- Banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang Aceh pada 26 November 2025 lalu, tidak hanya merenggut korban jiwa tetapi juga menghapus permukiman masyarakat dari peta.
- Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh, terdapat sekitar 22 desa dan dusun di tujuh kabupaten dilaporkan hilang. Wilayah terdampak tersebar di Aceh Tamiang, Aceh Utara, Nagan Raya, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, dan Pidie Jaya.
- Data Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA) menunjukkan, dalam satu dekade terakhir, hutan Aceh mengalami penyusutan signifikan. Sepanjang 2015–2024, luas hutan yang hilang mencapai 90.108 hektar, setara 1,2 kali luas daratan Singapura.
- Hutan, siklus air, dan bencana alam merupakan satu kesatuan yang berkaitan. Kerusakan hutan berperan besar memperparah banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang Aceh pada 26 November 2025 lalu, tidak hanya merenggut korban jiwa tetapi juga menghapus permukiman masyarakat dari peta.
Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh, diperkirakan sekitar 22 desa dan dusun di tujuh kabupaten dilaporkan hilang. Wilayah terdampak tersebar di Aceh Tamiang, Aceh Utara, Nagan Raya, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, dan Pidie Jaya.
“Permukiman di desa-desa tersebut lenyap, terseret arus banjir bandang dan longsor,” kata Murthalamuddin, Juru Bicara Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh, Selasa (6/1/2026).
Di Kabupaten Aceh Tamiang, sejumlah desa yang dinyatakan hilang berada di Kecamatan Sekerak, yakni Desa Lubuk Sidup, Sekumur, Tanjung Gelumpang, Sulum, dan Baling Karang.
Di Aceh Utara, satu dusun di Desa Guci, serta wilayah Riseh Teungoh, Riseh Baroh, dan Dusun Rayeuk Pungkie di Kecamatan Sawang dan Langkahan, juga dinyatakan hilang.
Di Kabupaten Nagan Raya, tepatnya di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Desa Kuta Teungoh dan Babah Suak, rusak parah sehingga tidak dapat dihuni kembali.
Di Aceh Tengah, desa-desa di Kecamatan Ketol dan Kecamatan Bintang, yakni Desa Bintang Pupara dan Kalasegi, hanya menyisakan beberapa rumah dengan kondisi rusak berat.
“Di Gayo Lues, sejumlah desa dan dusun di Kecamatan Pantan Cuaca, Blangkejeren, Tripe Jaya, dan Putri Betung dilaporkan hilang akibat banjir dan longsor,” ujar Murthalamuddin.
Adapun di Aceh Tenggara, satu dusun di Kecamatan Ketambe hilang, sementara di Pidie Jaya, satu dusun di Desa Blang Awe turut lenyap. Akibat bencana ini, aktivitas pemerintahan desa lumpuh total.
“Seluruh perangkat desa ikut mengungsi bersama warga, sehingga roda pemerintahan tidak dapat berjalan normal.”
Bencana akibat hutan rusak
Sejumlah warga dan tokoh masyarakat Aceh menilai, banjir dan longsor ini bukan semata bencana alam, melainkan akumulasi rusaknya hutan dan degradasi sungai yang berlangsung lama.
“Hutan itu nadi bumi, gunung itu pakunya. Kalau nadi rusak, tubuh akan sakit. Begitu juga bumi, kalau hutan rusak, bencana pasti datang,” kata Teungku Malikul Abdul Azis, tokoh agama di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, Minggu (4/1/2026).
Hilangnya tutupan hutan membuat tanah kehilangan kemampuan menyerap air. Saat hujan lebat turun, limpasan permukaan meningkat dan memicu banjir bandang serta longsor. Kondisi ini diperparah tata kelola wilayah yang buruk, seperti alih fungsi lahan tanpa kajian ekologis, drainase tidak memadai, serta pendangkalan sungai akibat sedimentasi.
“Kami terus menjaga hutan Beutong Ateuh Banggalang. Kalau hutan rusak, bukan hanya banjir dan longsor, konflik manusia dengan satwa liar juga meningkat karena habitat mereka hilang,” ujar Abu Kamil, tokoh masyarakat Beutong.
Abu Kamil dikenal vokal menolak rencana eksploitasi hutan di wilayahnya, termasuk rencana pertambangan emas oleh PT Emas Mineral Murni dan PT Bumi Mentari Energi.
“Sekarang bisa dilihat, kampung kami rusak bukan hanya oleh air, tapi juga kayu-kayu besar yang terseret arus.”
Dua desa di Beutong berubah menjadi alur sungai. Rumah-rumah warga hancur, menyisakan puing dan lumpur.
“Bencana ini lahir dari keserakahan manusia yang merusak alam. Kami tetap tinggal di sini dan menjaga tanah serta hutan kami,” tegasnya.
Hutan Aceh menyusut
Data Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA) menunjukkan, dalam satu dekade terakhir, hutan Aceh mengalami penyusutan signifikan. Sepanjang 2015–2024, luas hutan yang hilang mencapai 90.108 hektar, setara 1,2 kali luas daratan Singapura.
