Aroma daging ikan hiu kering menyengat hidung ketika berkunjung ke Pulau Medang, sebuah pulau kecil di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB). Di bawah kolong, sisa-sisa banjir rob yang menerjang rumah warga masih menggenang dan menimbulkan aroma yang tidak sedap.

Bagi warga, pemandangan itu sudah biasa. Saking biasanya, warga tak pernah menganggap banjir rob yang terjadi sebagai bencana.

Maklum, bagi penduduk Suku Bajo ini, laut adalah tempat mereka hidup. Tidak mengherankan pula masyarakat suku ini lekat dengan sebutan suku laut. Karena alasan itu pula, warga memiliki mendekatkan bangunan rumah-rumah mereka ke laut. Sementara bagian pulau yang lain mereka manfaatkan untuk kebun.

Secara administratif, Pulau Medang terbagi menjadi dua desa; Desa Bajo Medang di sisi timur dengan dominasi warga dari Suku Bajo. Sedangkan sisi barat, Desa Bugis Medang yang mayoritas penduduknya dari Suku Bugis.

Pada sisi Desa Bugis, rumah warga memanjang mengikuti jalan desa, sementara di sisi Desa Bajo rumah warga terkonsentrasi di pesisir bagian selatan-timur. Sebagian bahkan berada di atas laut.

“Begitulah kehidupan kami warga Bajo. Sudah biasa ketika air laut naik, cuma yang terganggu adalah sumur karena air laut masuk,’’ kata Jufrin, Kepala Desa Bajo Medang kepada Mongabay.

Dari daratan utama Pulau Sumbawa, butuh dua jam menggunakan perahu kayu Tak semua bangunan rumah di Medang terbuat dari kayu. Sebagian adalah bangunan permanen yang materialnya warga ambil dari laut, termasuk batu-batu karang untuk pondasi.

“Karang mati yang diambil,” lanjut Kades.

Berada di pulau kecil, terisolir dari daratan utama membuat biaya hidup di pulau ini relatif mahal. Itu karena daya dukung lingkungan di pulau ini sangat terbatas. Sumber air bersih misalnya, warga terpaksa mengandalkan sumur-sumur air payau dan tadah hujan untuk memenuhi minum sehari-hari.

Karena keterbatasan material bangunan di pulau terpencil, warga memanfaatkan terumbu karang sebagai fondasi rumah. Ekosistem pesisir terdegradasi, benteng pertahanan alami jebol, dan abrasi serta banjir rob menjadi langganan.

Kehidupan ekonomi warga di Pulau Medang sangat rentan terhadap musim. Saat musim angin barat, aktivitas melaut bisa lumpuh total selama berbulan-bulan. Kendatipun warga sudah terbiasa beradaptasi, layanan publik tetap saja lumpuh.

“Terbiasa kalau dengan ombak, tetapi kalau layanan dasar yang terganggu, kami bisa apa,” kata Jufrin.

Keluhan itu beralasan. Layanan dasar di Pulau Medang sangat memprihatinkan. Anak-anak hanya bisa bersekolah hingga tingkat dasar dan menengah pertama. Untuk melanjutkan SMA, mereka harus menyeberang ke daratan utama.

Sektor kesehatan menyimpan cerita pilu. Di pulau ini, ketiadaan ambulans laut bisa berujung maut. Beberapa warga yang alami kedaruratan medis, seperti hendak melahirkan, pendarahan, atau kecelakaan, meninggal dunia karena keterlambatan evakuasi lantaran cuaca buruk.

“Pernah ada kejadian yang terlambat mendapatkan pertolongan karena saat itu tidak ada kapal yang berangkat cepat merujuk ke Sumbawa,’’ kata Sulistiono, Dosen Universitas Teknologi Sumbawa (UTS), Sayyidatina yang melakukan riset Ketangguhan Bencana di Pulau Medang pada  2025 itu.

Minim perhatian

Rentang 2025-2026, Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Sumbawa dan FPRB NTB mengkaji ketangguhan pulau-pulau kecil di Sumbawa. Ada tiga pulau yang sampel, yakni Pulau Medang, Pulau Moyo, dan Pulau Bungin, yang sama-sama mewakili karakteristik tiga pulau kecil di Sumbawa.

