Pemerintah merilis tiga paket kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor perikanan dan ekonomi di wilayah pesisir. Ketiganya adalah Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), revitalisasi tambak mangkrak Pantai Utara (Pantura) Jawa, dan modernisasi kapal nelayan.

Nimmi Zulbainarni, ahli ekonomi kelautan dan sumber daya alam dari IPB University menyebut,  ketiga kebijakan ini sebagai langkah strategis karena menyasar aspek fundamental sistem ekonomi pesisir. Yakni, peningkatan infrastruktur, efisiensi produksi, dan penguatan kapasitas pelaku usaha.

“Secara makro, langkah ini juga sejalan dengan agenda blue economy nasional, yang menempatkan perikanan berkelanjutan sebagai salah satu pilar utama transformasi ekonomi hijau,” katanya kepada Mongabay.

Dia  jelaskan, ada tiga tiga persoalan klasik yang selama ini menjadi kendala pertumbuhan perikanan nasional. Selain infrastruktur, juga produktivitas budidaya yang rendah, dan masih ada ketimpangan akses teknologi antara pelaku usaha besar dan kecil. Karena itu, sangat penting memastikan bagaimana tiga paket kebijakan berlangsung partisipatif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Selain itu, pemerintah juga perlu pastikan integrasi antar program, koordinasi lintas kementerian, dan keterhubungan dengan pasar global.

“Produksi yang meningkat tanpa jaminan pasar ekspor, sertifikasi mutu, dan sistem logistik yang efisien hanya akan menambah stok tanpa nilai tambah,” kata Dosen Sekolah Bisnis IPB University itu.

Kalau rancangan memperhatikan keberlanjutan ekologis, kapasitas sosial-ekonomi nelayan kecil, dan integrasi rantai pasok yang kuat, dia yakin ketiganya bisa menjadi tonggak pemulihan struktural sektor perikanan.

“Jika pendekatannya bersifat proyek tanpa perencanaan lintas sektor, dampaknya hanya akan sementara.”

Yuk, segera follow WhatsApp Channel Mongabay Indonesia dan dapatkan berita terbaru setiap harinya.

Pendekatan dari bawah

Pada program KNMP, sangat penting untuk menyesuaikan dengan karakteristik lokal. Sebab, katanya, wilayah pesisir tidak memiliki kesamaan baik sisi potensi sumber daya, kapasitas, ekonomi, budaya dan tradisi. Inilah pentingnya pendekatan dari bawah dengan mengacu pada kebutuhan masyarakat.

“Itu berarti, keberhasilan KMNP akan sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat pesisir sebagai subjek utama. Mereka bukan sekadar objek penerima manfaat,” kata Sekretaris Jenderal Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN) itu.

Paket kedua, revitalisasi tambak pantura. dia nilai, jadi program baik, karena bisa meningkatkan produktivitas dan efisiensi tambak tradisional di pesisir  Jawa. Meski begitu,  paket ini  juga memiliki risiko ekologis yang harus diantisipasi.

Selain ancaman degradasi mangrove, ada juga potensi penurunan kualitas air, dan konflik lahan. Menurut dia, aspek keberlanjutan lingkungan dan tata kelola lahan pesisir harus menjadi prasyarat dalam setiap tahap implementasi. Kalau  tidak, revitalisasi tambak justru dapat memperburuk kondisi ekosistem pesisir dan merusak daya dukung perikanan jangka panjang.

Nimmi menilai, paket ekonomi ketiga dalam bentuk modernisasi kapal nelayan merupakan paling strategis diantara dua paket kebijakan lainnya. Kebijakan ini menyasar peningkatan armada perikanan tangkap nelayan melalui penggunaan kapal dan peralatan modern yang lebih efisien, aman, serta ramah lingkungan.

Dia  juga ingatkan agar program ini  tidak terbatas pada distribusi kapal baru saja juga  memastikan bagaimana penerima manfaat mencakup kelompok nelayan kecil dan besar secara adil.

“Dirancang inklusif dengan memastikan akses bagi nelayan kecil, melalui skema koperasi atau leasing scheme yang memudahkan kepemilikan bersama,” katanya.

Keberpihakan pada nelayan kecil sangat penting karena  lebih dari 90% kapal nelayan di bawah 10 gros ton (GT) dengan teknologi sederhana. Tentu, penguatan armada ini harus pula diimbangi dengan pengaturan kuota, zonasi tangkap, dan sistem pemantauan stok ikan yang ketat.

