindih wilayah dan lemahnya pengawasan. Sementara itu, catatan BRWA yang dirujuk Forest Watch Indonesia menyebut wilayah kelola masyarakat mencapai sekitar 96.562 hektar.

Tsabit Khairul Auni, peneliti FWI, menyoroti prosedur administratif yang menghambat pengakuan wilayah adat, sementara izin korporasi terus mendapat ruang. Dia mendesak keterbukaan data konsesi dan pengakuan hak masyarakat. Decmonth juga menekankan bahwa keterlibatan warga harus berlangsung bermakna sejak penerbitan izin hingga pengawasan, bukan sekadar memenuhi prosedur administratif.

Gawi Plantations membantah tudingan tersebut. Perusahaan menyatakan telah melakukan sosialisasi, konsultasi, dan proses persetujuan masyarakat sejak awal. “Pelepasan atau penggunaan lahan dilakukan berdasarkan dokumen dan proses yang berlaku, dengan prinsip bahwa keputusan masyarakat disampaikan tanpa paksaan,” tulis Rama Aditya Kusuma mewakili perusahaan. Mengenai plasma, perusahaan menyebut pembagian hasil melalui koperasi dipengaruhi produktivitas, harga sawit, dan biaya pengelolaan. Adapun angka utang kolektif masih perlu dicocokkan. Perbedaan keterangan ini menempatkan keterbukaan informasi, evaluasi pengawasan, dan kepastian hak masyarakat sebagai persoalan penting yang belum terselesaikan di Long Beluah.

Foto utama: Lokasi perkampungan Long Beluah yang berada di hulu Sungai Kayan kini terkepung izin konsesi. Sumber: Forest Watch Indonesia.

Di antara dedaunan, tubuh hijau ular pucuk mudah luput dari pandangan. Reptil ramping ini kerap melingkar pada batang atau daun, menyamarkan diri sekaligus memanfaatkan pepohonan sebagai tempat berlindung.

Bagi Clarissa Amelia, mahasiswa Biologi Institut Teknologi Bandung, perjumpaan langsung dengan ular tersebut mengubah pandangannya terhadap satwa yang sering dianggap menakutkan. Dia mendokumentasikan Ahaetulla prasina di sekitar Sungai Cikacika, Bandung, kawasan yang dekat dengan aktivitas manusia, serta di Taman Buru Masigit Kareumbi, Sumedang, yang vegetasinya relatif terjaga. “Dapat bertahan hidup di dua kondisi habitat berbeda,” katanya.

Sebagian besar perjumpaan Clarissa berlangsung malam hari. Ketika kembali pada pagi hari, dia pernah menemukan ular masih berada di tempat semula. “Kemungkinan tidurnya di situ. Setahu saya, ular ini justru lebih aktif siang hari,” ujarnya.

Selama pengamatan, ular pucuk cenderung diam dan tenang, tanpa menunjukkan perilaku agresif. Bentuk mata horizontalnya memberi kesan seperti sedang memejamkan mata. Meski dikenal memiliki bisa lemah, perilaku yang diamati Clarissa memperlihatkan bahwa perjumpaan dengan ular tidak selalu berlangsung seperti yang dibayangkan melalui ketakutan terhadap reptil ini.

Kehidupan ular pucuk sangat bergantung pada vegetasi. Sebagai satwa arboreal, ia lebih banyak menghabiskan waktu di atas pohon. Adian Dwi Sulistio dari Endemic Indonesia Society menjelaskan bahwa semak, akar, batang pohon, dan rawa menyediakan perlindungan alami bagi ular. “Vegetasi itu surga persembunyian bagi ular,” katanya.

Ketika ruang hijau menyusut, ular semakin mudah terlihat dan berpotensi bertemu manusia. Gorong-gorong atau bangunan yang terkadang menjadi tempat ditemukannya ular bukan habitat ideal. Vegetasi juga menyediakan mangsa; kualitas tutupan yang baik mendukung keberadaan berbagai satwa kecil sebagai sumber makanan.