Pulau Bungin memiliki akses jalan ke daratan Sumbawa dengan karakteristik masyarakat nelayan; Pulau Moyo mewakili pulau yang masuk kawasan konservasi dengan karakteristik pariwisata dan pertanian, serta Pulau Medang dengan karakteristik masyarakat nelayan dengan sumber daya alam yang sangat terbatas.

Aktivitas pembangunan selama ini banyak berkutat pada daratan utama, yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Jika ada pulau kecil yang mendapat porsi besar, itu karena sudah populer seperti Gili Trawangan yang jadi destinasi wisata kelas dunia.

Ketika pulau-pulau kecil itu tidak terlalu terkenal, perhatian pada layanan publik masih sangat timpang. Hasil riset menyimpulkan, termasuk rendahnya layanan publik adalah pada aspek kebencanaan. Padahal, sebagai pulau kecil, memiliki kerentanan berlebih ketimbang penduduk di pulau besar.

Pulau Moyo yang terkenal sebagai destinasi wisata karena pernah Lady Diana, putri Kerajaan Inggris datangi tidak kalah memilukan. Sebagian besar wilayah pulau ini berstatus Taman Nasional Moyo Satando, yang merupakan habitat terakhir Kakaktua Kecil Jambul Kuning (Cacatua sulphurea) di NTB.

Di pulau ini, aktivitas penduduk terkepung perlindungan lingkungan yang ketat karena status konservasinya. Namun, status sebagai destinasi wisata dunia dan kawasan konservasi itu tidak otomatis membuat kehidupan warga di Pulau Moyo ini sejahtera dan aman.

Mata pencaharian utama warga Pulau Moyo yang terdiri dari Desa Labuhan Aji dan Desa Sebotok didominasi sektor pertanian dan perkebunan. Ketergantungan yang tinggi pada komoditas lahan kering ini membuat ketahanan ekonomi warga rentan terhadap perubahan iklim.

Kemarau panjang yang terjadi acapkali memicu kekeringan ekstrem, membuat tanaman pertanian puso. Sementara diversifikasi ekonomi ke sektor pariwisata masih sangat terbatas dan belum dinikmati secara merata oleh masyarakat lokal.

“Itu bedanya dengan Pulau Medang. Di Moyo, walaupun pulau, tetapi masyarakatnya lebih dominan bertani. Jadi sangat bergantung pada lahan,’’ kata Sulistiyono saat diseminasi hasil riset belum lama ini.

Tantangan biofisik Pulau Moyo setali tiga uang dengan wilayah pesisir lainnya. Wilayah pesisirnya datar dan rentan dihantam gelombang tinggi, cuaca ekstrem, serta abrasi pantai.

Meskipun alamnya kaya, akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti fasilitas kesehatan, ketersediaan air bersih, serta moda transportasi laut yang aman masih sangat minim. Ketika cuaca buruk melanda, transportasi laut terputus, mengisolasi warga dari dunia luar.

“Di bagian daratnya, beberapa dusun terpisah jauh dengan induk desa dan tidak memiliki akses jalan. Jika ingin membuat jalan urusanya lama karena status lahan itu taman nasional,’’ kata Wakil Ketua FPRB NTB juga pegiat lingkungan dan kebencanaan ini.

Sulistiyono mengatakan, dari hasil riset tim di Pulau Moyo, kondisi ketangguhan bencana di Pulau Moyo berada pada tingkat sedang menuju rendah. Di balik modal sosial solidaritas komunal dan kearifan lokal yang kuat, kelembagaan penanggulangan bencana di tingkat desa belum berjalan optimal.

Penanganan bencana, katanya, masih bersifat reaktif ketimbang preventif karena ketiadaan standar operasional prosedur (SOP) dan regulasi tingkat desa yang jelas. Jalur evakuasi, fasilitas darurat, serta data risiko bencana belum terdokumentasi secara sistematis.

“Kekuatan komunitas sudah ada, tetapi tanpa sistem yang kuat, ketangguhan itu akan rapuh ketika krisis datang.”

