- Pada simposium nasional di Bali, para ilmuwan telah menyoroti padang lamun Indonesia sebagai ekosistem penting namun sering diabaikan yang mendukung kehidupan laut, perlindungan pesisir, dan ketahanan iklim.
- Temuan terkini menunjukkan penurunan tutupan lamun selama satu dekade, terutama di Indonesia bagian barat, akibat polusi, sedimentasi, dan pembangunan pesisir yang memperparah hilangnya habitat.
- Para ahli mendesak pemerintah untuk memimpin secara regional dengan berinvestasi dalam perencanaan berbasis sains, restorasi yang dipimpin masyarakat, dan koordinasi yang lebih kuat antara lembaga penelitian dan pembuat kebijakan.
- Padang lamun Indonesia diperkirakan seluas 800.000 hektar, menurut dokumen Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan sekitar 250.000 hektar, telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT)
Dalam perhelatan Simposium Lamun Indonesia yang diselenggarakan pada 29-30 Oktober di Sanur, Bali, para pakar kelautan mengatakan bahwa ekosistem lamun Indonesia, –yang krusial bagi aksi iklim, keanekaragaman hayati, dan penghidupan pesisir, masih menjadi aset yang terlupakan, dan mendesak pentingnya kolaborasi yang lebih kuat dan kebijakan berbasis data untuk mengamankan masa depan ekosistem tersebut.
Para ilmuwan menggarisbawahi bahwa ekosistem lamun, meskipun berperan penting dalam mitigasi iklim, keanekaragaman hayati, dan mata pencaharian pesisir, masih banyak terabaikan dalam agenda lingkungan Indonesia.
Mereka menyatakan bahwa kesenjangan data ilmiah, kapasitas kelembagaan yang lemah, dan rendahnya kesadaran publik merupakan hambatan utama bagi perlindungan dan integrasi kebijakan yang lebih kuat.
Berbeda dengan rumput laut, lamun adalah tumbuhan berbunga yang tumbuh subur di bawah perairan pantai dangkal dan membentuk tempat pembibitan penting bagi ikan-ikan muda serta tempat berlindung bagi kehidupan laut seperti kepiting, udang, dan teripang.
Bersama mangrove dan terumbu karang, padang lamun ini membantu memerangkap karbon, menyaring limpasan dari daratan, dan melindungi garis pantai dari erosi.
Di seluruh dunia, lebih dari 70 spesies lamun menutupi sekitar 600.000 km2 dasar laut, –sekitar empat setengah kali luas pulau Jawa. Namun, secara global, habitat lamun menghilang dengan laju yang mengkhawatirkan — sebanding dengan hilangnya terumbu karang dan hutan hujan — dengan hingga 7% menghilang setiap tahun akibat perubahan iklim, pembangunan pesisir, polusi, dan spesies invasif, menurut IUCN.
Simposium ini mempertemukan para peneliti, pembuat kebijakan, dan perwakilan masyarakat untuk berbagi temuan terbaru dan memperkuat kolaborasi dalam konservasi lamun.
Victor menyebut simposium ini berfungsi sebagai platform untuk menyelaraskan pengetahuan ilmiah dengan praktik pengelolaan, mendorong diskusi tentang restorasi, pemantauan, dan pemanfaatan berkelanjutan. Acara ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya lamun secara ekologis dan ekonomi, serta memosisikan Indonesia sebagai pemain aktif dalam upaya konservasi regional dan global.
Kondisi Ekosistem Lamun di Indonesia
Indonesia telah lama dikenal sebagai pusat ekosistem lamun, dengan perkiraan awal pada tahun 1994 menunjukkan sekitar 30.000 km2 padang lamun, — yang mungkin jadi yang terluas di dunia.
Namun, pada tahun 2017, data dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menunjukkan penurunan tajam, dengan hanya sekitar 1.507 km2 padang lamun yang tersisa di perairan nasional.
Peneliti kelautan Udhi Eko Hernawan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mempresentasikan temuannya, yang menunjukkan tanda-tanda awal penurunan padang lamun secara nasional, dengan luasan keseluruhan menurun sekitar 10% dalam dua dekade.
