Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan tidak hanya mengancam manusia. Di Desa Balimau, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bekantan ditemukan mati terbakar pada Minggu, 13 September 2026. Tragedi ini memperlihatkan rentannya satwa ketika api mengepung habitat mereka.

Alamsyah, Kepala Desa Balimau, menyebut warga dan petugas menemukan 11 bekantan mati, terdiri dari sepuluh dewasa dan satu anakan. Sementara itu, BKSDA Kalimantan Selatan mencatat 12 bekantan terdampak, bersama satu ular piton dan satu king kobra.

Alamsyah menduga api berasal dari desa tetangga, lalu menyeberangi sungai melalui percikan yang terbawa angin. Vegetasi kering di padang rumbia membuat kobaran cepat membesar. Bekantan diperkirakan kesulitan melarikan diri karena api berada di satu sisi, sementara petugas dan warga berkumpul di sisi lain.

Pemadaman juga terkendala sumber air yang mengering. Warga hanya memiliki pompa portabel sehingga harus meminta bantuan petugas dan kendaraan tangki dari luar desa.

Menurut Alamsyah, permintaan perlindungan habitat bekantan sudah disampaikan sejak 2016, tetapi belum mendapat respons. Ia berharap perhatian pemerintah tidak hanya muncul setelah satwa mati.

Ancaman serupa membayangi habitat bekantan di Desa Sungai Rutas Hulu dan Sungai Rutas, Kabupaten Tapin. Meski tidak ada bekantan dilaporkan menjadi korban dalam kebakaran terbaru, vegetasi yang menjadi tempat hidup dan sumber pakan mereka ikut terbakar. Pemulihannya membutuhkan waktu berbulan-bulan.

Sepanjang Januari hingga 15 September 2026, BPBD Kalimantan Selatan mencatat 3.256 kejadian kebakaran dengan luas terdampak 21.696 hektar. Di tengah kebakaran yang meluas, perlindungan satwa menghadapi persoalan pembagian kewenangan.

Data BKSDA pada 2025 mencatat 3.757 bekantan tersebar di 11 kabupaten/kota. Hanya 1.281 individu berada di kawasan konservasi. Sebanyak 2.476 lainnya, sekitar dua pertiga populasi yang tercatat, hidup di luar kawasan tersebut.

Agus Ngurah, Kepala BKSDA Kalimantan Selatan, mengatakan pihaknya memiliki mekanisme pencegahan hingga penyelamatan, termasuk patroli, pemantauan titik panas, dan kesiagaan Wildlife Rescue Unit. Namun, mekanisme itu kebanyakan berjalan di kawasan konservasi yang menjadi wilayah kerjanya.

Untuk habitat di luar kawasan konservasi, perlindungan membutuhkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pengelola lahan. BKSDA mendorong skema areal preservasi guna memperluas ruang perlindungan satwa.

Muhammad Arief Soendjoto, Guru Besar Ilmu Konservasi Flora dan Fauna Universitas Lambung Mangkurat, mengkritik penanganan karhutla yang dinilainya masih terlalu berfokus pada pemadaman.

“Sudah habitatnya habis ditebang, ditambah kebakaran. Jangankan api, asapnya saja pasti membuat mereka susah bernafas. Dia mau lari juga ke mana?” katanya.

Arief menekankan pentingnya pencegahan, pelibatan tokoh agama untuk mengingatkan masyarakat agar tidak membakar lahan, serta penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran. Tanpa langkah tersebut, kebakaran berulang akan terus mempersempit habitat dan menekan populasi satwa liar.

Seekor kucing tandang betina berjalan perlahan pada malam hari di hutan rawa gambut Suaka Margasatwa Putri Sirindhorn, Thailand Selatan. Seekor anak mengikuti di belakangnya. Momen yang terekam kamera jebak pada akhir 2025 itu menjadi catatan penting karena spesies tersebut tidak terpantau di Thailand selama 30 tahun.

Kucing tandang (Prionailurus planiceps) terakhir kali tercatat di negara itu pada 1995. Penemuan kembali ini merupakan hasil survei Departemen Taman Nasional, Satwa Liar, dan Konservasi Tanaman Thailand bersama organisasi konservasi Panthera. Sebanyak 13 rekaman diperoleh sepanjang 2024 dan 16 rekaman tambahan pada 2025.

Kemunculan induk bersama anaknya mengindikasikan bahwa kucing tandang tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang biak di hutan gambut Thailand Selatan.

“Penemuan kembali ini menunjukkan apa yang mungkin terjadi ketika sains dan perlindungan kuat berpadu,” kata Kritsana Kaewplang, Direktur Panthera Thailand.

