- Presiden Prabowo Subianto dalam pidato di sidang tahunan MPR, Jumat (14/8/26), mengklaim sejumlah keberhasilan dua tahun masa pemerintahannya dari soal swasembada pangan, sukses transisi energi sampai perdagangan karbon. Berbagai kalangan pun memberikan pandangan, kritik dan masukan atas berbagai isu itu.
- Musdalifah Jamal, Pengkampanye Pangan dan Ekosistem Esensial Walhi Nasional mengkritik cara pemerintah memproduksi pangan. Percepatan swasembada pangan masih melalui pendekatan berisiko tinggi terhadap keberlanjutan lingkungan dan keadilan agraria. Satu contoh, proyek food estate skala besar di Papua. Proyek itu terus mendorong pembukaan kawasan hutan, mengurangi keanekaragaman hayati, dan mengabaikan sistem pangan lokal yang sudah lama berkembang di masyarakat.
- Fabby Tumiwa, CEO Institute for Essential Service Reform (IESR) mengingatkan, target ambisius 100 gigawatt harus berbarengan dengan implementasi. Antara lain, pembuatan peta jalan yang jelas, lengkap dengan target tahunan, sumber pembiayaan, serta mekanisme pengawasan. Catatannya, pemerintah harus memastikan tata kelola yang baik, perlu komando dalam pengelolaan program ini sebagai misi surya nasional.
- Pantau Gambut mengingatkan, bisnis karbon tidak boleh mengaburkan konflik agraria. Iola Abas, Direktur Pantau Gambut khawatir, bisnis karbon berisiko menyederhanakan konflik ruang dan ketidakadilan ekologis menjadi sekadar penghitungan emisi dan transaksi ekonomi. Perlindungan gambut tidak boleh berhenti pada jumlah ton karbon yang dapat diperjualbelikan, tetapi harus menjawab ketimpangan penguasaan lahan dan melindungi hak masyarakat atas ruang hidupnya.
Presiden Prabowo Subianto dalam pidato di sidang tahunan MPR, Jumat (14/8/26), mengklaim sejumlah keberhasilan dua tahun masa pemerintahannya, seperti Indonesia sudah swasembada pangan maupun kesuksesan transisi energi.
Prabowo klaim, swasembada pangan hanya perlu waktu satu tahun, lebih cepat dari yang perkiraan.
“Swasembada pangan yang kita targetkan tercapai dalam empat tahun, ternyata berhasil kita capai dalam waktu satu tahun di tengah dunia sekarang yang sangat khawatir terhadap kelaparan massal,” kata Prabowo dari teks lengkap pidatonya.
Tahun ini, katanya, swasembada delapan komoditas pangan tercapai, antara lain, beras, jagung, gula, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
Berbagai kalangan dari organisasi masyarakat sipil sampai akademisi menyoroti klaim Prabowo itu.
Isnawati Hidayah, Menteri Pertanian dan Kedaulatan Pangan Kabinet Bayangan mengkritik klaim Prabowo soal swasembada pangan yang hanya mengandalkan angka-angka agregat terhadap delapan komoditas.
Dia bilang, Prabowo melupakan fakta penting kondisi pertanian Indonesia, bahwa ada 17 juta petani gurem yang hanya mengelola lahan di bawah 0,5 hektar.
“Itu pun bisa saja lahan milik orang. Mereka hanya sebagai buruh atau mereka bertani cuma untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari,” ujar Isnawati dalam konferensi pers Kabinet Bayangan.
Dia juga mengatakan, petani yang merupakan produsen pangan justru hidup dalam kemiskinan. Sekitar 47,94% penduduk miskin ekstrem berada di sektor pertanian.
Anggaran ratusan triliun yang negara gelontorkan atas nama swasembada pangan, tidak berdampak positif bagi kehidupan petani gurem.
Pemerintah, katanya, mengalokasikan anggaran ketahanan dan swasembada pangan dalam RAPBN 2027 sebesar Rp195,3 triliun. Angka ini naik 2,3% dari outlook APBN 2026 sebesar Rp190,9 triliun.
Anggaran itu teralokasi antara lain untuk produktivitas pangan melalui pengembangan kawasan padi 2,7 juta hektar, dan cetak sawah 100.000 hektar. Lalu, optimalisasi lahan pertanian 200.000 hektar, serta bantuan alat dan mesin pertanian pra panen subsektor tanaman pangan 23.528 unit.
Kritik model produksi pangan
Musdalifah Jamal, Pengkampanye Pangan dan Ekosistem Esensial Walhi Nasional mengkritik cara pemerintah memproduksi pangan.
Dia bilang, percepatan swasembada pangan masih melalui pendekatan berisiko tinggi terhadap keberlanjutan lingkungan dan keadilan agraria.
Dia contohkan, proyek food estate skala besar di Papua. Proyek itu terus mendorong pembukaan kawasan hutan, mengurangi keanekaragaman hayati, dan mengabaikan sistem pangan lokal yang sudah lama berkembang di masyarakat.