Sebagai predator tingkat menengah atau mesopredator, ular berperan mengendalikan populasi hewan lain dan membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Kodok, katak, kadal, serta satwa kecil lainnya menjadi bagian dari makanan berbagai jenis ular.

Khusus ular pucuk, perannya juga berkaitan dengan pertanian karena memangsa burung kecil pemakan padi, seperti burung gereja dan pipit. Adian menilai pemahaman tentang hubungan tersebut dapat mengubah respons petani terhadap keberadaan ular. “Kalau petani tahu peran ular pucuk, mereka pasti akan membiarkan ular itu hidup karena membantu mengontrol hama,” ujarnya.

Namun, stigma negatif masih membuat ular kerap dibunuh sebelum perannya dipahami. Clarissa berharap masyarakat mengenali bahwa ular merupakan bagian penting dari alam, sementara Adian menekankan perlunya edukasi untuk mengurangi tindakan reaktif.

Perlindungan vegetasi menjadi bagian dari upaya tersebut karena menyediakan tempat berlindung dan berburu bagi ular. “Perubahan cara pandang masyarakat jadi langkah penting untuk menjaga keseimbangan alam,” kata Adian. Dari pepohonan perkotaan hingga kawasan konservasi, keberadaan ular pucuk memperlihatkan hubungan antara ruang hijau, predator, dan satwa yang menjadi mangsanya.

Foto utama: Ular pucuk yang memiliki peran penting bagi ekosistem alam. Foto: Clarissa Amelia.

Galon kosong, gayung, dan perlengkapan rumah tangga dibawa puluhan perempuan ke gerbang Nongsa Digital Park, Batam, pada 5 Oktober 2026. Selama tiga bulan, warga Sambau kesulitan mendapatkan air bersih. Pengiriman mobil tangki belum menjawab kebutuhan, bahkan warga harus berebut air dan menunggu hingga subuh.

Dewi Susanti, peserta aksi, mengaku terpaksa membeli dua drum air seharga Rp125.000 yang hanya cukup untuk sehari. “Uang yang harusnya beli beras dibelikan air,” katanya. Di tengah kesulitan itu, warga juga mengeluhkan tagihan bulanan yang tetap tinggi meski air jarang mengalir.

Warga menduga pembangunan pusat data atau data center di sekitar mereka berkaitan dengan tersendatnya pasokan. “Sebelum ada data center air kami selalu lancar, tapi sejak ada data center mulai tersendat,” ujar Dewi. Namun, PT Air Batam Hilir (ABH) membantah dugaan tersebut dan menyebut kemarau serta El Nino sebagai penyebab menyusutnya Waduk Nongsa.

Produksi air kini hanya sekitar 30 liter per detik, dibandingkan kapasitas biasanya sekitar 80 liter per detik. ABH menyatakan telah mengerahkan delapan mobil tangki dan menghentikan penggunaan tangki karatan setelah menerima keluhan air kotor.

BP Batam juga membantah hubungan antara kebutuhan pusat data dan kekeringan waduk. Denny Tondano, Deputi Bidang Pengusahaan BP Batam, menyatakan air pendingin fasilitas di Nongsa Digital Park berasal dari Kabil Industrial Estate, yang memiliki pengolahan air sendiri. Belum semua pusat data di kawasan tersebut beroperasi, sementara sebagian masih dibangun. Untuk pengembangan berikutnya, Denny mendorong pemanfaatan air laut melalui desalinasi. Sistem berkapasitas 1.200 liter per detik sedang dibangun dan diperkirakan selesai dalam setahun. Adapun desakan penghentian sementara izin baru masih akan dikaji.

Di luar perbedaan penjelasan tersebut, Walhi menyoroti risiko pertumbuhan infrastruktur digital yang belum diimbangi pengaturan khusus kebutuhan air dan energi. Wahyu Eka Setyawan, Pengkampanye Urban Berkeadilan Walhi Nasional, mengatakan pembangunan pusat data masih mengandalkan instrumen umum seperti amdal dan perizinan berbasis risiko. Menurutnya, belum ada aturan khusus yang mewajibkan fasilitas tersebut memenuhi kebutuhan air dan energi secara mandiri.

