Berbagai bencana ekologis yang melanda Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, dugaan terpicu antara lain dari kehilangan tutupan hutan untuk proyek energi biomassa.  Banjir terjadi membuat masyarakat menanggung banyak kerugian.

Seperti Hasan Lakoro, warga Desa Tuweya, Kecamatan Wanggarasi, Kabupaten Pahuwato, Gorontalo, sudah berbulan-bulan tinggal di tenda karena rumahnya terkena banjir bandang.

Meskipun belum ada perhitungan pasti mengenai kerugian ekonomi akibat banjir, standar bantuan BNPB bisa jadi patokan awal.

Bantuan perbaikan rumah korban banjir dibagi menjadi tiga kategori: Rp15 juta untuk kerusakan ringan, Rp30 juta untuk sedang, dan Rp60 juta untuk kerusakan berat.

Jika standar ini pada ribuan rumah warga Pohuwato terdampak banjir 2020–2025, total bantuan ideal yang semestinya pemerintah salurkan mencapai Rp55 miliar.

Jumlah itu belum termasuk kerugian ekonomi lain akibat hilangnya sumber penghidupan, kerusakan infrastruktur, dan penurunan kualitas lingkungan.

Namun, angka itu tampak kecil jika dibandingkan dengan temuan Kajian Risiko Bencana BNPB, yang memperkirakan potensi kerugian akibat banjir di Pohuwato bisa mencapai Rp1,251 triliun.

Nilai ini merupakan rekapitulasi dari potensi kerugian fisik dan ekonomi di seluruh wilayah rawan banjir di kabupaten itu.

Kerugian itu jauh melampaui sumbangan ekonomi dari industri biomassa yang selama ini digadang-gadang membawa kesejahteraan.

PT Biomasa Jaya Abadi (BJA), perusahaan industri pengolah pelet kayu yang beroperasi di Pahuwato, misal, menyumbang sekitar Rp200 miliar dalam bentuk devisa ekspor pada 2024.

Perbandingan ini menunjukkan dampak ekologis dan sosial yang harus masyarakat dan negara tanggung jauh lebih besar daripada manfaat ekonomi.

Panji Kusumo, Peneliti Pemodelan Ekonomi di Center of Economic and Law Studies (CELIOS), menegaskan, logika ekonomi yang mengklaim memberikan keuntungan bagi daerah sangat keliru.

Ada industri ini, justru berpotensi menurunkan kualitas hidup masyarakat karena dampak lingkungan yang timbul.

Menurut Panji, kehadiran industri, termasuk pembangunan pabrik atau fasilitas industri sering dipandang sebagai peluang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja. Kenyataan, di lapangan kerap berbeda.

Ada investasi pun tak mampu mengangkat kondisi daerah itu. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2020, penduduk miskin di Pohuwato naik dari 28.920 menjadi 29.390 orang pada 2023. Meski turun sedikit pada 2024 jadi 28.930, angkanya tetap lebih tinggi dibanding tahun 2020.

“Secara finansial, keuntungan dari operasional perusahaan lebih banyak dinikmati perusahaan, sementara masyarakat lokal hanya memperoleh manfaat terbatas, bahkan sering mengalami kerugian akibat dampak lingkungan,” ujar Panji kepada Mongabay.

Dia bilang, dampak lingkungan tidak hanya merugikan masyarakat dalam jangka pendek, juga menimbulkan konsekuensi jangka panjang terhadap kesehatan, mata pencaharian, dan kualitas hidup mereka.  Bagi perusahaan,  tetap memprivatisasi keuntungan besar.

Anggi Putra Prayoga, saat Mongabay wawancara sebagai Manager Kampanye, Advokasi, Media Forest  Watch Indonesia (FWI)—kini di Greenpeace Indonesia—mengatakan, banyak nelayan di Pohuwato kini kesulitan mencari ikan karena larangan melintasi wilayah pemindahan muatan (transhipment) pelet kayu di tengah laut.