“Negara perlu memastikan, bahwa, program, kebijakan dan agenda pangan yang dilahirkan tidak mengorbankan petani, nelayan, masyarakat adat, perempuan dan lingkungan hidup,” ujar Musdalifah.
Iola Abas, Direktur Pantau Gambut mengatakan, alih fungsi lahan basah untuk proyek food estate di Papua Selatan menyebabkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Analisis Pantau Gambut mencatat, terjadi peningkatan titik panas di Papua Selatan dari 757 titik pada Juni menjadi 4.220 titik pada Juli 2026.
“Lonjakan itu seharusnya menjadi peringatan keras untuk mengevaluasi proyek berskala besar di wilayah yang rentan terbakar,” ujar Ola, sapaan akrabnya, dalam keterangan pers tertulis.
Dia bilang, El-Nino memang memperparah kondisi kering, tetapi fenomena iklim tidak boleh jadi penjelasan tunggal yang mengaburkan persoalan tata kelola lahan basah, pembukaan lahan, dan lemahnya pencegahan kebakaran.
Ola berkata, swasembada pangan berbasis produksi komoditas massal berisiko mengorbankan keragaman pangan lokal, terutama di Papua sebagai lokasi food estate.
“Kebijakan pangan mestinya melindungi sistem pangan masyarakat setempat, bukan menggantikannya dengan produksi monokultur berskala besar.”
Transisi energi?
Dalam dua pidatonya, sidang tahunan MPR dan penyampaian keterangan RAPBN 2027, Prabowo menyebut, sejumlah kebijakan pada sektor energi.
Dia mengatakan, program biodiesel atau B50 telah mendorong Indonesia swasembada energi.
Pemerintah, tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri berkat kebijakan itu. “Kita berhasil menghemat devisa Rp170 triliun, sekitar US$9,5 miliar,” katanya dalam sidang tahunan MPR.
Pemerintah, katanya, juga akan membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 gigawatt dengan target rampung bertahap. Akhir 2026, target rampung 30 gigawatt. PLTS ini, katanya, dapat menghemat uang negara setidaknya Rp73,9 triliun setiap tahun dari penurunan biaya pokok produksi listrik.
Lembaga riset NEXT Indonesia Center menganggap penghematan devisa untuk kebijakan B50 tidak sama dengan penghematan APBN.
“Berhentinya impor solar tidak otomatis menurunkan subsidi energi. Besaran subsidi tetap dipengaruhi harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, harga fatty acid methyl ester, dan kebijakan harga BBM,” ujar Herry Gunawan, Direktur NEXT Indonesia Center.
Kebijakan B50, justru meningkatkan permintaan fame hingga menimbulkan tekanan terhadap pasokan dalam negeri.
B50, katanya, mesti mampu menjaga efisiensi biaya penyediaan biodiesel, menjamin keberlanjutan pasokan FAME, serta memperkuat daya saing industri energi nasional.
Musdalifah mengatakan, kebijakan B50 berpotensi mendorong perluasan kebun sawit dan mempercepat deforestasi, konflik agraria, serta perampasan ruang hidup masyarakat adat.
Bahkan Koalisi Transisi Bersih (KTB) memperkirakan kebijakan B50 butuh tambahan bahan baku fame hingga 19 juta kiloliter, jadi mengurangi ketersediaan sektor pangan dan berisiko memicu kembali kelangkaan minyak goreng seperti 2022.
“Penerapan kebijakan B50 diperkirakan membutuhkan tambahan lahan sekitar 5,36 juta hektar hingga 2039, dengan potensi deforestasi mencapai 1,5 juta hektar setara 22 kali luas Jakarta dan mendekati luas Timor-Leste,” kata Riezcy Cecilia, Juru Kampanye Satya Bumi.
Rencana pembangunan PLTS 100 gigawatt juga mendapatkan kritikan, salah satunya dari Iqbal Damanik, Manajer Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia.
Dia bilang, hingga kini dokumen perencanaan proyek itu belum terlihat; bahkan di Rancangan Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) pun tidak ada.
“Beliau (Prabowo) sebutkan tahun ini target akan membangun 30 gigawatt tenaga surya. Tapi tahun ini tersisa kurang dari lima bulan lagi. Jika pada 31 Desember 2026 tidak ada 30 gigawatt terbangun, itu janji yang dikatakan adalah omong kosong,” katanya.
Yuyun Hermono, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace juga mempertanyakan komitmen Prabowo mewujudkan pembangunan PLTS 100 gigawatt. Pasalnya, pidato presiden itu tidak selaras dengan kebijakan pemerintah yang masih bergantung pada energi fosil.
Laporan Greenpeace menyebutkan, Indonesia akan mengalami kondisi carbon lock-in karena masih memprioritaskan dominasi energi fosil dalam pembangkitan listrik.
“Dokumen resmi perencanaan penyediaan listrik masih memberikan ruang untuk pengembangan energi fosil pada pembangkit gas sebesar 10.3 GW.
Tidak hanya itu, perkiaan batubara tetap menjadi raja. “Mendominasi 46,8% pasokan listrik hingga 2034,” ucap Yuyun dalam keterangan pers.
