Pemerintah melanjutkan rencana untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di tengah derasnya kritik. Bahkan, pemerintah sudah membentuk Badan Organisasi Nuklir atau Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO) untuk mempercepat proyek itu.

Eniya Listiyani Dewi, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (KESDM) mengatakan,  tinggal menunggu Peraturan Presiden (Perpres) tentang pembentukkan NEPIO yang sebelumnya telah merampungkan penyusunan.

“Perpres sekarang di meja presiden, jadi tinggal nunggu,” katanya usai konferensi pers capaian kinerja KESDM  2025 di Jakarta, Januari lalu.

Begitu perpres  selesai, pemerintah akan menerbitkan Keputusan Menteri (Kepmen) KESDM terkait pembentukan kelompok kerja (pokja) dan struktur NEPIO.

NEPIO, katanya,  akan memiliki enam kelompok kerja (pokja),  salah satu tugas menentukan tapak atau lokasi PLTN, perizinan hingga keuangan.

Tim percepatan ini akan Presiden Prabowo pimpin, dengan Menteri ESDM sebagai ketua harian. Setelah itu,   mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) dan pembentukkan Majelis Pembangkit Tenaga Nuklir (MPTN).

Rencana pembangunan PLTN di Indonesia sejatinya sudah ada sejak era Presiden Soekarno  urung terlaksana, hingga kembali mencuat pada 2005. Pemerintah bahkan sudah melakukan studi kelayakan di Jepara, Jawa Tengah dan Bangka (2011-2013).

 Rencana itu mandek karena mendapat penolakan berbagai pihak karena khawatir akan berbagai dampak dan kerusakan ekologis.

Presiden Prabowo memasukkan PLTN dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2045 untuk pemanfaatan energi baru. Dalihnya, untuk menyeimbangkan dan mencapai target dekarbonisasi atau net zero emission  2060.

Dua lokasi

Dalam Rencana Usaha Penyediaan tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, terdapat 28 wilayah potensial pembangunan PLTN yang sudah dilakukan evaluasi, survei serta pra survei dengan kapasitas hingga 70 gigawatt (GW).  Kalimantan Barat (Kalbar) dan Bangka Belitung (Babel) menjadi wilayah terpilih. Alasannya, keduanya memiliki kandungan bahan baku untuk produksi nuklir (uranium dan torium) melimpah.

Mengutip Rencana Umum Kelistrikan Nasional (RKUN) 2025-2060 terbitanBadan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), terdapat potensi sumber daya terukur thorium sekitar 4.729 ton dan uranium U308 atau Triuranium Oktoksida sekitar 5.234 ton.

Potensi itu tersebar di Babel sekitar 2.840 ton uranium U308 dan sekitar 4.729 ton thorium dan Kalbar sekitar 2.394 ton uranium U308.

Sedangkan, hasil identifikasi BRIN pada 2020, Indonesia memiliki cadangan uranium  81.090 ton dan 140.411 ton thorium yang tersebar di Sumatera (31.567 ton uranium dan 126.821 ton thorium), Kalimantan (45.731 ton uranium dan 7.028 ton thorium) dan Sulawesi (3.793 ton uranium dan 6.562 ton thorium).

 RUPTL 2025–2034, juga sebutkan potensi uranium dan thorium sekitar 24.112 ton di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat menurut Atlas Geologi Sumber Daya Mineral dan Energi.

Pemerintah menargetkan pembangunan PLTN pertama rampung dan mulai beroperasi secara komersial pada 2032 dengan kapasitas 250 megawatt (MW) di Babel dan 2033 di Kalbar. Hal ini sejalan isi RKUN 2025–2060, yang menargetkan total kapasitas nuklir sebesar 35 GW pada tahun 2060 untuk kebutuhan umum.

“Kita tinggal dari list itu kan harus ada off-taker. Ini problem utama off-taker. Mau duluan Kalbar atau duluan Bangka atau duluan tempat lain, off-taker nya ini. Nah off-taker nya nanti dipastikan di FS,” kata Eniya.

Dalam RUPTL, teknologi PLTN mencakup small modular reactor, pressurized water reactor, dan teknologi lainnya yang terus berkembang. Eniya bilang, sudah banyak negara yang tertarik berinvestasi dalam pembangunan PLTN seperti Rusia, Amerika Serikat hingga Kanada.

“Amerika datang, Kanada juga datang. Ramai.”