Aktivitas perusahaan juga menyebabkan sedimentasi yang mencemari pesisir, mengganggu ekosistem laut, dan membuat nelayan harus menangkap ikan lebih jauh dari daratan.

“Kondisi ini,  meningkatkan biaya operasional nelayan dan menurunkan pendapatan mereka. Semua dampak ini perlu dihitung sebagai kerugian ekonomi.”

Ambisi hijau Jepang dan Korea Selatan

Praktik penebangan hutan alam di Pohuwato sejatinya buntut ambisi “hijau” Jepang dan Korea Selatan. Kedua negara industri ini tengah berpacu mencapai target transisi menuju energi bersih.

Negara Sakura dan Ginseng ini sangat gencar mempromosikan biomassa, khusus pelet kayu, sebagai sumber energi terbarukan yang dianggap mampu menggantikan peran batu bara di pembangkit listrik mereka.

Korea Selatan menjadi salah satu contoh paling agresif dalam program energi biomassa. Negara ini menggelontorkan miliaran dolar untuk memperluas pemanfaatan biomassa.

Sejak 2015, negeri ginseng itu memberikan insentif besar melalui sistem renewable energy certificate (REC) bagi pembangkit listrik yang menggunakan pelet kayu.  Sekitar 80% bahan baku pelet itu impor, separuh dari Vietnam, sisanya dari Rusia, Kanada, Malaysia, dan Indonesia.

Menurut data Kementerian Perdagangan, Industri, dan Energi Korea Selatan, pembangkit listrik berbasis biomassa kini menyumbang 18% dari total 53.146 gigawatt listrik dari energi terbarukan negara itu.

Jepang tak kalah agresif. Sejak menerapkan mekanisme feed-in tariff (FIT) pada 2012, pemerintah Jepang mewajibkan perusahaan listrik membeli energi terbarukan dengan harga tinggi.

Sekitar 75% dari skema itu diarahkan khusus untuk pembangkit biomassa. Ada sekitar 75% dana FIT justru terserap untuk membiayai pembangkit berbasis biomassa.

Junichi Mishiba, Direktur Eksekutif Friends of the Earth (FoE) Jepang, mengakui pelet kayu dari Indonesia untuk pembangkit listrik biomassa di Jepang dan Korea Selatan.

Namun, katanya, pemerintah kedua negara itu tidak sepenuhnya menyadari, atau bahkan sengaja mengabaikan, fakta bahwa sebagian bahan baku berasal dari praktik yang merusak lingkungan.

Menurut Junichi, perusahaan perdagangan sering mengklaim bahan baku mereka “legal” dan “berkelanjutan,” padahal asal dari kawasan yang mengalami deforestasi.

Pemerintah Jepang dan Korea Selatan cenderung mempercayai klaim ini karena dokumen Sertifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dari Indonesia dianggap sudah cukup.

“Meskipun legal, belum tentu lestari,” kata Mishiba kepada Mongabay.

Bukan hanya mengimpor, Jepang dan Korea Selatan rupanya juga ikut terlibat langsung dalam kepemilikan perusahaan-perusahaan yang menebang hutan alam di Pohuwato.

Misal, menurut data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU),  September lalu, Hanwa Co. Ltd., perusahaan perdagangan global asal Jepang berinvestasi 20% kepemilikan di pabrik pelet BJA yang bisa memproduksi 900.000 ton per tahun.

Dengan kepemilikan saham itu, Hanwa Co. Ltd mengklaim itu adalah investasi “hijau” yang akan berkontribusi pada kebijakan dekarbonisasi negaranya.

Selain itu, menurut data Sistem Informasi Legalitas dan Kelestarian (SILK) KLHK, perusahaan ini juga mengekspor pelet kayu dari BJA ke Korea Selatan dengan klaim yang sama.

Selain berinvestasi di BJA, Hanwa Co. Ltd. juga menjalin kemitraan dalam pengembangan “biofuels” bersama Provident Group, perusahaan konglomerasi yang dikendalikan Winato Kartono, Edwin Soeryadjaya, Garibaldi Thohir, dan Sandiaga Uno. Provident Group rupanya memiliki afiliasi dengan BTL, IGL, dan BJA.