Pulau Bungin yang mewakili pulau kecil tapi memiliki akses jalan ke daratan utama bukan berarti ketangguhannya terhadap bencana tinggi. Berdiri di atas tanah seluas 17,44 hektar, pulau ini nyaris tak menyisakan ruang kosong. Rumah-rumah panggung bertumpuk rapat dan berdesakan.

Setiap tahun, luas pulau ini semakin bertambah karena reklamasi oleh warga. Kondisi ini pernah menimbulkan masalah ketika terjadi kebakaran tahun 2018. Lingkungan yang padat tanpa sistem penanggulangan bencana yang terkoordinasi membuat penanganan kebakaran menjadi lambat.

Begitu juga ketika terjadi bencana seperti rob, masyarakat hanya menunggu surut dengan sendirinya. “Berkaca dari pengalaman kebakaran hebat itu, sekarang kami mulai membangun sistem dan menyiapkan perlengkapan penanggulangan kebakaran di pulau,’’ kata Muhammad Jaelani, Kepala Desa Pulau Bungin.

Pulau ini hanya berjarak 200 meter dari daratan utama Sumbawa. Namun, kedekatan geografis itu tidak lantas membebaskan Bungin dari ancaman. Dengan topografi yang relatif datar dan kemiringan lereng hanya 0–2%, pulau karang ini menjadi target empuk bagi genangan air dan abrasi pantai.

Setiap tahun, abrasi mengikis daratan buatan ini  1-3 meter. Ketika bulan purnama tiba, banjir rob akibat kenaikan muka air laut perlahan merayap masuk ke kolong-kolong rumah warga. Degradasi lingkungan pesisir akibat tekanan permukiman, ditambah dengan kerusakan hutan mangrove dan terumbu karang memperparah situasi ini.

Membaca tanda alam

Leluhur Bajo di Bungin maupun leluhur masyarakat Bajo di Pulau Medang sebenarnya mewariskan kearifan lokal untuk membaca alam. Mereka akrab dengan embusan angin “sangai timo”, sebuah pertanda alamiah yang memberi tahu para nelayan bahwa musim sedang berganti dan laut akan bergolak.

Namun, di era krisis iklim, tanda-tanda alam pelan-pelan bergeser menjadi anomali yang membingungkan. Saat cuaca ekstrem, para nelayan tradisional terpaku di darat, kehilangan sumber pendapatan hingga berbulan-bulan.

Satu sisi, ikatan sosial masyarakat nelayan di Pulau Bungin dan Pulau Medang begitu kuat. Ketika air pasang atau kebakaran melanda, kepedulian sosial langsung menggerakkan warga bergotong royong tanpa komando. Namun di sisi lain, ketangguhan sosial ini bertolak belakang dengan kondisi struktural penanggulangan bencana.

Tidak ada peta risiko bencana terintegrasi, termasuk jalur evakuasi ataupun titik kumpul yang jelas. Jika bencana besar seperti tsunami datang menyergap, pengeras suara masjid adalah satu-satunya tumpuan penyebaran informasi. Warga bertindak sebagai penyelamat pertama secara spontan, bertaruh pada nasib dan solidaritas komunal belaka.

Kajian dampak kenaikan muka air laut pada layanan dasar di NTB, Kabupaten Sumbawa dan Kota Bima mencatatkan jumlah keluarga dan penduduk terdampak kenaikan muka air laut setinggi 1 meter yang paling tinggi di seluruh NTB.

Kabupaten Sumbawa dengan 4.772 keluarga atau 15.061 jiwa. Kabupaten Sumbawa termasuk dalam klaster kerentanan tinggi karena kombinasi populasi terdampak yang luas, tingkat kemiskinan, dan persentasi kelompok rentan yang tinggi. Kenaikan permukaan air laut juga berdampak signifikan pada lahan pertanian.

Kabupaten Sumbawa merupakan daerah dengan ancaman kerusakan lahan pertanian terbesar akibat kenaikan muka air laut setinggi 1 meter, yaitu seluas 1.405,62 hektar. Kenaikan muka air laut yang memicu abrasi dan intrusi air laut mencemari sumber air bersih/sumur serta merusak lahan, sehingga memicu gagal panen dan menurunkan ketahanan pangan lokal.