Saat ini, Indonesia berada pada fase pertimbangan menuju penetapan pelaksanaan proyek. Berdasarkan assessment dari IAEA Integrated Nuclear Infrastructure Review (INIR) Mission tahun 2009, Indonesia telah melaksanakan persiapan dengan pemenuhan 16 dari 19 persyaratan elemen infrastruktur.

Progres pembangunan PLTN memang paling tampak di Babel, tepatnya di Pulau Galesa. dengan keterlibatan PT Thorcon Power Indonesia (TPI) sebagai investor. Dokumen Program Evaluasi Tapak (PET) dan Sistem Manajemen Evaluasi Tapak (SMET) yang TPI ajukan telahBadan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) setujui.

Melansir world nuclear news, TPI mengusulkan pembangkit listrik reaktor garam cair (MSR) 500 MW, yang terdiri dari dua reaktor 250 MW dengan nilai investasi Rp 17 triliun. Perusahaan klaim reaktor dengan nama Thorcon 500 ini selaras dengan standar keselamatan internasional tertinggi.

Sedangkan di Kalimantan Barat (Kalbar), rencana lokasi tapak PLTN berada di Pulau Semesak, Kabupaten Bengkayang dengan kapasitas 250 MW. Sejauh ini statusnya masih dalam tahap studi kelayakan dan pengkajian mendalam oleh pemerintah.

Belum ada informasi perusahaan yang bakal terlibat pasti proyek ini, meski Rosatom, perusahaan asal Rusia disebut-sebut telah ajukan proposal ke pemerintah.

Abdul Qohar, Kepala Bagian Komunikasi Publik Bapeten mengatakan, TPI baru menjajaki tahap pertama dari delapan tahap yang harus dilalui untuk persetujuan/perizinan pembangunan PLTN sesuai PP 28/2025. Tahapan itu mencangkup, persetujuan evaluasi tapak, persetujuan tapak, persetujuan desain, izin konstruksi, persetujuan komisioning, izin operasi, persetujuan dekomisioning, dan pernyataan pembebasan.

“Nantinya setelah evaluasi/studi tapak, akan masuk ke tahap berikutnya yakni persetujuan tapak. Di mana salah satu persyaratannya adalah dokumen hasil evaluasi/studi tapak, yang nantinya akan dievaluasi oleh Bapeten, apakah tapak bisa untuk membangun PLTN atau tidak,” kata Qohar kepada Mongabay.

Dia bilang, Bapeten tetap memegang peran sebagai pengawas untuk memastikan proses pembangunan dan pengoperasian PLTN sesuai dengan regulasi. Tak hanya mengevaluasi pemberkasan, Bapeten juga akan memverifikasi tapak di lapangan agar proyek ini sesuai dengan standar keselamatan dan keamanan.

Bukan solusi

Transisi energi untuk mencapai nationally determined contributions (NDC) pada 2060 sesuai Perjanjian Paris 2016 menjadi dalih pemerintah meneruskan rencannya membangun PLTN. Nuklir menjadi prioritas sumber pembangkit listrik selain tenaga air, angin dan surya.

Dari target energi terbarukan (EBT) sekitar 19-23% pada 2030, nuklir memiliki porsi 0,4%-0,5%. Porsi ini akan meningkat bertahap yakni 2,8%-3,4% (2040), 6,8%-7% (2050), hingga 11,7%-12,1% (2060). Mengikuti target pemanfaatan energi terbarukan jangka panjang yakni 36-40% (2040), 53-55% (2050) dan 70-72% (2060).

Lantas, apakah tenaga Nuklir menjadi solusi? Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) mengatakan, dalam kurun satu dekade ini ada memang upaya untuk mendorong pembangunan PLTN di dunia. Namun, bila dibanding dua dekade terakhir, persentasenya justru menurun.

Berdasarkan data statista, hingga 2024 terdapat 417 reaktor nuklir yang beroperasi di seluruh dunia. Jumlah ini menurun dari 2004 sebanyak 438. Sempat meningkat di 2018 yang mencapai 450 reaktor nuklir, namun merosot jadi 412 di tahun 2022.

Menurut Fabby, banyak negara memutuskan menutup reaktor nuklir secara bertahap atau bahkan sepenuhnya mengingat risiko bencana nuklir seperti yang terjadi di Fukishima, Jepang (tahun 2011) dan Chernobyl, Ukraina.