Kucing tandang merupakan salah satu kucing liar yang paling sedikit dipahami. Tubuhnya mungil dengan berat dewasa sekitar 1,5-2,5 kilogram. Namanya berasal dari bentuk kepala yang datar dan memanjang, dengan mata besar serta jarak antar mata yang sempit.

Berbeda dengan kebanyakan kucing, spesies ini menjalani kehidupan semiakuatik. Jari-jarinya berselaput, sedangkan giginya pipih dan runcing untuk menangkap ikan serta katak. Habitatnya berada di sekitar sungai, rawa gambut, dan mangrove.

Populasi globalnya diperkirakan tidak lebih dari 2.500 individu dewasa. Persebarannya meliputi Semenanjung Malaysia, Sumatera, Kalimantan, dan Thailand Selatan. IUCN menetapkannya berstatus Genting, sedangkan CITES memasukkannya dalam Apendiks I.

Penemuan di Thailand juga menjadi pengingat penting bagi Indonesia. Kalimantan dinilai sebagai benteng utama kucing tandang di dunia, disusul Sumatera. Namun, penelitian mengenai keberadaannya di Kalimantan bagian Indonesia masih sangat terbatas.

Dalam dua dekade terakhir, kucing tandang termasuk spesies yang paling jarang terekam kamera jebak. Salah satu penelitian bahkan hanya dapat menggunakan 17 foto. Rendahnya jumlah temuan kemungkinan dipengaruhi penempatan kamera yang jarang menyasar tepian sungai, danau, atau kolam, habitat utama spesies tersebut.

Di Sumatera, kucing tandang pernah didata di Taman Nasional Way Kambas, Gunung Leuser, Berbak, Hutan Singkil, dan Sungai Merang. Habitat potensial juga terdapat di sekitar Taman Nasional Sebangau dan dataran rendah Kalimantan Utara.

Ancaman terbesarnya berasal dari konversi hutan rawa menjadi perkebunan sawit, tanaman serat kayu, dan lahan pertanian. Berbeda dengan beberapa kucing liar lain, kucing tandang tidak mudah berpindah ke perbukitan ketika dataran rendah rusak. Kehidupannya sangat bergantung pada lahan basah dan aliran air tawar.

Pembangunan kanal yang mengeringkan gambut, pencemaran air, penangkapan ikan berlebihan, kebakaran hutan, serta penebangan liar turut merusak habitat dan mengurangi ketersediaan mangsanya.

Temuan di Thailand membuktikan bahwa satwa yang lama tidak terlihat belum tentu telah menghilang. Namun, tanpa penelitian yang dirancang sesuai habitat dan perlindungan lahan basah yang serius, kucing tandang dapat lenyap sebelum keberadaannya benar-benar dipahami.

Rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Gunung Ungaran kembali memicu penolakan warga. Melalui Surat Keputusan Nomor 134.TK/EK.04/MEMBPE/2026, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menugaskan PLN melanjutkan eksplorasi dan pengusahaan panas bumi di wilayah tersebut.

Pemerintah menargetkan eksplorasi selesai pada 2029 dan pembangkit mulai beroperasi pada 2031. Pengeboran direncanakan mencapai kedalaman 1.900-2.200 meter untuk menemukan reservoir berisi air dan uap panas yang dapat digunakan sebagai sumber pembangkit listrik.

Namun, bagi masyarakat sekitar Gunung Ungaran, rencana tersebut menghidupkan kembali kekhawatiran lama. Penolakan telah berlangsung sejak kawasan itu ditetapkan sebagai wilayah kerja panas bumi pada 2007.

Rahman, Koordinator Aliansi Semarang Menggugat, mengatakan kehidupan warga sangat bergantung pada mata air dan pertanian. Ia khawatir pengeboran panas bumi mengurangi debit air atau mencemarinya.

“Kami sudah sejahtera dengan bertani. Kalau geothermal masuk, sumber air kami berkurang dan tercemar. Akibatnya, pertanian akan terganggu,” ujarnya.

Warga juga mencemaskan kebocoran gas serta kemungkinan pengeboran memengaruhi sesar aktif. Menurut Rahman, proyek tersebut membuat kehidupan warga menjadi lebih rentan, meski selama ini mereka hidup aman dan nyaman.

Kekhawatiran lain berkaitan dengan Kompleks Percandian Gedongsongo, yang telah ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya nasional. Bagi masyarakat, kompleks tersebut bukan sekadar objek wisata, melainkan bagian dari identitas budaya dan ruang spiritual yang harus dijaga.

