- Lanskap lahan basah menjadi rumah bagi setengah spesies ikan yang dikenal di seluruh dunia. Ketika wilayah tersebut terbakar hampir setiap tahun, beragam jenis ikan terancam kehilangan tempat pemijahan serta pengasuhan.
- Sebuah penelitian menemukan, bahwa kebakaran besar berkaitan dengan penurunan kemunculan ikan. Analisis temporal menunjukkan penurunan estimasi probabilitas kemunculan ikan sebesar 67,9 persen.
- Di Sumatera Selatan, sekitar 60 persen warganya tinggal dekat dengan lahan basah. Situasi saat ini, memaksa mereka untuk berhadapan dengan ancaman kebakaran, kabut asap, sekaligus kehilangan sumber pangan serta ekonomi.
- Beberapa waktu lalu, Koalisi Masyarakat Melawan Asap (KOMMA) sumatera Selatan melakukan aksi dan mengajukan 7 tuntutan terkait karhutla yang terus berulang, serta belum tuntasnya persoalan tanggung jawab korporasi dan pembenahan tata kelola lingkungan.
Sekitar 18.000 jenis ikan, atau setengah dari seluruh spesies ikan yang kita kenal, hidup di perairan tawar atau lahan basah. Namun, bagaimana jika wilayah penting ini terbakar setiap tahunnya?
“Ikan akan kehilangan tempat pemijahan sekaligus pengasuhan,” kata Irkhamiawan Ma’ruf, peneliti ikan air tawar dari Universitas Muhammadiyah Palembang, Jumat (16/10/26).
Ekosistem lahan basah yang di dalamnya terdapat rawa gambut, memiliki pori-pori yang berfungsi untuk ikan menempelkan telur, juga tempat berlindung bagi anak-anak ikan setelah menetas.
Jika terbakar, maka fungsi serta siklus hidup ikan akan terganggu. Dampaknya, dapat menyebabkan runtuhnya rantai ekosistem di lahan basah.
“Ini juga dapat bermuara pada terancamnya sumber pangan, protein, serta ekonomi masyarakat di lahan basah,” ujarnya.
Di Sumatera Selatan, sekitar 60 persen (5,3 juta jiwa) dari jumlah total penduduknya (8,4 juta jiwa) hidup dekat lahan basah. Di masa lalu, hidup di area ini menjadi berkah bagi masyarakat.
Ketika musim penghujan, rawa mulai pasang, ikan-ikan besar seperti gabus, toman, kelik, serko, dan ikan bujuk, bermigrasi memijah telurnya. Momentum seperti ini biasanya dimanfaatkan masyarakat untuk menangkul di sekitar aliran sungai yang meluap.
“Ikan yang diambil yang berukuran besar, bisa puluhan ekor, cukup untuk makan, dan sisanya dijual,” kata Sadikin, warga Desa Tempirai Selatan, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), akhir Juli 2026 lalu.
Saat kemarau, sebagian besar masyarakat akan mencari ikan di sela akar pohon yang terendam atau lebung-lebung menyisakan air, di tengah rawa gambut mengering. Tradisi ini disebut “bekeluk”.
“Biasanya dapat gabus, keli, atau betok,” kata Sadikin.
Namun, sejak bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan, mulai terjadi sejak 1997, situasi berubah. Masyarakat yang tinggal di lahan basah tidak hanya dihantui menurunnya tangkapan ikan serta krisis pangan, tetapi juga karhutla yang membakar kebun mereka, serta ancaman penyakit ISPA akibat kabut asap.
“Sungguh sengsara kami seperti ini.”
Dampak kebakaran terhadap ikan
Data terakhir Badan Pusat Statisitik (BPS) tahun 2024, mencatat produksi perikanan tangkap dari perairan umum (sungai dan rawa) sekitar 73 ribu ton, atau menurun sekitar 1.500 ton dari tahun sebelumnya.
“Ini sangat mungkin disebabkan faktor kebakaran di lahan gambut. Hal lainnya seperti krisis iklim, atau tercemarnya air akibat aktivitas perkebunan skala besar,” kata Irkhamiawan.
Saat ini, masyarakat di sekitar lahan basah, khususnya Tempirai, yang biasanya mencari ikan di musim kemarau, makin disibukkan untuk memadamkan api yang mengancam kebun-kebun karet mereka.
“Setelah kebakaran, biasanya sulit mendapatkan ikan. Tidak tahu lari kemana (ikan), sementara yang berlindung di gambut, mungkin mati karena terbakar,” kata Sadikin.
Irkhamiawan menambahkan, ada sejumlah jenis ikan yang berlindung di bawah gambut selama kemarau, seperti betok, keluarga gabus, serta keli.
“Kemungkinan terburuk, jika api mencapai kedalaman beberapa meter, maka ikan akan mati.”
Dampak kebakaran terhadap ikan juga tergambar dalam penelitian Harrison dan kolega (2024) yang diterbitkan dalam jurnal Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), berjudul Impacts of fire and prospects for recovery in a tropical peat forest ecosystem.
Penelitian yang dilakukan di ekosistem hutan rawa gambut Taman Nasional Sebangau, Kalimantan Tengah tersebut, menganalisis perubahan kondisi ekosistem dan keanekaragaman hayati berdasarkan data pengamatan jangka panjang.
Peneliti menemukan bahwa kebakaran besar berkaitan dengan penurunan kemunculan ikan di kawasan yang diteliti. Analisis temporal menunjukkan, penurunan estimasi probabilitas kemunculan ikan sebesar 67,9 persen. Penurunan juga teramati pada kelompok ikan spesialis hutan (73,5 persen), serta ikan bernilai komersial (29,2 persen).