“AI memang menjadi bagian dari perkembangan teknologi yang tidak bisa dihindari. Namun pembangunan infrastruktur AI tidak boleh mengorbankan hak masyarakat atas air dan lingkungan hidup yang sehat,” katanya.

Walhi mendesak moratorium pembangunan pusat data sekaligus penyusunan regulasi yang mencakup zonasi, efisiensi air dan energi, serta penggunaan air daur ulang. Ketersediaan sumber air, daya dukung lingkungan, keterbukaan informasi, dan partisipasi masyarakat juga perlu menjadi dasar pengambilan keputusan. Wahyu mengingatkan bahwa masyarakat berisiko terdampak lebih dahulu ketika kemarau mempersempit ketersediaan air. “Jangan sampai atas nama transformasi digital, pemerintah justru menciptakan krisis ekologis baru yang bebannya ditanggung masyarakat.”

Foto utama: Warga saat berunjuk rasa di depan proyek Nongsa Digital Park (NDP) imbas kelangkaan air. Foto: Yogi Eka Sahputra/Mongabay Indonesia.

Pada dua tahun terakhir, kasus malaria di Indonesia melonjak 69%. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 2023-2025, angkanya melonjak dari 418.546 menjadi 706.297 kasus. Angka tersebut menyentuh rekor tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. 

Riset terbaru dari Monash University menyebut untuk menekan risiko lonjakan kasus di tengah perubahan iklim yang kian ekstrem perlu adanya upaya serius. Mulai dari pengendalian vektor, vaksinasi, hingga pengurangan emisi gas rumah kaca, sangat krusial untuk menekan beban ksus itu. Riset tersebut rilis di Science Advances (2026), mengulas faktor ekologi, epidemiologi, dan sosial-ekonomi yang saling memengaruhi penularan malaria serta demam berdarah dengue (DBD). 

Toby Cumming, peneliti utama dari Health and Climate Initiative, Monash School of Public Health and Preventive Medicine, mengatakan penting adanya pemahaman terkait faktor pendorong penularan penyakit. 

“Perubahan iklim menyebabkan kenaikan suhu dan pergeseran pola curah hujan, sehingga memperluas wilayah yang cocok bagi populasi nyamuk Anopheles dan Aedes untuk berkembang pesat,” jelas Cumming dalam siaran persnya.

Pasalnya, pengaruh iklim ini  tidak linier, bisa karena faktor musim, serta beragam di tiap daerahnya. Meski, dampak penularannya secara umum relatif serupa. Selama satu abad terakhir kasus malaria menurun, sementara kasus DBD justru meningkat.

Henry Surendra, associate professor dari Monash University Indonesia menyebut pengendalian nyamuk dan terapi pengobatan berhasil menurunkan penularan malaria secara signifikan. Sebaliknya, urbanisasi yang meningkat mendukung perkembangbiakan Aedes, sehingga mempercepat penyebaran DBD yang hingga kini belum memiliki obat khusus. 

Bersama Kemenkes, timnya kini sedang mengidentifikasi faktor iklim, lingkungan, dan demografi yang berkaitan dengan kejadian malaria dan DBD di kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi di Kalimantan Timur.

Cumming mengingatkan agar tidak lengah terhadap tren kasus malaria yang menurun. Pasalnya, jumlah kasus globalnya naik 8,5% dalam satu dekade terakhir.

“Kita harus meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan,” tegasnya.

Saat ini, pencegahan demam berdarah melalui vaksin dan strategi pengendalian vektor, seperti pelepasan bakteri Wolbachia ke populasi nyamuk Aedes untuk mengurangi kemampuannya menularkan DBD pun telah dilakukan. Para peneliti menegaskan penting adanya koordinasi dari berbagai intervensi untuk mengatasi faktor iklim dan non-iklim yang memicu penyebaran penyakit bawaan nyamuk.