“Kawasan candi ini jadi identitas warga, bagian dari budaya kami yang mesti dilestarikan,” kata Rahman.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyatakan siap menjembatani aspirasi masyarakat. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin mengatakan kegiatan energi yang bersinggungan dengan lingkungan dan permukiman harus memprioritaskan keselamatan, kelestarian alam, serta kesejahteraan warga.

Selain persoalan lingkungan, data mengenai potensi panas bumi Gunung Ungaran juga belum seragam. Kementerian ESDM menyebut potensinya mencapai 55 megawatt. Penelitian ITB pada 2025 memperkirakan kemampuan pembangkitannya hanya sekitar 20 megawatt. Laporan Dinas ESDM Jawa Tengah pada 2021 juga menyebut estimasi awal sebesar 55 megawatt turun menjadi 20 megawatt setelah survei dan perhitungan ulang.

“Dengan menurunnya potensi kapasitas tersebut, berdampak pada tidak terpenuhinya nilai keekonomian,” demikian laporan tersebut.

Sebaliknya, Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional 2008-2027 mencantumkan prospek panas bumi Ungaran hingga 100 megawatt. Perbedaan angka yang lebar itu membuat kelayakan proyek dipertanyakan.

Fajar Muhammad Andhika dari LBH Semarang menilai inkonsistensi data menunjukkan proyek ini bermasalah sejak awal. Warga yang berpotensi paling terdampak justru dinilai belum memperoleh informasi memadai.

“Ketiadaan informasi yang cukup akan membuat warga makin rentan,” katanya. Menurutnya, pemerintah seharusnya membuka informasi dan melibatkan masyarakat sebelum menerbitkan keputusan, bukan setelah penolakan meluas.

Pertanyaan juga muncul karena eksplorasi sebelumnya pernah dilakukan perusahaan swasta pada 2010-2013 dan PLN pada 2017-2022. Hasil kedua eksplorasi tersebut tidak pernah diumumkan secara terbuka.

Wishnu Try Utomo dari Celios mempertanyakan alasan pemerintah kembali memberikan tugas eksplorasi kepada PLN. “Jangan sampai proyek ini dipaksakan jika memang tidak cukup potensial secara ekonomi dan energi,” ujarnya.

Foto utama: Masyarakat sekitar Dieng, bertani dan dekat dengan PLTP. Foto: A. Asnawi/Mongabay Indonesia.

Esau Sidemo tak pernah menyangka perjalanan mencari ikan berubah menjadi perjuangan hidup selama 26 hari. Nelayan berusia 57 tahun asal Desa Bido, Pulau Batang Dua, Ternate, Maluku Utara, itu terombang-ambing di Samudra Pasifik setelah mesin perahunya mati.

Arus menyeret perahu ketintingnya ratusan kilometer dari rumah. Untuk bertahan hidup, Esau memakan burung laut, ikan mentah yang melompat ke perahu, dan kelapa busuk yang hanyut. Dia bahkan terpaksa meminum urine. Keselamatannya datang ketika kapal kargo berbendera Prancis menemukannya, lalu membawanya ke China sebelum dipulangkan ke Indonesia.

“Ini seperti mukjizat,” kata Esau. Selama terombang-ambing, ia terus berdoa agar dapat kembali bertemu keluarganya.

Kasus Esau bukan kejadian tunggal. Nelayan Maluku Utara menghadapi ancaman mesin rusak, kehabisan bahan bakar, gelombang tinggi, dan cuaca buruk. Data Basarnas Ternate mencatat 49 operasi pencarian dan pertolongan terhadap nelayan sepanjang 2025. Dari berbagai kecelakaan tersebut, 122 orang ditemukan selamat, tujuh meninggal, dan 20 lainnya hilang.

Menurut Kepala Basarnas Ternate Iwan Ramdani, kondisi geografis Maluku Utara sebagai wilayah kepulauan dengan aktivitas laut tinggi turut meningkatkan risiko. Gelombang dalam sejumlah kejadian dilaporkan mencapai 2,5 meter.

Perubahan pola cuaca semakin menyulitkan nelayan menentukan waktu melaut. Gafur Kaboli, nelayan tuna sekaligus Sekretaris Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Maluku Utara, mengatakan pengetahuan nelayan dalam membaca musim kini sering tidak lagi dapat diandalkan.

“Korban akibat dampak perubahan iklim terus naik seiring cuaca yang tidak lagi menentu. Keselamatan nelayan jadi terancam,” ujarnya.