“Apalagi setelah bencana Fukushima, banyak negara yang mempertimbangkan ulang rencana pembangunan PLTN.”

Beberapa negara yang telah menghentikan total reaktor nuklir mereka misalnya, Jerman, Italia, Lithuania dan Taiwan. Sedangkan negara yang secara bertahap menghentikan pemanfaatan tenaga nuklir seperti Belgia, Spanyol dan Swiss.

“Jerman itu memang setelah Fukushima mau phase out PLTN.”

Jerman menyelesaikan program penghentian tenaga nuklir sepenuhnya pada April 2023, dengan menutup tiga reaktor terakhirnya. Penutupan ini tergolong lebih cepat menyusul bencana Fukushima pada 2011.

Dia bilang, pemerintah melirik tenaga nuklir karena menganggap menjadi solusi untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Apalagi, sejumlah negara getol mempromosikan PLTN, seperti Amerika Serikat (AS) misalnya yang mengembangkan small modular reactor dan Rusia dengan teknologi reaktor air bertekanan (VVER).

Rusia, melalui perusahaan nuklir negara Rosatom bahkan terlibat dalam pembangunan dan pengoperasian PLTN, serta memasok bahan bakar dan teknologi nuklir ke berbagai negara. Sedangkan AS mengekspor teknologi, peralatan, dan keahlian terkait tenaga nuklir sipil.

Menurut Fabby, PLTN belum menjadi kebutuhan mendesak untuk Indonesia. Pasalnya, ada beberapa opsi energi ramah lingkungan lain yang dapat termanfaatkan maksimal yakni air, udara dan surya. Energi ini bahkan jauh lebih kompetitif dan murah bila dibanding nuklir.

“Saya lebih setuju dengan apa yang ditentukan di Peraturan Pemerintah PP nomor 79/2014, yang menempatkan PLTN sebagai pilihan terakhir. Karena kalau kita lihat potensi energi terbarukan banyak.”

Sayangnya, pada PP 45/2025, PLTN tak lagi sebagai opsi terakhir, melainkan strategis. Pemerintah menargetkan kapasitas mencapai 44 GW sampai tahun 2060. Dari total itu, 35 MW teralokasikan untuk kebutuhan listrik umum dan 9 GW untuk produksi hidrogen nasional.

Fabby bilang, berdasarkan data Kementerian ESDM potensi energi terbarukan Indonesia mencapai 3.700 GW. Sedangkan, kebutuhan listrik hingga 2060 berkisar 470 hingga 480 GW. Pemanfaatan energi terbarukan itu bisa memenuhi kebutuhan listrik nasional menggantikan energi kotor seperti PLTU batubara, tanpa mengoperasikan PLTN.

Senada, Yuyun Harmono, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia nyatakan PLTN bukanlah solusi untuk transisi energi. Alih-alih, justru sebaliknya. Selain risiko tinggi ledakan dan kebocoran limbah yang dapat menimbulkan radiasi, biaya pengembangan proyek ini jauh lebih mahal ketimbang opsi energi terbarukan.

“Kenapa harus memilih jenis energi yang lebih mahal ketika kemudian opsi yang lebih murah dan berkelanjutan itu tersedia.”

Mengutip BRIN, biaya pembangunan PLTN berbeda-beda tergantung negara dan penggunaan teknologinya. Anerika Serikat merupakan negara dengan biaya tertinggi, mencapai US$$12.000 per kilowatt (kW). Paling rendah adalah Tiongkok, antara US$$1.800- US$5.000 per kW.

Bila dikalkulasi, untuk membangun PLTN berkapasitas 500 GW, artinya perlu US$6 miliar, setara Rp101 triliun lebih untuk range harga paling mahal. Sementara, untuk harga termurah, Rp15,1-42,1 triliun. Belum termasuk biaya lain seperti pemeliharaan dan operasional.

Pemerintah berencana tak menggunakan APBN untuk membangun PLTN, melainkan menggandeng investasi asing atau dengan skema Independent Power Producer (IPP).

Bagi Yuyun, rencana pelibatan investor asing tersebut tak sejalan dengan kampanye kemandirian energi oleh Prabowo. Sebaliknya, justru mengancam kedaulatan energi dan ketergantungan asing.

