- Musim kemarau pada tahun ini dihadapi dengan cemas oleh para petani. Fenomena Elnino memicu musim kemarau yang lebih kering dan lebih panjang, termasuk di Nusa Tenggara Barat (NTB).
- Sembilan dari 10 kabupaten/kota di NTB melaporkan sudah terdampak kekeringan. Beberapa lokasi areal pertanian menunjukkan gejala gagal panen.
- Menghadapi musim kemarau tahun ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Gubernur NTB mengumpulkan seluruh bupati/walikota untuk membahas antisipasi dampak bencana kekeringan.
- Dalam rapat kesiapsiagaan menghadapi bencana kekeringan di NTB pada Juli 2026, BNPB menyerahkan perlengkapan untuk antisipasi bencana kekeringan senilai Rp 1,8 miliar lebih.
Kemarau panjang mulai menyebabkan kekeringan di berbagai daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB). Tiga kabupaten di NTB, yakni, Bima, Sumbawa dan Lombok Timur, menetapkan status tanggap darurat kekeringan. Sedangkan enam kabupaten dan kota lainnya status siaga darurat kekeringan.
Status siaga darurat pemerintah tetapkan untuk memaksimalkan mitigasi dengan tengah ancaman kekeringan yang kian meluas. Sementara tanggap darurat, pemerintah maksudkan agar penanganan bencana kekeringan yang terjadi lebih maksimal.
Sadimin, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB menyatakan, berdasar hasil monitoring dampak bencana kekeringan sementara tercatat 66 kecamatan, 227 desa, 84.837 keluarga dan 263.310 jiwa. Hingga 10 September 2026, tercatat 3.3 juta liter air bersih telah BPBD distribusikan ke berbagai daerah.
Lombok Timur, kata Sadimin, menjadi lokasi terparah dampak kekeringan kali ini dengan 92.999 jiwa dan 41 desa terdampak. Menyusul Sumbawa dengan 26 desa 10.703 keluarga/42.728 jiwa di 13 kecamatan terdampak. Lalu, Kabupaten Bima dengan 14 kecamatan, 42 desa dan 9.222 keluarga atau 28.894 jiwa terdampak.
“Hampir seluruh wilayah NTB terdampak, dipicu fenomena El-Nino,’’ katanya.
Untuk kabupaten,kota yang berstatus siaga darurat, di Kabupaten Lombok Tengah tercatat sembilan kecamatan, 48 desa dengan warga terdampak 11.232 keluarga,33.695 jiwa. Di Kabupaten Dompu tercatat empat kecamatan, 10 desa dengan warga terdampak 3.235 keluarga atau 8.940 jiwa.
Di Lombok Utara, lima kecamatan, 18 desa dengan 5.315 keluarga atau 17.855 jiwa terdampak. Lombok Barat enam kecamatan, 21 desa, 7.474 keluarga, 27. 090 jiwa. Kota Bima ada empat kecamatan, 12 desa dengan warga terdampak 1.129 keluarga, 3.287 jiwa.
Dampak El Nino
Bastian Andarino, Ketua Tim Data dan Informasi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) NTB mengatakan, kekeringan yang meluas di NTB tak lepas dari fenomena El-Nino yang terjadi saat ini. “Memang, El-Nino ini yang akhirnya menyebabkan kemarau lebih lama,” katanya.
Selama ini, NTB mengandalkan suplai hujan dari penguapan air laut. Masalahnya, el nino yang terjadi saat ini menyebabkan uap air lebih banyak bergeser ke wilayah lain.
Saat ini, kata BMKG, El-Nino belum pada level puncak dan diperkirakan berlangsung hingga November. Karena itu, BMKG memperkirakan musim hujan akan datang lebih lambat ketimbang periode sebelumnya.
“Jadi, berakhir lebih lama (lebih panjang) dan menimbulkan akibat yang lebih parah,’’ terang Bastian.
Sifat hujan selama musim kemarau diprediksi didominasi kategori Bawah Normal (BN) mencakup 93-95% wilayah. Ini menandakan kondisi curah hujan yang akan lebih sedikit/kering.
Monitoring Hari Tanpa Hujan Berturut–turut (HTH) NTB secara umum bervariasai dari kategori sangat pendek (1-5 hari) hingga sangat panjang (31 – 60 hari). HTH terpanjang tercatat di pos hujan Belo (Kabupaten Bima) dan pos hujan Bolo (Kabupaten Bima) sepanjang 63 hari termasuk dalam kategori kekeringan ekstrem (>60 hari).