Pada saat bersamaan, ikan semakin sulit ditemukan di perairan dekat pantai. Dahulu, nelayan masih bisa memperoleh tuna dalam radius kurang dari 12 mil. Kini, mereka harus melaut lebih dari 15 mil. Kebutuhan bahan bakar pun meningkat dari sekitar 20-30 liter untuk sehari menjadi 100-150 liter untuk perjalanan selama dua sampai tiga hari.

Tekanan tidak hanya datang dari perubahan iklim. WALHI mencatat sekitar 248 izin pertambangan berada di 43 pulau kecil Indonesia. Di Kabaena, nelayan gurita harus meninggalkan wilayah tangkap karena diduga terdampak limbah nikel. Di Wawonii, reklamasi untuk terminal perusahaan nikel turut menggeser ruang tangkap nelayan.

Kondisi tersebut membuat perjalanan melaut semakin jauh, mahal, dan berbahaya. Survei KNTI menunjukkan cuaca ekstrem pada Januari memengaruhi 95 persen nelayan di 350 desa pesisir. Sebanyak 63 persen berhenti melaut akibat angin kencang dan gelombang tinggi. Penghasilan harian mereka juga turun hingga sekitar 50 persen.

Namun, perlindungan bagi nelayan kecil masih terbatas. Program penyediaan asuransi dan alat keselamatan kerja disebut terhenti sejak 2021. Padahal, keselamatan nelayan bukan sekadar risiko pekerjaan yang harus mereka tanggung sendiri.

Kisah Esau memperlihatkan daya tahan seorang nelayan di tengah laut. Namun, keselamatannya tidak seharusnya hanya bergantung pada keberuntungan. Nelayan memerlukan informasi cuaca yang akurat, alat keselamatan, jaminan sosial, serta perlindungan wilayah tangkap dari kerusakan lingkungan.

Foto utama: Sebuah perahu nelayan berusaha menerobos gelombang tinggi di Mrorotai pada Juli 2026 . Foto: Mahmud Ichi/Mongabay Indonesia.

Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan bukan hanya menghanguskan bentang alam. Kabut asap yang dihasilkannya telah berubah menjadi krisis kesehatan masyarakat, ditandai dengan meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA.

Di Kalimantan Tengah, Dinas Kesehatan mencatat 72.431 kasus ISPA. Kasus terbanyak ditemukan di Palangka Raya dengan 16.166 kasus, disusul Kotawaringin Barat sebanyak 12.467 kasus, Kotawaringin Timur 7.982 kasus, dan Kapuas 7.910 kasus. Wilayah-wilayah tersebut memiliki bentang gambut luas yang mengalami kebakaran masif.

Bantuan masker, oksigen, dan rumah aman asap telah disalurkan ke sejumlah desa. Namun, ketersediaannya belum sebanding dengan jumlah warga terdampak. Penanganan pemerintah juga dikritik karena kondisi justru memburuk setelah Kalimantan Tengah menetapkan status tanggap darurat karhutla pada 31 Agustus 2026.

Bahaya asap karhutla terutama berasal dari partikel berukuran sangat kecil yang dapat masuk jauh ke sistem pernapasan. Fachrial Kautsar dari Center for Indonesia’s Strategic Development Initiative menyebut partikulat karhutla sepuluh kali lebih berbahaya bagi paru-paru anak dibandingkan polusi biasa. Ibu hamil, anak-anak, dan lansia menjadi kelompok yang paling rentan terhadap asma, penyakit paru-paru kronis, serta gangguan perkembangan janin.

Data Kementerian Kesehatan mencatat lebih dari 50.891 kasus ISPA di tujuh provinsi selama Juni–Agustus 2026. Sementara itu, Yayasan Auriga Nusantara mencatat luas kawasan yang terbakar sepanjang Januari–Juni mencapai 190.546 hektar, setara sekitar 2,6 kali luas Singapura.

Dampaknya juga melintasi batas negara. Pemantauan Greenpeace selama 4 Agustus–6 September menunjukkan asap karhutla mencapai Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Filipina. Sarawak terdampak selama 34 hari, bahkan indeks pencemaran udaranya melampaui 500 pada 5 September. Sekolah terpaksa ditutup dan masyarakat membatasi kegiatan di luar rumah.

Di Papua, ancaman kebakaran turut meningkat. Greenpeace mencatat 97 sumber api di kawasan proyek strategis nasional pangan dan energi. Pantau Gambut juga menemukan 9.536 titik panas di area pelepasan hutan Papua Selatan sepanjang Januari–Agustus. Pembukaan vegetasi, pembangunan jalan, dan pengeringan lahan basah membuat material organik lebih mudah terbakar.

