Antrean kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar umum menjadi pemandangan sehari-hari di sejumlah daerah luar Jawa. Di Jambi, antrean kendaraan berbahan bakar diesel mengular hingga bahu jalan. Kondisi serupa terjadi di Merangin, Sarolangun, Muara Bungo, Sumatera Selatan, dan Lampung. Sebagian pengemudi bahkan harus menunggu semalaman untuk mendapatkan solar.
Kelangkaan tersebut dinilai bukan sekadar gangguan distribusi. Sudaryadi, Direktur Program Traction Energy Asia, mengatakan terdapat tekanan bersamaan dari sisi fiskal, pasokan bahan baku, dan tata kelola.
Penerapan biodiesel 50 atau B50 sejak 1 Juli 2026 menambah kebutuhan subsidi. Ketika harga minyak mentah Brent berada di bawah US$101 per barel, biaya produksi biodiesel menjadi lebih mahal dibandingkan solar fosil. Sebab, harga biodiesel juga dipengaruhi harga minyak sawit mentah sebagai bahan bakunya.
“Sepanjang 2026, tren penurunan harga Brent memperlebar selisih harga antara biodiesel dan solar fosil sehingga kebutuhan subsidi biodiesel meningkat. Dalam kajian kami, kondisi ini berpotensi menambah beban fiskal sekitar Rp80-100 triliun per tahun,” ujar Sudaryadi.
Dana subsidi B50 berasal dari pungutan ekspor sawit yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Ketika kebutuhan subsidi tumbuh lebih cepat daripada penerimaan pungutan, pembayaran insentif kepada produsen biodiesel berpotensi terganggu.
Pasokan minyak sawit juga menghadapi persaingan antara kebutuhan energi, pangan, dan ekspor. Kebutuhan biodiesel diperkirakan meningkat dari sekitar 12,5 juta ton menjadi 19,8 juta ton pada 2035. Pemerintah didesak membuka data distribusi, stok BBM, dan realisasi pencampuran biodiesel untuk memastikan penyebab langsung kelangkaan.
Agus Praditya Tampubolon, Direktur Iklim dan Transisi Energi Berkeadilan IESR, mengatakan ketahanan energi mencakup ketersediaan, keterjangkauan harga, kemudahan akses, dan penerimaan masyarakat. Kelangkaan solar yang kembali terjadi pada tahun yang sama menunjukkan persoalan belum terselesaikan.
Pemerintah menduga keterlambatan angkutan dari terminal menuju SPBU serta penyalahgunaan BBM bersubsidi menjadi penyebab antrean. Namun, Trend Asia menilai persoalannya lebih mendasar, yakni ketimpangan distribusi energi antarwilayah.
“Saya mau bilang bahwa energi fosil ini rentan terhadap krisis. Juga ada faktor ketimpangan antar wilayah, dari sekian lama Jawa selalu diprioritaskan,” kata Ahmad Ashov Birry, Direktur Program Trend Asia.
Menurut Ashov, pemerintah perlu mempercepat transisi energi pada sektor publik, terutama transportasi logistik dan angkutan umum. Truk dan kendaraan umum dapat diarahkan menggunakan listrik atau teknologi hibrida karena layanan tersebut menyangkut kebutuhan masyarakat luas.
Dia juga mengkritik B50 sebagai solusi yang berpotensi meningkatkan kebutuhan sawit. Jika kebutuhan bahan baku mendorong perluasan perkebunan, dampaknya dapat berupa deforestasi, emisi karbon, dan bencana ekologis. Persaingan penggunaan minyak sawit untuk pangan dan energi juga berisiko mempengaruhi pasokan minyak goreng.
Antrean panjang di luar Jawa akhirnya memperlihatkan bahwa kelangkaan BBM bukan hanya persoalan stok. Masalah ini menyangkut tata kelola subsidi, ketergantungan pada energi fosil, tekanan terhadap bahan baku, dan ketimpangan akses energi antara Jawa dan wilayah lain.
Kredit