Pemantauan timnya terhadap 20 lokasi menunjukkan bahwa perairan Indonesia bagian timur relatif sehat, sementara wilayah barat mengalami kehilangan habitat, polusi, dan pembangunan pesisir, dengan beberapa daerah seperti Bangka Belitung telah kehilangan hingga 40% padang lamunnya.
Sementara itu, ancaman degradasi pesisir telah dilaporkan baru-baru ini di wilayah timur Indonesia, di mana penambangan nikel telah mencemari ekosistem laut di Maluku dan Papua . Udhi memperingatkan bahwa meningkatnya sedimentasi, kekeruhan air, dan persaingan dari alga telah merusak ekosistem vital ini, yang berperan penting dalam mendukung kehidupan laut dan menstabilkan garis pantai.
“Masalah muncul ketika aktivitas manusia mulai memengaruhi kondisi-kondisi tersebut: pembangunan pesisir, pengerukan, penambangan pasir, atau pembuangan limbah. Aktivitas-aktivitas ini dapat mengurangi kejernihan air atau meningkatkan konsentrasi nutrisi, yang pada akhirnya menurunkan kualitas lingkungan dan menyulitkan lamun untuk bertahan hidup,” ujar Udhi kepada Mongabay di sela-sela simposium.
Padang lamun Indonesia diperkirakan seluas 800.000 hektar, menurut dokumen presentasi resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dibagikan kepada Mongabay. Hampir sepertiganya, sekitar 250.000 hektar, telah ditetapkan sebagai “Kawasan Strategis Nasional Tertentu” (KSNT), yang memiliki status prioritas untuk kedaulatan, perlindungan lingkungan, dan warisan global.
KKP menyatakan bahwa kawasan-kawasan ini diperkirakan menyimpan lebih dari 30 juta ton karbon dan mengunci setara dengan lebih dari 6 juta ton CO2.
Siti Maryam Yakuub, Direktur Senior di International Blue Carbon Institute (IBCI) yang berpusat di Singapura, yang ikut menyelenggarakan simposium tersebut, mengatakan bahwa Indonesia memiliki tanggung jawab sekaligus potensi untuk menjadi pemimpin regional dalam konservasi lamun, mengingat luasnya tutupan lamun dan signifikansi ekologisnya.
Ia mencatat bahwa mencapai kepemimpinan ini membutuhkan koordinasi nasional yang lebih kuat dan kerangka kebijakan yang lebih jelas yang menghubungkan ilmu pengetahuan, manajemen, dan keterlibatan masyarakat.
Siti menekankan pentingnya membangun sistem pemantauan yang konsisten, meningkatkan aksesibilitas data, dan berinvestasi dalam kapasitas lokal agar pemerintah provinsi dan masyarakat pesisir dapat berperan aktif dalam upaya restorasi dan perlindungan.
“Pendanaan yang kami butuhkan ada pada tahap perencanaan, untuk mendanai penelitian ilmiah dan kebijakan,” ujar Siti kepada para wartawan.
“Yang lebih penting, kami perlu memprioritaskan area yang perlu diselamatkan dan menghentikan hilangnya lamun lebih lanjut. Karena bagi Indonesia, saya rasa itulah cara yang paling efisien secara biaya.”
Secara kolektif, mereka menyerukan kolaborasi yang lebih baik antara ilmuwan, masyarakat lokal, dan lembaga pemerintah untuk menjaga lamun sebagai bagian penting namun terlupakan dari masa depan karbon biru Indonesia.
“Oleh karena itu, jika Indonesia ingin menjadi pemimpin dalam pengelolaan dan konservasi lamun di tingkat regional maupun global, penting untuk memperkuat kelembagaan, membangun kapasitas ilmiah, dan memperluas peluang pendanaan di tingkat provinsi,” ujar Udhi.
Tulisan ini pertama kali diterbitkan di sini. Artikel ini diterjemahkan oleh Ridzki R Sigit.
*****
Kredit