Fabby Tumiwa, CEO Institute for Essential Service Reform (IESR) mengingatkan, target ambisius 100 gigawatt harus berbarengan dengan implementasi. Antara lain, pembuatan peta jalan yang jelas, lengkap dengan target tahunan, sumber pembiayaan, serta mekanisme pengawasan.
Dia beri catatan, pemerintah harus memastikan tata kelola yang baik, perlu komando dalam pengelolaan program ini sebagai misi surya nasional.
Selain itu, juga perlu percepatan pembangunan jaringan transmisi dan distribusi listrik.
Lalu, pengembangan sistem penyimpanan energi (battery energy storage systems), reformasi perencanaan sistem kelistrikan nasional, penyederhanaan regulasi dan perizinan, penyiapan tenaga kerja kompeten.
“Hingga penguatan industri domestik yang kompetitif dan terintegrasi dalam rantai pasok global,” ucap Fabby dalam keterangan persnya.
Bisnis karbon
Selain itu, dalam pidato Prabowo soal bisnis karbon juga menuai kritikan. Dia menyebut, bisnis karbon sebagai ‘ekonomi hijau’ yang dapat memberi manfaat kepada masyarakat.
Negara-negara maju penghasil emisi besar, katanya, rela membayar Indonesia untuk menyerap karbon lewat hutan.
Pantau Gambut mengingatkan, bisnis karbon tidak boleh mengaburkan konflik agraria.
Ola khawatir bisnis karbon berisiko menyederhanakan konflik ruang dan ketidakadilan ekologis menjadi sekadar penghitungan emisi dan transaksi ekonomi.
“Perlindungan gambut tidak boleh berhenti pada jumlah ton karbon yang dapat diperjualbelikan, tetapi harus menjawab ketimpangan penguasaan lahan dan melindungi hak masyarakat atas ruang hidupnya,” katanya.
Riset Pantau Gambut menemukan, 97% lahan gambut terbakar pada 2015–2019 tidak pernah kembali menjadi hutan. Hanya 3% yang pulih menjadi hutan, 41% berubah menjadi semak belukar dan 54% beralih menjadi perkebunan monokultur, terutama sawit.
Ola mengatakan, bisnis karbon tidak akan menyelesaikan krisis gambut apabila terus biarkan ekspansi perkebunan monokultur, ketimpangan agraria, dan penegakan hukum lemah.
Sebelumnya, perdagangan karbon mendapat kritik dari sejumlah organisasi lingkungan. Kebijakan ini, antara lain, khawatir mengancam wilayah masyarakat adat.
Uli Arta Siagian, Koordinator Pengkampanye Walhi Nasional mengatakan, konsesi karbon di banyak tempat mengusir masyarakat adat dan komunitas lokal dari ruang hidup mereka.
Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menilai, perdagangan karbon bukan jalan keluar dari krisis iklim. Kebijakan ini justru memperdalam komodifikasi alam, mengubah hutan, gambut, mangrove, dan wilayah adat menjadi “aset karbon” yang diperjualbelikan demi kepentingan pasar dan investor.
Melky Nahar, Koordinator Jatam dalam rilis Mei lalu menyebut, alih-alih memaksa pengurangan emisi di sumbernya, pasar karbon memberi ruang bagi korporasi besar untuk terus mencemari sambil membeli klaim ‘penurunan emisi’ dari tempat lain.
“Dalam skema seperti ini, polusi tidak dihentikan, tapi hanya dipindahkan ke dalam bahasa akuntansi karbon, sertifikasi, dan transaksi finansial,” ujarnya.
Perdagangan karbon, katanya, berangkat dari logika berbahaya, yakni memandang hutan semata stok karbon, bukan lagi ruang hidup, ruang budaya, dan sumber penghidupan, dan wilayah masyarakat adat.
Ketika hutan adat, masuk ke dalam skema registrasi unit karbon yang menguat bukan perlindungan hak, melainkan kontrol teknokratis atas wilayah.
Melky bilang, skema karbon berisiko melahirkan pembatasan akses masyarakat terhadap hutan atas nama perlindungan stok karbon, sekaligus memperbesar potensi konflik tenurial.
Yuyun juga mempertanyakan komitmen Prabowo dalam mengurangi emisi karbon. Dia menilai, program pemerintah pada sektor pengurangan emisi terasa serba tanggung.
Dia kritik, rencana penerapan pajak karbon pengguna sepeda motor berbahan bakar bensin. Program itu hanya akan menambah beban rakyat kecil, alih-alih mengurangi emisi karbon dari pencemar besar.
Yuyun bilang, harus kaji skema penerapan pajak karbon harus lebih dalam, dengan mengidentifikasi dan keterbukaan informasi sumber pencemar, seperti pembangkit listrik batubara dan gas.
“Bukan malah memajaki pengguna kendaraan pribadi seperti motor yang keluaran emisinya tidak sebanding dengan perusahaan-perusahaan pencemar.”
*****
Kredit
