- Pemandangan kendaraan yang antre di SPBU di luar jawa terjadi setiap hari. Kelangkaan solar membuat mereka bahkan harus menunggu semalaman. Para pihak menilai kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) ini bukan sekadar persoalan distribusi. Ada problem lain yang mengakar.
- Sudaryadi, Direktur Program Traction Energy Asia mengatakan, menurut kajian mereka, terjadi tekanan secara bersamaan dari sisi fiskal, pasokan bahan baku, dan tata kelola.
- Agus Praditya Tampubolon, Direktur Iklim dan Transisi Energi Berkeadilan IESR, menegaskan, kelangkaan solar di Sumatera bukan sekadar karena kekurangan pasokan sesaat (availability). Kelangkaan ini, menurutnya, juga sempat terjadi di bulan Maret ketika Iran menutup Selat Hormuz.
- Ahmad Ashov Birry, Direktur Program Trend Asia menilai kelangkaan solar merupakan buah ketimpangan distribusi energi antarwilayah. Selama ini, menurutnya, pemerintah cenderung memprioritaskan Pulau Jawa, khususnya Jabodetabek untuk mendapat pasokan bahan bakar.
Penumpang Pesona Agatha Tour and Travel di Jambi mulai resah karena sudah lebih 60 menit kendaraan yang harusnya membawa mereka ke Palembang tak kunjung datang. Van yang menampung 11 orang itu baru tiba selewat jam 10.00 WIB, barang-barang dan penumpang pun segera naik, tak sabar segera melaju.
“Baru kelar antre solar ini, bang. Parah,” celetuk si sopir.
Ketika van meluncur melewati pom bensin terdekat, antrean kendaraan berbahan bakar diesel mengular hingga ke bahu jalan. Mulai dari truk hingga kendaraan double cabin semua antre dengan tertib hingga puluhan meter di kanan-kiri Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Fenomena itu tidak hanya terjadi di Kota Jambi, daerah lain di Bumi Melayu Jambi, seperti Kabupaten Merangin, Sarolangun, hingga Muara Bungo. Pun demikian dengan provinsi lain seperti Sumatera Selatan dan Lampung. Beberapa kendaraan bahkan tidak jarang menginap di antrean demi mendapat bahan bakar. Pengalaman yang tidak terlihat di Pulau Jawa.
“Bahkan pertalite saja beberapa hari terakhir sulit. Kita beruntung bisa dapat,” ucap Mustakim, Staf Walhi Lampung, saat menemani Mongabay menjelajah Provinsi Sai Bumi Rua Jurai itu.
Problem yang mengakar
Para pihak menilai kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) ini bukan sekadar persoalan distribusi. Ada problem lain yang mengakar.
Sudaryadi, Direktur Program Traction Energy Asia mengatakan, menurut kajian mereka, terjadi tekanan secara bersamaan dari sisi fiskal, pasokan bahan baku, dan tata kelola.
Dari sisi fiskal, katanya, implementasi biodiesel 50 (B50) pada 1 Juli lalu berdampak pada beban subsidi. Dia bilang, biaya penerapan B50 sangat dipengaruhi harga minyak mentah dunia jenis Brent. Ketika harga Brent berada di bawah US$101 per barel, biodiesel menjadi relatif lebih mahal ketimbang solar fosil.
Sebab, biaya membuat biodiesel tidak bergantung pada harga minyak mentah, melainkan juga mengikuti harga crude palm oil (CPO) sebagai bahan utama.
“Sepanjang 2026, tren penurunan harga Brent memperlebar selisih harga antara biodiesel dan solar fosil sehingga kebutuhan subsidi biodiesel meningkat. Dalam kajian kami, kondisi ini berpotensi menambah beban fiskal sekitar Rp80–Rp100 triliun per tahun,” ujarnya kepada Mongabay.
Dia bilang, dana subsidi B50 berasal dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang mengandalkan pungutan ekspor sawit. Ketika kebutuhan subsidi meningkat lebih cepat dari penerimaan pungutan, arus kas BPDPKS berpotensi tertekan dan dapat memengaruhi kelancaran pembayaran insentif kepada produsen biodiesel.
Sisi lain, katanya, pasokan minyak sawit mentah mengalami tekanan berlapis: antara kebutuhan biodiesel dengan pangan dan ekspor saling bersaing. Apalagi, kebutuhan biodiesel akan meningkat dari sekitar 12,5 juta ton menjadi 19,8 juta ton pada 2035.
Sudryadi mengatakan, faktor-faktor itu berpotensi mengganggu rantai pasok dan distribusi solar di Sumatera. Meski begitu, dia mendesak pemerintah membuka data distribusi, realisasi pencampuran biodiesel, seta kondisi stok BBM untuk memastikan penyebab langsung kelangkaan.
Kejadian berulang
Agus Praditya Tampubolon, Direktur Iklim dan Transisi Energi Berkeadilan Institute for Essential Services Reform (IESR), menjelaskan, empat aspek ketahanan energi yang harus pemerintah lakukan: ketersediaan energi (availability), keterjangkauan harga (affordability), akses terhadap sumber energi (accessibility), dan penerimaan masyarakat (acceptability).
Dia menegaskan, kelangkaan solar di Sumatera bukan sekadar karena kekurangan pasokan sesaat (availability). Kelangkaan ini, juga sempat terjadi pada Maret ketika Iran menutup Selat Hormuz.
