- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan pembentukan 100 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tuntas Desember 2025. Untuk keperluan itu, KKP telah alokasikan anggaran sebesar Rp2,2 triliun.
- Dani Setiawan, Ketua Umum KNTI katakan, salah satu tujuan pembentukan KNMP adalah untuk menggerakkan ekonomi desa-desa di wilayah pesisir. Maka, perlu adanya transformasi dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat setempat. Tidak sekadar aspek fisik.
- Pembangunan KNMP sampai akhir 2025 tersebut dijanjikan KKKP akan bisa menyerap tenaga kerja yang banyak dan mengutamakan warga setempat. Saat beroperasi penuh, tenaga kerja ditargetkan bisa mencapai 7.000 orang
- Nimmi Zulbainarni, Pengajar Sekolah Bisnis IPB University adanya peluang meningkatnya kesejahteraan masyarakat oleh program KNMP. Akan tetapi, dia juga khawatirkan kemungkinan terjadinya tumpang tindih dengan KDMP. Karena itu, perlu pembagian peran yang jelas antara KNMP dan KDMP.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan pembentukan 100 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tuntas Desember 2025. Untuk keperluan itu, KKP telah alokasikan anggaran sebesar Rp2,2 triliun.
Dani Setiawan, Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) katakan, salah satu tujuan pembentukan KNMP adalah untuk menggerakkan ekonomi desa-desa di pesisir. Untuk itu, perlu ada transformasi dalam meningkatkan kapasitas masyarakat, tidak sekadar aspek fisik.
“Transformasi ini untuk melakukan ekspansi kapasitas dan kapabilitas sumber daya nelayan dan masyarakat pesisir,” katanya, belum lama ini di Jakarta.
Meski begitu, ambisi untuk menjadikan KNMP sebagai pendorong ekonomi pesisir tidaklah mudah. Pasalnya, di waktu sama, wilayah pesisir hadapi beragam persoalan, seperti marjinalisasi, kemiskinan, ketertinggalan sampai kerusakan lingkungan.
Sampai saat ini, nelayan tradisional masih menghadapi persoalan mendasar seperti keterbatasan infrastruktur untuk aktivitas melaut, belum meratanya akses bahan bakar, fluktuasi harga ikan, serta kerentanan krisis iklim. Persoalan lainnya, berkaitan dengan sanitasi, serta rendahnya pengelolaan sampah.
Dani menyarankan agar KNMP terintegrasi dengan program Indeks Desa Membangun (IDM) agar menghasilkan kerangka pembangunan desa pesisir yang lebih inklusif, terukur, dan keberlanjutan.
“Akan tercipta ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi,” katanya.
Pemberdayaan
Merujuk hasil survei KNTI, lima dari 50 nelayan responden tidak tahu KNMP. Hal itu terjadi karena mereka tidak mengetahui detail, waktu, tempat dan mekanisme program ini. Karena itu, mereka pun meminta KKP lebih intens melakukan sosialisasi. Sebanyak 34 nelayan meyakini KNMP akan bermanfaat bagi nelayan.
Para nelayan berharap KNMP kian memperkuat program pemberdayaan, penguatan kapasitas dan kapabilitas, serta mendorong produktivitas masyarakat pesisir dan nelayan.
Selain itu, juga berkontribusi pada upaya untuk membangun dan menata kampung pesisir sebagai basis dari ketahanan keluarga nelayan.
“KNMP memperkuat modal sosial dari pusat hingga daerah dengan merancang model perencanaan dan pembangunan kampung nelayan yang partisipatif, kolaboratif, dan merawat nilai-nilai gotong-royong dan solidaritas sosial di dalam masyarakat,” katanya.
Dani menyebut, beberapa hal yang jadi kebutuhan nelayan adalah fasilitas infrastruktur yang memadai. Seperti cold storage, pabrik es, bengkel nelayan, kios perbekalan, dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum nelayan (SPBUN).
Hal penting lain yang harus terjamin kematangan perencanaan dan partisipasi masyarakat, serta keberlanjutan.