Pada periode Juni–Oktober, fenomena El-Nino berpotensi mengurangi curah hujan musiman di NTB sebesar 5% hingga lebih dari 40% terhadap kondisi normalnya. Memasuki akhir tahun, pengaruh el nino terhadap penurunan curah hujan cenderung melemah, dengan potensi pengurangan curah hujan berkisar antara 5–20%.
BPBD Bima menyebut, sampai saat ini, lima kecamatan dan tujuh desa yang mengalami kekeringan. Sementara di Lombok Timur, pemerintah setempat tengah mengajukan pembuatan sumur untuk mengantisipasi kekeringan di 10 kecamatan.
“Sepuluh kecamatan sudah dibuatkan proposal untuk sumur bor antisipasi kekeringan,’’ kata Hairul Warisin, Bupati Lombok Timur.
Di Lombok Barat, persoalan yang dihadapi justru lebih krusial. Pasalnya, suplai air bersih untuk lima kecamatan terdampak kekeringan tersendat lantaran tak ada mobil tangki.
Dukungan dari BNPB
Suharyanto, Kepala BNPB Letjen (TNI) mengatakan, BNPB mencatat per-23 Juli 2026 telah terjadi 1.281 bencana. Dari ribuan angka itu, bencana hidrometeorologi mendominasi, seperti banjir, cuaca ekstrem, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), tanah longsor, kekeringan dan gelombang pasang.
Sejak 2025, BNPB telah memberikan dukungan pada NTB untuk kesiapsiagaan bencana kekeringan. Misalnya, pada 2025 sebanyak tujuh peralatan transportasi pendukung; Kabupaten Bima mendapat 1 unit mobil rescue.
Ada juga untuk Lombok Barat mendapat satu mobil pickup, Lombok Tengah mendapat (1 truk tangki air). Kabupaten Lombok Timur (1 truk serbaguna), Kabupaten Sumbawa Barat (1 mobil pickup), Kabupaten Sumbawa (1 truk tangki air dan 1 mobil rescue).
“Selama 2026, BNPB telah menyalurkan 12 bantuan logistik dan peralatan pada Provinsi NTB dan Kabupaten Sumbawa untuk menangani bencana hidrometeorologi kering dan basah,’’ kata Suharyanto.
BNPB juga memberikan dukungan untuk status siaga darurat di Lombok Barat, Lombok Timur, Dompu, dan Sumbawa. Selain itu dukungan juga pada Pemerintah NTB berupa pompa pendorong air, tandon air dan dudukannya, pipa dan keran, sembako, pompa alkon. Total nilai seluruh bantuan mencapai Rp1,8 miliar lebih.
Untuk antisipasi bencana kekeringan ini, Suharyanto meminta agar memanfaatkan air-air embung, waduk, dan penampungan air lainnya. “Untuk mitigasi jangka panjang, penanaman pohon di hulu, di hutan perlu dilakukan,’’ katanya.
Tak cukup tindakan darurat
Lalu Muhammad Iqbal, Gubernur NTB menyatakan, saat ini NTB menghadapi ancaman kekeringan yang berdampak pada 9 kabupaten/kota. Petani menjadi salah satu pihak paling terdampak bencana ini.
“Pulau Sumbawa bagian selatan memiliki potensi kekeringan yang lebih ekstrem,” katanya.
Menurut Iqbal, penanganan kekeringan tidak cukup melalui tindakan darurat. Menurutnya, dalam jangka panjang, sangat penting untuk memperkuat perlindungan sumber mata air, pembangunan dan pemeliharaan sarana air bersih.
“Pengelolaan embung dan irigasi, konservasi lingkungan, serta penggunaan air secara bijak dan berkelanjutan,’’ kata gubernur.
Selain bencana kekeringan, beberapa daerah juga rawan banjir dan longsor. Bahkan daerah yang sama menghadapi dua bencana tersebut sekaligus. Karena itulah gubernur mengingatkan agar kabupaten/kota perlu merencanakan mitigasi jangka panjang.
Iqbal pernah mendatangi lokasi bencana banjir di Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu. Pada musim kemarau, dua kabupaten ini juga menghadapi bencana kekeringan.
“Permasalahan utamanya adalah kondisi hutan yang rusak, sehingga perlu kita rumuskan bersama untuk mengatasi hal tersebut.”
*****
Kredit
