Dampak musim kemarau panjang mulai terasa di sejumlah desa di Pulau Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebanyak 13 desa dan satu kelurahan kesulitan mendapatkan air bersih.
Di Desa Zed, Kecamatan Mendo Barat, warga mulai kesulitan mendapatkan pasokan air dari Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat). Dalam dua minggu terakhir, distribusi air terganggu.
“Setelah dapat air, kami harus menunggu minggu depan lagi,” ungkap Hana Fitri, warga Desa Zed, akhir Agustus lalu.
Kondisi serupa juga terjadi di Desa Puding Besar, Desa Paya Banua dan Desa Kemuja. Di sejumlah titik, warga terlihat mandi di pemandian umum serta membawa jerigen untuk membawa pulang air. Bahkan, di Dusun Tuing, kolam-kolam air tawar mulai menyusut dan terasa asin akibat air laut merembes ke aliran sungai kecil.
Ketua Tim Data dan Informasi BMKG, Slamet Supriyadi, menyatakan puncak musim kemarau akan terjadi pada September 2026 dan berakhir kisaran Januari-Februari 2027.
Kondisi geologi Babel turut memengaruhi ketersediaan air tanah. Kontur granit dan letak kota di cekungan membuat air tanah tidak menyebar merata sehingga cadangannya cepat terkuras sewaktu kemarau, sementara penggunaan air terus meningkat.
Kajian Risiko Bencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2022-2026 menunjukkan sebagian besar wilayah daratan Babel berada dalam kelas bahaya kekeringan sedang. Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Ekoregion Sumatera menyatakan 88,76% wilayah Kepulauan Bangka Belitung masuk kategori rendah dalam jasa ekosistem penyediaan air bersih.
Selain itu, 75,40% wilayah Bangka Belitung berada pada kategori sangat rendah–rendah dalam jasa pengaturan tata aliran air dan banjir. Sisanya, 24,60% berada pada kategori tinggi–sangat tinggi.
“Semakin luas area hutan yang dialihfungsikan menjadi kebun sawit dan tambang, juga sangat memengaruhi sumber daya air tanah sehingga bertambah kritis,” tutur Irvani, peneliti geologi sekaligus dosen Universitas Bangka Belitung.
Data DLHK menunjukan sekitar 167 ribu hektar lahan kritis, 70% akibat tambang timah. Ada sekitar 12.327 kolong dengan luas mencapai 15.579 hektar pada tahun 2022. BPS Bangka Belitung juga menunjukan kebun sawit rakyat 67 ribu hektar pada tahun 2018 bertambah menjadi 98 ribu hektar pada 2024, di luar 171 ribu hektar lahan sawit korporasi.
Jessix Amundian, Direktur Tumbek for Earth, Jumat (28/8/26) menegaskan situasi ini mencerminkan besarnya ketergantungan air dari tutupan hutan alami, baik di lahan basah maupun perbukitan.
“Untuk memperbaiki sistem hidrologi yang sudah rusak, kawasan hutan yang terdegradasi harus segera dipulihkan dan menjadi satu-satunya pilihan,” ujarnya.
Kredit