Foto utama: Penyakit malaria merebak di kawasan permukiman yang dikelilingi lubang tambang emas ilegal. Foto: Sarjan Lahay/Mongabay Indonesia.

Namanya paus kepala melon, tetapi mamalia laut ini termasuk keluarga lumba-lumba samudera, Delphinidae. Ukuran tubuh dan bentuk kepalanya membuat orang menyebutnya paus. Dengan nama ilmiah Peponocephala electra, satwa ini menghuni perairan laut dalam tropis dan subtropis. Di Indonesia, keberadaannya tercatat di Laut Banda dan Laut Sawu. Ketika muncul ke permukaan, paus kepala melon biasanya terlihat berkelompok. Namun, perjumpaan yang jarang serta kemiripannya dengan mamalia laut lain membuat identitasnya tidak selalu mudah dipastikan.

Sekar Mira, peneliti mamalia laut dari BRIN, menjelaskan bahwa paus kepala melon sering tertukar dengan paus pembunuh kerdil, Feresa attenuata. Salah satu pembeda terdapat pada warna putih di sekitar mulut. Pada paus pembunuh kerdil, warna tersebut menyebar ke sekitar wajah, sedangkan pada paus kepala melon tidak. Keraguan serupa pernah dialami Sekar dalam ekspedisi OceanX, ketika mamalia yang diduga paus kepala melon muncul ke permukaan. Pengamatan di lapangan belum langsung memastikan jenisnya karena penampilannya menyerupai satwa lain.

“Masih sedikit yang mempelajari,” katanya mengenai keterbatasan pengetahuan tentang spesies ini.

Tubuh paus kepala melon didominasi warna abu-abu. Kepalanya terlihat berbentuk segitiga jika diamati dari atas, sementara bagian depan yang menonjol menjadi asal penamaan kepala melon. Individu dewasa dapat mencapai panjang sekitar 2,75 meter dan berat 225 kilogram. Jantan biasanya lebih berat, dengan kepala lebih bulat, sirip lebih panjang, sirip punggung lebih tinggi, serta ekor lebih lebar dibandingkan betina. Kematangan fisiknya dicapai sekitar usia 13–15 tahun, dan umur hidupnya dapat mencapai 45 tahun.

“Jadi, paus kepala melon itu lumba-lumba. Namun karena ukurannya agak besar, orang biasa menyebutnya paus,” jelas Sekar.

Meski berstatus Risiko Rendah dalam penilaian IUCN yang disebut artikel, paus kepala melon tetap memerlukan perhatian terhadap pemanfaatannya. CITES memasukkannya dalam Appendix II, sehingga aktivitas perdagangan perlu dikendalikan. Catatan perdagangan ditemukan di Filipina dan Jepang, dengan kemungkinan pemanfaatan untuk konsumsi atau kebutuhan lain.

“Tapi, perdagangannya bisa lebih luas lagi,” ujar Sekar. 

Dia menyebut perburuan spesies ini belum terdengar atau terdeteksi di Indonesia. Perlindungan di Indonesia juga mencakup paus kepala melon, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri LHK Nomor P.106 Tahun 2018.

Penelitian Raudina dan kolega dari Universitas Diponegoro turut mencatat keberadaan paus kepala melon di Laut Sawu, meski kemunculannya lebih sedikit dibandingkan lumba-lumba pemintal dan risso. Satwa ini diketahui dapat berpindah lokasi dengan cepat di perairan Indo-Pasifik. Seperti paus, lumba-lumba, dan pesut lainnya, ia merupakan bagian dari cetacea yang bernapas menggunakan paru-paru, melahirkan, serta menyusui anaknya.

Perjumpaan yang terbatas menyisakan banyak hal untuk dipelajari, sementara pengenalan ciri tubuhnya membantu membedakan paus kepala melon dari kerabat yang tampak serupa.

Foto utama: Paus kepala melon sering disebut paus pembunuh palsu karena memiliki kesamaan bentuk dengan paus pembunuh kerdil. Foto: Wikimedia Commons/Cyril di Bisceglie/CC BY-SA 4.0.