“Aceh Timur menjadi kabupaten dengan kehilangan hutan terbesar (17.745 hektar), disusul Aceh Utara (15.392 hektar), Aceh Tengah (14.645 hektar), dan Aceh Selatan (13.886 hektar),” terang Lukmanul Hakim, Manager GIS HAkA, Selasa (9/12/2025).
Kabupaten lain juga mencatat kehilangan signifikan, seperti Gayo Lues (8.403 hektar), Aceh Jaya (7.882 hektar), dan Nagan Raya (7.656 hektar).
Secara tahunan, kehilangan hutan tertinggi terjadi pada 2015 dan 2016, masing-masing di atas 21 ribu hektar. Meski sempat menurun hingga 2021, tren kembali naik pada 2024 menjadi 10.610 hektar.
“Tekanan terhadap hutan Aceh belum sepenuhnya terkendali.”
Berdasarkan fungsi kawasan, areal penggunaan lain (APL) menjadi penyumbang terbesar kehilangan hutan dengan total 51.816 hektar periode 2016–2024. Namun, kawasan yang seharusnya dilindungi tidak luput dari kerusakan.
“Hutan lindung kehilangan 28.677 hektar, hutan produksi (25.414 hektar), Taman Nasional Gunung Leuser (4.329 hektar), dan suaka margasatwa (3.074 hektar),” jelas Lukman.
Walhi Aceh menilai, banjir bandang dan longsor yang melumpuhkan sejumlah daerah merupakan peringatan keras atas kebijakan pembangunan yang abai terhadap ekosistem.
“Ini bukan sekadar fenomena alam, melainkan dampak langsung kebijakan yang permisif terhadap perusakan ruang hidup,” kata Ahmad Shalihin, Direktur WALHI Aceh, Kamis (8/1/2026).
Shalihin menjelaskan, deforestasi, ekspansi sawit, pertambangan, dan maraknya pertambangan emas tanpa izin (PETI) menjadi faktor utama. Dari pemetaan Walhi, 99 persen aktivitas pertambangan emas ilegal berada di daerah aliran sungai (DAS).
“PETI menghancurkan hulu sungai, membuat tanah labil, longsor mudah terjadi, dan banjir tak terbendung.”
Walhi mencatat, luas pertambangan emas ilegal di delapan kabupaten mencapai 8.289,74 hektar, dengan 2.016,10 hektar berada di Kawasan Ekosistem Leuser.
Untuk memutus siklus bencana tahunan, Walhi menuntut moratorium izin baru sawit dan tambang, penertiban galian C ilegal, penegakan hukum terhadap pertambangan emas ilegal, serta restorasi ekologis berbasis partisipasi masyarakat.
“Pemulihan alam harus menjadi prioritas, bukan sekadar respons darurat setiap kali bencana datang,” pungkasnya.
Pentingnya hutan
Ibnu Rusydy, ahli bencana sekaligus dosen Universitas Syiah Kuala, menegaskan bahwa hutan, siklus air, dan bencana alam merupakan satu kesatuan yang berkaitan. Kerusakan hutan berperan besar memperparah banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Siklus hidrologi yang melibatkan peredaran air dari darat, laut, dan atmosfer berjalan alami akibat pemanasan matahari. Air dari sungai, danau, waduk, serta laut menguap, kemudian mengembun menjadi awan dan jatuh kembali ke bumi sebagai hujan, terutama di wilayah tropis seperti Indonesia.
“Ketika hujan turun, sebagian air mengalir di permukaan sebagai run-off, sebagian lagi meresap ke tanah dan diserap akar pohon, serta menjadi air tanah. Di sinilah peran hutan sangat vital,” jelasnya, Minggu (11/1/2026).
Pohon di kawasan hutan berfungsi sebagai pompa raksasa yang menyerap air hujan selama 24 jam tanpa henti, melalui akar dan daun dalam proses transpirasi. Akar pohon juga berfungsi sebagai penahan tanah alami yang mencegah erosi dan longsor di lereng-lereng bukit.
Namun, alih fungsi hutan menyebabkan sistem hidrologi terganggu. Tanpa tutupan vegetasi, air hujan lebih banyak mengalir di permukaan, mengikis tanah di lereng, dan membawa sedimen ke sungai. Akibatnya, sungai mengalami pendangkalan sehingga kapasitasnya menurun.
“Ketika sungai dangkal dan hujan turun dengan intensitas tinggi, air akan meluap dan terjadilah banjir. Kondisi ini diperparah hilangnya fungsi hutan sebagai penyerap air,” ujarnya.
Dia juga menyoroti risiko longsor akibat tanah di lereng yang jenuh air. Saat daya ikat antarbutir tanah melemah dan berat tanah meningkat, lereng menjadi tidak stabil dan mudah runtuh.
“Seandainya masih ada pohon, air hujan akan diserap akar dan lereng menjadi lebih stabil.”
Ibnu mengingatkan bahaya lumpur tebal yang terbawa banjir karena didominasi lempung kedap air. Jika tidak segera dipindahkan, lapisan ini akan menghambat infiltrasi air hujan ke tanah dan meningkatkan run-off pada hujan berikutnya.
“Pemulihan fungsi hutan dan pengelolaan daerah aliran sungai harus serius dilakukan. Ini sebagai langkah mitigasi bencana jangka panjang di Sumatera dan wilayah rawan lainnya,” paparnya.
*****
Kredit