Hal ini memperkuat laporan Mighty Earth pada akhir 2023 mencatat perusahaan-perusahaan Jepang terlibat dalam 49 proyek co-firing biomassa di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Pohuwato.

Pada awal November lalu, FoE bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil di Indonesia, termasuk FWI, mengirimkan surat kepada Hanwa Co., Ltd. untuk mendesak penghentian impor pelet kayu yang dinilai mendorong terjadinya deforestasi di Indonesia.

“Kami juga menuntut adanya kebijakan impor yang transparan serta penyelidikan menyeluruh terkait aspek keberlanjutan dan hak asasi manusia dalam rantai pasok pelet kayu yang diimpor dari Indonesia,” ucap Junichi.

Di balik aktivitas ekspor pelet kayu dan investasi itu, muncul sejumlah perusahaan yang terhubung dengan jaringan bisnis besar di Jakarta.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), tiga perusahaan utama yang beroperasi di Pohuwato—BTL, IGL, dan BJA—terafiliasi dengan konglomerasi lama di sektor kehutanan dan energi.

Jaringan kepemilikan perusahaan ini berlapis-lapis. Garibaldi Thohir alias Boy Thohir, bos besar Adaro Group, tercatat sebagai pemilik PT Energi Hijau Bersama (EHB), pemegang saham terbesar BJA dengan porsi 43%. Perusahaan ini juga memiliki saham di PT Sekawan Alam Lestari, pemilik 33% saham BJA.

Di belakang EHB berdiri PT Mentari Anugerah Sejahtera, mayoritas saham PT Provident Capital Partners, perusahaan berbasis di Singapura dan terafiliasi dengan Merdeka Copper Gold, kelompok usaha yang juga berada di bawah kendali Boy Thohir.

Jejak keterkaitan ini makin kuat dengan munculnya nama Albert Saputro, Presiden Direktur Merdeka Copper Gold sekaligus petinggi Saratoga Investama Sedaya, perusahaan investasi Edwin Soeryadjaya, Sandiaga Uno, dan Boy Thohir. Dia duduk sebagai Komisaris BJA.

Amelya Reza Oktaviani, Manajer Program Bioenergi Trend Asia, membenarkan, pelaku usaha yang mengembangkan HTE dan memasok biomassa kayu ke PLTU sejatinya adalah pemain lama.

Fakta ini tercatat dalam riset Trend Asia, “Penanggguk Cuan Transisi Energi”, yang terbit tahun lalu.

“Korporasi pemilik modal besar dan pengusaha dengan relasi kuat tetap mendominasi bisnis transisi energi,” ujarnya.

Menurut Amel,  pelaku usaha HTE yang menyuplai bahan baku co-firing biomassa ke PLTU umumnya terafiliasi dengan konglomerat yang dulu menguasai lahan dan bisnis kehutanan.

Perusahaan yang sebelumnya memasok batubara ke PLTU, kini merambah suplai kayu untuk PLN.

Korporasi-korporasi inilah yang paling diuntungkan dari program co-firing biomassa. Selain kapasitasnya, mereka mampu menutup akses bagi pihak lain dan memastikan insentif pemerintah mengalir penuh.

Sebagian besar pelaku usaha HTE ini memiliki sejarah panjang: bergerak dari industri kayu, sawit, hingga batubara.

Kini, kata Amel, konglomerat-konglomerat lama di industri itu mengikuti tren energi baru, lalu mengklaim diri sebagai penyokong transisi energi terbarukan di Indonesia.

“Rata-rata korporasi yang terlibat proyek HTE ini juga memiliki masalah lama terkait sosial dan lingkungan hidup.”