“Asosiasi nonlinier yang konsisten dengan frekuensi kebakaran, menunjukkan tingkat toleransi terhadap kebakaran hingga titik infleksi, yaitu hunian mulai menurun seiring peningkatan frekuensi kebakaran,” tulis penelitian tersebut.
Menindak pelaku karhutla
Berdasarkan data HaKI (Hutan Kita Institut), total luas lahan basah Sungai Musi mencapai tiga juta hektar. Sekitar 1.123.119 hektar, mengalami alih fungsi.
Sebanyak 17 perusahaan hutan tanaman industri (HTI) menguasai sekitar 559.220 hektar. Sebanyak 70 perusahaan sawit menguasai sekitar 231.741 hektar. Sementara, penggunaan lainnya sekitar 332.158 hektar, dimanfaatkan untuk permukiman transmigran, perkebunan rakyat, pabrik, serta infrastruktur jalan.
Memasuki musim karhutla, periode 1 Januari-4 Oktober 2026, Haki mencatat 4.386 hotspot di wilayah gambut dan mangrove Sumatera Selatan.
Tertinggi di Kabupaten OKI dengan 2,005 hotspot. Disusul Kabupaten Banyuasin (885 hotspot), Kabupaten Muba (619 hotspot), Kabupaten Muara Enim (535 hotspot), Kabupaten PALI (197 hotspot), Kabupaten Musirawas Utara (139 hotspot), dan Kabupaten Musirawas (6 hotspot).
Selain itu, analisis spasial Walhi Sumatera Selatan menggunakan data SIPONGI Kementerian Kehutanan periode 1 September –2 Oktober 2026, terdapat 22.690 hotspot berada di konsesi perusahaan. Ini terdiri 10.411 hotspot pada 18 konsesi PBPH/HTI dan 12.279 hotspot pada 63 konsesi perkebunan.
Ancaman tersebut makin serius ketika dikaitkan dengan ekosistem rawa gambut. Analisis Walhi Sumsel terhadap KHG Sumatera Selatan menemukan 16.685 hotspot, dengan 70,99 persen berada pada kategori kubah gambut.
“Ini menunjukkan bahwa perlindungan dan pemulihan fungsi hidrologis gambut harus menjadi bagian utama dari strategi pencegahan karhutla,” kata Galang Suganda, Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Selatan, Kamis (15/10/26).
Pada hari tersebut juga, Walhi Sumsel yang menjadi bagian dari aksi Koalisi Masyarakat Melawan Asap (Komma) Sumatera Selatan, menggelar aksi massa di kantor DPRD dan Gubernur Sumatera Selatan.
Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap karhutla yang terus berulang, dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, serta belum tuntasnya persoalan tanggung jawab korporasi dan pembenahan tata kelola lingkungan.
Dalam aksi tersebut, ada tujuh tuntutan yang disampaikan:
- Mendesak pemerintah menindak tegas korporasi yang terbukti melanggar ketentuan terkait karhutla, termasuk pencabutan izin korporasi di wilayah kebakaran berulang dan kewajiban pemulihan lingkungan.
- Mendesak pemerintah memastikan penanganan karhutla secara cepat dan menyeluruh, termasuk memastikan perusahaan melakukan pemadaman di wilayah konsesinya yang terbakar dan memenuhi kewajiban pencegahan serta penanggulangan karhutla.
- Menuntut pemerintah menjamin perlindungan kesehatan dan pemenuhan hak masyarakat terdampak kabut asap, termasuk akses layanan kesehatan dan informasi kualitas udara.
- Mendesak pembentukan dan pengoperasian posko kesehatan bebas asap di desa dan kecamatan terdampak, dengan layanan yang mudah diakses dan perlindungan khusus bagi kelompok rentan.
- Mendesak transparansi anggaran penanganan karhutla, termasuk anggaran perlindungan kesehatan, dan pemulihan lingkungan, agar dan diawasi masyarakat.
- Mendesak pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, memperkuat pengawasan dan pencegahan karhutla, termasuk verifikasi lapangan terhadap hotspot, audit perusahaan dengan konsentrasi hotpsot tinggi atau berulang, serta perlindungan ekosistem gambut.
- Mendesak DPRD Sumatera Selatan menjalankan fungsi pengawasan, meminta pertanggungjawaban Gubernur dan perangkat daerah terkait, serta mengawal tindak lanjut tuntutan masyarakat secara terbuka.
Sebagai informasi, dikutip dari kompas.com, Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sumatera Selatan mencatat sebanyak 19.594 kasus baru infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat karhutla hingga 13 Oktober 2026. Sepanjang September, jumlah kasus ISPA mencapai 52.483 kasus atau meningkat 11,62 persen dibandingkan bulan sebelumnya, yang tercatat sebanyak 47.020 kasus.
Referensi:
Harrison, M. E., Deere, N. J., Imron, M. A., Nasir, D., Adul, Asti, H. A., Aragay Soler, J., Boyd, N. C., Cheyne, S. M., Collins, S. A., D’Arcy, L. J., Erb, W. M., Green, H., Healy, W., Hendri, Holly, B., Houlihan, P. R., Husson, S. J., Iwan, … Struebig, M. J. (2024). Impacts of fire and prospects for recovery in a tropical peat forest ecosystem. Proceedings of the National Academy of Sciences, 121(17). https://doi.org/10.1073/pnas.2307216121
*****
Jongot dan Paye, Pertahanan Terakhir Masyarakat Tempirai Hadapi Kebakaran Hutan dan Lahan
Kredit