Trian Yunanda, Ketua Tim Pembangunan KNMP KKP menjelaskan, pemerintah siapkan anggaran Rp1,34 triliun untuk 100 KNMP. Sebanyak 65 kampung target rampung tahun ini.
Anggaran sebesar itu, katanya, untuk membangun sejumlah fasilitas mulai dari sarana dan prasarana produksi, balai pelatihan, pusat UMKM dan pasar ikan.
Selain itu, ada bangun fasilitas meliputi dermaga, gedung beku, pabrik es, shelter coolbox, sentra kuliner, SPBUN, ruang ibadah, tempat pengelolaan sampah, bengkel kapal, dan juga kantor pengelolaan.
Fasilitas-fasilitas itu nanti bisa menjadi unit bisnis kelolaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang beranggotakan para nelayan.
Melalui program KNMP ini, KKP juga berambisi untuk mengubah wajah kampung nelayan yang selama ini terkenal sebagai kantong kemiskinan menjadi lebih produktif, modern, dan berdaya saing.
“Para nelayan selama 80 tahun ini sudah menjadi penggerak ekonomi nasional dan penyedia protein bangsa, namun masih banyak yang belum sejahtera,” katanya.
Setelah membangun 100 kampung pada 2025, KKP akan melanjutkan pembangunan KNMP pada 2026 dengan lokasi sebanyak 250 titik.
Untuk 2027, jumlahnya masih dalam perencanaan dan target sampai 2028, diperkirakan 1.100 kampung selesai terbangun.
Trian menyebut, 65 KMNP tahap pertama itu tersebar di 25 provinsi. Meliputi Aceh, Bali, Banten, Bengkulu, Yogyakarta, Gorontalo, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kepulauan Riau, dan Lampung,
Lalu, ada Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan.
Nelayan jadi aktor utama
Mahrus, Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan KKP, menjelaskan, mereka alokasikan Rp22 miliar untuk setiap KNMP.
Melalui program ini, KKP targetkan peningkatan produksi perikanan hingga 800 ton ton per tahun per lokasi, dan bisa menyerap tenaga kerja 700 orang per lokasi.
Di akhir tahun, maka diharapkan 7.000 tenaga kerja bisa terserap. “Serta meningkatkan pendapatan rata-rata per lokasi sebesar Rp29,2 miliar per tahun.”
Dia berharap, program KNMP ini terintegrasi dan saling bersinergi dengan KDMP. “Sehingga kelembagaan kooperasi ini menjadi lebih baik dalam tata kelolanya,” tambahnya.
Nimmi Zulbainarni, Pengajar Sekolah Bisnis IPB University ada peluang meningkatnya kesejahteraan masyarakat oleh program KNMP. Namun, dia juga khawatir kemungkinan tumpang tindih dengan KDMP.
Menurut dia, perlu pembagian peran jelas antara KNMP dan KDMP dan itu memerlukan regulasi, bahkan pendampingan intens pemerintah daerah dan kementerian terkait.
Dia bilang, bila terancang dengan baik, integrasi bisa menciptakan sinergi positif.
“Karena bisa menguatkan ekonomi dan keberlanjutan sumber daya pesisir, sekaligus menjadikan KNMP sebagai lokomotif pengembangan ekonomi desa berbasis koperasi.”
Selama ini, katanya, kemiskinan di wilayah pesisir lebih banyak karena faktor struktural, seperti akses pasar yang lemah, ketergantungan pada tengkulak. Juga, nilai tambah produk rendah, minim literasi keuangan, dan ketidakpastian sumber daya ikan akibat degradasi lingkungan.
Namun demikian, peluang meningkatkan kesejahteraan tetap terbuka sepanjang terdapat usaha pemberdayaan sosial-ekonomi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, akses modal, kelembagaan ekonomi yang kuat, dan pengelolaan sumber daya berkelanjutan di dalamnya.
“Masyarakat harus menjadi aktor utama, bukan sekedar penerima manfaat.”
*****
Kredit
