Dewi menyisipkan benang merah dan emas pada alat tenun peninggalan neneknya. Selendang bermotif Saga Merah yang sedang ia kerjakan akan dijual seharga Rp3,5 juta. Sejak belajar menenun di bangku SMA, Dewi membawa keterampilan itu ke mana-mana, bahkan memboyong alat tenunnya ke rumah kos saat kuliah di Padang. Kini, usahanya juga memberi pekerjaan kepada perajin yang menenun di rumah masing-masing.
Rencana jalan tol Padang–Pekanbaru yang akan melintasi Nagari Pandai Sikek, Kabupaten Tanah Datar, membuatnya waswas: lahan pertanian, permukiman, dan tempat usaha songket di nagari itu berpotensi terdampak.
Bagi Sofiani Sri Azizah, ladang dan alat tenun sama-sama membiayai pendidikan anak. Suaminya menanam sayuran, sementara Sofiani menenun setelah anak berangkat sekolah. Saat uang sekolah jatuh tempo, hasil penjualan sayur bisa langsung dipakai untuk membayarnya. Pertanian di nagari ini juga menyediakan pekerjaan bagi warga dari nagari sekitar, dengan upah buruh tani mencapai Rp120.000 sehari, menurut Sofiani. Jika lahan berkurang, keluarga pemilik tanah dan para pekerja sama-sama berisiko kehilangan penghasilan. Uang ganti rugi pun belum tentu cukup untuk membeli rumah dan menemukan lahan yang bisa kembali mereka garap.
Menurut perkiraan yang dihimpun tokoh pemuda setempat, Mahdi Latief, trase tol tersebut berpotensi berdampak pada 18 hektar lahan pertanian, 1,8 hektar permukiman, dan tujuh bangunan usaha songket. Warga memperkirakan omzet pertanian dan tenun mencapai Rp27 miliar setahun, sementara nilai ganti rugi lahan ditaksir Rp181 miliar. Keduanya merupakan perkiraan warga. Angka omzet belum dikurangi biaya produksi, sehingga tidak dapat dibaca sebagai laba atau nilai kerugian tahunan.
Bagi Mahdi, angka itu membantu menunjukkan besarnya kegiatan ekonomi yang selama ini bergantung pada lahan tersebut.
Sebagian lahan yang dikhawatirkan terdampak merupakan tanah pusako tinggi, yang diwariskan melalui garis keturunan perempuan. Menurut R. Dt. Sinaro Nan Kuniang, niniak mamak Pandai Sikek, menjaga tanah itu berarti menjamin generasi berikutnya masih memiliki tempat tinggal dan sumber penghidupan.
Setelah bermusyawarah, warga dan niniak mamak menyampaikan keberatan atas trase yang melintasi nagari kepada pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat. “Kami bukan menolak jalan tol. Kami hanya meminta dicarikan trase lain,” ujar Sinaro. Walhi Sumatera Barat mendukung aspirasi itu dan meminta warga dilibatkan dalam evaluasi rencana pembangunan.
Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly menilai jalan tol berpotensi memberi manfaat bagi Sumatera Barat, sekaligus mengakui persoalan pembebasan lahan perlu dibicarakan bersama warga. Dalam pertemuan pra-sosialisasi, Direktur Utama PT Hutama Karya Koentjoro mengatakan masukan masyarakat akan menjadi bahan evaluasi sebelum konsultasi publik berikutnya. Bagi Dewi dan Sofiani, yang ingin mereka ketahui dari proses itu konkret: apakah jalur tol bisa dipindahkan agar mereka tetap dapat bertani dan menenun di Pandai Sikek?
Kredit