“Kejadian berulang dalam tahun yang sama, walaupun mungkin dengan penyebab berbeda,” ujarnya.
Dia mengatakan, pemicu kelangkaan dapat terjadi oleh tiga faktor: pasokan bahan bakar, distribusi, hingga tata kelola subsidi. Ketiga faktor itu menjadi penyebab yang saling terkait dan memperkuat satu sama lain.
Mongabay menghubungi Laode Sulaeman, Dirjen Migas Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (KESDM); dan Dwi Anggia, Juru Bicara KESDM, 20-23 Juli. Keduanya tidak merespons hingga berita terbit.
Pada Juli lalu, Yuliot Tanjung, Wakil Menteri ESDM mengklaim stok BBM di terminal terpadu dalam kondisi aman dan tidak mengalami kendala. Dia menduga, hambatan distribusi dari terminal menuju SPBU menjadi penyebab kelangkaan.
“Kami juga sudah turunkan tim ke lapangan. Jadi kami akan selesaikan permasalahan antrean-antrean di SPBU ini,” kata Yuliot dalam laman Detik.com.
Dony Maryadi Oekon, Wakil Ketua Komisi XII DPR mengungkap dua faktor penyebab kelangkaan BBM, yakni, terganggunya distribusi serta dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Dia bilang, berdasarkan hasil kunjungan lapangan Komisi XII ke Sumatera, gangguan distribusi menjadi penyebab keterlambatan pasokan BBM ke sejumlah daerah.
“Masalah yang paling utama terjadi karena angkutan. Keterlambatan distribusi menyebabkan antrean di sejumlah wilayah,” ujar Dony usai gelar pertemuan dengan KESDM, pemerintah daerah, dan Pertamina di Padalarang, Bandung Barat, Rabu (23/7/2026).
Ihwal penyalahgunaan BBM bersubsidi, katanya, ada oknum yang membeli dalam jumlah besar untuk dagang lagi. Praktik ini menyebabkan penyaluran bahan bakar subsidi tidak tepat sasaran dan turut memperparah antrean di SPBU.
“Praktik seperti ini harus dihentikan karena membuat distribusi tidak tepat sasaran,” ucap Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu.
Timpang distribusi
Ahmad Ashov Birry, Direktur Program Trend Asia menilai, kelangkaan solar merupakan buah ketimpangan distribusi energi antarwilayah. Selama ini, pemerintah cenderung memprioritaskan Pulau Jawa, khususnya Jabodetabek untuk mendapat pasokan bahan bakar.
Ketimpangan distribusi itu, katanya, semakin parah ketika krisis energi fosil secara global. Apalagi, pada semester awal 2026 ini pasokan solar dari luar negeri terkendala perang Iran vs Amerika Serikat.
“Saya mau bilang bahwa energi fosil ini rentan terhadap krisis. Juga ada faktor ketimpangan antarwilayah, dari sekian lama Jawa selalu diprioritaskan,” kata Ashov kepada Mongabay.
Dia mendesak, pemerintah segera beralih dari energi fosil ke energi terbarukan secara bertahap. Menurut Ashov, sektor publik menjadi sasaran mendesak dekarbonisasi, misalnya, transportasi logistik dan jasa.
Ashov menilai, sektor ini lebih penting untuk beralih dari energi fosil terlebih dahulu ketimbang kendaraan pribadi karena menyangkut kepentingan masyarakat.
Pemerintah harus segera mengelektifikasi sektor transportasi publik. Truk dan angkutan umum, misal, perlu beralih menjadi kendaraan listrik atau hybrid.
Ashov menekankan, pemerintah tidak perlu ragu menginvestasikan anggaran negara untuk kebutuhan layanan transportasi publik. Sebab, menurut dia, penyediaan transportasi publik merupakan tanggung jawab negara, tidak perlu melihat aspek untung-rugi.
“Pemerintah harus mengukur investasi layanan publik dengan matriks berbeda, bukan soal uang. Tapi (masyarakat) terlayani atau tidak?”
Dia pun mengkritik penerapan B50 dan menganggapnya sebagai “solusi palsu” atasi krisis energi fosil. Alih-alih beralih dari energi fosil, B50 justru berpotensi mendatangkan permasalahan lingkungan baru.
Biodiesel yang berasal dari campuran minyak kelapa sawit itu berpotensi meningkatkan kebutuhan sawit dalam negeri. Ashov bilang, peningkatan kebutuhan itu berdampak pada perluasan kebun sawit.
Alhasil, dampak lingkungan dari perluasan sawit bisa membawa bencana ekologis seperti banjir di Sumatera pada tahun lalu, hingga peningkatan emisi karbon karena pembukaan hutan besar-besaran.
Dia mengatakan, alih-alih menghemat devisa negara dengan B50, bisa saja ia justru menjadi beban anggaran karena harus melakukan pemulihan bencana ekologis akibat pembabatan hutan.
“Pemerintah juga harus berhitung antara kebutuhan minyak untuk pangan dan energi.”
Ashov menyebut, jangan sampai terjadi kelangkaan minyak goreng di masyarakat akibat tekanan kebutuhan energi.
“Jika itu terjadi,, akan berdampak pada perekonomian masyarakat dan berpotensi inflasi.”
*****
Kredit