Masih merujuk dokumen yang sama, ayanan dasar, fasilitas pendidikan yang teridentifikasi rentan sebagian besar terkonsentrasi di wilayah pesisir Sumbawa dan Bima.  Kabupaten Bima menjadi daerah dengan jumlah siswa dan fasilitas sekolah terdampak terbanyak, yaitu mencapai 3.115 siswa.

Kabupaten Sumbawa berada di peringkat dua dengan 1.957 siswa.  Sebagian besar anak usia sekolah di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima yang terancam genangan merupakan siswa jenjang SD. Selain itu, angka anak putus sekolah yang tinggal di wilayah rawan tenggelam juga didominasi oleh jenjang SD.

“Ada ratusan pulau kecil di NTB.  Mereka adalah garda terdepan, namun tanpa penguatan ketangguhan yang serius, mereka juga menjadi wilayah yang paling terdampak saat bencana terjadi,” kata Rahmat Sabani, Ketua FPRB Provinsi NTB.

Jalan panjang

Hidayat, Kepala BPBD Sumbawa, mengatakan, hasil kajian  FPRB Sumbawa dan  NTB tersebut menjadi pembelajaran berharga. Menurutnya, implementasi rekomendasi dari kajian itu sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor.

“Ketangguhan pulau kecil tidak bisa dibangun sendiri. Ini harus menjadi kerja bersama.”

Hasil kajian ini juga membuka mata semua pihak. Kerentanan pulau kecil bukan sekadar wacana, melainkan kondisi  yang saat ini sedang berlangsung. Tanpa langkah cepat dan kolaboratif, jelas Hidayat, risiko akan makin besar yang tidak hanya mengancam keselamatan warga namun juga menekan ekonomi lokal, serta mempercepat kerusakan lingkungan.

Menurut Hidayat, hasil riset itu memperlihatkan jurang pemisah antara kapasitas sosial masyarakat dan dukungan struktural dari pemerintah. Warga di Pulau Medang, Pulau Moyo, dan Pulau Bungin memiliki modal sosial berupa gotong royong dan ketahanan mental yang tinggi.

Namun, tanpa adanya infrastruktur fisik dan kelembagaan serta regulasi, masyarakat pesisir ini akan terus terjebak dalam siklus kerentanan yang tiada berujung.  “Kajian ini menjadi dasar kami ketika akan melaksanakan program di pulau-pulau kecil,’’ kata Hidayat.

Rahmat Sabani, Ketua FPRB NTB, menambahkan, perlu pendekatan terpadu dan menyeluruh untuk membangun ketangguhan di pulau-pulau kecil. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah penguatan tata kelola bencana di tingkat tapak.

Pemerintah daerah bersama pemerintah desa, katanya, harus mulai menyusun Peraturan Desa (Perdes) mengenai penanggulangan bencana, membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB), serta mengintegrasikan anggaran kebencanaan ke dalam rencana pembangunan desa.

Selanjutnya, membangun infrastruktur pendukung. Keberadaan fasilitas penunjang keselamatan seperti ambulans laut di Pulau Medang, rehabilitasi dermaga, pembangunan sistem air bersih, penyediaan peta risiko, serta jalur evakuasi.

Pada sektor ekonomi dan lingkungan, diversifikasi penghidupan dan rehabilitasi ekosistem menjadi kunci keberlanjutan. Nelayan tradisional di Bungin dan Medang perlu dilatih untuk mengembangkan budidaya laut bernilai tinggi seperti kerapu dan lobster, atau pengolahan produk hasil laut alternatif.

Di Pulau Moyo, pariwisata berbasis konservasi yang melibatkan komunitas lokal secara inklusif harus didorong agar masyarakat mendapatkan alternatif pendapatan saat sektor pertanian terpuruk akibat kekeringan.

“Harus juga dibarengi dengan aksi pemulihan alam, seperti penanaman kembali hutan mangrove dan perlindungan ketat terhadap terumbu karang yang menjadi pelindung alami pulau dari abrasi pantai,’’ kata dosen Fakultas Teknologi Pangan Universitas Mataram ini.

*****

Ketika Perubahan Iklim Pengaruhi Lebah Hutan Meratus

Kredit

M. Asad Asnawi Editor

Topik

bencanaKelautan perikanankomunitas lokalnusa tenggara baratsumbawa

Lihat Topik