- Warga Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, dari 6 desa yaitu Lalombi, Tolongano, Tompe, Lompio, Labuan Bajo, dan Tanjung Batu merehabilitasi kawasan hutan mangrove seluas 25 hektar. Aksi ini didukung oleh Yayasan Konservasi Laut (YKL) Indonesia dan Yayasan Bonebula, sebagai bagian dari program Solusi.
- Dalam aksi ini warga tidak datang sebagai penerima manfaat, tapi sebagai mitra, yang ikut memetakan perubahan lahan lewat citra satelit dan wawancara sejarah lokal, menentukan titik rehabilitasi, bahkan menyepakati lokasi yang clear and clean secara tenurial.
- Mengutip jaringnusa, degradasi mangrove memang menjadi ancaman di kawasan Teluk Palu yang meliputi Kabupaten Donggala dan Kota Palu akibat alih fungsi lahan dan pengembangan kawasan. Dalam kurun 2015-2019, luasan mangrove turun 12% dari 66,89 hektar menjadi 59,11 hektar.
- YKL Indonesia dan Yayasan Bonebula juga tengah merancang model integrasi konservasi dengan program BUMDes, agar hasil rehabilitasi bisa menjadi bagian dari ekonomi desa, bukan hanya program sesaat. Salah satu idenya adalah menetapkan zona perlindungan mangrove sebagai kawasan wisata edukasi yang dikelola langsung oleh masyarakat.
Di tepi Pantai Baturuko, Desa Lalombi, Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng), gelombang kecil menyapu perlahan akar-akar muda pohon mangrove yang baru tanam. Hari itu, 27 Juli 2025, warga enam desa pesisir di Kabupaten Donggala beramai-ramai menanam mangrove.
Program rehabilitasi mangrove seluas 25 hektar ini bukan proyek instan. Namun melalui kajian, pemetaan, konsultasi publik, hingga desain rehabilitasi yang lebih partisipatif. Di baliknya, ada Yayasan Konservasi Laut (YKL) Indonesia dan Yayasan Bonebula, yang menggandeng enam desa, yaitu Lalombi, Tolongano, Tompe, Lompio, Labuan Bajo, dan Tanjung Batu, melalui Program SOLUSI (Solusi Pengelolaan Lanskap Darat dan Laut Terpadu di Indonesia) dari Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (Kehati).
SOLUSI merupakan kemitraan antara Pemerintah Indonesia (Bappenas) dan Pemerintah Jerman (BMUV) melalui Inisiatif Iklim Internasional (IKI). Program itu terimplementasi kerja bersama konsorsium untuk menangani degradasi lahan dan bentang laut Indonesia dengan meningkatkan ketahanan ekosistem serta mata pencaharian masyarakat.
“Kegiatan ini bukan sekadar soal menanam mangrove, tapi mengembalikan fungsi ekologis dan sosial dari kawasan pesisir,” kata Andi Anwar, Direktur Eksekutif Yayasan Bonebula. Dalam prosesnya, warga tidak hanya terlibat, juga menjadi pemilik dari gerakan ini.
Menurut Nirwan Dessibali, Direktur Eksekutif YKL Indonesia, warga tidak hanya datang sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai mitra. Mereka ikut memetakan perubahan lahan lewat citra satelit dan wawancara sejarah lokal, menentukan titik rehabilitasi, bahkan menyepakati lokasi yang clear and clean secara tenurial. Pendekatan ini penting karena di banyak tempat, proyek lingkungan justru kandas karena mengabaikan konflik lahan dan eksklusi sosial.
“Kalau masyarakat tidak terlibat, jangan harap hasilnya bisa bertahan lama,” ujar Nirwan.
Di Desa Tolongano, warga memutuskan merehabilitasi wilayah bekas tambak yang sudah lama mangkrak. Di Tanjung Batu, mereka memilih kawasan yang dulunya adalah hutan mangrove alami tetapi rusak karena abrasi. Setiap lokasi punya cerita, dan setiap keputusan lahir dari diskusi bersama.
Jadi sekolah alam
Firda, Ketua Kelompok Sahabat Laut dan Mangrove (Salama) Desa Lalombi, menyebut momen ini sebagai sekolah alam bagi komunitasnya.
“Kami belajar dari awal, dari cara baca peta, menilai substrat, sampai bagaimana menanam yang sesuai dengan kondisi alam. Dulu pikir kami semua bibit bisa tumbuh di mana saja. Sekarang tahu, harus lihat dulu arus, salinitas, bahkan jejak-jejak hewan,” katanya.
Metode rehabilitasi cukup pun beragam. Di beberapa lokasi, menggunakan pendekatan Ecological Mangrove Rehabilitation (EMR), yakni mengembalikan fungsi ekologis dan hidrologis sebelum menanam.
Di tempat lain, memakai Assisted Natural Regeneration (ANR), dengan membantu pertumbuhan mangrove tersisa. Ada juga penanaman langsung, penyebaran benih, serta pembangunan struktur sederhana seperti pemecah ombak dari bambu, pemasangan waring, dan saluran air kecil untuk memperbaiki sirkulasi pasang surut.