Perusahaan bungkam

Sejak 5 November, Mongabay melayangkan surat konfirmasi kepada tiga perusahaan—BTL, IGL, dan BJA—untuk meminta jawaban atas serangkaian tudingan terkait krisis ekologis yang diduga dipicu aktivitas mereka. Termasuk jejaring kepemilikan yang beririsan dengan konglomerasi batu bara, pertambangan, dan kehutanan.

Beberapa pekan berselang, tak satu pun dari ketiga perusahaan itu bersedia menanggapi. Mereka memilih bungkam. Keputusan itu dibenarkan Berliana Elisabeth, Public Relations BJA Group.

“Mohon maaf, setelah berkoordinasi dengan manajemen klien, mereka memutuskan untuk tidak memberikan jawaban,” tulis Berliana melalui pesan WhatsApp pada Rabu (19/11/25).

Mongabay juga menghubungi Zunaidi, Direktur BTL, IGL, dan BJA, melalui pesan WhatsApp. Namun hingga laporan ini terbit, belum ada jawaban juga.

Sedangkan Nasruddin, Kepala Bidang Penataan dan Pengkajian Lingkungan Dinas LHK Gorontalo, mengaku belum pernah memeriksa langsung lokasi konsesi BTL dan IGL untuk memastikan proses penebangan hutan alam. Dia hanya turun ke beberapa kecamatan di Pohuwato yang mengalami krisis air bersih.

Dia mengakui, sejumlah kecamatan kekurangan air bersih karena sumber air keruh tetapi menilai persoalan itu lebih karena teknologi PDAM Pohuwato sudah usang.

Nasruddin juga menunjuk aktivitas penambangan emas tanpa izin dengan alat berat di hulu sungai sebagai penyumbang utama kerusakan sumber air.

Soal kemungkinan keterkaitan krisis air bersih dengan aktivitas BTL dan IGL, Nasruddin berhati-hati. Dia mengaku memiliki kecurigaan, tetapi belum bisa memastikan.

“Kita perlu lihat secara spasial apakah krisis air itu juga dipicu oleh aktivitas BTL dan IGL atau tidak,” katanya.

Begitu pula soal banjir yang makin sering terjadi setelah perusahaan beroperasi. Nasruddin menekankan perlu analisis spasial yang memetakan lokasi banjir, daerah aliran sungai (DAS), serta titik kegiatan perusahaan. Tanpa itu, dia belum mau menyimpulkan.

“Biasanya banjir dipengaruhi faktor alam juga, seperti curah hujan tinggi. Harus dilihat secara detail.”

Nasruddin memastikan, jika nanti terbukti aktivitas perusahaan memicu banjir, Dinas LHK akan menjatuhkan sanksi tegas dari administrasi hingga pencabutan izin. Sejauh ini, belum ada laporan resmi yang masuk soal keterlibatan perusahaan dalam banjir.

Paradoks transisi energi

Cerita tentang ambisi hijau Jepang dan Korea Selatan yang memicu masalah di Pohuwato menggambarkan paradoks energi global: negara-negara maju berlomba menekan emisi karbon di dalam negerinya, tetapi saat sama mendorong deforestasi di negara berkembang, dan memicu bencana ekologis.

Di Seoul dan Tokyo, mungkin bangga memamerkan laporan penurunan emisi serta capaian energi terbarukan. Di Pahuwato, Gorontalo, Indonesia, warga hidup dalam bayang-bayang bencana ekologis.

Sore itu, dari tenda darurat yang dia tempati hampir tiga bulan karena rumah kena banjir bandang, Hasan menatap sungai yang keruh.

“Katanya untuk menyelamatkan bumi. Tapi bumi kami justru rusak, hutan banyak yang hilang. Kami hidup dalam ketakutan akan bencana yang bisa terulang.” (Selesai)

(Liputan ini didukung program fellowship Transisi Energi Berkeadilan oleh Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN).

*****

Bencana sampai Krisis Air Bersih di Pohuwato Demi Energi Hijau? [1]

Kredit

Sapariah Saturi Editor

Topik

bencanahutan indonesiakomunitas lokaltransisi energiGorontalosulawesi

Lihat Topik