Saat air surut, para perempuan Kampung Atuka, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, bergerak menuju hutan mangrove untuk mencari karaka atau kepiting bakau. Mama Paulina, Balbina, Oda, dan Karolina berangkat bersama menggunakan perahu, membawa noken berisi peralatan. Setelah tiba, mereka menyebar untuk mencari lubang karaka di antara akar mangrove. Bekas kaki menjadi petunjuk keberadaan kepiting, lalu besi panjang bergagang kayu digunakan untuk mengeluarkannya. “Jadi kita tidak bisa kasi masuk tangan langsung. Itu bahaya,” kata Paulina. Karaka ditangkap dengan hati-hati karena capit patah atau tubuh terluka dapat mengurangi nilai jualnya.

Bagi mama-mama Atuka, hasil hutan mangrove memenuhi kebutuhan pangan sekaligus menjadi sumber penghasilan. Selain karaka, mereka mengumpulkan kerang, siput, dan tambelo untuk keluarga. Balbina mengatakan hasil tangkapan bergantung pada kondisi air dan keberuntungan: terkadang hanya empat hingga enam karaka, tetapi saat surut bisa mencapai 20. Dia pernah memperoleh hingga Rp500.000 dari penjualan. Uang tersebut digunakan membeli kebutuhan rumah dan sebagian disimpan. “Tiap hari. Ingat anak-anak ini untuk mereka punya uang jajan, uang sekolah. Jadi tiap hari,” ujarnya tentang alasan terus mencari karaka.

Namun, perempuan pencari karaka belum banyak mengetahui perkembangan harga dan mengandalkan informasi pengepul. Sebagian nelayan juga terikat kesepakatan penyediaan bahan bakar: seluruh karaka harus dijual kepada pengepul yang membiayai perjalanan. Ketergantungan pada perahu motor menambah kebutuhan bahan bakar, sementara aksesnya tidak selalu mudah. Ketika perahu sulit digunakan, para perempuan tetap mencari karaka dengan berjalan kaki menyusuri pantai. Di tingkat perdagangan, karaka menjadi komoditas ekspor terbesar Papua Tengah. Data Balai Karantina mencatat volume ekspor Januari–Juni 2026 mencapai sekitar 661,8 ton, dengan jalur distribusi melalui Makassar dan Jakarta.

Penghidupan tersebut bertumpu pada hutan mangrove. Pemetaan masyarakat bersama Blue Forest mencatat luas mangrove Atuka mencapai 7.281,72 hektar, dengan 28 jenis mangrove sejati. Dua jenis kepiting bakau yang ditemukan ialah Scylla olivacea dan Scylla serrata. Karaka juga membantu ekosistem melalui aktivitas menggali lubang yang memungkinkan oksigen masuk ke tanah mangrove. Rofin Daton, Koordinator Blue Forest wilayah Mimika-Asmat, menegaskan peran masyarakat dalam mempertahankan hutan: “Mangrove bagus ini dari dulu sampai sekarang siapa yang jaga? Masyarakat.”

Amatus Tamaweyau, tokoh Masyarakat Kampung Atuka, mengatakan pengetahuan merawat hutan diwariskan turun-temurun, termasuk aturan tidak menebang mangrove sembarangan. Perlindungan juga dilakukan melalui penanaman di pulau-pulau yang terbentuk akibat sedimentasi. Penanaman ribuan pohon yang dipimpinnya pada 2014 telah menghasilkan hutan mangrove baru dan sumber pangan. Dia berharap wilayah kosong lainnya segera ditanami. Anton Panji Mahendra, Kepala Balai Karantina Papua Tengah,  mengingatkan bahwa menjaga mangrove perlu berjalan bersama penghargaan terhadap kearifan lokal dan kesejahteraan masyarakat. “Makanya mereka yang harus menikmati,” katanya.

Foto utama: Kepiting bakau atau karaka dari Kampung Atuka. Nelayan perempuan jadi motor utama Atuka sebagai salah satu daerah penghasil kepiting bakau di Papua Tengah. Foto: Asrida Elisabeth/Mongabay Indonesia.