“Karena kalau tidak, peningkatan kapasitas armada dapat memperburuk overfishing.” 

Karena itu, menurut Nimmi, program ini bersinergi dengan implementasi Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) berbasis wilayah pengelolaan perikanan negara RI (WPPNRI). Dengan demikian, peningkatan ekonomi nelayan tidak akan mengorbankan kelestarian stok ikan.

Fase pemulihan

Secara global, sektor perikanan belum benar-benar pulih imbas pandemi COVID-19 dan kebijakan tarif Trump yang berlaku 2025. Khusus untuk kebijakan tarif, dampaknya makin terasa bagi negara-negara pengekspor produk perikanan seperti Vietnam, India dan juga Indonesia.

Munculnya temuan berkaitan dengan keamanan pangan, residu bahan kimia, dan sertifikasi mutu internasional oleh US Food and Drug Administration (FDA) turut berdampak signifikan pada persepsi pasar. Hal ini menegaskan pentingnya memastikan sistem pengendalian mutu serta ketertelusuran rantai pasok yang kuat.

Selama ini, AS menjadi salah satu pasar terbesar produk perikanan Indonesia. Situasi ini menjadikan Indonesia rentan terkena dampak atas kebijakan yang terjadi di negara tujuan. Padahal, di waktu yang sama, sektor perikanan juga masih berupaya mencari cara menekan biaya logistik yang mencakup 28,7% dari total biaya produksi.

Mengingat kondisi yang belum pulih, dia menyarankan agar Indonesia bisa melaksanakan diversifikasi pasar untuk menjaga ketahanan ekonomi perikanan. Ketergantungan terlalu besar pada satu atau dua pasar utama akan membuat perikanan Indonesia rentan terhadap berbagai risiko.

Dalam konteks ekonomi kelautan modern, kemampuan untuk melakukan diversifikasi pasar bukan hanya strategi bertahan (defensive strategy), tetapi juga instrumen untuk memperkuat daya saing jangka panjang (competitive resilience). “Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa diversifikasi pasar adalah keharusan, bukan pilihan.”

Luthfian Haekal, Human Rights Manager Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia menjelaskan, kebijakan tarif Trump memunculkan ketimpangan neraca dagang yang menguntungkan AS. Publik pun khawatir situasi itu berpotensi picu inflasi dan berdampak pada kinerja ekspor perikanan Indonesia.

Menurut dia, sangat penting bagi Indonesia untuk membuka ceruk pasar baru ekspor produk perikanan. Misalnya, memanfaatkan jalinan kerja sama negara-negara BRICS yang meliputi Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab.

“Ini untuk mengurangi ketergantungan pada pasar AS.”

Kesejahteraan pesisir

Dani Setiawan, Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) berharap, tiga paket kebijakan ekonomi di sektor perikanan itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dia pun mendorong penguatan organisasi ekonomi kolektif melalui koperasi.

Dia bilang, pemerintah harus bisa merancang agenda yang sistematis untuk memberdayakan nelayan melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat pesisir, khususnya keluarga nelayan. Dengan demikian, mereka semua akan terlibat dalam program.

Pada program modernisasi kapal perikanan, Dani berharap dapat meningkatkan kapasitas armada yang ramah lingkungan. Selain itu, memberi akses pada nelayan kecil melalui koperasi.

Program tersebut menargetkan 1.000 kapal nelayan dengan kapasitas 30 GT, dan 582 unit kapal dengan kapasitas 150 – 600 GT. Seluruhnya harus bisa menjadi armada yang tidak menggunakan alat tangkap yang merusak seperti trawl.

Sebagai program yang akan membawa masa depan baru untuk kapal nelayan, program tersebut harus bisa mendorong kapal-kapal yang terlibat untuk bisa menangkap ikan di perairan zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan perairan internasional.

“Sehingga tidak menimbulkan konflik ruang tangkap dengan nelayan tradisional dan skala kecil, terutama yang beroperasi di bawah 12 mil.”

*****

Krisis Iklim Makin Persulit Kehidupan Nelayan Tradisional

Kredit

M. Asad Asnawi Editor

Topik

komunitas lokalpanganPerikanan Kelautanjawa

Lihat Topik