Persoalan karhutla juga berkaitan dengan tanggung jawab korporasi. Kementerian Lingkungan Hidup sedang menyelidiki 19 perusahaan yang konsesinya terbakar dengan luas mencapai 11.046,69 hektar. Namun, penegakan hukum dinilai masih sering menyasar petani, masyarakat adat, atau pelaku lapangan.

Guru Besar Hukum Lingkungan Universitas Indonesia Andri Gunawan Wibisana mendorong korban kabut asap menggugat korporasi untuk memperoleh ganti rugi. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 dinilai membuka peluang pertanggungjawaban berdasarkan kontribusi meskipun asap berasal dari banyak lokasi.

Karhutla pada akhirnya bukan sekadar persoalan api dan hutan. Asapnya mengancam kesehatan jutaan orang, menembus perbatasan negara, dan menunjukkan bahwa kegagalan menjaga ekosistem dapat langsung berubah menjadi krisis kemanusiaan.

Foto utama: Warga berupaya melindungi hidung dari paparan kabut asap pekat saat melintas di kawasan Jalan Lingkar Utara Gubernur Syarkawi, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Foto: Riyad Dafhi Rizki/Mongabay Indonesia.

Pagi hingga sore, Tobani Tiku memukul kulit kayu beringin di belakang rumahnya di Desa Mataue, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Perempuan berusia 86 tahun itu sedang membuat kumu nunu, kain kulit kayu khas masyarakat adat Kulawi.

Dahulu, kumu nunu digunakan sebagai pakaian sehari-hari, mulai dari baju bekerja di sawah hingga selimut. Kini, kain tersebut semakin langka dan hanya dikenakan dalam acara adat. Tobani menjadi satu-satunya perempuan di Kulawi yang masih menguasai seluruh proses pembuatannya.

Ia mempelajari keterampilan tersebut sejak remaja dari ibu dan neneknya. Bahan utamanya berasal dari kulit beringin merah atau nunu lero dan beringin putih yang disebut nunu bula. Namun, Tobani lebih sering menggunakan beringin merah.

Pengambilan ranting tidak boleh sembarangan. Ranting dipotong ketika bulan purnama dan harus tumbuh mengarah ke langit atau mendatar. Ranting yang mengarah ke bawah memiliki kulit tipis dan serat kurang baik.

“Kalau di bulan-bulan lain, tidak bulan purnama, tidak berisi,” kata Syafrudin, anak Tobani yang bertugas mengambil ranting.

Ranting dipotong sepanjang 10-1,5 meter, kemudian dikuliti, dibersihkan, dan direndam selama tiga hari. Setelah itu, kulit dipukul perlahan hingga melebar dan menipis menjadi kain. Tobani juga menggunakan ramuan dari tumbuhan, seperti linuro dan ulakau, sebagai pewarna sekaligus pengawet alami.

Pembuatan kain memakai empat alat pemukul secara berurutan, yaitu pola, ike tinahi, ike tiva, dan ike pogea. Tiga alat terakhir terbuat dari batu khusus asal Desa Towulu. Alat-alat yang digunakan Tobani merupakan warisan neneknya dan masih kokoh hingga sekarang.

Satu set pakaian, berupa atasan dan bawahan, membutuhkan waktu sedikitnya satu minggu. Harganya sekitar Rp1,5 juta, sedangkan kain dijual Rp200.000-Rp300.000 per meter. Produksinya terbatas karena Syafrudin hanya mengambil sekitar 30 potong ranting setiap purnama.

Tobani tidak ingin pengetahuan tersebut berhenti padanya. Ia terbuka kepada siapa pun yang ingin belajar. Setidaknya, dua kelompok yang masing-masing terdiri dari 10 perempuan telah mengikuti pelatihannya.

“Ada yang berpotong, ada yang berkupas, ada yang kasih keluar kulitnya,” katanya mengenai pembagian tugas selama pelatihan.

Pada 2022, Tobani juga menjadi pengajar dalam program pendampingan perempuan Desa Mataue yang diselenggarakan Perkumpulan Imunitas Sulawesi Tengah. Program tersebut mencakup proses produksi hingga pemasaran kain kulit kayu.

Ketekunannya membuat Tobani menerima Ratna Award pada 2022. Pada 2025, Kementerian Kebudayaan menganugerahinya penghargaan sebagai maestro kain kayu dalam Anugerah Kebudayaan Indonesia.

Bagi Tobani, kumu nunu bukan sekadar kain, melainkan identitas masyarakat Kulawi dan warisan pengetahuan tentang alam. Selama masih sehat, ia akan terus membuatnya.

foto utama: Kain kulit kayu khas Kulawi, bikinan Tobani Tiku. Foto: Moh Tamimi/Mongabay Indonesia .