Sebagai tahapan kegiatan, tim pelaksana merekrut warga lokal sebagai tenaga inti. Setiap desa kemudian mengutus sedikitnya 15 orang yang dilatih untuk membaca indikator teknis. Mereka tidak dianggap sebagai buruh tanam, tetapi agen rehabilitasi. Selain itu, ada tenaga ahli mangrove, community organizer, dan konsultan GIS yang mendampingi tiap tahapan.
Program ini juga menjamin keberlanjutan lewat monitoring dan evaluasi selama dua tahun. Data pertumbuhan, kematian bibit, kondisi struktur, hingga perekrutan alami akan dicatat secara berkala. Jika ada bibit mati, akan disulam. Jika rumput atau gulma mengganggu, warga melakukan penyiangan. Bahkan jika bangunan rekayasa rusak, warga akan memperbaikinya sendiri.
“Ini bukan proyek seremonial tanam ramai-ramai, lalu ditinggal. Kami ingin jadi contoh bahwa rehabilitasi bisa dilakukan serius, ilmiah, tapi tetap berbasis komunitas.”
Muhammad, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Donggala pun tertarik mengembangkan program ini sebagai bagian dari ekowisata dan pendidikan lingkungan.
“Kami ingin menggabungkan konservasi dengan pembelajaran. Sekolah alam bisa jadi wadah anak-anak mengenal ekosistem mangrove sejak dini.”
Dia membayangkan anak-anak sekolah dasar yang datang ke lokasi rehabilitasi, mempelajari ekosistem mangrove tidak dari buku, tapi dari lumpur.
“Belajar dari akar,” katanya.
Kini, dukungan tidak hanya datang dari pemerintah dan LSM, juga komunitas muda yang mulai mengintegrasikan kerja-kerja konservasi dengan kegiatan kreatif melalui dokumentasi video, pameran foto, hingga lokakarya membuat produk berbasis mangrove. Seperti sabun atau sirup dari buah mangrove jenis tertentu.
Nirwan bilang, mangrove penting tak hanya soal ekologi, juga fondasi kehidupan pesisir. Mangrove, katanya, berfungsi menahan abrasi, menjadi tempat pembiakan ikan, menyimpan karbon, dan menjadi ruang hidup bagi berbagai spesies. “
Kehilangannya bukan hanya berarti hilangnya pohon, tapi juga kehilangan budaya, ekonomi, dan sejarah.”
Bagi warga Donggala , kegiatan ini adalah langkah penyelamatan lingkungan, tetapi lebih jauh sebagai upaya menyelamatkan kampung mereka dari masa depan yang mungkin lebih ganas akibat perubahan iklim.
“Kalau kami tidak mulai dari sekarang, kapan lagi?” ucap Zulfiah, perempuan Desa Lalombi yang ikut menanam pagi itu.
Mengutip jaringnusa, degradasi mangrove memang menjadi ancaman di kawasan Teluk Palu yang meliputi Donggala dan Kota Palu akibat alih fungsi lahan dan pengembangan kawasan. Dalam kurun 2015-2019, luasan mangrove turun 12% dari 66,89 hektar menjadi 59,11 hektar.
Rancang model integrasi
Keberhasilan rehabilitasi mangrove juga sangat bergantung pada dimensi sosial ekonomi masyarakat sekitar. Karena itulah, program ini tidak berhenti pada lumpur dan propagul, juga mengintegrasikan pelatihan-pelatihan bagi kelompok masyarakat terkait diversifikasi penghidupan berbasis mangrove.
Satu contoh, pelatihan pengolahan buah mangrove menjadi produk pangan dan minuman. Di Desa Lalombi, kelompok perempuan sedang bereksperimen membuat sirup dari buah mangrove jenis Bruguiera, yang selama ini tidak termanfaatkan.
“Ternyata bisa jadi minuman segar yang unik. Rasanya asam-manis, dan bisa dipasarkan untuk wisatawan,” kata Irnawati, ibu rumah tangga yang kini mengembangkan berbagai olahan dari mangrove.
YKL Indonesia dan Yayasan Bonebula juga tengah merancang model integrasi konservasi dengan program pemerintah desa hingga provinsi, agar hasil rehabilitasi bisa menjadi bagian dari ekonomi desa, bukan hanya program sesaat. Salah satu idenya adalah menetapkan zona perlindungan mangrove sebagai kawasan wisata edukasi yang dikelola langsung oleh masyarakat.
“Kita ingin mangrove bukan cuma dipelihara, tapi juga dihidupi. Bukan sekadar rimbun di peta, tapi tumbuh dalam kesadaran masyarakat,” ujar Anwar.
*****
Catatan Akhir Tahun: Krisis Iklim yang Semakin Nyata Dirasakan Masyarakat Pesisir Sulawesi
Kredit