“Tentu pilihan-pilihan energi yang lain selain nuklir itu sekarang biayanya menjadi sangat luar biasa murah. Harga solar panel aja dalam 10 tahun terakhir ini sudah turun sekitar 80-90% gitu dibandingkan 10 tahun yang lalu. Harga baterai juga demikian.”

Perlu waktu lama untuk membangun PLTN, bahkan bisa 10 tahun, kata Yuyun. Hal itu dia nilai tak sejalan dengan target untuk mengurangi emisi dengan cepat.

“Harusnya menggunakan energi yang bisa dibangun cepat, harganya murah, dan tentu itu bukan nuklir. Menurut kami harusnya fokus di terbarukan seperti surya, angin, dan hidro.”

Berdasarkan RUPTL, pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 gigawatt (GW). 61% atau 42,6 GW dari energi terbarukan seperti tenaga surya, hidro, angin, panas bumi dan bioenergi. Kemudian, 0,5 GW dari energi nuklir dan 16,6 GW dari pembangkit listrik berbasis bahan bakar fosil serta 10,3 GW dari sistem penyimpanan energi.

Berisiko, bahaya 

Meskipun rendah emisi, PLTN berisiko menimbulkan ledakan yang berakibat paparan radioaktif jangka panjang. Hal ini berkaca pada dua tragedi yang pernah terjadi di Chernobyl, Ukraina pada 1986 dan Fukushima Jepang pada 2011.

Tragedi Chernobyl adalah kecelakaan reaktor nuklir terburuk dan terparah dalam sejarah. Peristiwa yang ini menyebabkan 31 orang meninggal dunia langsung, ribuan lainnya meninggal karena kanker akibat radiasi nuklir. Meskipun sudah melewati empat dekade, kontaminasi radioaktif masih tinggi.

Sedangkan, bencana nuklir di Fukushima terjadi karena tiga reaktor di PLTN mengalami peleburan inti reaktor, setelah sistem pendinginnya hancur oleh tsunami besar saat gempa bumi berkekuatan 9,0 Skala Richter. Ribuan orang dilaporkan meninggal karena kanker akibat paparan radiasi nuklir.

Fabby dan Yuyun meragukan kemampuan pemerintah dalam menangani, mengawasi paparan zat radioaktif dan limbah nuklir, merujuk beberapa kasus yang pernah terjadi. Karena itu, keduanya pun meminta pemerintah mempertimbangkan ulang rencananya untuk membangun PLTN.

“Itu menunjukkan bagaimana surveillance untuk bahan radioaktif nggak kuat. Kalau hal yang kayak begini aja nggak bagus, gimana dengan mengawasi keselamatan teknologi reaktor nuklir yang lebih kompleks,” kata Fabby.

Catatan lainnya, potensi terjadinya kontaminasi juga bisa muncul dari  aktivitas tambang uranium dan thorium sebagai bahan utama energi nuklir.

“Kami nggak percaya mereka mampu mengelola limbah nuklir dengan benar. Jadi yang dikorbankan tentu selain lingkungan hidup, juga adalah masyarakat akibat pencemaran radiasi radioaktif.”

Ahmad Subhan Hafiz Direktur Eksekutif Walhi Bangka Belitung (Babel), mengatakan,  gempa berpotensi menimbulkan kecelakaan nuklir seperti yang terjadi di Fukushima. Mengingat, Indonesia merupakan daerah rawan gempa bumi karena berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik, yakni Lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik.

Mengutip BMKG, Lempeng Indo-Australia bergerak relatif ke arah utara dan menyusup ke dalam lempeng Eurasia, sementara lempeng Pasifik bergerak relatif ke arah barat. Jalur pertemuan lempeng berada di laut sehingga apabila terjadi gempa bumi besar dengan kedalaman di bawahnya maka akan berpotensi menimbulkan tsunami.

Untuk di Bangka Belitung saja kata Ahmad, berdasarkan data BMKG Pangkal Pinang telah terjadi 27 gempa sejak 1981 sampai 2022. Gempa terbesar terjadi pada tahun 2009 berkekuatan 5,7 skala richter.

“Secara sosial dan budaya, rencana pembangunan PLTN akan merusak tatanan sosial, situs adat, dan pengetahuan lokal Kepulauan Bangka Belitung.”

*****

Tuai Kritik, Bagaimana Perkembangan PLTN di Pulau Gelasa? 

Kredit

M. Asad Asnawi Editor

Topik

bencanakomunitas lokaltransisi energiJakartajawa

Lihat Topik